REPVBLIK INDONESIA NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJASAMA TERKAIT PERTAHANAN Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan KEHajaan Belanda, selanjutnya disebut sebagai upihak" dan bersama sebagai "Para Pihak"; Mtenimbang pentingnya meningkatkan kerjasama pertahanan dalam hubungan bilateral antara kedua negara dan makna khusus dalam menjaga pe~rdamaian dan keamanan internasional; M1engakui adanya kebutuhan untuk memperkuat hubungan persahabatan dam kerjasama teknis yang telah terjalin antara kedua negara berdasarkan pe!nghormatan penuh terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah dan prinsipprinsip kesetaraan, tidak mencampuri urusan dalam negeri dan saling m1~nguntungkan ; Mc~neguhkan kembali komitmen internasional kedua negara terhadap prinsipprlinsip dan norma-norma hukum internasional yang telah diakui secara umum; BE}rkeinginan untuk memperkokoh hubungan baik dan bersahabat antara kedua negara; dan Setsuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara; Tedah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
PASAL1 TUJUAN KERJA SAMA Nota Kesepahaman ini membentuk kerangka kerjasama dalam bidang pe ~ rtahanan dan hubungan militer antara Para Pihak dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama, berdasarkan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan. PASAL2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA 1. Sepanjang sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku, kerjasama dapat mencakup bidang-bidang sebagai berikut: a. Dialog strategis mengenai isu keamanan regional dan internasional. b. Pertukaran kunjungan pejabat termasuk personel militer dan sipil dari lembaga masing-masing Para Pihak. c. Kerjasama materiil pertahanan: 1) Pembuatan materiil pertahanan, 2) Pemeliharaan dan dukungan logistik materiil pertahanan, 3) Pertukaran serta alih teknologi dan informasi mengenai materiil pertahanan, 4) Pelatihan teknis bagi personel, 5) Kerjasama antara Para Pihak dan industri pertahanan dari masing-masing Pihak, 6) Penyediaan layanan jaminan kualitas, dan 7) Kegiatan kerjasama materiil pertahanan yang saling menguntungkan lainnya sebagaimana disepakati oleh Para Pihak. d. Berbagi informasi dan/atau pengalaman, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1) Hukum militer dan sejarah militer,
2) Pengendalian krisis, penanggulangan bencana dan kegiatan pencarian dan penyelamatan, 3) llmu pengetahuan dan teknologi, termasuk alih teknologi di bidang yang menjadi kepentingan bersama, 4) lntellijen militer, dan 5) Keamanan maritim, kontra-terorisme dan bantuan kemanusian serta penanggulangan bencana. e. Pembinaan hubungan antara lembaga-lembaga Angkatan Bersenjata dari kedua negara, serta pengembangan kerjasama dalam bidang-bidang berikut: 1) Pendidikan, pelatihan dan latihan, 2) Kunjungan kapal, 3) Logistik; dan 4) Operasi pemeliharaan perdamaian. f. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga pertahanan dari Para Pihak melalui pendidikan, pelatihan, dan latihan. g. Bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama. 2. Untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang-bidang yang tercantum dalam Ayat 1, Para Pihak dapat membentuk pengaturan pelaksanaan tertentu. PASAL 3 PENGATURAN KEUANGAN SBtiap Pihak akan menanggung biaya masing-masing terkait partisipasinya dalam Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, se:bagaimana tersebut dalam Pasal2. PASAL4 PERTUKARAN INFORMASI RAHASIA 1. Para Pihak akan memastikan bahwa informasi rahasia yang dipertukarkan dalam kerangka Nota Kesepahaman ini akan digunakan hanya untuk tujuan yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini atau ~$_
pengaturan terkait lainnya antara Para Pihak atau Pihak Ketiga lainnya yang bertindak berdasarkan atau terlibat dalam Nota Kesepahaman ini atau pengaturan lain tanpa melanggar hak kekayaan yang dimiliki oleh Para Pihak atau Pihak Ketiga. Para Pihak akan memastikan bahwa informasi yang dipertukarkan oleh mereka dalam kerjasama terkait pertahanan tidak akan digunakan untuk saling merugikan. Untuk tujuan Pasal ini, Pihak Ketiga diartikan sebagai setiap orang atau kesatuan selain dari Para Pihak, termasuk pemerintah negara ketiga, kontraktor, terlepas dimiliki, dikuasai atau dipengaruhi oleh salah satu Pihak, dan warga negara dari negara ketiga, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak. 2. Setiap materi atau informasi rahasia yang diterima dalam kerangka Nota Kesepahaman ini tidak akan diberikan atau diungkap kepada Pihak Ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. 3. Para Pihak berkomitmen untuk menggunakan, memperlakukan, dan melindungi materi atau informasi rahasia di mana mereka memiliki akses dalam kerangka Nota Kesepahaman ini sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku bagi Para Pihak. 4. Tiap Pihak memberikan perlindungan terhadap informasi rahasia yang diterima dari Pihak lain sekurang-kurangnya sama dengan yang diberikan kepada informasi rahasia yang dimilikinya yang memiliki tingkat sepadan dan akan melakukan segala upaya untuk menjaga perlindungan tersebut selama yang dibutuhkan oleh Pihak yang memberikan informasi. 5. Ketentuan mengenai tanggung jawab Para Pihak terkait penggunaan informasi rahasia dan pencegahan pengungkapan akan tetap berlaku setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini. 6. Materi atau informasi rahasia dikirimkan hanya melalui saluran resmi antara otoritas berwenang dari Para Pihak. 7. Jika diperlukan, pengaturan pelaksanaan terpisah mengenai pertukaran informasi rahasia akan dibentuk diantara Para Pihak.
PASAL5 INSTITUSI PENGHUBUNG 1. Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang menjadi lnstitusi Penghubung adalah: Bagi Pihak Indonesia: Oirektorat Kerjasama lnternasional Oirektorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Bagi Pihak Belanda: Bagian Kerjasama Militer lnternasional Stat Pertahanan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda. 2. Para Otoritas, sebagai mana tersebut dalam Ayat 1, dapat mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk membahas berbagai aspek kerjasama yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1. Pertemuan tersebut akan diadakan secara bergantian di masing-masing negara Para Pihak. Pembahasan mengenai berbagai aspek kerjasama pertahanan bilateral dapat juga didelegasikan oleh otoritas yang sesuai dari Para Pihak kepada Atase Pertahanan. PASAL6 STATUS PERSONEL Ji~<a diperlukan, persetujuan terpisah akan dibentuk antara Pemerintah RHpublik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, mengenai status pe!rsonel dari Para Pihak ketika berada di wilayah negara Pihak lain. PASAL 7 KETENTUAN AKHIR 1. Para Pihak menyatakan bahwa Pihak Indonesia akan menempuh prosedur internal yang diperlukan bagi pemberlakuan Nota Kesepahaman ini dan bagi Pihak Belanda, Nota Kesepahaman ini dapat berlaku sejak tanggal penandatanganan. 2. Nota Kesepahaman ini akan berlaku efektif bagi kedua Pihak sejak tanggal penerimaan pemberitahuan yang menginformasikan bahwa prosedur internal telah dilakukan oleh Pihak yang dipersyaratkan untuk menempuh prosedur internal dimaksud.
3. Nota Kesepahaman ini berlaku selama jangka waktu lima tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk lima tahun berikutnya kecuali salah satu Pihak mengakhirinya melalui pemberitahuan tertulis paling lambat enam bulan sebelum keinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini. 4. Nota Kesepahaman ini dapat diamandemen melalui kesepakatan tertulis Para Pihak. Amandemen tersebut akan berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak. 5. Segala permasalahan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara khusus di antara Para Pihak melalui perundingan damai, atau dalam hal permasalahan tersebut tidak terselesaikan oleh Para Pihak, melalui saluran diplomatik. Dibuat di Den Haag pada 4 Februari 2014, dalam dua naskah asli dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Belanda, dan Bahasa lnggris, keseluruhan naskah settara keabsahannya. Dalam hal perbedaan penafsiran dari ketentuan Nota KE~sepahaman ini, naskah bahasa lnggris yang berlaku. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Menteri Pertahanan Kerajaan Belanda Signed Signed PURNQMO YUSGIANTORO JEANINE HENNIS-PLA$SCHAERT
REPUBLIK INDONESIA MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING TUSSEN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE VAN DE REPUBLIEK INDONESif: EN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN INZAKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN DEFENSIE Het ministerie van Defensie van de Republiek lndonesie en het ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden, hierna afzonderlijk te noemen <je "Deelnemer" en tezamen te noemen de "Deelnemers", l:>verwegende het belang van het bevorderen van defensiesamenwerking in bilaterale betrekkingen tussen de twee Ianden en van het bijzondere belang daarvan voor het hand haven van de internationale vrede en veiligheid; l:rkennend de noodzaak van het versterken van de bestaande vriendschappelijke betrekkingen en technische samenwerking tussen de twee Ianden, gegrondvest op de volledige eerbiediging van de soevereiniteit en t:erritoriale integriteit, alsmede op de beginselen van gelijkheid, het niet inmengen in interne zaken, en wederzijds voordeel; CJpnieuw bevestigend hun internationale verplichtingen met betrekking tot de algemeen erkende beginselen en normen van het internationale recht; C3eleid door de wens hun goede en hartelijke betrekkingen te versterken; en Conform de geldende wet- en regelgeving in de beide Ianden; Hebben het volgende afgesproken:
ARTIKEL 1 DOELSTELLING VAN DE SAMENWERKING Dit Memorandum van Overeenstemming (MvO) legt het kader vast voor samenwerking op het gebied van defensie en militaire betrekkingen tussen de Deelnemers op gebieden waar sprake is van een gemeenschappelijk belang, 91~grondvest op de beginselen van wederzijds respect, vertrouwen en wederzijds voordeel. ARTIKEL2 REIKWIJDTE VAN DE SAMENWERKING 1. Voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke nationale wetgeving en het intemationale rechtl kan de samenwerking betrekking hebben op de volgende onderwerpen: a. Strategische dialoogl betreffende regionale en internationale veiligheidsvraagstukken. b. Wederzijdse bezoeken door functionarissenl waaronder militair en burgerpersoneel van de instellingen van beide Deelnemers. c. Samenwerking op het gebied van defensiematerieel: 1) Productie van defensiematerieel, 2) Onderhoud en logistieke ondersteuning van defensiematerieel I 3) Uitwisseling en overdracht van technologie en informatie inzake defensiematerieel, 4) Technische opleiding van personeel, 5) Samenwerking tussen de Deelnemers en hun respectieve defensie-ind ustrieen I 6) De levering van kwaliteitsborgingsdiensten, en 7) Andere tot wederzijds voordeel strekkende en door de Deelnemers vast te stellen samenwerkingsactiviteiten op het gebied van defensiematerieel.
d. Het delen van informatie en/of ervaring. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende: 1) Militair recht en militaire geschiedenis, 2) Crisisbeheersing, rampenbestrijding en search-andrescue-activiteiten, 3) Wetenschap en technologie, met inbegrip van overdracht van technologie in het wederzijdse belang, 4) Militaire inlichtingen, en 5) Maritieme veiligheid, terrorismebestrijding en humanitaire hulp en rampenbestrijding. e. Het onderhouden van contacten tussen de instellingen van de krijgsmachten van beide Ianden en het ontwikkelen van samenwerking op de volgende gebieden: 1) Opleiding, training en oefeningen, 2) Scheepsbezoeken, 3) Logistiek, en 4) Vredesmissies. f. Het bevorderen van ontwikkeling op het gebied van personeel bij de defensie-organisaties van de Deelnemers, door middel van opleiding, training en oefeningen. g. Andere in gezamenlijk overleg vastgestelde gebieden. 2. Teneinde de samenwerking op de in lid 1 genoemde gebieden uit te voeren, kunnen de Deelnemers specifieke uitvoeringsbepalingen overeenkomen. ARTIKEL3 FINANCIELE KOSTEN ledere Deelnemer draagt de door hem gemaakte kosten met betrekking tot zijn deelname aan dit MvO zelf, tenzij door de Deelnemers onderling anders is overeengekomen, zoals genoemd in artikel2.
ARTIKEL4 UITWISSELING VAN GERUBRICEERDE INFORMATIE 1. De Deelnemers dragen ervoor zorg dat gerubriceerde informatie die in het kader van dit MvO wordt uitgewisseld uitsluitend wordt gebruikt voor het doel dat is vastgelegd in dit MvO, of in andere relevante overeenkomsten tussen de Deelnemers of met derden die handelen ingevolge of in het kader van dit MvO of andere overeenkomsten zonder de eigendomsrechten van een Deelnemer of van derden te schenden. De Deelnemers dragen ervoor zorg dat de informatie die zij uitwisselen bij de defensiegerelateerde samenwerking niet ten nadele van de andere deelnemer wordt gebruikt. Binnen dit artikel wordt met derden bedoeld: iedere persoon of entiteit behalve de Deelnemers, waaronder regeringen van derde Ianden; contractanten, die aldan niet in eigendom of beheer zijn van of onder invloed staan van een van de Deelnemers; en onderdanen van derde Ianden, tenzij door de Deelnemers anders is besloten. 2. In het kader van dit MvO ontvangen materiaal of informatie van gerubriceerde aard zal niet worden vrijgegeven of openbaar gemaakt aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Deelnemer. 3. De Deelnemers zijn gehouden gerubriceerd materiaal of gerubriceerde informatie waartoe zij in het kader van deze MvO toegang hebben te gebruiken, te behandelen en bewaren overeenkomstig de geldende nationale wet- en regelgeving van de Deelnemers. 4. ledere Deelnemer kent aan van de andere Deelnemer ontvangen gerubriceerde informatie een beveiliging toe van ten minste hetzelfde niveau als aan zijn eigen op overeenkomstig niveau gerubriceerde informatie en neemt aile mogelijke maatregelen om dit beveiligingsniveau te handhaven voor zolang als de Deelnemer die de informatie beschikbaar stelt dat verlangt. 5. De bepalingen betreffende de verantwoordelijkheden van de Deelnemers voor het gebruik van gerubriceerde informatie en het voorkomen van openbaarmaking blijven van kracht na ontbinding van dit MvO. 6. Materiaal of informatie van gerubriceerde aard wordt uitsluitend via de officiele kanalen tussen de bevoegde autoriteiten van de Deelnemers verstuurd.
7. lndien nodig zullen de Deelnemers een afzonderlijke uitvoeringsovereenkomst sluiten over de uitwisseling van gerubriceerde informatie. ARTIKEL 5 AANSPREEKPUNTEN 1. De aanspreekpunten voor de uitvoering van dit MvO zijn de volgende: Namens de lndonesische Deelnemer: De Directie lnternationale Samenwerking, Directoraat-Generaal Defensiestrategie van het Ministerie van Defensie van de Republiek lndonesie, Namens de Nederlandse Deelnemer: Het Ressort lnternationale Militaire Samenwerking van de Defensiestaf van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden. 2. De in lid 1 genoemde autoriteiten kunnen overleg houden om aspecten te bespreken van in artikel 2, lid 1, genoemde onderwerpen. Dergelijk overleg wordt beurtelings in een van de Ianden van de respectieve Deelnemers gehouden. Besprekingen over aspecten van bilaterale defensiesamenwerking kunnen ook door de relevante autoriteiten worden gedelegeerd aan de defensieattache. ARTIKEL 6 STATUS VAN PERSONEEL lndien nodig wordt er tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek lndonesie een aparte overeenkomst gesloten inzake de status van personeel van de Deelnemers dat zich op het grondgebied van de andere Deelnemer be!vindt. ARTIKEL 7 SLOTBEPALINGEN 1. De Deelnemers erkennen dat de lndonesische Deelnemer noodzakelijke interne procedures zal ontplooien voor de inwerkingtreding van dit MvO en dat voor de Nederlandse Deelnemer dit MvO in werking kan treden vanaf de datum van ondertekening.
2,. Dit MvO treedt voor beide Deelnemers daadwerkelijk in werking op de dag van ontvangst van het bericht waarin wordt gemeld dat de interne procedures voor de inwerkingtreding door de Deelnemer voor wie de ontplooiing van dergelijke interne procedures noodzakelijk vereist was, zijn voltooid. 3. Dit MvO blijft gedurende vijf jaar van kracht en wordt automatisch voor nog eens vijf jaar verlengd tenzij een van de Deelnemers het ontbindt door middel van schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtennijn van ten minste zes maanden. 4. Dit MvO kan worden gewijzigd op grond van schriftelijke overeenstemming door de Deelnemers. Een dergelijke wijziging wordt van kracht op de door de Deelnemers overeengekomen datum. 5. Kwesties die voortkomen uit de interpretatie of uitvoering van dit MvO worden uitsluitend door middel van onderhandeling fangs minnelijke weg tussen de Deelnemers beslecht, of, ingeval een kwestie niet door de Deelnemers kan worden beslecht, via diplomatieke kanalen. In tweevoud opgemaakt te Den Haag op 4 februari 2014, in de lndonesische, N13derlandse en Engelse taal, zijnde aile teksten gelijkelijk geldig. In het geval va1n uiteenlopende interpretaties van de bepalingen van dit MvO is de Engelse tekst doorslaggevend. De Minister van Defensie van de Republiek lndonesie, De Minister van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden Signed Signed PURNOMO YUSGIANTORO J~N I NE HENPlfS-PIASSCHAERT
REPUBLIK INDONESIA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND lf'he MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENCE-RELATED COOPERATION The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands, hereinafter referred to as the "Participant" an1d jointly as the "Participants"; Cc)nsidering the importance of promoting defence cooperation in bilateral relations between the two countries and of its particular significance for the maintenance of international peace and security; RE,cognizing the need to strengthen the existing friendly relations and technical cooperation between the two countries based on full respect of sovereignty and territorial integrity and the principles of equality, noninterference to the internal affairs and mutual benefit; REtaffirming their international commitments to the generally recognized principles and norms of the international law; Wiishing to intensify their good and cordial relations; and Pu1rsuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries. Have reached the following understandings:
ARTICLE 1 OBJECTIVE OF THE COOPERATION Tlhis Memorandum of Understanding (MoU) establishes the framework for C()operation in the field of defence and military relations between the Participants in areas of mutual interest, based on the principles of mutual respect, trust and mutual benefit. ARTICLE2 SCOPE OF THE COOPERATION 1. Insofar as consistent with applicable national laws and international law, cooperation may include the following topics: a. Strategic dialogue concerning regional and international security issues. b. Exchanging visits by officials including military and civilian personnel from their respective institutions. c. Defence materiel cooperation: 1) Production of defence materiel, 2) Maintenance and logistic support of defence materiel, 3) Exchange and transfer of technology and information on defence materiel, 4) Technical training of personnel, 5) Cooperation between the Participants and their respective defence industries, 6) The provision of quality assurance services, and 7) Other mutually beneficial defence materiel cooperation activities as determined by Participants. d. Sharing of information and/or experience, including but not limited to: 1) Military law and military history, 2) Crisis management, disaster relief and search-and-rescue activities,
3) Science and technology, including transfer of technology in the field of mutual interest, 4) Military intelligence, and 5) Maritime security, counter-terrorism and humanitarian assistance and disaster reliefs (HADR). e. Fostering contacts between the Armed Forces institutions of both countries, and developing cooperation in the following fields: 1) Education, training and exercises, 2) Ship visits, 3) Logistics, and 4) Peacekeeping operations. f. Promoting human resources development of defence institutions of the Participants through education, training and exercises. g. Other mutually determined areas. 2. In order to implement cooperation in the areas mentioned in Paragraph 1, the Participants may conclude specific implementing arrangements. ARTICLE 3 FINANCIAL EXPENDITURES Each Participant will bear its own costs associated with its participation in this MoU, unless decided otherwise between the Participants, mentioned in Article 2. ARTICLE4 EXCHANGE OF CLASSIFIED INFORMATION 1,. The Participants will ensure that classified information exchanged in the framework of this MoU will be used only for the purpose set forth in this MoU or other relevant arrangements between the Participants or any other Third Party acting under or within this MoU or other arrangements without violating the property rights vested in any of the Participants or Third Parties. The Participants will ensure that information exchanged by them in the defence-related cooperation will not be used against each other. For the purpose of this Article, Third Party means any person or entity other than the Participants, including any third country's
government, any contractor, whether or not owned, controlled or influenced by a Participant, and any national of a third country, except as otherwise decided by the Participants. 2. Any classified material or information received in the framework of this MoU will not be released or disclosed to any Third Party without previous written approval of the other Participant. 3. The Participants commit themselves to use, handle and safeguard any classified material or information to which they may have access in the framework of this MoU in accordance with the Participants' applicable national laws and regulations. 4. Each Participant affords to classified information received from the other Participant at least the same protection as it provides to its own classified information of equivalent level and will take all measures to maintain such protection as long as it is required by the releasing Participant. 5. The provisions concerning the responsibilities of the Participants for the use of classified information and the prevention of disclosure will continue to apply after the termination of this MoU. 6. Classified material or information will be transmitted only through official channels between the competent authorities of the Participants. 7. If necessary, a separate implementing arrangement on the exchange of classified information will be concluded between the Participants. ARTICLES POINT OF CONTACTS 1. For the implementation of this MoU, the Point of Contacts are: On behalf of the Indonesian Participant: The Directorate of International Cooperation of the Directorate General of Defence Strategy of the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia, On behalf of the Netherlands Participant: The International Military Cooperation Branch of the Defence Staff of the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands.
2. The Authorities, mentioned in Paragraph 1, may organise a meeting in order to discuss aspects of topics, mentioned in Article 2 Paragraph 1. Such a meeting will be held alternately in the respective Participants' countries. Discussions on aspects of bilateral defence cooperation may also be delegated by the appropriate authorities of the Participants to the Defence Attache. ARTICLES STATUS OF PERSONNEL If necessary, a separate agreement will be concluded between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the NBtherlands, concerning the status of personnel of the Participants while in the territory of state of the other Participant. ARTICLE7 FINAL PROVISIONS 1. The Participants acknowledge that the Indonesian Participant will undertake necessary internal procedures for the entry into effect of this MoU and for the Netherlands Participant, this MoU is able to come into effect since the date of its signature. 2. This MoU will enter into effect effectively for both Participants on the date of receipt of the notification informing that the internal procedures for the entry into effect have been fulfilled by the Participant required to undertake such internal procedures. 3. This MoU will remain in effect for a period of five years and will automatically be extended for another five years unless either Participant terminates it through written notice at least six months prior to its intention to terminate this MoU. 4. This MoU may be amended by the written consent of the Participants. Any such amendment will come into effect on the date agreed by the Participants. 5. Any matter arising from the interpretation or implementation of this MoU will be settled exclusively between the Participants by means of amicable
negotiation, or in the event that the matter is not settled by the Participants, through diplomatic channels. Done in The Hague on 4 February 2014, in two original copies in Indonesian, Dutch and English languages, all texts being equally valid. In case of any divergence in the interpretation of the provisions of this MoU, the English text will prevail. The Minister of Defence of the Republic of Indonesia The Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands Signed Signed PURNO~ YUSGIANTORO JEANINE HENNFS-PLASSOHAERT