Transcriptie

1

2

3

4

5

6 KATA P E N GAN TAR "Hakim harus mampu menyelesaikan suatu perkara tanpa menimbulkan perkara Baru." ' Hukum acara adalah merupakan aturan-aturan hukum yang akan menjadi pedoman bagi seorang hakim untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Aturanaturan tersebut wajib diikuti dan dilaksanakan oleh para hakim. Oleh karena itu, hukum acara seharusnya lengkap dan jelas, sehingga tidak menjadi multitafsir. Hukum acara perdata yang sekarang berlaku di Indonesia pada prinsipnya adalah HIR untuk pengadilan-pengadilan di Jawa dan Madura, riamun kenyataannya banyak persoalan hukum acara yang sekarang diperlukan dalam praktik tidak diakomodasi di kedua Undang-Undang Pengadilan Belanda tersebut, antara lain gugatan intervensi, gugatan provisi, dan dwangsom. Ketiga bentuk hukum tersebut, banyak dipakai di dalam praktik, tetapi yang memprihatinkan adalah figur hukumnya dipakai, namun aturan-aturan yang mengatur hal tersebut ditinggalkan, sehingga seolah-olah figur hukum tersebut berjalan tanpa aturan. Oleh karena itu, uraian dari para pakar diperlukan untuk memberikan pencerahan dan penjelasan atas masalah tersebut agar para praktisi hukum tidak tersesat di dalam praktiknya. Buku yang sekarang ada di tangan pembaca adalati buku yang ditulis pada tahun 1992 yang merupakan hasil penelusuran dan kajian penulis pada waktu ditugaskan oleh Mahkamah Agung RI melakukan studi kepustakaan di Universitas Leiden Belanda. Buku ini pada tahun

7 dicetak oleh Litbang Mahkamah Agung RI untuk kepentingan internal, dan sekaligus merupakan buku wajib bagi pelatihan hakim dan dibagikan oleh Mahkamah Agung RI kepada seluruh Hakim di lingkungan Peradilan Umum. Namun hakim-hakim yang diangkat sesudah tahun 1995 tidak lagi memperoleh pembagian buku tersebut, dan syukur alhamdulillah berkat bantuan dari ananda Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., Dr. Hamzah Halm, dan Dr. Slamet Sampurno, buku ini dapat dicetak ulang setelah dilakukan revisi dan elaborasi lebih mendalam pada beberapa bahagian tertentu, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama, saya tujukan kepada pihak Prenada Media Group yang telah berkenan menerbitkan naskah ini, semoga ke depan Prenada Media Group senantiasa eksis dan konsisten menjadi media upaya pencerahan dan pencerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Amin. Sebelum terbitnya buku ini, pada umumnya hakim Indonesia tidak mengetahui secara mendalam apa sesungguhnya makna dan tujuan pembuat Undang-undang melahirkan "dwangsom". Karena tidak mengetahui filosofinya, terlihat banyak putusan-putusan hakim yang tidak sesuai dengan makna dan tujuan lembaga "dwangsom", misalnya ada putusan hakim yang menolak tuntutan "dwangsom", hanya karena berpendapat bahwa putusan yang dapat dieksekusi secara riil tidak perlu dwangsom. Cetakan ulang buku ini meskipun isinya mirip dengan cetakan yang lama, akan tetapi cetakan kali ini pada beberapa bagian dilakukan penajaman (uraian yang lebih mendalam) juga ditambahkan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung yang

8 berkaitan langsung dengan masalah yang diuraikan di dalam buku ini. Di samping putusan-putusan Mahkamah Agung juga diuraikan permasalahan hukum yang muncul terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap yang di dalamnya ada penghukuman "dwangsom". Dari uraian-uraian terse-but terlihat bahwa "uang paksa", tidaklah sesederhana seperti yang kita pikirkan. Banyak problema yang dapat muncul sesudah adanya penghukuman "dwangsom (uang paksa)", tersebut. Hukum acara melmang harus berkaitan dengan pelbagai persoalan hukum (komprehensif), yang harus dirangkai oleh hakim dengan logika dan interpretasi hukum yang tajam dan tepat, sehingga dapat mencapai tujuan dan makna yang sebenarnya. Apabila logika dan interpretasi hakim tidak mampu merangkainya dengan benar, pastilah akan selalu menimbulkan persoalan atau perkara baru, sehingga putusan hakim yang seyogianya mengakhiri perkara, justru sebaliknya akan menimbulkan perkara yang baru. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. oleh karena penulis hanyalah seorang hamba Allah yang pasti tidak sempurna, maka tulisan ini pastilah belum sempurna. Di sana sini masih terdapat hal yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan Kati penulis akan menerima segala bentuk masukan untuk kesempurnaan buku ini. Karya ini kupersembahkan secara khusus kepada istriku tercinta Herawati Sikki, S.H., M.H., dan anak-anakku tersayang A. Hartati Harifin, S.E., S.H., & Yogo Muntoro, S.E., M.M., dan Andi Julia Cakrawala, S.T., M.T., S.H., & Rina Rosanawati, S.T., S.H., M.H. Juga kepada cucuku M. Anditya Suryo Athallah, Andi

9 Rifdah Chindra Qaanitah, Riona Adani Ghaisani, Andi Fadhlillah Al Ihsan Tumpa, Daiyan Hilmi Andi Tumpa, Andi Haiban Harifin Tumpa, semogalah buku ini mampu menjadi inspirasi dan motivasi bagi mereka di dalam hidup dan pengabdian mereka pada Allah SWT. beserta nusa dan bangsanya. Akhir kata, semoga maksud dan tujuan penulisan buku ini tercapai. Amin. Terima kasih. Jakarta, 15 Januari 2010 Penulis Harifin A. Tumpa

10 EDITORIAL Uang Paksa Hukuman adalah merupakan risiko yang ditanggung oleh siapa saja yang melakukan kesalahan. Hukuman tidak selamanya berbentuk penjara 1 yang mengekang seseorang atau sekelompok orang, hukuman juga tidak selamanya pengekangan fisik agar orang terasing dari komunitas sosial. Hukuman dalam konteks selain penjara adalah upaya untuk mengekang seseorang baik secara fisik maupun psikis agar tidak melakukan pelanggaran, baik berupa pelanggaran hukum maupun pelanggaran sosial, jugs kejahatan-kejahatan yang menyebabkan ada hak orang lain yang dirugikan. Akibatnya hukuman menjadi sarana pengendalian sosial (social control) yang efektif untuk "mengingatkan" individu dan 1 Dr. Hamzah Halim adalah dosen pada Fakultas Hukum UNHAS, Pendiri & Sekretaris Center for Empowering Legislative Drafting Studies (CELDIS) Kerja sama Fak. Hukum UNHAS San Francisco University USA; Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS 1997/1998; Pendiri & Dewan Pembina GARDA TIPIKOR Fak. Hukum UNHAS; Pendiri & Dewan Pembina Hasanuddin Law Student Center (HLSC); Pendiri & Konsultan Center for Law and Local Autonomy Studies (CLLAS); Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fak. Hukum UNHAS (MaPPI FHUH) 2008 sekarang, Sekretaris Badan Hukum dan HAM PDK Kosgoro 1957 Sulsel, Konsultan Hukum pada PT Anugerah Permata Bumi. Menulis Buku antara lain: Persekongkolan Rezim Politik Lokal bersama Dr. H.S. Muh. Ikhsan Saleh (PuKAP: 2009); Politik Hukum Pertanahan bersama Dr. H.S. Muh. Ikhsan Saleh (PuKAP: 2009); Cara Praktis Merancang Perda bersama Kemal Redindo Syahrul Putera (Prenada Media Group: 2009); Sekelumit Tentang Psikologi Hukum (Naskah siap terbit); Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion (Naskah siap terbit). Dr. Slamet Sampurno adalah dosen pada Fakultas Hukum UNHAS. Pengurus & anggota Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fak. Hukum UNHAS (MaPPI FHUH) 2008 sekarang, Pengurus dan Anggota Badan Hukum dan HAM PDK Kosgoro 1957 Sulsel, Anggota PERHUKI, Konsultan Hukum pada PT. Anugerah Permata Bumi. Menulis Buku, DokterAsing dan Pelayanan Kesehatan di Indonesia: Suatu Tinjauan Yuridis (PuKAP: 2009); Pengaturan Hukum bagi DokterAsing di Indonesia (PuKAP: 2009). Dalam kaitannya dengan ini, Michael Foucault mengingatkan dalam Disciplin and Punish, bahwa pemenjaraan menyebabkan orang selalu patuh. Ia melihat ada keterkaitan antara kedisiplinan dengan penjara sebagai institusi. Apabila dikaitkan dengan kajian ini, mungkin juga orang akan patuh menjalani hukuman yang diberikan oleh hakim, apabila uang paksa apabila ini disamakan dengan penjara dijadikan sebagai hukuman bagi yang tidak mau menjalankan keputusan hakim.

11 kelompok sosial agar tidak bertindak tanpa pertimbangan etik. 2 Uang paksa, adalah "uang hukuman" bagi seorang tergugat (orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain) yang ditetapkan dalam putusan hakim, yang diserahkan kepada penggugat (pihak yang telah dirugikan). Hukuman dengan cara dan bentuk ini, merupakan salah satu cara menghukum seseorang untuk menekan secara psikis agar tidak melalaikan hukuman yang diberikan kepadanya. "Uang hukuman" lebih diharapkan untuk mengintervensi secara psikologis agar individu menyadari akan kesalahan yang dilakukannya, serta sebagai upaya hukum untuk membangun kesadaran individu bagi sang tergugat yang tidak menjalani hukuman. Prof. Mr. P. A. Stein, 3 mengemukakan batasan bahwa uang paksa (dwangsom/astreinte) adalah "sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran." Marcel Some, 4 seseorang guru besar Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen-Belgia memberi batasan tentang uang paksa, yakni: "suatu hukuman tambahan pada si berutang tersebut jika tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana 2 Etik yang dimaksud adalah etik sosial dan kultural. 3 Pengertian/batasan uang paksa dwangsom menurut para ahli hukum dikutip dari buku Tuntutan Uang Paksa dalam Teori dan Praktik (Lilik Muliyadi, 2001). 4 Bambang Heriyanto, Dwangsom dalam Putusan Hakim Peratun (Suatu Gagasan), PTUN Jakarta, Februari "De dwangsom is een bijkomende veroordeling van de schuldenaar om aan de schuldeiser een geldsom te betalen poor het geval dat de schuldenaar niet aan de hoofdveroordeling voldoet, welke bijkomende veroordeling er toe strekt om op de schuldenaar drukuit te oefenen opdat hij de tegen hem uitgesproken hoofdveroordeling zal nakomen". Lihat bagian kedua buku ini.

12 dimaksudkan untuk menekan si berutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok." Mr. H. Oudelar 5 dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah: "suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada terhukum berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok," Dasar pemberlakuan/penerapan lembaga dwangsom (uang paksa) dalam praktik peradilan di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606 a dan Pasal 606b Rv. Pasal 606a Rv, mengatur, bahwa: "sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa." Selanjutnya Pasal 606b Rv mengatur bahwa: "bila putusan terse-but tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak Baru menurut hukum." Dari pengertian dan juga dari bunyi ketentuan Pasal 606a dan b Rv. tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa uang paksa adalah bersifat: 6 Assesoir, artinya keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok. 5 Ibid. 6 Lilik Muliyadi, Tuntutan Uang Paksa dalam Teori dan Praktik, yang terbit tahun Penulis tidak dapat melacak penerbit dan halamannya.

13 Jadi suatu dwangsom tidak mungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok. Pressie middle, artinya suatu upaya (secara psikologis), agar terhukum mau mematuhi atau melaksanakan hukuman pokok. Jadi uang paksa adalah merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung. Karena itu, uang paksa tidak menggugurkan hukuman pokok, sehingga, hukuman pokok tetap diberikan kepada si tergugat, karena uang paksa adalah hukuman tambahan yang diberikan kepada si tergugat atas ketidakpatuhannya menjalani hukuman pokok. "Patuh" dan "tidak patuh", "hukuman" dan "pengekangan", "intervensi" dan "tekanan" merupakan kata-kata yang "menakutkan" secara psikologis, ia bisa merupakan kekerasan yang diam-diam menyimpan "pesona" untuk diingat sebagai "ancaman", peringatan atau malah "pembelajaran bagi semua orang yang berpikir. Di balik inilah hukum bekerja secara struktural "mendominasi" individu dan kelompok sosial dengan norma yang ditegakkan oleh para aktor di belakangnya. Hukum menjadi suatu yang "memelihara" dengan jaminan "aman-tenteram-damai" juga sekaligus menciptakan "ketakutan". Hukum merekonstruksi keliaran individu sehingga mengikuti nalar sosial, bukan nalar sosial yang harus tunduk pada kehendak individu.

14 Dalam konteks ini, ketidakpatuhan menjalani hukuman pokok 7 dan menjadikan uang paksa sebagai hukuman menjadi salah satu upaya untuk merekonstruksi kesadaran individu sehingga menjadi kesadaran sosial. Namun risiko apabila tidak menjalani hukuman pokok, maka ada instrumen untuk memaksa individu tersebut agar wajib menjalankan hukuman pokok, yakni dengan "paksaan material", berupa "uang paksa" yang dijadikan sebagai alat untuk menjerat individu tersebut. Kalau kita membaca secara serius buku ini, mengeja dan menyelaminya dengan rapi dan sistematis, mungkin ini adalah salah satu manuskrip yang paling lengkap yang menyajikan "uang paksa" (dwangsom) secara sistematis. Selain posisi penulis sebagai praktisi hukum dalam rentang waktu yang cukup lama yang tentunya merupakan garansi bahwa penulis adalah seorang yang telah kenyang dengan puluhan bahkan ratusan pengalaman selama malang melintang di dalam dunia praktisi, di samping itu garansi yang tak terbantahkan adalah penulis merupakan seorang doktor dalam bidang ilmu hukum. Sebab itulah, bangunan dasar epistemologisnya yang dituangkannya di dalam buku ini menjadi kian meyakinkan dan merupakan daya tarik tersendiri dari buku ini. Kombinasi praktisi dan ilmuwan yang andal yang menyatu pada diri penulis merupakan garansi bagi buku ini, yang juga sekaligus menjadika'n buku ini menjadi penting untuk dibaca bagi Praktisi Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara) 7 Uang paksa (dwangsom) hanya ada dalam hukum perdata. Karena itu, yang disebut hukuman pokok, itu berarti berkaitan dengan individu atau institusi, yang menjadi subjek hukum. Karena itu, istilah hukuman pokok yang dimaksud adalah yang dikenal dalam hukum perdata.

15 dan kalangan akademisi hukum serta mereka-mereka yang memiliki perhatian dan kepedulian bagi dunia hukum. Tim Editor

16 DAF TAR I S I Bagian Pertama : Putusan Hakim yang Dapat Dilaksanakan 1 Bagian Kedua : Pengertian dan Aspek Dwangsom A. Pengertian Dwangsom B. Sifat Dwangsom C. Jenis Dwangsom yang Dapat Dijatuhkan 18 Bagian Ketiga : Kapan Suatu Dwangsom Dapat Dijatuhkan 21 A. Tidak Ada Dwangsom Tanpa Hukuman Pokok 23 B. Kemungkinan Eksekusi Riil Halangan untuk Menjatuhkan Dwangsom C. Dwangsom Bukanlah Ganti Rugi D. Hal-hal di Mana Dwangsom Tidak Boleh Dipatuhkan 28 E. Masa Berlakunya Dwangsom Bagian Keempat : Kewenangan Hakim dalam Dwangsom 35 A. Kearifan dan Kehati-hatian Hakim dalam Menjatuhkan Dwangsom...37 B. Perubahan Dwangsom...39 Bagian Kelima : Penggunaan Dwangsom dalam Praktik Peradilan (Studi Perbandingan Dunia Peradilan Indonesia dengan Belanda) A. Relevansi Dwangsom dengan Putusan Hakim dalam Perkara Perdata... 45

17 B. Pandangan Para Pakar tentang Dwangsom C. Relevansi Dwangsom dengan Ganti Rugi 49 D. Kapan Dwangsom Tidak Boleh Dijatuhkan 50 E. Kewenangan Hakim untuk Menetapkan Dwangsom 50 F. Mulai Berlakunya Dwangsom G. Perubahan Dwangsom H. Eksekusi Dwangsom Bagian Keenam : Eksekusi Dwangsom A. Eksekusi Dwangsom Dilakukan dengan Verhaal Executie 61 B. Dwangsom dan Kepailitan C. Apakah Dwangsom Dapat Dipecah 66 D. Penyalahgunaan Hak Atas Dwangsom 67 Bagian Ketujuh : Ruang Lingkup Penanganan Dwangsom, Diskretionair Hakim dalam Penerapannya, dan Perkembangannya di Belanda A. Ruang Lingkup Penanganan Dwangsom 71 B. Beberapa Sifat dan Tujuan Dwangsom 72 C. Penerapan Dwangsom dalam Putusan 76 D. Diskretionair (Kebijaksanaan) Hakim dalam Penerapan Dwangsom E. Pelaksanaan (Eksekusi) Dwangsom 81

18 F. Haags Verdrag Lampiran Daftar Pustaka Tentang Penulis & Editor

19 Bagian Pertama PUTUSAN HAKIM YANG DAPAT DILAKSANAKAN Hukum acara perdata adalah merupakan ketentuan-ketentuan hukum untuk mewujudkan hukum perdata materiil. Di dalam hukum acara perdata tersebut pada hakikatnya mengandung dua hal pokok, yaitu: 1. Tindakan-tindakan atau acara-acara untuk dan pada persidangan pengadilan. 2. Eksekusi. Kedua masalah tersebut bersangkut paut dengan apa yang disebut putusan hakim. Di satu pihak putusan itu merupakan bagian akhir dari suatu persengketaan/acara di muka persidangan pengadilan. Di lain pihak, putusan itu merupakan titik tumpu dari suatu eksekusi. Putusan akhir dari hakim yang mengabulkan gugatan penggugat, dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu: 1. Deklarator, di mana di dalam amar putusan hakim menyatakan suatu keadaan sah menurut hukum. Misalnya: menyatakan penggugat sebagai pemilik dari sebuah rumah. 2. Konstitutip, di mana dalam amar putusan hakim menyebutkan atau menciptakan suatu keadaan baru. Misalnya: menyatakan putus suatu perkawinan atau menyatakan batal suatu perjanjian atau menyatakan seseorang dalam keadaan

20 pailit. 3. Kondemnator, yaitu putusan yang amarnya menyebutkan suatu penghukum atau perintah. Misalnya: menghukum tergugat untuk mengosongkan sebuah rumah. Dari ketiga macam putusan hakim tersebut hanya putusan yang bersifat kondemnator yang mempunyai kekuatan eksekusi, sehingga kalau kita berbicara tentang eksekusi putusan hakim, maka yang dimaksudkan adalah putusan yang bersifat kondemnator saja. Selanjutnya untuk putusan kondemnator ini dapat berupa: a. Menyerahkan suatu barang. b. Mengosongkan sebidang tanah atau bangunan. c. Melakukan suatu perbuatan tertentu. d. Tidak melakukan suatu perbuatan. e. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. f. Membayar sejumlah uang. Selanjutnya untuk terlaksananya suatu putusan terdapat dua upaya yang dapat ditempuh, yaitu: a. Upaya paksa langsung (directe middelen), yaitu penggugat memperoleh prestasi dari tergugat sesuai dengan apa yang ditentukan atau diperintahkan oleh hakim. Upaya ini dapat dibedakan ke dalam dua cara, yaitu: 1. Reele Executie (eksekusi yaitu secara langsung tergugat dipaksakan (kalau perlu dengan kekuatan angkatan bersenjata) untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh hakim. Cara ini adalah untuk

21 melaksanakan prestasi yang berupa: untuk menyerahkan sesuatu barang selain dari uang (geven van ander goed dan geld), melakukan (te doen) dan tidak melakukan (nalaten). Dengan singkat dapat dikatakan bahwa hukuman untuk memenuhi suatu prestasi selain dari suatu jumlah uang dilaksanakan dengan eksekusi riil (veroordelingen tot niet-geldelijke prestaties tenuitvoerlegging door reele executie). 2. Hukuman untuk memenuhi suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, dilaksanakan dengan lebih dahulu mengadakan pemblokiran (penyitaan) barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik terguggt, kemudian barang-barang tersebut dijual (dilelang) dan hasilnya digunakan untuk pembayaran sesuai dengan jumlah yang harus dibayar oleh tergugat. Cara ini disebut verhaal executie. Jadi penghukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang dilaksanakan dengan verhaal executie (veroordeling tot geldelijke prestaties tenuitvoerlegging door verhaal executie). HIR maupun RBg yang sekarang ini digunakan sebagai hukum acara perdata kita hanya mengatur verhaal executie tersebut (lihat Bab V Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 HIR dan Bagian IV Pasal 205 sampai dengan Pasal 241 RBg). b. Upaya paksa tidak langsung (indirecte middelen), yaitu pemenuhan prestasi dicapai dengan melalui tekananpsychis kepada tergugat agar is dengan sukarela memenuhi prestasi. Upaya ini dikenal dengan dua cara: 1. Penerapangijzeling (sandera), yaitu hakim menetapkan bahwa apabila

22 terhukum tidak mau memenuhi prestasi yang ditetapkan, maka terhukum disandera. Penerapan sandera ini dapat diterapkan dalam setiap putusan kondemnator. Penerapan sandera ini sekarang tidak diperkenankan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 karena dipandang bertentangan dengan Pancasila. 2. Penerapan dwangsom (uang paksa), yaitu hakim menetapkan suatu hukuman tambahan kepada si terhukum untuk membayar sejumlah uang kepada si penggugat di dalam hal si terhukum tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan agar si terhukum tersebut memenuhi hukuman pokok dengan sukarela. Masalah dwangsom ini di Indonesia tidak diatur di dalam HIR maupun RBg. Dahulu sewaktu masih berlakunya Rv masalah dwangsom tersebut diatur adalam Pasal 606a dan Pasal 606b. Penerapan dwangsom ini hanya dimungkinkan pada putusan kondemnator yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang. Walaupun lembaga dwangsom tersebut tidak diatur di dalam hukum acara kita sekarang ini (HIR dan RBg), namun di dalam dunia praktik lernbaga ini tetap muncul, terutama di kota-kota besar. Dari sekian banyak gugatan yang meminta uang paksa tersebut sering kita temukan halhal yang tidak tepat. Hal ini mungkin disebabkan karena ketentuan perundang-undangan kita tidak mengaturnya. Selain itu pengetahuan tentang lembaga ini juga masih sangat minim karena dari literaturliteratur yang berbahasa Indonesia, masih terasa sangat kurang.

23 Kondisi yang berbeda dapat kita temukan di negeri Belanda, di mana perkembangan lembaga ini (dwangsom) sangatlah pesat, terutama sejak dimasukkannya lembaga ini (dwangsom) ke dalam perundang-undangan Belanda sejak tahun Sebelum tahun 1933 lembaga dwangsom itu belum dimasukkan ke dalam perundang-undangan Belanda, padahal waktu itu code de procedure civil Prancis yang banyak memengaruhi hukum acara perdata di Belanda, sudah mengenalnya. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian, dan praktik peradilan dilandasi oleh adanya pelbagai kemungkinan. Selanjutnya pada tanggal 11 April 1932 pemerintah Belanda mengajukan suatu rancangan undang-undang yang berhubungan dengan penyitaan barang-barang bergerak yang ada dalam tangan pihak ketiga, sandera (gijzeling) dan uang paksa (dwangsom). Pemerintah yang dalam hal ini mengikuti pendapat dari panitia Limburg, berpendapat bahwa uang paksa (dwangsom) sebagai alat eksekusi harus secara jelas dipisahkan dari ganti rugi, suatu hal yang menyimpang dari yurisprudensi Perancis. Dalam garis besarnya Staten Generaal dapat menyetujui perubahan dan penambahan tersebut dan menempatkannya di dalam perundangan sebagaimana yang diusulkan oleh pemerintah. Panitia tetap dan Tweede Kamer mengusulkan agar dwangsom ditempatkan di dalam Buku II titel 6 Burgelijk Wetboek karena dwangsom dipandang sangat erat kaitannya dengan ganti rugi. biaya-biaya, dan bunga daripada suatu penyanderaan. Sebaliknya anggota-anggota dari Eerste Kamer lebih condong menempatkan dwangsom itu dalam Buku III titel 1 dan 3 BW, yaitu tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian.

24 Menteri Kehakiman menolak kedua usul tersebut. Beliau be'rpendapat bahwa orang tidak dapat meletakkan suatu hubungan yang tepat antara ganti rugi dengan dwangsom. Dwangsom harus dipisahkan dengan ganti rugi yang masing-masing harus diatur tersendiri. Akhirnya peraturan tentang dwangsom ini diundangkan` oleh Menteri Kehakiman Belanda pada waktu itu Mr. J. Donner pada tanggal 29 Desember 1932 di dalam Stb. No. 676 yaitu ketentuan-ketentuan BRv ditambah dengan Pasal 611a dan Pasal 611b. Rumusan kedua pasal inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam BRv yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan Stb No. 360 yang dahulu dikenal dengan Pasal 606a dan Pasal 606b. HIR tidak mengatur tentang dwangsom tersebut. Menurut perkiraan karena Mr. H. L. Wichers yang waktu itu sebagai Presiden dan Hooggerechtshof di Jakarta, yang semula merencanakan untuk menambah satu Ayat di dalam Pasal 432 HIR yang rumusannya mengatur bahwa: hanya hal-hal yang tidak diatur dalam HIR, pengadilan boleh memakai peraturan-peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa, jika peraturan-peraturan yang demikian itu dianggap berguna bagi peradilan yang baik. Tetapi rancangan ini ditolak oleh Gubernur Jenderal Rochussen dengan alasan bahwa Reglement untuk acara pengadilan bagi golongan bumiputra pada dasarnya harus lengkap, sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk memakai peraturan-peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa adalah menyimpang dari asas tersebut. Namun bagi Landraad di Jakarta, Semarang, dan Surabaya Rochussen tidak keberatan apabila pengadilan-pengadilan tersebut memakai hukum acara yang berlaku bagi golongan Eropa.

25 Menanggapi hal tersebut Supomo berpandangan bahwa dengan dihapuskannya Raad van fustitie dan Hooggerchtshof, maka BRv sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, sehingga dengan demikian hanya HIR dan RBg sajalah yang berlaku sebagai pedoman hukum acara perdata kita sekarang ini. Namun demikian, karena kebutuhan pada keadaan tertentu, di mana peraturan-peraturan yang ada tidak memadai, maka praktik peradilan kita masih kadang-kadang harus memakai ketentuan-ketentuan hukum acara dan BRv sebagai pedoman. Tetapi celakanya, kadangkadang orang mengambil lembaganya, sedangkan aturan-aturan permainannya sendiri ditinggalkan, misalnya di dalam dwangsom. Lembaga dwangsom dipakai, tetapi peraturan yang mengatur hal tersebut tidak dihiraukan (ditinggalkan). Mahkamah Agung di dalam putusannya tertanggal 28 September 1955 menentukan bahwa dwangsom dapat dipakai untuk mewujudkan hukum materiil. Di negeri Belanda sendiri, aturan-aturan tentang dwangsom tersebut telah mengalami perkembangan yang sangat besar, yaitu sejak 1 Januari 1978, meskipun sebelum tanggal tersebut aturan dwangsom hanya diatur di dalam dua Pasal, yaitu Pasal 611a dan Pasal 611b (yang sama dengan Pasal 606a dan Pasal 606b BRv yang pernah berlaku di Indonesia). Sedangkan sekarang sudah berkembang menjadi 9 pasal (yaitu dari Pasal 611a sampai dengan Pasal 611i). Pada bagian terdahulu telah penulis uraikan bahwa hanya putusan hakim yang bersifat Condemnatoir saja yang dapat dieksekusi. Hal ini berarti bahwa hanya putusan akhir dari hakim yang berisi suatu perintah yang dapat dilaksanakan. Apakah ini berarti pula bahwa suatu putusan akhir dari hakim yang berisi suatu

26 perintah selalu dapat dilaksanakan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah; bagaimana apabila putusan akhir hakim tersebut mengandung suatu cacat. Untuk itu penulis akan menguraikan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu putusan akhir hakim. Menurut penulis bahwa yang dimaksud dengan putusan akhir adalah suatu pernyataan dari hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara melalui yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan syarat dan bentuk tertentu, dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak. Dari pengertian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu putusan harus mempunyai unsur-unsur paling tidak, sebagai berikut: 1. Diucapkan oleh hakim yang berwenang; 2. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum; 3. Dengan syarat-syarat dan bentuk tertentu; dan 4. Bertujuan mengakhiri sengketa atau perkara. Apabila syarat yang pertama tersebut tidak terpenuhi, misalnya putusan itu diucapkan oleh panitera atau hakim militer memutus suatu perkara perdata, maka putusan tersebut batal demi hukum (nietig), yaitu dari semula putusan itu dipandang tidak ada, sehingga tidak - mungkin dilaksanakan. Selanjutnya bilamana syarat yang kedua sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, yaitu putusan tidak diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

27 (Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 108 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Lalu bagaimana jika sekiranya unsur ketiga yang tidak dipenuhi? Menurut hemat penulis, bahwa putusan hakim adalah tidak sama dengan surat biasa, atau suatu surat keputusan dari pejabat-pejabat negara lainnya. Namun sepanjang pengetahuan penulis bahwa baik HIR maupun RBg ternyata tidak memuat secara perinci (detail) ten-tang bagaimana seharusnya bentuk dan syaratsyarat suatu putusan. Penulis hanya menemukan di dalam rumusan ketentuan Pasal 184 Ayat 1 HIR dan Pasal 195 Ayat 1 RBg yang mengatur bahwa putusan harus mencantumkan ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban serta alasan-alasan keputusan itu dan apa yang dimaksud di dalam Pasal 7 RO dan akhirnya putusan Pengadilan Negeri mengenai gugatan pokoknya serta biayanya dan para pihak mana yang hadir pada waktu putusan diucapkan. Undang-Undang Peradilan Umum (Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan I dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan perubahan II dengan Undang- Undang No. 49 Tahun 2009) tidak mengatur tentang bentuk dan syarat putusan hakim. Tetapi di dalam Undang- Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 2004 dan

28 terakhir dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 (Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) di dalam beberapa pasal yang tersebar menentukan syaratsyarat putusan tetapi tidak mengatur secara perinci bentuk dan isi putusan, sebagai berikut: 1. Peradilan dilakukan, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 4 Ayat 1). 2. Putusan dilakukan sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undangundang menentukan lain (Pasal 15 Ayat 1). 3. Putusan diucapkan di dalam persidangan yang dibuka untuk umum (Pasal 18). 4. Putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu dan pasalpasal tertentu dari peraturan-peraturan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 Ayat 1). 5. Putusan ditandatangani oleh ketua dan hakim-hakim yang memutus dan panitera yang ikut sidang (Pasal 23 Ayat 2). Selanjutnya di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009) ternyata diatur secara jelas dan lengkap tentang syarat-syarat dan isi suatu putusan, sebagai berikut: 1. Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 108 Ayat 1).

29 2. Putusan Pengadilan memuat: a. Kepala putusan yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau kedudukan pihak-pihak yang beperkara. c. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal-hal yang terjadi di dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan. f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. g. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. (Ulla Pasal 109 Ayat 1). 3. Putusan hakim harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan panitera yang turut bersidang (lihat Pasal 109 Ayat 4 dan 5). Walaupun Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tersebut khusus diberlakukan bagi Peradilan Tata Usaha Negara, namun di dalam praktik selama ini pada lingkungan peradilan umum syarat-syarat tersebut telah dipandang sebagai bentuk dan syarat yang Baku. Menurut ketentuan Pasal 109 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

30 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tersebut, apabila syarat-syarat yang disebut di dalam Pasal 109 (1) tersebut tidak dipenuhi, dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan. Jadi putusan tersebut dapat dibatalkan (vernietig) yang dapat diartikan bahwa sebelum putusan tersebut dibatalkan, maka putusan tersebut adalah sah (berbeda apabila putusan tidak diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum) dan dapat dieksekusi. Terhadap pengaturan Pasal 109 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan UndangUndang No. 51 Tahun 2009 di atas, maka menurut hemat saya ada satu syarat yang disebutkan di dalam Pasal 109 Ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tersebut yang tidak mungkin dapat dilaksanakan apabila tidak dipenuhi, yaitu apabila putusan itu tanpa kepala putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", karena syarat ini adalah suatu syarat yang sangat essensial yang harus ada pada setiap putusan. Seharusnya apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka putusan batal demi hukum (nietig). Selanjutnya kalau kita Baca rumusan ketentuan Pasal 224 HIR, maka syarat demikian adalah merupakan titel eksekusi. Tanpa titel eksekusi putusan tidak bisa dilaksanakan.

31 Di negeri Belanda apabila kepala putusan "in naam des koningin" tidak ada, maka putusan itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi kalau kita berbicara tentang eksekusi putusan pengadilan, maka kita dihadapkan pada persoalan pokok yang pertama yang ha - rus kita jawab, yakni apakah putusan tersebut berkekuatan hukum, dalam arti bahwa putusan tersebut mengikat para pihak. P. A. Stein berpendapat, bahwa terikatnya para pihak pada suatu putusan disebut sebagai kekuatan mengikat putusan (gezag van gewijsde). Kekuatan mengikat putusan ini dapat dipisahkan antara kekuatan yang bersifat positif dengan kekuatan yang bersifat negatif. Kekuatan yang bersifat positif adalah apa yang diputuskan bagi kedua belah pihak benar adanya res iudicata pro veritate habetur, di mana bukti lawan tidak dimungkinkan. Hal ini didasarkan pada rumusan ketentuan Pasal 1954 dan Pasal 1957 BW Belanda (yang sama Pasal 1917 dan Pasal 1920 BW Indonesia) kekuatan yang bersifat negatif adalah bahwa hakim tidak boleh memutus suatu perkara antara pihak yang sama yang telah diputus sebelumnya (ne bis in idem). Ini didasarkan pada Pasal 158 Rv Belanda. Hoge Raad dalam Arrest Tapia/Wilkes tanggal 27 April NJ berpendapat bahwa menurut hukum Kitab UndangUndang Hukum Acara Perdata, suatu putusan prinsipnya berkekuatan karena hukum (rechtswege). Ini berarti bahwa jika hakim memberikan suatu perintah untuk memenuhi suatu kewajiban, maka itu berlaku sejak putusan diucapkan. Dari apa yang penulis telah kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara kekuatan mengikat putusan tidaklah identik dengan putusan yang

32 berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Suatu putusan yang memenuhi syarat sebagaimana yang saya kemukakan di atas (lihat unsur-unsur suatu putusan), selalu mempunyai kekuatan mengikat, walaupun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya baik HIR maupun RBg tidaklah mengatur tentang kekuatan hukum dari suatu putusan. Tetapi kalau kita membaca dan mencermati rumusan ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR dan Pasal 191 Ayat 1 RBg, maka dapat disimpulkan bahwa suatu putusan hakim Pengadilan Negeri berkekuatan mengikat sejak diucapkannya, karena hakim tersebut dapat menyertakan suatu perintah agar putusan tersebut dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi. Di negeri Belanda suatu putusan condemnatoir dapat dieksekusi, juga apabila putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian, pelaksanaan tersebut dibatasi oleh dua hal, yaitu: 1. Apabila terhadap putusan itu diajukan upaya hukum biasa oleh tergugat (verzet, banding atau kasasi), maka eksekusi tidak bisa dijalankan. Ini diddsarkan pada rumusan ketentuan Pasal 82 Ayat 2, Pasal 350 Ayat 1, dan Pasal 404 Ayat 1 Rv (yang tidak ada bandingannya di dalam HIR maupun RBg). 2. Di dalam hal putusan verstek, putusan tidak dilaksanakan sebelum lewat 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan itu disampaikan oleh juru sita langsung kepada orangnya (tergugat) di tempat tinggal tergugat atau menurut cara pemanggilan yang tergugatnya tidak diketahui lagi alamatnya. Ini didasarkan

33 pada Pasal 80 Rv (yang tidak ada bandingannya di dalam HIR ataupun RBg). Pembatasan-pembatasan tersebut tidak berlaku apabila hakim di dalam putusannya tersebut memerintahkan agar putusan itu dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad). Lembaga uitvoerbaar bij voorraad di negeri Belanda pada umumnya digunakan di dalam putusan hakim, terutama di dalam Kort Geding atau di dalam gugatan provisi, karena kedua putusan dalam proses tersebut baru mempunyai arti dan mencapai tujuannya apabila putusan itu segera dilaksanakan. Tetapi di Indonesia lembaga ini sangat dibatasi. Di Indonesia lembaga "putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu" diatur di dalam rumusan ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR dan Pasal 191 Ayat 1 RBg dan di negeri Belanda diatur di dalam rumusan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 Rv. Antara rumusan ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR dan Pasal 52 Rv terdapat perbedaan yang cukup tajam. Di dalam Pasal 52 Rv, merumuskan bahwa suatu putusan "akan diperintahkan" (zal bevolen worden) dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada banding atau verzet, apabila memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut: 1. Apabila putusan didasarkan atas akta authentik. 2. Apabila putusan didasarkan pada akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut digunakan atau secara sah dipandang diakui dalam hal putusan verstek. Dalam pandangan penulis pasal ini sesungguhnya mengandung arti bahwa apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka hakim akan ("akan" di sini dapat

34 diartikan suatu keharusan) memerintahkan uitvoerbaar bij voorraad. Hal tersebut di atas berbeda dengan apa yang diatur di dalam rumusan ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR, di mana rumusan pasal ini menyatakan, bahwa: hakim "dapat" memerintahkan (kan bevelen) pelaksanaan lebih dahulu putusan, walaupun ada banding atau verzet, apabila ada alas hak yang autentik, atau suatu surat yang dapat diterima sebagai bukti atau jika ada putusan lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau jika dikabulkan tuntutan provisi, pula hal perselisihan tentang "bezit". Barangkali perbedaan inilah yang menyebabkan sehingga putusan hakim-hakim Belanda umumnya dapat dilaksanakan lebih dahulu, yaitu di negeri Belanda sifat pasal yang mengatur excecutive bij voorraad lebih bersifat imperatif sedangkan di Indonesia sifat pasal tersebut adalah fakultatif. Di Indonesia walaupun eksekusi lebih dahulu dimungkinkan (dapat dilakukan), namun di dalam realitas praktiknya sangat sulit untuk diterapkan. Hal itu disebabkan karena Mahkamah Agung dalam fungsinya sebagai pengawas jalannya peradilan di Indonesia telah memberikan petunjuk-petunjuk berupa suratsurat edaran agar hakim di dalam menghadapi permintaan eksekusi lebih dahulu itu senantiasa bertindak hati-hati. Apabila hakim telah menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, tidak berarti bahwa secara otomatis harus segera dijalankan. Surat edaran Mahkamah Agung No. 05. Tahun 1971 tertanggal 17 Mei 1971 menyatakan, bahwa: 1. Surat-surat edaran tanggal 10 Juli 1964 No. 13 Tahun 1964 dan tanggal 2

35 Juni 1969 No. 5 pada pokoknya bermaksud agar pengadilan tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding (uitvoerbaar bij voorraad) dan apabila sungguh-sungguh dipandang perlu menjatuhkan putusan serupa itu, maka putusannva harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Mahkamah Agung. Sedangkan jika terhadap keputusan yang dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu itu diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding, kemudian diajukan permintaan persetujuan untuk pelaksanaannya maka untuk itu Mahkamah Agung menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus dapat atau tidaknya permintaan yang dimaksud dikabulkannya. 2. Surat-surat edaran tersebut dikeluarkan berdasarkan kenyataan, bahwa sementara hakim-hakim pada Pengadilan Negeri tidak atau kurang memerhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang mengenai lembaga "uit voerbaar hij voorraad" seperti yang diuraikan di dalam rumusan ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 (1) RBg. Keadaan seperti itu sudah barang tentu tidak dapat dipertahankan terus-menerus dan Mahkamah Agung memandang sudah tiba saatnya untuk mengakhiri keadaan itu dengan memercayakan penerapan lembaga "uit voerbaar bij voorraad" kepada Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan oleh undangundang. Maka dengan ini Mahkamah Agung menyatakan mencabut suratsurat edaran tanggal 10 Juli 1964 No. 13 Tahun 1964 dan tanggal 2 Juni

36 1969 No. 5 Tahun Selanjutnya MahkamahAgung meminta kepada segenap ketua dan hakim pada Pengadilan Negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun diajukan perlawanan atau banding sebagaimana diuraikan di dalam rumusan ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 (1) RBg. Adapun syarat-syarat tersebut, adalah: a. Ada surat autentik atau tulisan tangan (handschrift) yang menurut undangundang mempunyai kekuatan bukti. b. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti (inkracht van gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan. c. Ada gugatan provisonil yang dikabulkan. d. Dalam sengketa-sengketa mengenai bezitrecht. Jadi apabila salah satu syarat yang tersebut di atas dipenuhi, maka barulah dapat dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding, sedang di dalam hal-hal di luar itu tidak boleh dijatuhkan putusan serupa itu. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut terus dikembangkan antara lain dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 yang dipertegas lagi dengan SEMA No. 4 Tahun Di dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tersebut Mahkamah Agung memberikan perintah kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan

37 Agama untuk mempertimbangkan, memerhatikan, dan menaati dengan sungguhsungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta-merta dan tuntutan provisional sebagaimana diuraikan di dalam rumusan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Pasal 191 Ayat (1) RBg serta Pasal 332 Rv. Selanjutnya Mahkamah Agung memberi petunjuk agar tidak menjatuhkan putusan serta-merta kecuali dalam hal, sebagai berikut: a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya; b. Gugatan tentang utang piutang _yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beriktikad baik; d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap; e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi ketentuan rumusan Pasal 332 Rv; f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht. Yang menarik dari SEMA ini, disamping syarat-syarat untuk penjatuhan

38 putusan serta-merta diperluas dari ketentuan undangundang (lihat rumusan ketentuan Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg) juga diwajibkannya pemohon eksekusi untuk memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusinya. Hal ini dimaksudkan apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. SEMA ini juga menyatakan bahwa SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 3 Tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa permasalahan ini seyogianya menjadi perhatian serius oleh para Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan halhal tersebut di atas dan sangat hati-hati menggunakan lembaga "uitvoerbaar bij voorraad" ex Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 (1) RBg. Karena apabila di dalam tingkat banding atau kasasi keputusan Pengadilan Negeri dibatalkan akan timbul banyak kesulitan di dalam mengembalikan keadaan semula. 4. Dengan sendirinya hares dimengerti bahwa apabila terdapat suatu kekeliruan atau kekhilafan yang mencolok, Mahkamah Agung berdasarkan kekuasaan yang ada padanya untuk mengawasi jalannya peradilan yang baik dan begitu pula Pengadilan Tinggi berdasarkan pelimpahan wewenang tersebut selalu dapat memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri.

39 Bagian Kedua PENGERTIAN DAN ASPEK DWANGSOM A. PENGERTIAN DWANGSOM Pasal 611a Ayat 1 Burgerlijke Rechtsvordering (Belanda) berbunyi sebagai berikut: "De rechter kan op vordering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn. Een dwangsom kan echter niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom, maksudnya adalah: "Atas tuntutan dari salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang, yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi dalam hal itu berdasar. Suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud "uang paksa" adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Marcel Stome guru besar pada Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen Belgia menyatakan sebagai berikut: "De dwangsom is een bijkomende veroordeling van

40 de schuldenaar om aan de schuldeiser een geldsom te betalen voor het geval dat de schuldenaar niet aan de hoofdveroordeling voldoet, welke bijkomende veroordeling er toe strekt om op de schuldenaar drukuit te oefenen opdat hij de tegen hem uitgesproken hoofdveroordeling zal nakomen") yang kalau diartikan secara bebas adalah: "dwangsom (uang paksa) adalah suatu hukuman tambahan pada si berutang untuk membayar sejumlah uang kepada si berpiutang, di dalam hal si berutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok. Hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok." P. A. Stein memberikan pengertian tentang dwangsom sebagai berikut: uang paksa adalah sejumlah uang yang ditetapkan di dalam putusan, hukuman mana diserahkan kepada penggugat, di dalam hal, sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakan hu r kuman. Dwangsom ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang sekaligus, maupun setiap suatu jangka waktu atau setiap pelanggaran. B. SIFAT DWANGSOM Dari definisi/pengertian uang paksa tersebut di atas, maka tam - pak bahwa suatu dwangsom bersifat: - Accessoir dengan pengertian bahwa: tidak ada dwangsom apabila tidak ada hukuman pokok. Dwangsom selalu harus mengikuti hukuman pokok dengan kata lain bahwa dwangsom tidak mungkin dijatuhkan tanpa hukuman pokok. Kalau seorang penggugat dalam dalil (posita) gugatannya menyatakan bahwa

41 tergugat telah lalai menyerahkan barang yang dibelinya padahal barang tersebut telah dibayar lunas. Akan tetapi penggugat di dalam petitum gugatannya tidak meminta agar tergugat dihukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya terse-but penggugat hanya menuntut dwangsom (uang paksa), maka hakim tidak dapat mengabulkan permintaan dwangsom tersebut walaupun dalil gugatan penggugat terbukti. Apabila hukuman pokok telah dilaksanakan oleh terhukum maka dwangsom yang ditetapkan bersama hukuman pokok tadi tidak berkekuatan hukum lagi. Apabila penggugat yang menuntut penyerahan barang yang di belinya dan apabila tergugat lalai menyerahkan barang tersebut, maka tergugat dihukum untuk membayar uang paksa dan hakim mengabulkan hukuman tersebut, maka apabila tergugat telah menyerahkan barang yang dituntut itu kepada penggugat, maka dwangsom tidak berkekuatan hukum lagi. Dengan kata lain bahwa dwangsom yang ditetapkan tidak berlaku lagi. - Hukuman tambahan. Ini berarti bahwa apabila hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim tidak dipenuhi oleh tergugat dengan suka rela, maka dwangsom diperlakukan (dapat dieksekusi). Apabila dwangsom telah dilaksanakan tidaklah berarti bahwa hukuman pokok telah hapus. Hukuman pokok masih tetap dapat dilaksanakan. Apabila hakim dalam putusannya memerintahkan kepada tergugat menyerahkan barang yang telah dibeli oleh penggugat disertai suatu dwangsom, maka apabila tergugat lalai menyerahkan barang tersebut, maka tergugat diwajibkan pula untuk membayar uang paksa

42 yang ditetapkan oleh hakim tersebut. Apabila uang paksa yang ditetapkan oleh hakim telah dilaksanakan terhukum tetapi penyerahan barang yang diperintahkan oleh hakim tidak dilaksanakan oleh tergugat, maka penyerahan barang tersebut tetap wajib dilaksanakan oleh terhukum. Hukuman pokok tidak hapus dengan adanya pelaksanaan dwangsom. - Tekanan psychis bagi terhukum. Ini berarti bahwa dengan adanya hukuman dwangsom yang ditetapkan oleh hakim di dalam putusannya, maka si terhukum ditekan secara psychis agar is dengan sukarela memenuhi hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim bersama dwangsom tersebut. Lembaga dwangsom adalah merupakan suatu alat eksekusi ini tidak diragukan, karena penempatannya di dalam Kitab Undang-Undang (Rechtsreglement Burgerlijke Rechtsvordering) dalam Buku II yang berjudul "Tentang Pelaksanaan Putusan dan Akta-akta Autentik," Pembuat undang-undang memandang dwangsom itu sebagai alat untuk memaksa agar putusan pengadilan dilaksanakan. Hal ini tergambar di dalam rumusan ketentuan Pasal 611a. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dwangsom adalah merupakan sisi lain dari eksekusi, yang seolaholah bekerja dari samping. Eksekusi rill atau verhaal eksekusi bekerja secara langsung untuk terlaksananya hukuman pokok, sedangkan, dwangsom bekerja dari samping yang merupakan alat penekan seperti halnya penyanderaan (gijzeling) bagi terhukum agar si terhukum melakukan (te doen) atau menyerahkan suatu Benda (yang bukan berupa suatu jumlah uang) tertentu. Secara khusus perlu pula diperhatikan, bahwa suatu putusan dapat juga berisi

43 suatu keharusan untuk tidak melakukan hal-hal tertentu, yaitu berupa larangan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bertujuan agar di kemudian hari tidak terjadi serangan yang merupakan pelanggaran dari apa yang tidak boleh dilakukan oleh terhukum. Larangan seperti ini dapat diberikan apabila ancaman itu betul-betul serius. Dalam hal yang demikian hakim dapat menerapkan dwangsom yang bertujuan agar larangan itu betul-betul ditaati. Dengan sendirinya uang paksa itu Baru dapat ditagih apabila larangan itu secara nyata telah dilanggar. Eksekusi ditujukan kepada mereka yang menurut putusan hakim dihukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan dalam hal yang demikian dwangsom berfungsi untuk memaksa agar hukuman pokok dilaksanakan dengan sukarela. Pembayaran suatu jumlah uang secara paksa (setidak-tidaknya ancaman untuk melakukan itu) digunakan sebagai alat pemaksa, maka alat pemaksa ini tidak diperlakukan di dalam hal keputusan itu berupa pembayaran sejumlah uang. Dengan melihat maksud dan tujuan dari dwangsom tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam eksekusi rill hanya mempunyai dua unsur, yaitu: 1. Adanya suatu ancaman (de bedreiging) yang bekerja secara psychis; dan 2. Pelaksanaan secara paksa (de uitvoering geweld). Sedangkan dwangsom mempunyai unsur yang lebih luas, yaitu: 1. Ancaman yang berasal dari penerapan dwangsom; 2. Berlakunya dwangsom; dan 3. Tuntutan pelaksanaan dwangsom. Dengan adanya ancaman dari suatu kemungkinan penerapan dwangsom yang

44 kemudian diterapkan dan dilaksanakan secara paksa, si berutang diharapkan melaksanakan secara sukarela apa yang ditentukan dalam hukuman pokok, sebelum dwangsom betul-betul dilaksanakan C. JENIS DWANGSOM YANG DAPAT DIJATUHKAN Rumusan ketentuan Pasal 611b (Rv. Belanda) mengatur, bahwa: Hakim dapat menentukan dwangsom dengan suatu jumlah sekaligus atau suatu jumlah untuk setiap jangka waktu atau untuk setiap pelanggaran. Dalam hal yang disebut dua terakhir, hakim dapat menetapkan suatu jumlah tertentu, dwangsom yang lebih dari jumlah itu tidak berkekuatan. Dari ketentuan ini, maka hakim dapat menentukan, bahwa: 1. Suatu jumlah sekaligus misalnya Rp ,- apabila tidak melakukan perbuatan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah aanmaning. 2. Suatu jumlah untuk setiap jangka waktu misalnya Rp , - setiap hari jika is tidak melaksanakan prestasi yang ditetapkan. 3. Suatu jumlah uang untuk setiap pelanggaran misalnya Rp ,untuk setiap kali terhukum tidak mau menyerahkan anak yang akan dibawa oleh bapaknya ber-weekend. Di dalam hal sebagaimana tertera di dalam no. 2 dan no. 3 di atas hakim juga dapat menentukan suatu jumlah tertentu, yang merupakan batas maksimal. Misalnya: Terhukum dihukum dwangsom Rp ,- setiap kali tidak melakukan

45 prestasi atau Rp , - setiap kali terhukum melakukan pelanggaran dengan ketentuan dwangsom itu setinggi-tingginya Rp ,- lebih dari itu dwangsom tidak perlu dibayar. Jadi kalau misalnya terhukum dihukum Rp ,- setiap hari tidak melakukan prestasi dan hal itu dilakukannya selama 1 tahun, maka kalau tidak ada pembatasan dari hakim si terhukum harus membayar dwangsom 365 x Rp ,- = Rp ,-. tetapi di sini hakim dapat menetapkan jumlah maksimum Rp ,-.

46 Bagian Ketiga KAPAN SUATU DWANGSOM DAPAT DIJATUHKAN A. TIDAK ADA DWANGSOM TANPA HUKUMAN POKOK Mengacu pada pengertian dwangsom yang telah penulis kemukakan di atas, di mana antara lain dikatakan bahwa suatu dwangsom yang ditetapkan oleh hakim di dalam putusannya adalah hukuman yang bersifat accessoir, yaitu hukuman yang mengikut pada hukuman pokok. Tidak mungkin ada suatu dwangsom tanpa hukuman pokok, tetapi hukuman pokok mungkin ada tanpa dwangsom. Dengan kata lain, tidaklah mutlak atau tidaklah selalu suatu hukuman pokok itu harus disertai dengan dwangsom (sanksi tambahan). Sebagai contoh: Si A menggugat si B agar si B menyerahkan sebuah keris pusaka kepada si A. Apabila si B lalai menyerahkan keris tersebut, maka si B dihukum untuk membayar uang paksa Rp ,- setiap hari. Di dalam kasus seperti ini, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya pada penghukuman dwangsom, tanpa menghukum si B untuk menyerahkan keris tersebut. Seperti juga halnya apabila penggugat mengajukan tuntutan agar supaya suatu penyitaan revindikasi dinyatakan sah dan berharga. Padahal tuntutan penyerahan kembali suatu Benda tidak ada. Jadi tanpa revindicatie suatu hal yang tidak mungkin

47 dikabulkan. Pasal 611a, juga cukup jelas maknanya, yaitu hukuman dwangsom baru berlaku setelah hukuman pokok tidak dilaksanakan. Pada tahun 1944 Kantonrechter di Haarlem (16 Juni 1944, NJ 1946, 355) dihadapkan pada suatu gugatan yang di dalam petitumnya berbunyi sebagai berikut: "bahwa dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu tanpa jaminan agar supaya tergugat dihukum dengan alasan tersebut di atas untuk membayar kepada penggugat berupa dwangsom f 10, setiap hari tergugat tidak melakukan kewajibannya menyerahkan kepada penggugat penguasaan suatu barang tetap terhitung tanggal putusan, dan menghukum tergugat membayar biaya perkara." Dari gugatan tersebut ternyata sudah terdapat kekeliruan. Seharusnya penggugat menuntut: penyerahan barang tidak bergerak terse-but. Apabila barang tidak diserahkan, tergugat dihukum untuk membayar uang paksa, setiap kali tergugat lalai tidak memenuhi putusan tersebut. Hakim yang menangani perkara tersebut berpendapat bahwa tuntutan penggugat tidak dapat diterima karena dwangsom yang diminta penggugat tersebut hanya bersifat accessoir dan suatu tuntutan lain yang seharusnya diminta oleh penggugat, tetapi ternyata tuntutan lain tersebut tidak dituntut. Pada tahun 1968, Kantonrechter di Amsterdam menghadapi persoalan yang sama (arrest tanggal 15 Mei 1968 dan 1 5 Oktober NJ ). Di dalam gugatan si majikan, is secara dini meminta suatu dwangsom atas pelanggaran dari suatu syarat

48 persaingan (concurrentie beding), tetapi mengabaikan menuntut pemenuhan syaratsyarat tersebut. B. KEMUNGKINAN EKSEKUSI RIIL BUKAN HALANGAN UNTUK MENJATUHKAN DWANGSOM Putusan hakim yang bersifat condemnatoir seperti yang telah penulis uraikan di muka dapat berupa: a. Melakukan suatu perbuatan, dapat berupa: 1. Mengosongkan suatu bangunan/tanah; 2. Menyerahkan suatu barang; 3. Melakukan suatu perbuatan tertentu; 4. Membayar sejumlah uang. b. Tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu dan/atau menghentikan suatu perbuatan tertentu. Kesemua putusan yang berisi penghukuman tersebut, kecuali hukuman pembayaran sejumlah uang, dapat disertai suatu hukuman tambahan berupa pembayaran uang paksa (dwangsom). Demikian menu-rut Pasal 611a BRv (Bid). Kalau kita mengamati hal tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hanya putusan hakim yang berisi perintah yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara riil (reele executie) yang dapat disertakan suatu uang paksa (dwangsom), sedangkan putusan hakim yang pelaksanaannya dengan verhaal executie tidak dapat disertakan suatu dwangsom. Tentunya di dalam masalah tersebut, hakim tidak selalu harus menjatuhkan

49 hukuman dwangsom. Ini betul-betul tergantung pada kearifan dan kehati-hatian di dalam setiap kasus yang dihadapkan kepadanya. Pasal 611a BRv tidak menyatakan "harus (moet)" tetapi menyatakan "dapat (kan)", yaitu bersifat alternatif. Dari yurisprudensi yang ditemui di negeri Beianda dapat disimpulkan bahwa suatu putusan hakim di dalam pokok perkara yang dapat dieksekusi secara riil bukanlah halangan untuk menjatuhkan dwangsom. Demikian bunyi dari arrest-arrest: Hof 's-gravebhage (31 Oktober NJ 1938, 201). Kantonrechter Leiden (23 Januari 1946, NJ ) dan Reichtbank Middelburg (13 Juni NJ 1953, 31). Tetapi suatu putusan dan Kantonrechter Den Haag, lain dari arrestarrest tersebut di atas. Hakim Kantonrechter tersebut mempertimbangkan bahwa untuk pengosongan suatu bangunan rumah tidaklah perlu diperintahkan suatu dwangsom kepada tergugat, karena pengosongan dapat sungguhsungguh dilakukan (arrest 31 Maret NJ ). Yurisprudensi di Indonesia mengenai hal ini dapat kita catat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/ Sip/1976, tanggal 7 Desember Putusan tersebut yang tidak mengoreksi pertimbangan Pengadiian Tinggi Surabaya yang mempertimbangkan antara lain bahwa tuntutan akan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan penggugat terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi riil. Bahkan terhadap fenomena ini dapat saja memunculkan pertanya - an bahwa

50 apakah kehendak dan tujuan pembuat undang-undang melahirkan dwangsom tersebut terhadap setiap putusan yang bisa dilakukan eksekusi riil dengan sendirinya dwangsom tersebut tidak dapat diterapkan. Di dalam putusan Mahkamah Agung No. 244PK/Pdt/2008 tang-gal 9 Desember 2008 dinyatakan bahwa kemungkinan eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan dwangsom. Satu-satunya halangan untuk menjatuhkan dwangsom adalah hukuman pembayaran sejumlah uang. C. DWANGSOM BUKANLAH GANTI RUGI Kajian historis menunjukkan bahwa pada waktu pembahasan rancangan undangundang di Parlemen Belanda sewaktu dwangsom akan dimasukkan ke dalam perundang-undangan Belanda tersebut, ternyata disepakati bahwa dwangsom harus dilepaskan dari suatu ganti rugi, bunga ataupun denda. Pembayaran ganti rugi untuk suatu kerugian, tidak saling ketergantungan dengan suatu pembayaran suatu dwangsom, di mana si berutang harus membayar dwangsom karena dia tidak menaati perintah yang ditentukan oleh pengadilan. Itu berarti bahwa apabila si berutang tetap melalaikan hukuman pokok yang disertai suatu ganti rugi, is harus pula membayar dwangsom, jadi si berutang harus membayar dua kali, baik melalui dwangsom maupun melalui ganti rugi kepada pihak lainnya. Pembayaran ganti rugi kepada penggugat sama sekali harus dilepaskan dari pikiran tentang kewajiban membayar dwangsom dari si berutang. Dengan kata lain bahwa pembayaran dwangsom tidak menghapus kewajiban terhukum untuk membayar ganti rugi kepada pemenang. Hal ini dapat kita simpulkan dari rumusan ketentuan Pasal 611a Ayat 1 dan Pasal 611c

51 BRv. Pasal 611a BRv tersebut menyatakan bahwa hakim dapat menghukum pihak lainnya (tergugat) untuk membayar sejumlah uang, yang disebut dwangsom dengan tidak mengurangi hak ganti rugi dalam hal tersebut berdasar. Sedangkan menurut rumusan ketentuan Pasal 611 c menentukan bahwa setiap dwangsom yang berkekuatan hukum menjadi hak sepenuhnya dari orang yang memperoleh hak atas penghukuman itu. Di dalam memori penjelasan (MvT) Benelux dwangsom overeenkomst, dijelaskan tentang tidak adanya saling ketergantungan antara dwangsom dan ganti rugi. Sebagai contoh jika terhukum telah membayar dwangsom Rp ,- sesuai dengan putusan dwangsom karena is tidak melaksanakan kewajiban menurut suatu perjanjian dan hakim juga menghukum terhukum tersebut membayar ganti rugi Rp ,- sebagai akibat tidak terlaksananya perjanjian. Terhukum tersebut tidak dapat menyatakan bahwa Anda (penggugat) hanya akan memperoleh Rp ,- karena saya telah membayar dwangsom Rp ,-. Yurisprudensi di negeri Belanda yang menyangkut mengenai hal itu, menunjukkan bahwa walaupun perjanjian yang dibuat oleh para pihak sudah mencakup syarat membayar denda atau sudah ditentukan suatu jumlah uang tertentu untuk ganti rugi masih tetap terbuka jalan bagi hakim untuk menerapkan uang paksa. Apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak menutup kemungkinan penerapan uang paksa itu. Lihat antara lain Hof Amsterdam (30 Januari 1946, NJ ), Rechtbank Utrecht (12 Mei 1938, NJ 1938, 967). Hof Amsterdam (11 Mei 967. NJ 1967, 319).

52 Selain dari denda dan ganti rugi, juga pembekuan uang tergugat yang ada pada pihak ketiga, tidak saling ketergantungan dengan dwangsom. Hof's-Hertogenbosch dalam putusannya tanggal 3 Desember 1969 (NJ 1970, 37) mempertimbangkan, sebagai berikut: Uang paksa sebagai alat eksekusi, harus dibedakan dengan pendeponiran suatu jumlah uang tertentu yang ada pada pihak ketiga (umpamanya yang ada pada notaris) sebagai jaminan dilaksana - kannya suatu kewajiban untuk membayar apa yang ditetapkan dalam putusan itu. Perkembangan dwangsom mengenai hal ini, di Indonesia dapat dikemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1967 No. 38 K/ SIP/1967 dalam perkara Frederika Melanie Hilverdink von Ginkel berlawanan Leon Johannes yang mempertimbangkan, sebagai berikut: "Lembaga uang paksa, sekalipun tidak secara khusus diatur di dalam HIR haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim dan pada Pasal 399 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan." Maka putusan Pengadilan Tinggi yang mengubah uang paksa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri menjadi bersifat ganti rugi (meskipun di dalam amar putusan juga dipakai istilah uang paksa) harus dibatalkan (i.c. oleh Pengadilan Negeri diputuskan: penggugat harus membayar uang paksa Rp ,- untuk setiap hari jika is lalai melaksanakan keputusan ini ialah mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban. Oleh Pengadilan Tinggi putusan mengenai uang paksa ini diubah dan dijadikan: menghukum tergugat-terbanding untuk membayar uang paksa

53 sebesar Rp ,- uang Baru kepada ahli waris Hilverdink). D. HAL-HAL DI MANA DWANGSOM TIDAK BOLEH DIJATUHKAN Pada prinsipnya setiap putusan perkara dapat Pula disertai suatu dwangsom, apabila hal tersebut memang diminta oleh pengugat kecuali hal-hal tersebut di bawah ini: 1. Pasal 611a Ayat 1 (Rv Bld) menentukan bahwa dwangsom dapat dijatuhkan oleh hakim kecuali penghukuman pembayaran sejumlah uang. Ketentuan tersebut cukup jelas, dan rupanya tidak ada pengecualian lain. Untuk mengetahui ratio dan ketentuan ini mari kita lihat memorie van toelichting pasal tersebut, yang menjelaskan sebagai berikut bahwa: "Pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan dwangsom untuk menjamin pembayaran sejumlah uang, karena perjanjian atau untuk pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan. Pemerintah menilai bahwa suatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sunguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenulian penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa". Jadi rationya adalah karena pembayaran sejumlah uang dapat diperoleh dengan upaya eksekusi biasa, yaitu dengan melalui executorial beslag kemudian penjualan eksekusi. Menurut interpretasi teleologis (kegunaan) kalau pengecualian dwangsom tersebut hanya ditujukan kepada pembayaran sejumlah uang, maka itu berarti bahwa di luar

54 hal tersebut dwangsom selalu dapat dijatuhkan. Hal ini kemudian ternyata dipakai sebagai alat untuk melakukan tuntutan dwangsom. Sebagai contoh: arrest Benelux Gerechtshof (9 Juli NJ ). Di dalam kasus ini, sepasang suami istri telah dinyatakan bercerai oleh hakim. Kemudian antara kedua pihak tersebut terdapat kesepakatan bahwa sang suami akan membayar sewa rumah yang didiami oleh istri. Tatkala sang suami mengingkari hal tersebut, maka sang istri mengajukan gugatan dengan tuntutan supaya sang suami membayar uang sewa rumah kepada pemilik rumah (pihak III) dan menuntut agar supaya sang suami tersebut dihukum membayar dwangsom setiap kali is lalai melakukan pembayaran terse-but. Benelux Gerechtschof mengabulkan gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa maksud dari rumusan ketentuan Pasal 611 a Ayat 1 yang berbunyi "pembayaran sejumlah uang" tidaklah dimaksudkan agar uang tersebut dibayarkan kepada pihak III. Dari kasus ini ternyata bahwa walaupun tuntutan itu berupa pembayaran sejumlah uang, akan tetapi kepada pemilik rumah (pihak III), maka dwangsom tetap dapat dijatuhkan. Hoge Raad pernah juga mengambil putusan serupa, yaitu di dalam kasus Mr. Houtappel/de Hoofdgroep Verzekering (HR 9 September 1949, NJ 1950, 595). Di dalam kasus ini tergugat dihukum untuk menyerahkan uang milik organisasi perusahaan yang telah bubar kepada organisasi yang menggantikannya dengan suatu dwangsom atas kelalaian menyerahkan uang tersebut. Hoge Raad menilai bahwa "penyerahan suatu mata uang" adalah lain dari "pembayaran suatu jumlah uang" sebagai yang dimaksud Pasal 611a Rv. Di sini dapat dikatakan bahwa penggugat menun - tut pemenuhan secara natura, yaitu

55 penyerahan sejumlah uang yang berada di dalam kas organisasi yang telah bubar tersebut. Di sini penggugat tidak meminta pemenuhan pembayaran sejumlah uang, tetapi penyerahan sejumlah uang yang ada di dalam kas. Di sini terlihat bahwa Hoge Raad membuat perbedaan yang tidak logic. Masih banyak lagi yurisprudensi bernada serupa, antara lain Hof Amsterdam (5 November 1970, NJ 1971, 190). Dari situ terlihat bahwa hakim telah mencoba menampilkan begitu banyak pengecualian dari ketentuan: "dwangsom tidak dapat dijatuhkan pada penghukuman membayar sejumlah uang." Oudelaar mempertanyakan alasan apa yang diambil oleh hakim yang bersangkutan. Menurut beliau mungkin hakim tersebut menginginkan untuk memberikan perlindungan baik bagi pemohon eksekusi maupun tereksekusi. Untuk pemohon eksekusi akan berarti bahwa dengan penerapan dwangsom mungkin akan terhindar dari prosedur yang berbelit-belit (beslag eksekusi dan penjualan eksekusi). Untuk tereksekusi ia harus berusaha menghindari upaya eksekusi biasa yang mengenal kekerasan dengan jalan ia memenuhi hukuman putusan pokok dengan sukarela. Kita mungkin dapat membayangkan bahwa dengan kekuatan polisi, si tereksekusi membiarkan barangbarangnya dilelang dan kemudian diangkut. Di sini hakim melihat adanya suatu kesempatan untuk menghindari upaya kekerasan dengan menerapkan dwangsom yang untuk pemecahan terakhir kadang-kadang membuat jalan pikiran yang dibuat-buat. Tetapi tidak semua jalan pikiran yang dibuat-buat oleh hakim dapat kita terima. Hof Amsterdam dalam putusannya tanggal 6 November 1971 (NJ 1971, 93).

56 Kasus ini dimulai dari gugatan perpisahan meja dan tempat tidur dari suami istri. Di dalam putusan hakim yang mengadili perkara tersebut menghukum sang suami membayar alimentasi kepada sang istri. Selang beberapa waktu lamanya, ternyata sang suami kadang-kadang lalai atau menunda pembayaran alimentasi tersebut, yang seharusnya dibayar setiap bulan. Si istri kemudian merasa dirugikan dan mengajukan gugatan. Untuk memungkinkan diterapkan dwangsom, si istri tersebut di dalam gugatannya tidak secara langsung meminta agar sang suami tersebut dihukum membayar sejumlah uang tetapi ia menuntut agar hakim menjatuhkan larangan untuk menunda pembayaran alimentasi dengan menerapkan dwangsom setiap kali ia melanggar larangan tersebut. Hof Amsterdam mempertimbangkan bahwa inti gugatan si istri tersebut adalah untuk memperkuat, agar sang suami pada penyelenggaraan kewajibannya membayar alimentasi tepat pada waktunya, sedangkan undangundang hanya melarang dwangsom pada pembayaran sejumlah uang, sehingga hakim di dalam kasus tersebut menjatuhkan pula suatu dwangsom. Selanjutnya jika kita ingin melihat perkembangan di Indonesia, maka penulis hanya dapat mengemukakan satu yurisprudensi yang dipublikasikan, yang menyangkut masalah tersebut di atas, yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 No. 793 K/ SIP/1972 di dalam perkara: Thia Khun Tjhai lawan Tjan Thiam Song al. Hartono Chandrawidjaja, dalam mana Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa "uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang." 2. Dwangsom juga tidak dapat dijatuhkan apabila sudah ternyata sebelumnya

57 bahwa si berutang tidak akan mungkin melaksanakan hukuman pokok. Hal ini dapat disimpulkan dari rumusan ketentuan Pasal 611 d Rv, karena apabila dwangsom dapat dihapus di dalam hal pemenuhan prestasi pokok tidak mungkin, maka apabila hal tersebut sudah ternyata, tidak mungkin penghukuman dwangsom dapat dilaksanakan pula. Umpama : Jika seorang penjual yang tidak dapat menyerahkan sebuah barang tidak bergerak, tidak akan mungkin dihukum untuk melaksanakan suatu dwangsom apabila ternyata bahwa sebelum berperkara dia bukan lagi pemilik (eigenaar) dari barang tersebut, karena ia telah menjual dan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli lain. 3. Rumusan ketentuan Pasal 1639a Ayat 2 BW (Belanda) menyatakan bahwa tuntutan dwangsom atau gijzeling untuk pemenuhan kewajiban perburuhan (arbeidsverplichting) dari buruh, tidak diperkenankan. Maksud dari pasal ini adalah untuk menghindari "perbudakan modern melalui dwangsom' (moderne slavernij via de dwangsom). Perlu dikemukakan bahwa di dalam perselisihan perburuhan hanya tuntutan terhadap kewajiban buruh yang tidak bisa diterapkan dwangsom, sedangkan perselisihan perburuhan lainnya, seperti kewajiban majikan, syarat-syarat persaingan, se - lalu dimungkinkan diterapkanya dwangsom. E. MASA BERLAKUNYA DWANGSOM Menurut rumusan ketentuan Pasal 611a dan Pasal 611b (lama) yang mulai berlaku pada tahun 1933 adalah merupakan peraturan dwangsom yang sederhana. Oleh sebab itu, dengan melalui putusanputusan pengadilan, ketentuan-ketentuan

58 tersebut diperluas. Contoh dari perkembangan ini adalah jawaban dari pengadilan atas pertanyaan: sejak kapan suatu dwangsom dapat berkekuatan hukum. Mulanya pengadilan bersikap hati-hati dan berpendapat bahwa suatu dwangsom mulai berkekuatan hukum setelah putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Hal ini terlihat di dalam beberapa putusan, seperti Rechtbank Rotterdam tanggal 30 November 1937 (NJ ). Hof 's-gravenhage tang-gal 30 November 1938 (NJ 1937, 201). Rechtbank Zwolle tanggal 30 Oktober 1941 (NJ 1942, 196). Tetapi kemudian muncul babak baru di dalam yurisprudensi Belanda, dengan meninggalkan pendapat tersebut di atas. Hof 's-gravenhage di dalam arrest-nya tanggal 20 April 1942 (NJ ) menentukan bahwa dwangsom diberikan kekuatan hukum sejak "hari ini" (sejak hari putusan diucapkan). Rechtbank Middelburg di dalam putusannya tanggal 13 Juni 1951 (NJ 1953, 31) menentukan bahwa dwangsom berkekuatan hukum segera setelah putusan, walaupun belum diketahui para pihak. Oudelaar memberikan catatarl atas putusan tersebut dengan menyatakan bahwa kedua instansi tersebut tidak mengenal arti sesungguhnya dari suatu dwangsom. Dwangsom adalah suatu alat eksekusi tidak langsung, dan setiap eksekusi berlaku peraturan pokok di dalam Pasal 430 Ayat 3 Bry (131d), yaitu bahwa eksekusi baru boleh dijalankan setelah memperoleh titel eksekusi. Titel eksekusi itu, yang berupa putusan dalam mana dwangsom dijatuhkan wajib disampaikan kepada pihak yang dihukum. Peraturan pokok ini didasarkan pada suatu

59 pemikiran bahwa seseorang terhadap siapa upaya paksa itu akan dilaksanakan mempunyai hak untuk mengetahui melalui relaas juru sita dasar apa upaya paksa akan diperlakukan kepadanya. Barulah pada tahun 1965 peraturan pokok eksekusi tersebut di atas diterapkan secara jelas di dalam peradilan Belanda. Yaitu dengan munculnya arrest dari Hof 's - Gravenhaue tanggal 1 Desember 1965 (NJ ) yang menetapkan bahwa kewajiban dari suatu dwangsom dipersamakan dengan hal yang diperkenankan pada suatu eksekusi putusan. Hal ini berarti bahwa harus ada penyampaian yang pantas dari titel eksekusi yang berisi perintah untuk memenuhi putusan. Selanjutnya perkembangan yurisprudensi inilah kemudian yang memengaruhi Benelux Dwangsom Overeenkomst pada tahun 1974, sehingga terjelma salah satu ketentuan yang seperti kita kenal sekarang ini di dalam rumusan ketentuan Pasal 611a Ayat 3 yang menentukan sebagai berikut: dwangsom tidak berkekuatan hukum sebelum putusan yang menetapkan dwangsom itu diketahui (melalui juru sita) oleh terhukum. Sebagai catatan untuk menjelaskan rumusan ketentuan Pasal 611 a Ayat 3 ini, bahwa sistem hukum acara yang berlaku di negeri Belanda dengan Indonesia berbeda. Di negeri Belanda para pihak wajib menggunakan jasa pengacara (sistem perwakilan). Jadi putusan hakim baru dapat dikatakan berkekuatan hukum (verbeuren van het vonnis) apabila pihak-pihak telah diberi tahu isi putusan tersebut dengan melalui juru sita di tempat kediaman mereka (de betekening van het vonnis). Hal ini tentu berbeda dengan apa yang berlaku di Indonesia. Kalau kita tidak mengetahui

60 sistem ini, maka akan sulit dapat mengerti dengan tepat maksud dan isi dari undangundang Belanda: khususnya aturan-aturan tentang dwangsom ini. Hal yang berlaku di negeri Belanda tersebut tidak dapat kita jumpai di Indonesia, karena praktik eksekusi selama ini selalu dikaitkan dengan putusan yang telah berkekuatan tetap atau ada perintah eksekusi lebih dahulu.

61 Bagian Keempat KEWENANGAN HAKIM DALAM DWANGSOM Apabila diperlukan setiap hakim di negeri Belanda berwenang untuk menerapkan uang paksa (dwangsom) di dalam putusannya, kecuali putusan itu merupakan pembayaran sejumlah uang. Selain dari badan peradilan, juga badan-badan pemisah (perwasitan), seperti yang ditentukan di dalam rumusan ketentuan Pasal 611i BRv. Hal ini dimungkinkan karena eksekusi putusan Para wasit harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari hakim, sesuai dengan ketentuan perundangan yang diatur oleh Wetboek van BRv, di mana penyanderaan juga dimungkinkan (Pasal 653 BRv). Namun yang pernah dipermasalahkan adalah apakah Presiden Rechtbank di dalam perkara-perkara Kort Geding, dapat menyertakan suatu dwangsom di dalam putusannya, karena putusannya bukan menyangkut pokok perkara (bodemzaak). Permasalahan tersebut kemudian menjadi jelas dengan adanya putusan Hoge Raad (HR 23 Januari 1941, NJ 1941,443 dan HR 31 Mei 1960, NJ 1966, 336). Hoge Raad tersebut mempertimbangkan bahwa wewenang yang diberikan oleh rumusan ketentuan Pasal 611a, juga diberikan kepada presiden yang memimpin persidangan Kort Geding, karena uang paksa digunakan sebagai alat pemaksa, maka dapat disimpulkan bahwa apabila suatu keputusan Kort Geding tidak dilaksanakan, maka uang paksa mempunyai sifat definitif. Keharusan untuk membayar uang paksa tidak

62 tergantung pada perkara pokok (bodemzaak). Menurut Mr. L.Th. van Ardenne bahwa hakim dari Afdeling Rechtspraak van Raad van State, tidak punya kewenangan untuk menjatuhkan dwangsom yang didasarkan kepada rumusan ketentuan Pasal 611a BRv, karena hukum dwangsom yang didasarkan kepada rumusan ketentuan Pasal 611 a BRv, karena hukum acara Raad van State diatur tersendiri yaitu di dalam undang-undang AROB (Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbechikkingen) yang tidak mengatur ten-tang dwangsom. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pemerintah pasti akan memenuhi putusan hakim. Namun apabila kepercayaan tersebut di kemudian hari luntur, maka tidak tertutup kemungkinan hakim Raad van State akan menjatuhkan dwangsom. Kewenangan hakim untuk menjatuhkan dwangsom tidak hanya terbatas pada hakim tingkat pertama. Rumusan ketentuan Pasal 611a Ayat 2 menentukan bahwa "dwangsom dapat juga untuk pertama kalinya diperoleh dalam verzet atau banding." Hakim yang menangani perkara verzet atas putusan verstek, boleh saja menjatuhkan putusan yang disertai dwangsom, yang mungkin oleh hakim yang menjatuhkan verstek tidak mengabulkannya atau pada waktu itu penggugat tidak memintanya di dalam gugatnya (dagvaarding). Hal ini dimungkinkan karena menurut ketentuan Pasal 134 Rv Belanda, penggugat dapat mengurangi, mengubah atau menambah gugatannya di dalam conclutie van eisnya. Jadi apabila hakim telah menjatuhkan verstek, kemudian tergugat mengajukan verzet atas putusan verstek tersebut, maka berarti perkara diperiksa dari awal kembali. Apabila penggugat lupa menuntut

63 dwangsom misalnya, maka is dapat menambahkannya di dalam conclutie van eisnya (mungkin dapat disamakan replik?). Apabila hakim banding mengabulkan dwangsom yang tidak diminta tersebut, hakim dapat menyatakan mengabulkan gugatan melebihi apa yang dituntut (Ultra Petita). Di dalam hal banding, hakim banding tidaklah terikat dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim tingkat pertama. Sekiranya hakim pada tingkat pertama tidak mengabulkan dwangsom yang diminta oleh penggugat, baik melalui gugatannya maupun melalui conclutie van eisnya, maka hakim pada tingkat banding dapat saja mengabulkan dwagsom yang diminta tersebut, apabila hakim banding menganggap ada alasan yang cukup. Tentu saja bahwa penggugat tidak dapat lagi menambahkan permintaan dwangsom itu di dalam tingkat banding (baik melalui permohonan tertulis atau memori banding), apabila ia tidak memintanya di dalam gugatannya atau conclutie van eisnya. A. KEARIFAN DAN KEHATI-HATIAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN DWANGSOM Di dalam rumusan ketentuan Pasal 611a BRv diatur bahwa hakim "dapat- (kan)" menjatuhkan dwangsom. Di sini dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal ini tidak mengharuskan hakim untuk menjatuhkan dwangsom di dalam setiap kasus yang dihadapinya. Hakim dalam hal ini semestinya mempunyai sifat kearifan dan kehatihatian (discretionare bevoegheid) di dalam menjatuhkan suatu dwangsom. Tidak setiap gugatan yang bukan mengenai pembayaran sejumlah uang, hakim ha - rus menjatuhkan dwangsom.

64 Di dalam kasus Chemiche Fabrieken/Huisman, Hoge Raad (tang-gal 6 Februari 1981, RvdW 81, setelah mempertimbangkan dan membandingkan kepentingankepentingan dari pihak-pihak yang bersangkutan, Hoge Raad sampai pada kesimpulan bahwa dwangsom tidak perlu dijatuhkan. Di dalam hal dwangsom, hakimlah yang mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan menerapkan besarnya suatu dwangsom (uang paksa). Adalah suatu sifat bijaksana bila hakim mempertimbangkan kemampuan dari si terhukum. Menurut pendapat kami, selain hakim di dalam mempertimbangkan dapat tidaknya dwangsom dikabulkan dan berapa besar jumlah uang paksa yang akan dijatuhkan, hakim yang bijaksana hendaknya juga mempertimbangkan apakah dengan jumlah dwangsom yang dijatuhkan itu dapat bekerja secara efektif. Maksudnya adalah apakah hukuman dwangsom itu akan sungguh-sungguh merupakan tekanan psychis bagi si terhukum, sehingga ia akan dengan sukarela memenuhi hukuman pokok. Kalau penggugat misalnya menuntut suatu pelaksanaan suatu perjanjian yang bernilai miliaran rupiah kepada tergugat yang mempunyai kekayaan yang cukup besar, maka hukuman dwangsom Rp ,- setiap hari pelanggaran, mungkin tidak ada artinya bagi tergugat, sehingga ia tetap acuh terhadap putusan hakim, hingga akhirnya harus dilakukan upaya eksekusi biasa (directe excecutiemiddel). Hof Leeuwerden di dalam putusannya 24 Januari 1940 (NJ ) mempertimbangkan bahwa apabila tujuan dwangsom ingin dicapai, maka harus

65 ditetapkan pula suatu tingkat jumlah yang akan memberi dorongan kepada terhukum untuk melunasi hukuman pokok, daripada ia harus pula kehilangan uang paksa. Walaupun pertimbangan dwangsom tersebut diserahkan kepada kearifan hakim, namun ia masih dibatasi oleh ketentuan-ketentuan undang-undang seperti yang telah penulis kemukakan di atas. Selain dari hal-hal yang dikemukakan penulis di atas juga dwangsom dibatasi oleh kedaluwarsa. Menurut rumusan ketentuan Pasal 611g Ayat 1 (BRv Bld) bahwa dwangsom kedaluwarsa setelah lewatnya 6 (enam) bulan sejak hari putusan dwangsom tersebut berkekuatan hu-. kum. Ini berarti bahwa jumlah uang paksa yang merupakan kewajiban dari terhukum adalah 6 (enam) bulan. Tetapi berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 611g Ayat 2 dan 3, kedaluwarsa tertunda karena pailit atau undang-undang lain menghalangi pelaksanaan dwangsom. Selanjutnya di dalam rumusan ketentuan Pasal 2016 BW Belanda (1979 BW Indonesia) yang menentukan bahwa kedaluwarsa dicegah oleh suatu peringatan (aanmaning), suatu gugatan (dagvaarding), dan setiap perbuatan yang berupa tuntutan hukum (misalnya verzet. banding, atau kasasi) masing-masing dengan pemberitahuan dalam bentuk tertentu yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada terhukum. Kadaluwarsa juga tertunda apabila secara pantas dapat diterima bahwa pihak pemenang tidak mengetahui adanya dwangsom yang berkekuatan hukum tersebut, sehingga ia tidak meminta pelaksanaan. Selanjutnya rumusan ketentuan Pasal 611g Ayat 1 menentukan bahwa kedaluwarsa tertunda apabila ternyata secara patut (redelijkerwijze) bahwa orang yang memperoleh hak atas

66 penghukuman itu, tidak mengetahui adanya dwangsom yang telah berkekuatan itu, misalnya ketika putusan itu berke. kuatan, ia (yang bersangkutan) sedang berada di luar negeri selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya jika kita ingin melihat dari aspek historisnya, dahulu sebelum berlakunya ketentuan kedaluwarsa bagi dwangsom tersebut, hakimlah yang menentukan apakah dwangsom itu sudah berakhir ataukah belum dan hakim pula yang menentukan jangka waktu berlakunya uang paksa di dalam setiap perkara yang ditanganinya (Hof Amsterdam 30 Januari 1946, NJ ). Sehubungan dengan kewenangan hakim, perlu pula dicatat bahwa hakim juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan suatu dwangsom untuk mencegah terjadinya kemungkinan pelanggaran di kemudian hari, terhadap hak-hak yang dimiliki oleh penggugat, walaupun penggugat telah memiliki dasar hukum atas hakhaknya tersebut, dan belum terjadi pelanggaran atasnya, namun apabila terdapat alasan untuk menganggap adanya suatu ancaman yang serius terhadap hak-hak itu, hakim boleh menjatuhkan dwangsom (Hoge Raad tanggal 4 Maret 1938, NJ 1938, 948 PS). Namun tentunya uang paksa itu Baru dapat berlaku, apabila larangan tersebut secara nyata telah dilanggar. B. PERUBAHAN DWANGSOM Selanjutnya tentang perubahan suatu dwangsom yang telah dijatuhkan hanya dimungkinkan di dalam hal yang sangat terbatas. Kewenangan untuk mengadakan perubahan itu ada pada hakim yang telah menetapkan dwangsom tersebut. Adapun bentuk-bentuk perubahan suatu dwangsom bisa berupa penghapusan,

67 penundaan, ataupun pengurangan. Rumusan ketentuan Pasal 61d Ayat 1 menentukan bahwa hakim yang telah menjatuhkan dwangsom, dapat menghapuskan, atau menunda untuk suatu jangka waktu atau mengurangi dwangsom baik mengenai jumlahnya maupun jangka waktunya, di dalam hal si terhukum tidak mungkin melaksanakan hukuman pokok. Kemudian Ayat 2 menegaskan bahwa hakim tidak boleh mengubah suatu dwangsom yang telah berkekuatan hukum, sebelum ternyata adanya ketidakmungkinan tersebut. Selanjutnya muncul pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan ketidakmungkinan tersebut? Ternyata undang-undang tidak menjelaskannya. Hal ini tentunya diserahkan sepenuhnya kepada kearifan dari hakim dan para ahli hukum. Menurut yurisprudensi dan literatur ditemukan 2 kemungkinan sebagai dasar "ketidakmungkinan" terse-but yaitu: 1. Tidak mungkin melaksanakan prestasi pokok secara materiil/fisik; dan 2. Tidak mungkin melaksanakan prestasi pokok secara psychis. Yang dimaksud, tidak mungkin melaksanakan prestasi secara materiil/fisik adalah: a. Ketidakmampuan, Tidak Berdaya (Onmacht) Di dalam hal ini, terhukum tidak mampu dan tidak berdaya untuk melaksanakan prestasi yang wajib dilakukannya menurut putusan hakim. Dengan demikian, hukuman untuk membayar dwangsom juga tidak mungkin karena hukuman dwangsom mengikut pada hukuman pokok. Menurut memori penjelasan pasal tersebut, bahwa ketidakmampuan tersebut tidak

68 boleh didasarkan pada keadaan yang sudah ada sewaktu putusan perkara pokok diucapkan: pemerintah memaksudkan ketidakmampuan itu sebagai alasan "baru" dan fakta-fakta "baru". Namun di dalam kaitan ini Hof Leeuwarden telah membuat arrest yang merupakan pengecualian yaitu apabila ketidakmampuan itu didasarkan pada keadaan lemah ingatan (putusan tanggal 3 Februari 1954,N) ). Persoalan lain dapat muncul, apakah terhukum da-pat mengajukan alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) yang ditemukan setelah jatuhnya putusan. Alasan pembenar yang demikian adalah perbuatan penggugat (pemenang) yang melawan hukum, yang bertentangan dengan putusan, dan karenanya merupakan dasar untuk meniadakan kekuatan hukum dari putusan. Demikian Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 19 Desember 1952 (NJ 1953, 642). Houwing yang memberikan catatan atas putusan tersebut menyatakan bahwa alasan pembenar yang diajukan kemudian berupa perbuatan yang bertentangan dengan hukum dapat diperlakukan jugs sebelum larangan hakim berlaku. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang ketidakmungkinan melaksanakan pre. stasi karena tidak berdaya baiklah kita lihat contoh berikut: bahwa tergugat dihukum untuk membuat sebuah lukisan pemandangan sesuai dengan perjanjian disertai dwangsom setiap kali ia lalai membuat lukisan tersebut. Sebelum lewat tenggang waktu untuk melaksanakan putusan pokok tersebut si tergugat mengalami kecelakaan dan tangannya harus diamputasi. Dengan demikian, ia tidak mungkin melakukan prestasi pokok, yaitu membuat lukisan. Dan dengan sendirinya pula bahwa dwangsom tidak punya kekuatan hukum lagi untuk dilaksanakan.

69 b. Keadaan Darurat (Overmacht) Dalam hal ini, si terhukum tidak mungkin untuk melaksanakan prestasi (hukuman pokok) karena keadaan yang datang dari luar yang tidak memungkinkan terlaksananya prestasi tersebut. Sebagai contoh: Tergugat dihukum untuk mengirim sejumlah barang ke negara A dengan suatu dwangsom apabila ia lalai mengirim barang tersebut. Sebelum sampai jangka waktu yang ditentukan, pecah perang antara negara di mana tergugat berada, dengan negara A tersebut. Semua hubungan antara negara A dan negaranya tergugat terputus. Dalam hal tersebut terdapat suatu keadaan yang overmacht, yang mengakibatkan si tergugat tidak mungkin melaksanakan hukuman pokok. Karena hukuman pokok tidak mungkin terlaksana, maka dwangsom tidak punya kekuatan untuk diberlakukan. Ketidakmungkinan melaksanakan prestasi yang kedua adalah karena secara psychis tidak mungkin melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam putusan hakim. Misalnya: terhukum menjadi gila atau karena lemah ingatan. Yurisprudensi mengenai hal ini lihat putusan Rechtbank Amsterdam 28 Februari 1980 (NJ 1980,495). Selain dari apa yang telah dikemukakan penulis tersebut, perubahan dwangsom dapat pula terjadi apabila terhukum meninggal dunia. Rumusan ketentuan Pasal 611f Ayat 1 (Rv BId) menyatakan sebagai berikut: Setelah meninggalnya terhukum, maka uang paksa yang telah ditetapkan, dengan suatu jumlah tertentu untuk suatu jangka waktu, tidak berkekuatan hukum

70 lebih lanjut, tetapi dwangsom yang telah berkekuatan hukum sebelum meninggalnya terhukum, tetap terutang. Dwangsom Baru berkekuatan hukum lagi, setelah ahli waris dan si terhukum memperbarui dan hakim menetapkannya, jadi mempunyai kepastian. Hakim dapat mengubah jumlah dan syarat-syarat dwangsom tersebut. Kemudian Ayat 2 dari pasal tersebut menentukan bahwa dwangt som-dwangsom lainnya dapat dihapus atau dikurangi oleh hakim yang telah menetapkan dwangsom itu, atas tuntutan ahli waris sejak si terhukum meninggal, baik mengenai jumlah maupun waktunya. Alasan apa yang dapat dipakai oleh ahli waris tersebut untuk meminta perubahan, undang-undang tidak menjelaskannya. Namun secara logis dapat diterima bahwa alasan itu haruslah berupa tidak mungkinnya si terhukum atau ahli warisnya melaksanakan prestasi atau hukuman pokok putusan hakim, jadi dapat berupa alasan secara materi maupun alasan secara psychis. Yang masih perlu mendapatkan sedikit ulasan adalah apabila terjadi penundaan. Penundaan bisa terjadi karena: 1. Undang-Undang. 2. Keputusan hakim. Penundaan karena undang-undang dengan dasar kedaluwarsa. S ebagaimana tampak di dalam rumusan ketentuan Pasal 611g Ayat 1, yang mengatur bahwa dwangsom kedaluwarsa (tidak berlaku lagi) setelah lampaunya 6 (enam) bulan sejak putusan hakim itu berkekuatan. Tetapi kedaluwarsa itu tertunda karena pailit (Ayat 2) dan karena yang memperoleh hak atas hukuman itu secara pantas tidak mengetahui

71 penghukuman itu (Ayat 3) serta ketentuan undang-undang lain yang mengatur tentang tertundanya kedaluwarsa (Ayat 2 kalimat kedua). Ketentuan-ketentuan undang-undang yang dimaksud adalah Pasal 2016 BW Nederland yang sama dengan Pasal 1979 BW Indonesia yang merupakan ketentuan uinum tentang tertundanya daluarsa. Di dalam pasal tersebut diatur bahwa yang mencegah kedaluwarsa adalah suatu pe-ringatan (aanmaning), gugatan (dagvaarding), dan setiap perbuatan yang berupa tuntutan hukum (elke daad van rechtsvervolging). Dengan tercegahnya daluarsa maka dengan sendirinya membawa perubahan pula atas jangka waktu berlakunya suatu dwangsom yaitu dwangsom dapat mengalami penundaan. Penundaan karena putusan hakim yaitu setelah terbuktinya bahwa si terhukum tidak mungkin melaksanakan putusan karena adanya perang misalnya. Kedua macam penundaan tersebut di atas berarti tidak menghapuskan dwangsom. Setelah lewatnya halangan untuk melaksanakan dwangsom, maka dengan sendirinya dwangsom memperoleh kekuatannya kembali. Misalnya setelah perang selesai atau pailit sudah selesai, tidak ada halangan lagi untuk tidak melaksanakan prestasi, dan apabila ini tidak dilaksanakan dwangsom dilaksanakan dengan paksa. Apabila hukuman pokok yang disertai suatu dwangsom atas pelanggaran prestasi, maka apabila kemudian terjadi pelanggaran atas syarat-syarat yang ditentukan di dalam dwangsom, maka dwangsom itu tidak dapat lagi diberlakukan, karena kekuatan dwangsqm sudah tidak ada, demikian President Rechtbank Arnhem tanggal 23 Juli 1947 (NJ 1947, 549).

72 Bagian Kelima PENGGUNAAN DWANGSOM DALAM PRAKTIK PERADILAN (STUDI PERBANDINGAN DUNIA PERADILAN INDONESIA DENGAN BELANDA) A. RELEVANSI DWANGSOM DENGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA Hukum acara perdata yang kita pakai sekarang adalah peraturan yang dibuat pada zaman Hindia-Belanda dahulu, yang berarti bahwa perangkat hukum tersebut telah berumur lebih dari setengah abad. Tentunya di dalam kurun waktu tersebut masyarakat kita telah mengalami banyak sekali perubahan yang cukup pesat, sehingga terasa bahwa hukum yang tertulis yang dibuat berpuluh-puluh tahun yang lalu sudah banyak yang ketinggalan (out update). Pada era kekinian terdapat banyak sekali masalah (persoalan hukum) yang tidak dapat lagi kita jumpai pemecahannya di dalam undang-undang tersebut, sehingga mau tidak mau kita harus memecahkannya dengan menggunakan metode penemuan hukum yang ada, yakni dengan pelbagai macam penafsiran (interpretasi) atau kita mengambil perbandingan dengan aturanaturan hukum dari negara-negara yang telah mengatur masalah yang perlu kita pecahkan tersebut. Lembaga dwangsom yang dahulu diatur di dalam rumusan ketentuan Pasal 606a dan Pasal 606b Rv. Selanjutnya baik HIR maupun RBG yang menjadi pegangan kita

73 sekarang ini tidak mengatur tentang lembaga ini, sehingga dengan dihapuskannya Raad van Justitie dan Hooggerechthof, maka Rv dengan sendirinya tidak berlaku lagi dan dengan demikian maka dapat dikatakan telah terjadi kekosongan (kevakuman) hukum atas dwangsom. Oleh karena lembaga ini (dwangsom) masih dibutuhkan di dalam praktik maka praktisi hukum, hakim dan pengacara kadang-kadang harus menoleh kepada aturanaturan yang termuat di dalam Rv. Rv Indonesia dahulu hampir bersamaan dengan Rv yang berlaku di negeri Belanda. Sementara itu sekarang ini perkembangan Rv di negeri Belanda sudah mengalami perubahan yang sangat besar, termasuk ketentuanketentuan tentang lembaga dwangsom tersebut. Memang memprihatinkan bahwa lembaga dwangsom yang ternyata masih tumbuh subur di dalam praktik di negara kita, aturan hukumnya sudah tidak ada, kalau toh kita harus mengambil (menggunakan) aturan yang termuat di dalam Rv yang pernah berlaku, aturan-aturan tersebut juga sudah sangat jauh ketinggalan sehingga dirasakan tidak mampu lagi menjawab permasalahan dan tuntutan zaman sekarang ini. Di dalam ulasan berikut ini penulis akan mencoba menguraikan seberapa jauh lembaga dwangsom ini dapat kita gunakan di dalam praktik peradilan kita saat ini. Tentunya dengan mengambil perbandingan dengan apa yang berlaku di negeri Belanda di mana penulis mengadakan studi perbandingan. Pada hakikatnya hukum acara perdata memuat dua hal pokok, yaitu: a. Hal-hal yang bersangkut paut dengan pemeriksaan perkara; dan b. Hal-hal yang bersangkut paut dengan eksekusi.

74 Kedua hal tersebut bersangkut paut dengan putusan hakim. Pemeriksaan perkara berakhir dengan adanya putusan hakim, sedangkan eksekusi bertumpu pada putusan hakim. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah putusan hakim yang bagaimanakah yang dapat dieksekusi (dilaksanakan), jawabannya adalah: Putusan formal sudah benar. Yang ditnaksud adalah bahwa putusan itu tidak batal demi hukum, yakni: - Dilakukan oleh pejabat yang berwenang; dan - Memenuhi syarat-syarat dan bentuk yang ditentukan. Putusan itu mengandung suatu perintah atau yang lazim disebut putusan kondemnatoir. Perintah di dalam putusan tersebut bisa berupa: a. Menyerahkan sesuatu; b. Mengosongkan; c. Melakukan sesuatu; d. Tidak melakukan sesuatu; e. Menghentikan suatu perbuatan; atau f. Membayar sejumlah uang. Putusan itu berkekuatan hukum tetap, kecuali bila ada perintah eksekusi lebih dahulu. Untuk terlaksananya putusan hakim tersebut, dikenal 2 upaya yang dapat ditempuh, yakni: 1. Upaya langsung (directe middelen), yaitu penggugat memperoleh prestasi dari

75 tergugat sesuai dengan apa yang ditentukan dan diperintahkan oleh hakim. Upaya ini kemudian dibedakan ke dalam dua cara, yaitu: a. Eksekusi nyata (reele executie). Cara ini dilakukan apabila prestasi itu berupa: - memberikan sesuatu barang selain dari uang (geven van ander goed dan geld), melakukan (te doen) dan tidak melakukan (nalaten). Eksekusi dilakukan dengan cara terhukum dipaksakan (kalau perlu dengan tangan besi) untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh hakim. b. Verhaal executie. Cara ini ditempuh apabila penghukuman itu berupa penghukuman pembayaran sejumlah uang. Verhaal executie ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan penyitaan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat, kemudian barang-barang tersebut dijual (dilelang) dan hasilnya digunakan pembayaran sesuai dengan jumlah yang harus dibayar oleh tergugat. 2. Upaya tidak langsung (indirecte middelen), yaitu pemenuhan prestasi dari si terhukum dengan melalui tekanan psychis kepada-nya, agar terhukum tersebut dengan sukarela memenuhi prestasi. Upaya ini dikenal dengan dua cara, yaitu: Penerapan gijzeling (sandera), yaitu hakim menetapkan di dalam putusannya bahwa apabila terhukum tidak mau memenuhi prestasi yang ditetapkan dengan sukarela, maka terhukum disandera. Sandera dapat diterapkan di dalam setiap putusan yang bersifat kondemnatoir. Penerapan uang paksa (dwangsom), yaitu menetapkan suatu jumlah uang, yang

76 harus dibayar oleh si berutang apabila si berutang itu tidak mau memenuhi prestasi (hukuman pokok) secara sukarela. Penerapan uang paksa ini tidak bisa dilakukan apabila hukuman pokok itu berupa penghukuman untuk membayar sejumlah uang. B. PANDANGAN PARA PAKAR TENTANG DWANGSOM Sebagai pegangan marilah kits melihat pendapat Prof. Marcel Storme, guru besar pada Universitas Gent di Antwerpen yang menyatakan bahwa dwangsom adalah suatu hukuman tambahan pada si terhukum untuk membayar sejumlah uang kepada si berpiutang di dalam hal si berutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berutang agar supaya si memenuhi hukuman pokok. Dari definisi tersebut di atas, maka terlihat bahwa suatu dwangsom bersifat: 1. Accessoir dengan pengertian: tidak ada dwangsom apabila tidak ada hukuman pokok. Dwangsom selalu harus mengikuti hukuman pokok dengan kata lain bahwa dwangsom tidak mungkiri dijatuhkan tersendiri tanpa hukuman pokok. Apabila hukuman pokok telah dilaksanakan oleh terhukum, maka dwangsom yang ditetapkan bersama hukuman pokok tadi tidak berkekuatan hukum lagi. 2. Hukuman tambahan dengan pengertian bahwa apabila hukuman pokok (prestasi pokok) yang ditetapkan oleh hakim tidak dipenuhi dengan sukarela oleh terhukum, maka dwangsom diperlakukan (dapat dieksekusi). Tetapi apabila dwangsom tersebut terpenuhi, tidaklah berarti bahwa hukuman pokok

77 telah hapus. Hukuman pokok masih tetap dapat dilaksanakan. 3. Tekanan psychis bagi terhukum, dengan pengertian bahwa dengan adanya hukuman dwangsom yang ditetapkan oleh hakim di dalam putusannya, maka si terhukum ditekan secara psychis agar is dengan sukarela memenuhi hukuman pokok yang ditetapkan hakim bersama dwangsom tersebut. C. RELEVANSI DWANGSOM DENGAN GANTI RUGI Pada prinsipnya setiap putusan hakim yang bersifat kondemnatoir dapat ditetapkan pula suatu dwangsom, kecuali penghukuman itu berupa pembayaran sejumlah uang (Pasal 611a RV). Hukuman dwangsom harus dijatuhkan bersama dengan hukuman pokok, tidak mungkin ada hukuman dwangsom tanpa hukuman pokok. Kemungkinan eksekusi riil bukanlah halangan untuk menjatuhkan dwangsom. Kalau hukuman pokok itu misalnya adalah pengosongan sebuah rumah yang dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil melalui juru sita dan dibantu dengan alat-alat negara, tidaklah berarti bahwa dwangsom tidak boleh dijatuhkan. Justru dengan menjatuhkan dwangsom kemungkinan kesulitan di dalam eksekusi riil yang dihadapi dapat dihindari. Ganti rugi tidak tergantung pada pembayaran dwangsom. Misalnya penggugat menuntut agar tergugat dihukum untuk menghentikan suatu produk sepatu dengan merek BATA, dan meminta agar tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 50 juta. Di samping itu penggugat juga meminta agar tergugat dihukum membayar uang paksa Rp setiap hari jika is tidak menghentikan produk tersebut.

78 Di dalam hal demikian Hakim, boleh mengabulkan semua tuntutan tersebut. Dengan kata lain, tuntutan ganti rugi dapat digabungkan bersama dwangsom, asalkan ada prestasi pokok lain yang bukan pembayaran sejumlah uang. D. KAPAN DWANGSOM TIDAK BOLEH DIJATUHKAN Apabila hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim hanya pembayaran sejumlah uang, maka dwangsom tidak dapat dijatuhkan. Hal ini diatur di dalam rumusan ketentuan Pasal 611a Rv yang sama rumusan ketentuannya dengan Pasal 606a Rv yang pernah berlaku di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No. 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsom). Tetapi di dalam praktik di negeri Belanda terlihat adanya jalan pikiran yang dibuatbuat. Dwangsom juga tidak dapat dijatuhkan apabila ternyata sebelumnya si berutang tidak akan mungkin lagi melaksanakan prestasi (hukuman) pokok. Apabila ada ketentuan perundangan lain yang melarangnya, Misalnya di negeri Belanda rumusan ketentuan Pasal 1629 a Ayat 2 B.W. yang menentukan bahwa sengketa tentang kewajiban perburuhan (arbeidverplichting) dari buruh, tidak diperkenankan diterapkan dwangsom dan gijzeling. E. KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENETAPKAN DWANGSOM Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan perkara perdata adalah gugatan. Oleh karena itu, apabila di dalam gugatan diminta adanya suatu dwangsom, hakim dapat saja mengabulkannya. Kewenangan ada pada hakim tingkat pertama, banding maupun kasasi.

79 Tentang seberapa jauh hakim dapat mengabulkan suatu dwangsom, itu sangat tergantung pada kebijaksanaan (diskresioner) dari hakim. Tidak harus (tidak mesti) setiap permintaan dwangsom yang memenuhi rumusan ketentuan Pasal 611a Rv harus dikabulkan oleh hakim. Hakim pulalah yang mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan faktafakta dan menentukan suatu jumlah uang paksa (dwangsom). Adalah suatu sifat yang sangat bijaksana bila hakim mempertimbangkan kemampuan dari si terhukum (tergugat) di dalam menjatuhkan dwangsom. Di samping itu, dalam menetapkan besarnya uang paksa (dwangsom), hakim hendaknya juga mempertimbangkan apa-kah jumlah uang paksa (dwangsom) yang dijatuhkan itu dapat bekerja secara efektif sesuai dengan tujuannya, artinya apakah hukuman dwangsom itu akan sungguh-sungguh merupakan tekanan psychis bagi terhukum, Sehingga si terhukum ini akan dengan sukarela memenuhi hukuman pokoknya. Selanjutnya hakim di dalam menentukan/menetapkan suatu jumlah dwangsom (uang paksa), dapat menentukan: suatu jumlah sekaligus. Misalnya: Tergugat dihukum untuk membuat suatu lukisan dalam waktu satu bulan setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap. Apabila ia tidak melaksanakan perintah itu, maka ia harus membayar uang paksa sebesar Rp ,-. Suatu jumlah untuk setiap jangka waktu. Misalnya: si tergugat dihukum untuk menyerahkan barang yang dibeli oleh penggugat. Setiap hari kelalaian tergugat menyerahkan barang tersebut ia harus membayar

80 uang paksa sebesar Rp ,-. Suatu jumlah tertentu untuk setiap kali pelanggaran. Misalnya: si tergugat dihukum untuk tidak membuang sampah di pekarangan penggugat, dengan ketentuan setiap kali tergugat tersebut melakukan pembuangan sampah di pekarangan penggugat ia harus membayar uang paksa sebesar Rp ,-. Selanjutnya dalam hal terjadi keadaan sebagaimana yang tersebut pada poin b dan c di atas, maka hakim dapat menentukan suatu jumlah uang paksa (dwangsom) maksimal. Misalnya: Tergugat dihukum dengan dwangsom Rp ,- setiap hari bila Ia melanggar apa yang diwajibkan kepadanya dengan ketentuan bahwa dwangsom tersebut setinggi-tingginya Rp ,-. Jadi apabila tergugat tersebut membangkang selama 1 tahun, maka ia hanya membayar dwangsom Rp ,-, dan bukanlah 360 hari x Rp ,-. Tergugat dihukum dengan dwangsom Rp ,- setiap kali pelanggaran, dengan ketentuan dwangsom itu maksimal Rp , - Kalau ia melanggar hanya 10 kali maka dwangsom yang harus dibayar adalah 10x Rp , Tetapi bila Ia melanggar 200 kali uang paksa yang harus dibayarnya adalah Rp ,- bukan 200 x Rp ,. Permasalahan yang mungkin perlu kita pecahkan adalah apakah Hakim boleh menetapkan suatu dwangsom (uang paksa) bagi pemerintah yang ditetapkan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan penguasa, sehingga ia diharuskan menyerahkan suatu

81 barang misalnya. Di negeri Belanda hal terse-but dimungkinkan. Tetapi bagaimana dengan di Indonesia. F. MULAI BERLAKUNYA DWANGSOM Mengacu pada rumusan ketentuan Pasal 611a dan Pasal 61 lb Rv lama Belanda yang sama rumusan bunyi ketentuannya dengan Pasal 606a dan Pasal 606b Rv yang pernah berlaku di Indonesia, merupakan peraturan dwangsom (uang paksa) yang sederhana, sehingga ketentuanketentuan tersebut diperluas dengan putusan-putusan pengadilan. Putusan-putusan pengadilan tersebut terutama berkembang di dalam yurisprudensi Peradilan Belanda. Hal ini terlihat dari pertanyaan: sejak kapan suatu dwangsom (uang paksa) dapat dikatakan berkekuatan hukum. Semula pengadilan bersikap hati-hati dan berpendapat bahwa suatu dwangsom (uang paksa) mulai berkekuatan hukum setelah putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap. Kemudian timbul babakan baru, di mana suatu dwangsom (uang paksa) berkekuatan hukum sejak putusan diucapkan. Sebagai ilustrasi pada tahun 1965 peradilan di negeri Belanda menetapkan bahwa untuk dwangsom (uang paksa) berlaku juga aturan pokok eksekusi. Kewajiban akan dwangsom (uang paksa) di persamakan dengan hal yang diperkenankan pada suatu eksekusi putusan. Selanjutnya menurut rumusan ketentuan Pasal 196 HIR dinyatakan bahwa jika pihak yang kalah tidak mau atau lalai memenuhi putusan dengan sukarela, maka pihak pemenang meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan itu

82 dilaksanakan. Kemudan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan memanggil pihak yang kalah dan menegurnya supaya ia memenuhi putusan, selama-lamanya delapan hari. Kemudian rumusan ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 197 (1) HIR menentukan bahwa apabila lewat waktu yang ditentukan tersebut tergugat belum juga memenuhi putusan, maka eksekusi dilakukan dengan paksa. Barangkali di sini perlu kita pecahkan, kapan suatu dwangsom mulai berlaku. Apakah setelah putusan itu berkekuatan hukum ataukah saat setelah ia ditegur ataukah setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri seperti yang diatur di dalam rumusan ketentuan Pasal 196 HIR di atas. Karena fungsi dwangsom tersebut adalah accesoir, maka tentunya kelalaian si terhukum baru dapat ditetapkan setelah lewat tenggang waktu yang diberikan oleh Ketua Pengadilan agar si terhukum memenuhi hukuman pokok yang diwajibkan. Setelah lewat tenggang waktu tersebut, barulah dwangsom itu mulai dihitung dan diberlakukan. Di dalam suatu kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar, terdapat keadaan, sebagai berikut: Sengketa yang terjadi antara Penggugat (A) melawan Tergugat I (B), Tergugat II (C), Turut Tergugat I (D), Turut Tergugat II (E). Di dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap (Putusan Kasasi) terdapat diktum, sebagai berikut: - Menghukum Tergugat I (B) telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi dan melaksanakan isi dari kesepakatan-kesepakatan yang telah

83 dibuat dalam akta pernyataan dan pengakuan No. 5 tanggal 01 Februari 1999, yaitu Tergugat I (B) tidak mau mengalihkan kepada penggugat surat-surat rumah/tanah yang berada di Mangkang Building 7-15 M.7A Kimberly Street Tsin Tsat Tsui hingga menjadi milik penggugat; - Menyatakan menurut hukum tanah (berikut bangunan di atasnya) SHM No. 183/ Kunjungmae di Jln. Dr. Ratulangi No. 52 Makassar kembali menjadi milik sah penggugat (A), Turut Tergugat I (D), dan Turut Tergugat II (E); - Menghukum Penggugat (A), Tergugat I (B), Tergugat II (C), dan Turut Tergugat I (D) dan Turut Tergugat II (E) untuk mencatatkan kembali SHM No. 183/Kunjungmae, Gam-bar Situasi tanggal 23 Agustus 1976, No. 992 kembali keatas nama Penggugat (A), Turut Tergugat I (D) dan Turut Tergugat II (E); - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada penggugat (A) sebesar Rp ,- (lima puluh juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak 01 Maret 1999 sampai Tergugat I (B) dan tergugat II (C) melaksanakan isi putusan pengadilan. Pihak penggugat (A) kemudian mengajukan permohonan eksekusi. Selanjutnya Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan aan maning kepada tergugat-tergugat pada tanggal 19 Mei 2003, yang dihadiri oleh Tergugat I (B), Tergugat II (C) dan turut Tergugat I (D), sedangkan turut Tergugat II (E) tidak hadir. Namun demikian termohon eksekusi memohon Peninjauan Kernbali (PK). Atas dasar permohonan PK tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Makassar tidak menindaklanjuti

84 permohonan eksekusi dari Penggugat (A), sampai adanya putusan No. 500PK/ Pdt/2003 tanggal 01 Desember 2004 yang menolak permohonan PK dari pemohon. Setelah adanya putusan PK tersebut, penggugat (A) mengajukan kembali permohonan eksekusi pada tanggal 25 Juli Selanjutnya atas dasar permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Makassar membuat Surat Penetapan aan maning pada tanggal 15 September 2005 dengan para termohon eksekusi menghadap pada Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Oktober 2005 untuk di-aan maning, namun para termohon eksekusi tidak hadir tanpa alasan yang sah. Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2006 Tergugat I (B) dan Tergugat II (C) menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 183/Kunjungmae ke Pengadilan. Negeri Makassar, dan pada tanggal 18 September 2007 pemenuhan diktum putusan berupa pencatatan kembali SHM No. 183/Kunjungmae kepada penggugat (A), Turut Tergugat I (D), dan Turut Tergugat II (E). Selanjutnya pada tanggal 22 November 2006 pihak Tergugat I (B) dan Tergugat II (C) serta turut Tergugat I (D) dan turut Tergugat II (E) menitipkan uang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebesar Rp ,- untuk memenuhi diktum putusan pembayaran uang paksa (dwangsom) dan pembayaran ganti rugi. Namun pihak pemohon eksekusi keberatan dengan jumlah uang tersebut, karena is berpendapat, bahwa: a. Ganti rugi yang harus dibayar adalah 8 tahun x Rp , -= Rp

85 ,- b. Dwangsom dihitung dari tanggal 27 November 2002 sampai dengan 2 Maret 2007 x Rp ,- = Rp ,- Selanjutnya tergugat-tergugat berpendapat bahwa perhitungan dwangsom hanya mulai tanggal 22 November 2006 sebesar Rp ,- Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi telah memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar bahwa dalam perkara tersebut tergugat hanya diharuskan untuk membayar ganti rugi, sedangkan dwangsom tidak dapat diberlakukan. Atas hal tersebut Pihak pemohon eksekusi keberatan dan mengajukan perlindungan hukum ke MA. Selanjutnya MA dalam suratnya tertanggal 25 September 2009 memberikan pertimbangan, bahwa: "Untuk terlaksananya diktum tersebut (untuk menghitung dwangsom), maka bukan hanya kewajiban Tergugat I (B) dan Tergugat II (C), tetapi juga kewajiban penggugat (A), turut Tergugat I (D) dan Turut Tergugat II (E) yang harus dilakukan bersama-sama, sehingga menjadi pertanyaan tidak terlaksananya diktum putusan disebabkan oleh siapa? Nah untuk menentukan siapa yang tidak mau melaksanakan, maka Ketua Pengadilan Negeri Makassar harus terlebih dahulu menentukan suatu tanggal yang pasti agar para pihak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan. Siapa yang tidak memenuhi kewajibannya pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut, maka ia dianggap lalai. Dalam kenyataannya ternyata tidak pernah ada ketetapan waktu untuk bersama-sama

86 melaksanakan putusan tersebut, sehingga tidak mungkin untuk menentukan siapa yang sesungguhnya lalai melaksanakan putusan. Selanjutnya oleh karena tidak dapat ditentukan siapa yang lalai melaksanakan putusan, maka mustahil perhitungan mulainya dwangsom (uang paksa) berlaku dapat ditetapkan. Dari uraian penulis tentang kasus di atas, maka jelas terlihat betapa pentingnya penetapan waktu kelalaian melaksanakan hukuman pokok. Tanpa kejelasan sejak kapan si terhukum lalai melaksanakan hukuman pokok, maka perhitungan berlakunya uang paksa (dwangsom) tidak mungkin dilakukan. G. PERUBAHAWDWANGSOM Pada prinsipnya suatu dwangsom (uang paksa) yang telah ditetapkan tidak dapat diubah (kecuali tentunya di dalam tingkat banding atau kasasi). Mengacu pada rumusan ketentuan Pasal 611c Rv yang mengatur bahwa uang paksa (dwangsom) sekali telah ditetapkan menjadi hak sepenuhnya dari pihak yang memperoleh hak itu. Akan tetapi, kadang-kadang timbul situasi batu, sehingga dwangsom (uang paksa) yang telah berkekuatan hukum itu perlu diadakan perubahan. Rumus - an dari ketentuan Pasal 611d Rv memberikan kemungkinan untuk itu. Perubahan bisa berupa penghapusan, penundaan, pengurangan nilai atau jangka waktu. Syarat-syarat untuk perubahan tersebut adalah: - Karena prestasi (hukuman) pokok tidak mungkin dilaksanakan; - Diminta oleh terhukum, dan - Diputuskan oleh hakim yang telah menjatuhkan dwangsom itu.

87 Dengan mengacu pada ketiga syarat tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa syarat esensial untuk mengubah dwangsom (uang paksa) adalah karena tidak mungkinnya prestasi pokok dilaksanakan. Menurut yurisprudensi dan literatur di negeri Belanda, ada dua hal yang dapat dipakai sebagai dasar untuk meminta perubahan dwangsom. Kedua hal tersebut, adalah: Pertama, secara materiil/fisik si terhukum tidak mungkin melaksanakan hukuman pokok. Hal ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu: a. Terhukum dalam keadaan tidak berdaya (onmacht). Misalnya: si tergugat dihukum untuk membuat lukisan (prestasi pokok) dengan ancaman dwangsom apabila is tidak mau melaksanakan prestasi tersebut. Setelah putusan tersebut, tergugat tersebut mengalami kecelakaan sehingga tangannya harus diamputasi. Di dalam hal yang demikian, tergugat tidak mungkin melaksanakan kewajibannya (membuat lukisan). Dan dengan demikian pula dwangsom tidak dapat diperlakukan. b. Keadaan darurat (overmacht). Contoh: si tergugat dihukum untuk melaksanakan pengiriman tenaga kerja ke Irak selambat-lambatnya 15 Januari Sebelum batas waktu itu, keluar larangan dari PBB untuk berhubungan dengan negara tersebut. Si tergugat terpaksa tidak bisa melaksanakan perintah yang ditetapkan. Di sini tercipta suatu keadaan darurat di mana si A tidak dapat melaksanakan prestasinya. Karena prestasi pokok tidak mungkin terlaksana, maka dwangsom juga tidak

88 dapat dilaksanakan. Kedua, secara psychis terhukum tidak mungkin melaksanakan hukuman pokok. Misalnya si terhukum menjadi gila. Menurut memori penjelasan Pasal 611d Rv (Bid) dinyatakan bahwa ketidakmungkinan melaksanakan prestasi pokok tidak boleh didasarkan pada keadaan yang sudah ada sewaktu putusan diucapkan. Pemerintah memaksudkan ketidakmungkinan itu adalah dengan alasan baru dan fakta-fakta baru. Perubahan dwangsom dapat pula terjadi apabila terhukum meninggal dunia. Lihat rumusan ketentuan Pasal 611f. Rv. (Bid). H. EKSEKUSI DWANGSOM Mungkin akan kedengaran aneh bahwa suatu alat eksekusi justru memerlukan pula eksekusi. Tetapi kalau kita kembali pada prinsip suatu eksekusi paksa, yaitu isi putusan yang tidak terlaksana dengan sukarela harus dilakukan eksekusi dengan paksa, maka hal itu bisa dwangsom selalu dijatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok. Dwangsom di sini berfungsi untuk menekan si tergugat agar hukuman pokok dilaksanakan dengan sukarela, ini berarti bahwa kalau ancaman tersebut tidak mempan, dengan sendirinya dwangsom harus dilaksanakan. Kalau terhukum tersebut tidak juga mau melaksanakan dwangsom dengan sukarela pula, maka terpaksa eksekusi paksa dilakukan. Eksekusi dwangsom seperti tersebut dengan cara verhaal executie (penyitaan dan kemudian dengan pelelangan). Sekali lagi diingatkan bahwa apabila dwangsom telah terlaksana tidaklah berarti bahwa hukuman pokok menjadi hapus.

89 Di dalam pelaksanaan dwangsom ini ada beberapa hal yang kiranya perlu dijelaskan, yakni: Ada dwangsom yang bisa dipecah dan yang tidak bisa dipecah. Dwangsom yang bisa dipecah adalah apabila di dalam putusan ditentukan beberapa prestasi yang harus dilakukan oleh tergugat, di mana setiap pelanggaran atau setiap prestasi diancam dengan dwangsom. Contoh: Hakim menetapkan bahwa tergugat harus melaksanakan prestasi X, Y, Z. Apabila ia tidak melaksanakan setiap prestasi, ia dihukum membayar uang paksa Rp ,-. Kalau ketiga prestasi tersebut tidak dilaksanakan oleh tergugat berarti ia harus membayar dwangsom Rp ,- tetapi kalau hanya prestasi Z yang tidak dilaksanakan maka dwangsom adalah Rp ,-. Dwangsom disini bersifat aktif. Dwangsom yang tidak bisa dipecah atau bersifat pasif, yaitu apabila di dalam putusan hakim ditentukan beberapa prestasi yang harus dipenuhi oleh tergugat dan apabila prestasi-prestasi tersebut tidak terlaksana seluruhnya, maka ia dihukum membayar uang paksa. Contoh: Tergugat dihukum untuk memenuhi prestasi X, Y, Z. apabila ia tidak memenuhi prestasi-prestasi tersebut maka jadi dihukum membayar uang paksa Rp 3.000,000,-. Apabila kemudian tergugat hanya melaksanakan prestasi X dan Y sedangkan Z tidak, kita tidak bisa mengatakan bahwa tergugat tersebut hanya harus membayar dwangsom Rp ,- melainkan dwangsom yang harus dibayar tetap Rp ,- karena prestasi X, Y, dan Z merupakan suatu kesatuan. Apabila tergugat dihukum dengan suatu dwangsom, kemudian tergugat tersebut jatuh pailit, maka dwangsom tidak dapat dimasukkan sebagai utang-utang si pailit.

90 Dengan demikian selama tergugat dalam keadaan pailit dwangsom tidak bisa dilaksanakan. Harus pula dihindari adanya kemungkinan penyalahgunaan dwangsom. Terhukum dapat menghindar dari pelaksanaan dwangsom apabila ia dapat mengajukan alasan pembenar (rechtsvaardigings gronden) yaitu bahwa penggugat (pemenang) telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. yang bertentangan dengan putusan dan karenanya merupakan dasar untuk meniadakan kekuatan hukum dari putusan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama tentang apa yang terjadi di dalam dunia praktik peradilan di negeri kita hingga saat ini, ternyata bahwa lembaga dwangsom masih tetap hidup di dalam praktik peradilan kita, walaupun tidak ada lagi aturan formal yang dipakai sebagai pegangan. Hal ini disebabkan karena lembaga dwangsom ini dibutuhkan dan peranannya dirasakan cukup penting. Seperti yang dikatakan Prof. T. A.W. Sterk bahwa tidak ada suatu hukum eksekusi yang akan berlaku secara efektif tanpa dilengkapi dengan alat paksa dari samping yang merupakan alat eksekusi tidak langsung. Permasalahannya sekarang adalah: Apakah praktik dwangsom di dalam lembaga peradilan kita sekarang ini akan kita biarkan tumbuh dan berkembang sendiri tanpa aturan yang formal, ataukah aturan-aturan dwangsom yang ada di dalam rumusan ketentuan Pasal 606a dan Pasal 606b Rv yang pernah berlaku di Indonesia masih tetap relevan untuk dipakai sebagai pegangan walaupun sudah ketinggalan zaman ataukah perlu

91 Mahkamah Agung membuat suatu pedoman yang akan menjadi pedoman bagi para hakim di dalam menghadapi persoalan dwangsom ini. Sungguh suatu pertanyaan yang lahir dari realitas tuntutan dan kebutuhan dunia praktik peradilan kita saat ini, sehingga membutuhkan jawaban sesegera mungkin demi memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkannya.

92 Bagian Keenam EKSEKUSI DWANGSOM A. EKSEKUSI DWANGSOM DILAKUKAN DENGAN VERHAAL EXECUTIE Dwangsom adalah alat eksekusi. Mungkin kedengaran aneh bahwa suatu alat eksekusi memerlukan pula eksekusi. Akan tetapi, kalau kita kembali pada prinsip eksekusi (paksa), yaitu isi putusan yang tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka hal tersebut adalah wajar. Hukuman dwangsom adalah bersifat accessoir dan merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok. Ini berarti bahwa tidak ada dwangsom tanpa hukuman pokok, dan dengan demikian tidak mungkin ada putusan dwangsom tersendiri. Dwangsom selalu diletakkan bersama dengan hukuman pokok, di mana fungsi dwangsom di sini adalah sebagai alat eksekusi. untuk memberikan tekanan kepada terhukum agar ia dengan segera memenuhi prestasi yang diwajibkan, dengan sukarela (tanpa eksekusi riil). Kalau prestasi tidak dilaksanakan, maka dwangsom dilaksanakan. Jadi dwangsom barn berlaku apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Kalau pihak terhukum sadar sendiri akan kewajibannya, berarti tidak ada eksekusi. Tetapi yang jadi masalah lebih lanjut apabila terhukum melalaikan kewajibannya dan tidak mau membayar uang paksa secara sukarela. Ini berarti menimbulkan beban ganda baik bagi pengeksekusi maupun bagi tereksekusi. Bagi pengeksekusi di samping harus melaksanakan hukuman pokok, ia juga harus melaksanakan dwangsom dengan tangan "besi". Bagi tereksekusi di samping harus

93 membiarkan atau terpaksa melakukan hukuman pokok. Ia juga harus melaksanakan (membayar) uang paksa. Pelaksanaan hukuman pokok dilakukan dengan eksekusi riil, sedangkan eksekusi dwangsom dengan verhaal eksekusi. Sekiranya terhukum dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan misalnya membuat lukisan, yang tidak mungkin eksekusi riil, maka pemenang dapat meminta agar prestasi itu diganti dengan sejumlah uang, dan apabila ini dikabulkan, tidak berarti uang paksa jadi hapus. Ini herarti bahwa kedua-duanya dilaksanakan menurut cara vernaal executie yaitu eksekutorial beslag bagi barang-barang terhukum kemudian penjualan eksekusi. Penulis pada kesempatan ini tidak ingin mengulas secara detail tentang tata cara pelaksanaan kedua macam eksekusi tersebut. Hanya di sini perlu dikemukakan, bahwa untuk eksekusi suatu dwangsom, tidak diperlukan suatu titel baru, apabila di dalam putusan perkara pokok sudah ditentukan hal itu. Ketentuan Pasal 611c Rv menentukan bahwa uang paksa sekali telah ditetapkan, maka hak itu menjadi hak sepenuhnya dari pihak yang telah memperoleh hak itu, dan dengan dasar hak itu is dapat memohon eksekusi tanpa harus memperoleh alas hak yang baru. B. DWANGSOM DAN KEPAILITAN Pada saat peraturan mengenai kepailitan di Indonesia masih berlaku peraturan peninggalan pemerintah Hindia-Belanda sebagaimana yang termuat di dalam Stb No Undang-Undang ini sama dengan Failissementswet di negeri Belanda yang termuat di dalam Stb No Keduanya kemudian telah mengalami perubahanperubahan. Dengan Stb. 1938,No Undang-Undang Kepailitan di

94 Indonesia mengalami perubahan yaitu dengan menambahkan Pasal 32a, yaitu khusus yang berkaitan dengan dwangsom (yang masuk dalam perundang-undangan pada tahun 1933). Pasal 32a ini bersamaan dengan Pasal 33a Failissementswet yang berlaku di negeri Belanda. Tetapi kemudian di dalam perjalanannya Pasal 33a ini di negeri Belanda telah pula mengalami perubahan di mana pasal ini dicabut dengan Stb. 184 tertanggal 23 Maret 1977, yaitu saat ditmdangkannya peraturan dwangsom yang baru berdasarkan Benelux Dwangsom overeenkomst, sedangkan Pasal 32a di Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, masih tetap berlaku sampai sekarang ini. Selanjutnya di dalam rumusan ketentuan Pasal 32a Undang-Undang Kepailitan tersebut menentukan bahwa selama kepailitan berlangsung, uang paksa yang dijatuhkan kepada si pailit, tidak berkekuatan. Ini berarti bahwa si terhukum di dalam perkara di mana is dihukum untuk membayar dwangsom, apabila melalaikan hukuman pokok, tidak perlu membayar dwangsom itu, selama terhukum tersebut masih dalam keadaan pailit. Secara a contrario dapat pula diartikan bahwa apabila kemudian terhukum tersebut tidak berada lagi di dalam keadaan pailit, maka dengan sendirinya dwangsom yang telah dijatuhkan dan telah berkekuatan, tetap terutang yang harus dibayarnya, apabila hukuman pokok tidak dipenuhi. Sehingga dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kepailitan si terhukum tidak menghapuskan dwangsom, hanya bersifat menunda. Failissementswetverordening sebagaimana yang termuat di dalam Stb.1905 No. 217 jo. Stb.1906 No. 348 telah diubah dengan UndangUndang No. 4 Tahun Kemudian Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 bersama dengan Stb No. 217 jo.

95 Stb No. 348 telah dicabut dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya Pasal 32 undang-undang baru tersebut rumusannya agak lain dari Pasal 32a Undang-Undang Kepailitan yang lama. Di dalam undang-undang yang lama disebutkan bahwa "selama dalam kepailitan, uang paksa yang dikenakan menurut Reglement Acara Per-data Pasal 606 a tidak perlu dibayar," sedangkan di dalam undangundang yang baru disebutkan bahwa "selama kepailitan debitur tidak dikenakan uang paksa." Apakah kedua rumusan tersebut akan membawa makna yang berbeda? Secara sepintas tampaknya iya, yakni rumusan yang lama ditujukan kepada uang paksa (dwangsom) yang telah dijatuhkan oleh hakim, sedangkan rumusan yang baru bermakna bahwa debitur tidak boleh dihukum dengan uang paksa (dwangsom). Tetapi jika dicermati rumusan yang baru tersebut juga dapat bermakna bahwa selama debit& berlangsung uang paksa tidak diperhitungkan sebagai suatu kewajiban yang dapat ditagih. Bagi penulis sesungguhnya makna yang terakhir inilah yang lebih tepat digunakan dalam praktik mat ini. Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bagian sebelumnya di atas, bahwa Pasal 32a yang berlaku di Indonesia sama dengan Pasal 33a Failissementswet di Belanda, tetapi yang disebut terakhir ini telah dicabut pada tahun 1977 yaitu saat mulai berlakunya peraturan dwangsom yang barn. Tetapi ini tidak berarti bahwa jiwa dan semangat dari Pasal 33a tersebut ditinggalkan sama sekali. Pasal tersebut hanya dipindahkan tempatnya dan lebih disempurnakan. Tempatnya dipindahkan ke dalam Rv yaitu di dalam rumusan ketentuan Pasal 611e.

96 Selanjutnya rumusan ketentuan Pasal 611e Ayat 1 BRv menentukan bahwa selama berlangsungnya kepailitan bagi terhukum dwangsom tidak berkekuatan. Ayat 2 dari pasal tersebut menentukan bahwa dwangsom yang berkekuatan sebelum pernyataan pailit, tidak dapat dimasukkan ke dalam utang-utang si pailit. Selanjutnya adapun yang dimaksud di dalam Ayat 1 tersebut adalah dwangsom yang telah dijatuhkan oleh hakim, tetapi belum berkekuatan, maka dwangsom tersebut tetap tidak berkekuatan walaupun kemudian putusan itu telah disampaikan kepadanya oleh juru sita (menurut rumusan ketentuan Pasal 611a Ayat 3). Keadaan demikian ini tetap berlangsung selama si terhukum tersebut dalam keadaan pailit. Contoh: Si A dihukum untuk menyerahkan sebuah mobil kepada si B disertai dwangsom, bilamana is lalai tidak menyerahkan mobil tersebut. Putusan tersebut diucapkan 1 Februari Pada tanggal 10 Februari si A dinyatakan pailit oleh hakim. Pada tanggal 15 Februari 1990 putusan yang menyangkut adanya dwangsom itu (putusan 1 Februari 1990) disampaikan kepada si A (terhukum) melalui juru sita. Menurut rumusan ketentuan Pasal 611 a Ayat 3, putusan dwangsom tersebut berkekuatan mulai tanggal 15 Februari Tetapi rumusan ketentuan Pasal 611e Ayat 1 menyatakan bahwa kekuatan dwangsom tidak ada selama si A berada dalam keadaan pailit. Jadi dwangsom tidak mungkin dilaksanakan. Walaupun mungkin ada perintah executie uitvoerbaar bij voorraad. Hakim tidak boleh memerintahkan putusan itu dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud oleh Ayat 2 adalah bahwa dwangsom itu telah

97 berkekuatan sebelum pernyataan pailit. Jadi dwangsom itu sudah dilaksanakan, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kemudian adalah apabila dwangsom itu belum dilaksanakan. Menurut Ayat 2 ini dwangsom tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai utang-utang dari si pailit. Ini ada kaitannya dengan Failissementswet (Stb No.140) Pasal 20 yang mengatur bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya kepailitan. Dari harta kekayaan inilah nanti akan dipakai sebagai pembayaran utang-utang (pasiva) dari si pailit kepada para kreditorkreditornya. Jelaslah bahwa dwangsom yang masih merupakan kewajiban (utang) dari si pailit tidak dapat dimasukkan sebagai utang-utang (pasiva) dari kepailitan. Jadi pembayarannya tidak diambilkan dari kekayaan si debitur (si pailit atau si terhukum dwangsom). Contoh: si A dihukum oleh hakim untuk melakukan suatu prestasi dengan suatu dwangsom Rp ,- kepada si B (penggugat). Putusan tersebut diucapkan 1 Februari 1990 dan pada tanggal 15 Februari 1990 putusan tersebut diberitahukan oleh juru sita kepada si A. Menurut ketentuan Pasal 611a Ayat 3, sejak tanggal 15 Februari 1990 tersebut putusan yang berisi dwangsom berkekuatan. Tetapi sebelum putusan tersebut dilaksanakan, pada tanggal 20 Februari 1990 si A dinyatakan pailit oleh hakim. Maka menurut rumusan ketentuan Pasal 611e Ayat 2 tersebut, bahwa dwangsom Rp ,- yang merupakan hak dari B tidak dapat dimasukkan sebagai utangutang dari si A (si pailit). Jika kekayaan pailit berjumlah Rp ,- sedangkan utangnya pada Si X Rp ,- si Y Rp ,- dan si Z Rp ,-,

98 maka seluruh kekayaan si A tersebut dibayarkan kepada X, Y, dan Z terse-but, sedangkan si B tidak dapat apa-apa. Persoalan yang mungkin timbul kemudian adalah bagaimana jika sekiranya selama berlangsungnya kepailitan si terhukum dwangsom (si pailit) melakukan pelanggaran atas syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim. Apakah hal itu dapat merupakan alasan untuk melaksanakan dwangsom di kemudian hari setelah kepailitan berakhir. Memori van toerichting atas pasal ini menjelaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran dari putusan yang dilakukan selama berlangsungnya kepailitan, juga tidak ada alasan untuk memperlakukan dwangsom. C. APAKAH DWANGSOM DAPAT DIPECAH? Untuk memahami pertanyaan di atas penulis mengajak pembaca untuk bersamasama melihat contoh kasus sebagai berikut: Penggugat menuntut tergugat untuk melakukan prestasi A, B, dan C, dan apabila keseluruhan prestasi tersebut tidak dilaksanakan tergugat, maka tergugat dihukum membayar dwangsom Rp ,- setiap hari. Gugatan penggugat dikabulkan. Ternyata kemudian bahwa hanya prestasi A dan C yang dapat dilaksanakan sedangkan prestasi Y tidak mungkin dilaksanakan. Di dalam kasus ini terlihat bahwa prestasi yang diminta oleh penggugat merupakan suatu kesatuan prestasi (A, B dan C), tetapi hanya prestasi A dan C yang dapat dilaksanakan. Orang kemudian tidak dapat menyatakan, bahwa: Dwangsom yang harus dibayar oleh tergugat hanya Rp ,setiap hari

99 apabila is tidak melaksanakan prestasi A dan C. Dwangsom yang harus dibayar oleh tergugat tersebut tetap Rp ,-. Dalam hal ini dwangsom dilihat dari sisi pasif, yaitu suatu dwangsom yang tidak dapat dipecah. Hof Amsterdam tanggal 20 Januari 1984 (NJ 1985, 431) mempertimbangkan sebagai berikut: Dwangsom yang telah ditetapkan oleh hakim tingkat pertama tetap merupakan kewajiban penuh, walaupun di dalam pemeriksaan banding hukuman pokok dikurangi (maksudnya prestasi pokok dikurang). Benelux Hof di dalam putusannya tang-gal 9 Mei 1987 (NJ 1987, 910) memberikan putusan senada. Tetapi apabila di dalam contoh di atas Penggugat menuntut prestasi A, B, dan C, dan menuntut dwangsom Rp ,- setiap hari untuk pelanggaran setiap prestasi, maka dwangsom dapat dipecah, yaitu prestasi harus dinilai tersendiri. Jadi kalau hanya prestasi A dan C yang dapat dilaksanakan, namun tidak dilaksanakan oleh tergugat, maka dwangsom yang dikenakan kepadanya Rp ,- setiap hari yaitu Rp ,- untuk pelanggaran prestasi A dan Rp ,- untuk pelanggaran prestasi C. Di dalam hal yang demikian ini dwangsom diihat dari segi aktif. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau dwangsom itu ditujukan kepada pelanggaran beberapa prestasi yang merupakan satu kesatuan, maka dwangsom tidak dapat dipecah. Disini dwangsom tetap atau pasif. Akan tetapi, bila dwangsom itu ditujukan kepada pelanggaran atas berbagai prestasi yang berdiri sendiri, maka dwangsom dapat dipecah. Disini dwangsom dapat berubah atau aktif, tergantung dari banyaknya pelanggaran prestasi yang dilakukan oleh si terhukum. Yurisprudensi mengenai hal ini dapat kita lihat arrest Hoge Raad tanggal 1

100 Februari 1985 (NJ 1985, 866). D. PENYALAHGUNAAN HAK ATAS DWANGSOM Dwangsom adalah suatu alat eksekusi, ia bukanlah merupakan hukum yang berdiri sendiri. Tetapi kemudian di dalam praktik sering muncul hal-hal yang seolaholah dwangsom itu berdiri sendiri. Kita sering melihat bahwa si berpiutang di dalam gugatannya meminta pemenuhan suatu dwangsom dan tuntutan pokok ditinggalkan. Kasuskasus mengenai hal ini telah penulis kemukakan di depan yaitu putusan Kantonrechter di Haarlem tanggal 16 Juni NJ 1946, 355 dan Kantonrechter di Amsterdam tanggal 15 Mei 1968 dan 15 Oktober NJ 1969, 296. Selanjutnya rumusan ketentuan Pasal 611a Ayat 1 juga tidak memungkinkan jika tuntutan primer adalah pembayaran sejumlah uang. Tetapi kenyataannya aturan ini banyak diselundupi, di mana penggugat di dalam gugatannya menuntut untuk pemenuhan suatu prestasi, tetapi secara terselubung sebenarnya ia menuntut suatu jumlah uang. Barangkali pembaca masih ingat kasus yang telah penulis jelaskan di mana seorang istri menuntut agar sang suami membayar sewa rumah kepada pemilik rumah disertai dwangsom bila lalai membayar kepada pemilik rumah (arrest Hof Benelux tanggal 9 Juli 1981, NJ 1981, 140). Begitu pula Hoge Raad Belanda di dalam arrest-nya tanggal 9 September 1949 (NJ ) di mana penggugat di dalam gugatannya menuntut penyerahan uang yang ada di dalam kas suatu organisasi yang telah bubar dengan disertai dwangsom apabila tergugat tidak mau menyerahkan uang di dalam kas tersebut. Hoge Raad waktu itu berpendapat bahwa penyerahan suatu jumlah uang sama dengan tuntuan in natura yang tidak sama dengan

101 pembayaran sejumlah uang. Undang-Undang Benelux mempunyai aturan-aturan yang cukup penting dan luas, di mana hakim yang telah menjatuhkan suatu dwangsom dapat menghapus hukuman dwangsom itu, jangka waktu dapat ditunda untuk waktu tertentu atau dwangsom dapat diperkecil jumlahnya atau waktunya, di dalam hal terhukum tidak mungkin melaksanakan tuntutan pokok. Aturan-aturan itu pun tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Di dalam kasus yang pernah ditangani Hof Amsterdam (sebelum undangundang Benelux) di dalam arrest-nya tanggal 4 Agustus 1955 (NJ ). Kasus ini diceritakan oleh Prof. Sterk di Antwerpen sebagai berikut: nama-nama dari para pihak tidak disebutkan, jadi saya akan mengambil nama dari cerita lelucon Max Taileur, yaitu Sam dan Moos. Perkara ini dimulai pada waktu perang, yang ketika itu kosmetika masih langka. Sam mendirikan perusahaan pembuatan alat-alat kecantikan yang bernama Lady Crystle Cream, yang memproduksi bahan-bahan lilin cair, gas amnia, air, dan sedikit parfum. Kemudian Sam dan Moos mengadakan hubungan dagang, di mana Moos membeli pot-pot dari Sam, untuk dijual lagi. Hubungan ini kemudian diikat di dalam suatu kontrak, di mana Sam harus menyediakan pot-pot lebih banyak lagi. Ternyata kemudian Sam tidak dapat memenuhi kontrak itu. Moos menuntut agar Sam menyerahkan alat-alat kecantikan dengan suatu dwangsom. Hakim kemudian memutus gugatan itu di mana Sam dihukum untuk menyerahkan alat-alat kecantikan dan setiap keterlambatan penyerahan, Sam harus membayar dwangsom f 10 setiap hari. Tetapi tidak

102 berapa. lama sesudah putusan itu, Sam dan Moos jatuh ke tangan nazi. dan keduanya dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Jerman. Sesudah perang ternyata keduanya masih hidup dan kembali ke Belanda dan mereka tinggal di Dam Amsterdam. Pada tahun 1955, Moos teringat putusan hakim di mana Sam dihukum dengan suatu dwangsom. Moos kemudian mengajukan permintaan kepada pengadilan agar Sam membayar dwangsom mulai dari tahun 1942 sampai dengan tahun Suatu jumlah yang cukup besar. Untuk menjamin hal itu Moos meminta konservatoir beslag atas barang-barang Sam. Sam mengajukan keberatan dan meminta agar beslag dicabut dengan alasan bahwa selama berlangsungnya perang sampai mereka kembali tidak akan mungkin melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam putusan sehingga dwangsom tidak berkekuatan. President Rechtbank Amsterdam mengabulkan permohonan Sam dan memerintahkan pencabutan sita. Moos kemudian memohon banding. Pengadilan Tinggi Amsterdam berpendapat bahwa di dalam keadaan normal Lady Crystle Cream (berdagang kosmetika) tidak dapat berdagang pot-pot. Kemudian Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa Moos bukannya meminta agar Sam melaksanakan kewajiban penyerahan, tetapi semata-mata meminta pemenuhan dwangsom. Disini Hof menilai bahwa Moos menyalahgunakan hak dalam dwangsom dan karenanya penyitaan tetap dicabut.

103 Bagian Ketujuh RUANG LINGKUP PENANGANAN DWANGSOM, DISKRETIONAIR HAKIM DALAM PENERAPANNYA, DAN PERKEMBANGANNYA DI BELANDA A. RUANG LINGKUP PENANGANAN DWANGSOM Di dalam 'dunia praktik peradilan lembaga hukum dwangsom atau yang lebih lazim dikenal dengan istilah uang paksa akhir-akhir ini seakan menjadi trend pada hampir setiap gugatan, bahkan realitas yang terjadi di dunia praktik peradilan, penerapannya terkadang dipertimbangkan oleh hakim secara sumir, sehingga seolaholah timbul kesan bahwa dwangsom ini dapat dipersamakan dengan hukuman ganti rugi. Berangkat dari realitas praktik peradilan sebagaimana digambarkan di atas, maka pada bagian ini penulis akan mencoba untuk menguraikan sesuai dengan batasbatas pemahaman penulis tentang ruang lingkup penanganan dwangsom, serta jenisjenis putusan-putus - an yang dapat atau tidak dapat dijatuhkan dwangsom, dan juga se - jauhmana diskretionair seorang hakim dalam kaftan dengan penerapan dwangsom, termasuk menguraikan tentang kapan dan bagaimana cara perhitungan dwangsom dilakukan, dan tentu saja penulis juga akan menguraikan tentang perkembangan dwangsom ini di negeri Belanda sebagai negeri yang dianggap anal muasal lahirnya dwangsom di Indonesia.

104 Penulis menyebut dwangsom sebagai sebuah trend atau warna gugatan, dengan argumentasi bahwa dwangsom tersebut dianggap merupakan upaya eksekusi paksa yang dilakukan secara tidak langsung yang dapat pula disebut sejenis secondary, subsidair, accessoir dari sebuah hukuman pokok. Di dalam dunia praktik peradilan, istilah dwangsom atau astreinte sudah sangat dikenal, bahkan cenderung lebih familier daripada istilah uang paksa itu sendiri. Selanjutnya jika kita melakukan pengamatan dengan pendekatan yuiridis normatif dengan melihat ke dalam sistem HIR maupun RBg, maka kita tidak akan menjumpai lembaga yang dinamakan dwangsom ini, namun jika pencarian kita teruskan, maka kita akan menemukannya di dalam pengaturan rumusan ketentuan Pasal 606a dan Pasal 606b RV (S us ), yang hingga saat ini belum mengalami perubahan, meskipun di negeri asalnya sendiri, yakni di Negeri Belanda sejak dimasukkannya dwangsom ke dalam hukum perundang-undangan pada tahun 1933 (Undang-Undang tanggal 29 Desember 1932, S. 676) yang berlaku pada tanggal 1 April 1933, kemudian diperbarui dengan undang-undang tanggal 23 Maret 1977, S. 184, ternyata pengaturan dwangsom ini telah mengalami penambahan dari pasal-pasal 611 a-b ditambah dengan Pasal 611 c-i RV, untuk memenuhi Haags Verdrag tanggal 26 Nopember 1973 (TRB ,6), yang merupakan undangundang keseragaman, berlaku di negara-negara BENELUX (Belgia Nederland Luxemberg) dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978, dan apabila terdapat perbedaan dan penafsiran tentang dwangsom dapat dimohonkan fatwa pada HOF BENELUX di Brussel.

105 B. BEBERAPA SWAT DAN TUJUAN DWANGSOM Selanjutnya untuk dapat memahami sejauh mana ruang lingkup pengaturan dan penerapan dwangsom, maka di bawah ini penulis mengutip ketentuan-ketentuan dwangsom yang berlaku di Indonesia, dan bahan pembandingnya, dan pada bagian akhir dari tulisan ini penulis akan mengemukakan dengan sedikit menguraikan terjemahan bebas dari rumusan ketentuan Pasal 611 a - i Rv Belanda, sebagai berikut: Adapun terjemahan bebas dari rumusan ketentuan Pasal 606a Rv adalah: Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lebih daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan di dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Selanjutnya terjemahan bebas dari rumusan ketentuan Pasal 606 b RV adalah: Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum. Selanjutnya Pasal 606 Rv ini juga berlaku dalam hal pihak lawan mengajukan gugatan untuk memperoleh alas hak baru seperti pada alinea pertama, maka tergugat dapat mengajukan bantahan seperti diatur di dalam alinea pertama di atas terhadap pelaksanaannya tanpa alas hak dasar baru. (Himpunan Peraturan Perundang-

106 undangan RI., PT Ikhtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1989, hlm. 667). Sebagai bahan referensi untuk kajian kita selanjutnya, maka berikut ini penulis kemukakan berbagai pengertian yang telah kemukakan oleh banyak pakar, penulis/pengarang tentang definisi dari dwangsom, yakni: 1. Uang paksa adalah sejumlah uang yang ditetapkan pada keputusan hakim yang harus dibayar oleh terhukum untuk kepentingan pihak lawan apabila ia tidak memenuhi hukuman pokok. (Hugenholtz-Heemskerk, Hoofdlijnen Van Nederlands Burgerlijk Procesrecht, 1982, h.306). 2. Dwangsom adalah suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim yang dibebankan kepada terhukum berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok. (Mr. H. Oudelaar, Recht Halen, Kluwer Deventer, 1983, hlm. 36). 3. Dwangsom diartikan sebagai jumlah tertentu pada vonis yang harus dibayar oleh terhukum kepada penggugat, apabila selama is tidak memenuhi keputusan itu. (Mr. PA. Stein, Compendium van het Burgelijk Procesrecht, 6e druk Kluwer, 1985, hlm. 309). 4. Dwangsom adalah upaya eksekusi yang tidak langsung untuk memperoleh prestasi riil yang tidak dapat dicapai melalui upaya eksekusi biasa kecuali secara khusus hal sita revindikasi. (Mr. FMJ. Jansen, Executie en Beslagrecht, Tjeenk Willink ZwoIle, 2 e druk, 1980, h. 328). Kalau kita simak dari rumusan ketentuan-ketentuan di atas kemudian kita hubungkan dengan pendapat atau pandangan para pakar atau penulis/pengarang di

107 atas, maka dapat kita simpulkan bahwa dwangsom pada hakikatnya adalah sejumlah uang yang ditetapkan di dalam vonis yang harus dibayar oleh terhukum kalau prestasi hukum pokok tidak dipenuhi, singkatnya bahwa dwangsom hanya dapat dikenakan kepada penghukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang. Berangkat dari dasar pemahaman di atas, maka sebenarnya dwangsom bersifat subsidairy terhadap hukuman pokok (primair), dapat pula kita katakan bahwa dwangsom bersifat pressie middel (upaya tekanan) agar terhukum mau mematuhi atau memenuhi hukuman pokok, misalnya tergugat dihukum untuk menghentikan pemakaian merek ter - tentu, penyerahan sertifikat, membuat lukisan tertentu, bersama-sama ke hadapan pejabat yang berwenang untuk menandatangani akta balik nama, dan masih banyak lagi contoh-contoh untuk itu. Di lain pihak terdapat pandangan yang menyatakan bahwa dwangsom dapat disebut sebagai upaya eksekusi sampingan secara tidak langsung, sejenis penyanderaan atau gijzeling (di luar bahasan) terhadap mana, kedua penghukuman di atas bagi terhukum kehilangan kebebasan pribadinya, dipaksa untuk memenuhi prestasi pokok. Pertanyaan yang muncul kemudian dan penting untuk dijawab adalah mengapa dwangsom perlu/penting dan bermanfaat di dalam praktik hukum? Menurut hemat penulis bahwa hal tersebut dikarenakan tidak adanya suatu peraturan umum tentang riil eksekusi dari suatu vonis yang memuat penghukuman untuk prestasi yang bukan pembayaran sejumlah uang, maka pembentuk undang-undang yang didasarkan atas desakan kebutuhan dalam praktik dunia hukum, yang semakin lama semakin kuat,

108 sehingga dengan undang-undang tanggal 29 Desember 1932, S. 676, telah menciptakan kemungkinan untuk memaksa debitur secara tidak langsung membayar uang paksa atas penghukuman prestasi pokok yang tidak dipenuhi. (Mn. FMJ. Janesn, Executie en Beslagrecht, 2e druk, ZwoIle 1980, hlm. 328). Mengacu pada cara berpikir di atas, maka dapat kita simak bahwa kepentingan hukum yang ingin dicapai di dalam penerapan dwangsom merupakan pressie middel (upaya tekanan) upaya paksa secara tidak langsung untuk memperoleh prestasi riil yang sesungguhnya, yang tidak dapat dicapai melalui eksekusi biasa, sehingga dalam hal ini hakim memutus (kondemnator) baik putusan itu sifatnya berupa perintah atau larangan, dapat berupa pemenuhan prestasi seperti memberikan atau menyerahkan, berbuat atau tidak berbuat dari suatu prestasi yang tercantum di dalam amar putusan mengenai diri terhukum. Sebab bagaimanapun suatu amar putusan yang bersifat perintah atau larangan mempunyai pengaruh yang besar atas diri terhukum atas adanya pelanggaran dari terhukum yang tidak mematuhi isi putusan pokok, maka di sinilah arti penting dari dwangsom untuk diterapkan atas kekayaan terhukum. Sehingga manakala prestasi pokok tidak dipenuhi oleh terhukum, maka dwangsom (uang paksa) tersebut menja di terutang. Penulis ingin menekankan bahwa hendaknya kita jangan sekalikali mencampuradukkan antara tuntutan ganti rugi dengan dwangsom (uang paksa), sebab kedua lembaga hukum tersebut masing-masing mandiri, ganti rugi tidak digantungkan pada dwangsom demikian pula sebaliknya dwangsom bukanlah merupakan semacam denda kontraktual, dwangsom sama sekali tidak mempunyai

109 sifat ganti rugi bahkan dwangsom sama sekali tidak ada korelasinya antara jumlah yang ditentukan dan kerugian yang diderita oleh penggugat, bunga provisi, dan lainlain, dalam ganti rugi juga tidak ada kaitannya bahkan tidak dapat dikurangi oleh dwangsom. Meskipun sesungguhnya di dalam suatu gugatan dapat saja terdapat tuntutan pembayaran sejumlah uang dikumulasikan dengan tuntutan-tuntutan lainnya, seperti tuntutan penggantian kerugian, tuntutan penyerahan sertifikat dan lain-lainnya, maka tuntutan kumulasi terse-but sekalipun ada tuntutan pembayaran sejumlah uang namun tidak menghilangkan pembebanan dwangsom terhadap tuntutan lainnya. C. PENERAPAN DWANGSOM DALAM PUTUSAN Jika kita mencermati rumusan ketentuan di dalam Pasal 606a atau Pasal 611a Rv, maka kita akan mengetahui bahwa putusan yang dimaksud adalah putusan pengadilan perdata, bahkan di negeri Belanda, putusan di dalam perkara kortgeding dan putusan arbitral dapat diterapkan dwangsom, sehingga penghukuman pembayaran dwangsom dapat terjadi pada setiap putusan (gugatan, verzet, banding) yang bersifat kondemnatoir, berupa hukuman pokok untuk melakukan prestasi lain, yang bukan suatu putusan untuk pembayaran sejumlah uang; Hal yang terjadi sebaliknya atas putusan yang bersifat deklaratoir, konstitutif, tidak dapat diterapkan dwangsom (bandingkan yurisprudensi MA No. 791 K/Sip/1972 dan putusan MA No K/ Sip/1986, yang menolak dwangsom atas pembayaran sejumlah uang). Namun jika kita cermati lebih jauh, dari data yurisprudensi masih perlu dipertanyakan atas salah satu putusan Mahkamah Agung RI. No. 307 K/ Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976,

110 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Terhadap putusan tersebut Mahkamah Agung hanya menguatkan dan membenarkan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 27 Agustus 1975, No. 266/Pdt/1975, yang dalam salah satu per-timbangannya menyatakan bahwa tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, atas permohonan penggugat terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi (baca yurisprudensi Indonesia, , hlm ). Mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut di atas, yang oleh Mahkamah Agung diambil over, maka timbul kesan, seolah-olah setiap putusan yang dapat dilakukan secara eksekusi riil secara umum, dengan sendirinya dwangsom tidak bisa diterapkan, misalnya suatu tuntutan pengosongan (ontruiming), karena bagaimanapun juga tuntutan pengosongan tersebut pada akhirnya tereksekusi dapat dikeluarkan dengan "tangan besi", sesuai hukum eksekusi, sekalipun pelaksanaan putusan atas pengosongan tersebut berlangsung, katakanlah 5 atau 10 tahun, pemohon eksekusi yang menunggu pelaksanaan tersebut tidak terwujud sehingga kepastian hukum tergoyahkan. Namun pertimbangan putusan dari Pengadilan Tinggi tersebut di atas kembali menimbulkan suatu pertanyaan hukum: "Apakah kehendak dan tujuan pembuat undang-undang melahirkan dwangsom tersebut terhadap setiap putusan yang bisa dilakukan eksekusi riil, dengan sendirinya

111 dwangsom tersebut tidak dapat diterapkan? dan apakah sebenarnya pengertian eksekusi riil tersebut?". Tidaklah mudah menjawab pertanyaan tersebut di atas oleh karena dibutuhkan pemahaman yang komprehensif dengan menggunakan interpretasi historis untuk dapat menangkap maksud penyusun undang-undang yang ada di balik bunyi rumusan kalimat undang-undang yang dibuatnya. Oleh karena itu, menurut penulis bahwa di dalam menjawab pertanyaan hukum tersebut di atas, maka kita dituntut untuk dapat memahami lebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan eksekusi riil tersebut? Memang kita mengetahui bersama bahwa di dalam hukum eksekusi dikenal adanya parate eksekusi dan rill eksekusi, meskipun fokus bahasan kita tertuju pada eksekusi riil, yang ada kaitannya dengan penerapan dwangsom. Sesungguhnya pengertian eksekusi dalam konteks ini tidaklah sebatas hanya pada pemenuhan sejumlah uang melainkan juga menjangkau pada pemenuhan perikatan lain untuk pemenuhan suatu prestasi, baik berbuat atau tidak berbuat dan/atau memberikan atau menyerahkan sesuatu. Pada bagian sebelumnya di atas penulis secara sepintas telah menyinggung bahwa fungsi dwangsom sebagai upaya paksa secara tidak langsung, sangat bermanfaat sekali karena tidaklah semua eksekusi riil dapat dilaksanakan, dan dalam hal tertentu kadang eksekusi nil sedikit kemungkinannya berhasil, dalam arti dapat dipaksakan, dengan demikian maka penerapan dwangsom akan mencapai tujuannya. Misalnya penghukuman yang bersifat perintah atau larangan yang pelaksanaan atau prestasinya dilakukan secara pribadi, misalnya perintah untuk

112 membuat lukisan tertentu atau perintah untuk menghentikan pemakaian merek. Mengacu pada uraian di atas, maka muncul kesan di mana seolaholah suatu eksekusi rill menutup atau meniadakan dwangsom, menunjukkan pada kita sifat penghukuman untuk pemenuhan prestasi, lagi pula undang-undang tidak membedakan kejadian-kejadian di mana tidak ada dan ada kemungkinan dilengkapi dengan eksekusi riil seperti pada pengosongan (Pasal 124 Rv). Baca Mr. FMJ..lansen. Executie en Beslagrecht, 1980, hlm. 328). Bedasarkan uraian penulis di atas, maka penulis berpandangan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di atas, masih perlu mendapatkan batu uji di dalam perkembangannya, yang dengan demikian, maka tampaknya kita masih harus menunggu adanya suatu yurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung. Selanjutnya jika muncul pertanyaan tentang pada putusan-putusan yang mana saja tidak dapat diterapkan dwangsom? Terhadap pertanyaan yang demikian penulis secara umum dapat katakan bahwa sesungguhnya tidaklah semua putusan hakim dapat diterapkan dwangsom (uang paksa). Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini penulis dapat kemukakan pada putusanputusan mana saja dwangsom tidak dapat diterapkan, sebagai berikut: 1. Dwangsom tidak dapat dibebankan pada putusan hakim yang berisikan pembayaran sejumlah uang (Pasal 606a atau Pasal 611a Rv). Dari yurisprudensi yang ada, penulis tidak menemukan, atas dasar apa penghukuman pembayaran. sejumlah uang tidak dapat diterapkan dwangsom (uang paksa). Dwangsom (uang paksa) juga tidak dapat diterapkan terhadap

113 pembayaran sejumlah uang, karena baik pemikiran pembuat undang-undang maupun undangundangnya itu sendiri telah menyediakan suatu upaya hukum untuk eksekusinya, yakni berupa penyitaan atas harta kekayaan tergugat. Dipertanyakan bagaimana halnya pembebanan dwangsom (uang paksa) atas pembayaran uang terhadap pihak ketiga, tuntutan penyerahan kas organisasi, pembayaran harga sewa rumah kepada pihak ketiga atas tuntutan istri kepada suaminya atau sebaliknya, tuntutan kreditor atas penitipan uangnya, dan lain-lain. 2. Tidak dapat dibebankan dwangsom (uang paksa) pada suatu putusan, apabila sebelumnya hakim menilai bahwa debitur atau terhukum, tidak akan mampu memenuhi putusan pokok. (baca Pasal 611d RV). Sedangkan hal tersebut tidak kita temukan di dalam rumusan ketentuan Pasal 606a dan Pasal 606b Rv Indonesia. 3. Kalau dahulu tidak pasti, apakah dwangsom (uang paksa) juga dapat dibebankan kepada negara atau penguasa, namun dewasa ini hal tersebut sudah pasti dapat diterapkan. 4. Dahulu juga diragukan, apakah dwangsom dapat diterapkan di dalam lapangan hukum keluarga terhadap pemenuhan perikatan setelah terjadi suatu perceraian, akan tetapi pada era sekarang tidak ada lagi keraguan bahwa hal tersebut dapat diterapkan. 5. Tuntutan dari majikan untuk memenuhi kewajiban bekerja dari buruh dengan ancaman dwangsom tidak diperkenankan (baca Pasal 1639a Ayat (2) BW

114 Belanda). (baca juga Mr. PA. Stein, Compendium Van Het Burgerlijk Procesrecht, 6e druk, him ). Selanjutnya selain hal-hal tersebut di atas menurut penulis masih terdapat hal-hal atau keadaan terdapat situasi di mana dwangsom yang telah dikenakan tidak atau tidak lagi dapat dipaksakan untuk diterapkan, antara lain: Tidak dibebankan dwangsom selama debitur pailit (Pasal 611e Rv), namun setelah keadaan pailit tersebut berakhir, maka dihidupkan lagi kewajiban untuk membayar dwangsom (uang paksa), sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, bahwa penerapan dwangsom (uang paksa) hanya tertuju pada pemenuhan kewajiban yang timbul dalam lapangan hukum perdata in casu hukum kekayaan sehingga hal tersebut tidak menjangkau dalam lapangan hukum publik, hukum pidana, dan hukum administrasi, namun di luar hukum kekayaan dwangsom (uang paksa) dapat diterapkan sejauh sifat hubungan hukumnya tidak menentangnya. D. DISKRETIONAIR (KEBIJAKSANAAN) HAKIM DALAM PENERAPAN DWANGSOM Kalau kita mencermati dengan baik rumusan-rumusan ketentuan-ketentuan tentang dwangsom baik yang berlaku di Indonesia maupun yang berlaku di negeri Belanda, maka kita akan dapat mengetahui bahwa hakim di dalam menerapkan dwangsom mempunyai kewenangan diskretionair untuk mengabulkan atau tidak suatu permohonan dwangsom. Pemahaman seperti tersebut di atas dapat kita temukan jika kita cermati dengan baik rumusan awal kalimat Pasal 606a atau Pasal 611a Ayat (1) Rv, yang antara lain rumusan ketentuannya, sebagai berikut:

115 Hakim "dapat", yang berarti kata "dapat" memberi arti bahwa hakim di dalam menjatuhkan dwangsom atau tidak, di dalam suatu perkara tergantung pada keadaan-keadaan, misalnya hakim memahami betul bahwa pihak debitur nantinya tidak akan mampu memenuhi prestasi pokok sehingga rangsangan dalam memenuhi hukuman pokok untuk itu, hakim harus memerhatikan kemampuan terhukum, juga seperti atau badan-badan hukum publik lain, di mans hakim memahami bahwa negara, kalau toh terhukum dikenakan dwangsom tentunya akan mematuhi prestasi pokok secara sukarela (Vrijwilling). Mengacu pada uraian di atas, maka kemungkinan akan dihadapkan sebuah pertanyaan, tentang sejauh manakah diskretionair hakim di dalam menerapkan dwangsom tersebut? Selanjutnya selain terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah dikemukakan di atas, juga dalam kaitannya dengan penentuan besarnya dwangsom, baik pada jumlahnya sekaligus menurut satuan waktu maupun suatu jumlah atas tiap pelanggaran, bahkan lebih dari itu dapat menentukan limit di mana dwangsom tidak lagi terutang. (baca Pasal 606b atau Pasal 611b Rv). Meskipun demikian, terdapat satu hal yang menurut penulis patut dipahami dengan baik bahwa sekalipun hakim memiliki diskretionair di dalam menerapkan dwangsom (uang paksa), namun dwangsom tidaklah dapat diterapkan atas dasar ambtshalve, sehingga suatu gugatan tanpa dimohonkan adanya dwangsom, maka hakim tidak boleh mengenakan dwangsom. Selanjutnya jika menengok ke belakang dengan melihat ke dalam realitas praktik peradilan kita selama ini, tampaknya kita tidak menemukan data/pengalaman praktik

116 tentang adanya permintaan besarnya dwangsom melebihi jumlah yang dikenakan oleh hakim, bahkan yang terjadi adalah justeru hal yang sebaliknya, yaitu di mana hakim mengenakan dwangsom kurang dari jumlah yang dimohonkan oleh penggugat. E. PELAKSANAAN (EKSEKUSI) DWANGSOM Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas bahwa di dalam hukum eksekusi dikenal adanya parate eksekusi dan riil eksekusi, Meskipun jenis eksekusi yang terakhir (riil eksekusi) disangkutkan atau se-ring kita jumpai adanya kaftan dengan amar dwangsom di luar prestasi pembayaran sejumlah uang. Adapun fungsi dan manfaat dwangsom itu sendiri, maka pressie middel itu semata-mata agar tereksekusi mematuhi putusan pokok yang akan dieksekusi. Hal ini berarti bahwa kalau prestasi hukuman pokok telah dilaksanakan secara sukarela (Vriywillig), maka demi hukum dwangsom kehilangan nilai dan kekuatan eksekusinya. Sebaliknya jika prestasi pokok tidak dipenuhi dan/atau tidak ditaati secara sukarela oleh terhukum, maka dwangsom yang disebut secara jelas dan tegas di dalam amar putusan memiliki nilai dan kekuatan eksekusi. Permohonan pelaksanaan eksekusi dwangsom tentunya mengikuti prosedur seperti permohonan eksekusi lainnya. Untuk mengetahui kapan secara formal dan atau kapan perhitungan kongkrit dwangsom itu menjadi beban terhukum dan atau kapan terhukum tersebut terikat dalam perhitungan dwangsom, maka terhadap hal ini, Undang-Undang tidak menyebutkan secara expressis verbia, namun hal tersebut tetap mengikuti hukum eksekusi yang berlaku, karena eksekusi dwangsom (uang paksa) tidak diperlukan adanya suatu titel baru, melainkan dwangsom itu sendiri melekat pada suatu eksekusi.

117 (baca rumusan ketentuan Pasal 606b Rv). Pengalaman praktik di dalam dunia peradilan kita selama ini sesuai hukum eksekusi, perhitungan dwangsom (uang paksa) dimulai sejak masa peringatan dilampaui oleh tereksekusi, yaitu 8 hari sejak aan maning, sedangkan kalau terjadi penundaan eksekusi, maka dwangsom tidak terutang atau diperhitungkan, yang berarti jumlah uang paksa selama penundaan tidak dapat dibayarkan dari kekayaan terhukum atau tereksekusi. (bandingkan dengan pandangan M. Yahya Harahap. S.H., Ruang Lingkup Hukum Eksekusi, PT Gramedia, 1988, H ). F. HAAGS VERDRAG Pada uraian terdahulu di atas sepintas telah disinggung oleh penulis bahwa ketentuan lembaga dwangsom (uang paksa) yang termuat di dalam rumusan ketentuan Pasal 606a dan Pasal 606b Rv (S us ) belum mengalami perubahan sampai saat ini, sedangkan di negeri Belanda sejak dimasukkannya ke dalam hukum perundangundangan, pada tahun 1933 (Undang-Undang tanggal 29 Desember 1932, S. 576 berlaku pada tanggal 1 April 1933) menambah bagian ketiga dari Judul Kelima Buku II di dalam rumusan ketentuan Pasal 611c-Rv, untuk memenuhi perjanjian. Haags, tanggal 26 Nopember 1973 (TRB 1974, 6) bahwa hal tersebut merupakan undang-undang yang bersifat unifikasi yang berlaku di negara BENELUX (Belgia. Nederland, dan Luksemburg), mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Kalau kita mencermati eksistensi Haags Verdrag, maka tampaknya ini menunjukkan kepada kita bahwa lembaga dwangsom (uang paksa)

118 dari ketiga negara tersebut terdapat suatu uniformitas keseragaman di dalam penerapannya, yang berarti sepanjang terdapat hal-hal atau penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang dwangsom (uang paksa), dapat meminta fatwa dan atau keputusan pada Benelux grechtshof di Brussel (Baca Mr. FMJ. Jansen, Executie en Beslagrecht, 1980, hlm. 328 dan seterusnya). Konsekuensinya kemudian adalah apa yang menjadi putusan Hof di Brussel tentang dwangsom (uang paksa), memiliki nilai dan kekuatan mengikat kepada negara-negara Benelux tersebut. Undang-Undang Kesatuan tentang Dwangsom (uang paksa) tersebut, Baru pada tang-gal 1 Maret 1980, mengikat bagi hakim nasional. Selanjutnya mengakhiri tulisan subbab ini penulis mencoba memaparkan hasil terjemahan bebas bagian ketiga. Bahwa pada bagian ketiga ditambahkan pada Undang-Undang tanggal 29 Dsember 1932, S. 676 dan diubah oleh Undang- Undang tanggal 23 Maret 1977, S. 184, yang berlaku mulai pada tanggal 1 Januari Selanjutnya Pasal IV dari undang-undang ini menetapkan bahwa hal itu hanya dapat diterapkan atas 'dwangsom, yang terutang atas dasar penghukuman yang diputuskan setelah berlakunya undang-undang tersebut. Selanjutnya di bawah ini penulis mencoba menerjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia beberapa rumusan ketentuan pasal-pasal yang terkait erat dengan dwangsom dengan pertimbangan agar lebih memudahkan pembaca di dalam memahami apa yang telah penulis uraikan di dalam buku ini. Ada paun terjemahan tersebut, sebagai berikut:

119 Terjemahan rumusan ketentuan Pasal 6.11a Rv Belanda, sebagai ' berikut: Ayat 1 : Hakim dapat menghukum pihak lawan atas tuntutan salah satu dan pihakpihak untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa, dalam hal tidak dipenuhi hukuman pokok tanpa mengurangi hak atas ganti rugi, apabila terdapat alasan untuk itu. Sesungguhnya suatu uang paksa tidak dapat dibebankan dalam hal suatu penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang. Ayat 2 : Uang paksa juga dapat untuk pertama kali dituntut dalam verzet atau pada tingkat banding. Ayat 3 : Uang paksa tersebut tidak dapat ditentukan sebelum penandatanganan keputusan, di mana dwangsom tersebut ditetapkan. Ayat 4 : Hakim dapat menetapkan bahwa terhukum barn setelah berlakunya jangka waktu tertentu akan ditentukan uang paksa. (BW 1271 V, 1275 V, F 33a- 230, Handelsn. W6 1). Terjemahan terhadap rumusan ketentuan Pasal 611 b RV Belanda, sebagai berikut: Hakim dapat menetapkan uang paksa baik atas jumlah sekaligus maupun atas jumlah tiap satuan waktu atau tiap pelanggaran. Pada kedua keadaan terakhir, hakim juga dapat menetapkan suatu jumlah di atas mana tidak ditentukan suatu dwangsom lagi.

120 Terjemahan terhadap rumusan ketentuan Pasal 611c Rv Belanda, sebagai berikut: Uang paksa yang sekali sudah ditetapkan sepenuhnya menjadi hak pihak yang telah memperoleh keputusan itu. Pihak ini dapat melaksanakan uang paksa berdasarkan atas alas hak (titel) di mana hal itu telah ditetapkan. (EEG Eseec Verdrag 43). Terjemahan terhadap rumusan ketentuan Pasal 611 d RVBelanda, sebagai berikut: Ayat 1 : Hakim dapat membebankan uang paksa atas tuntutan terhukum dapat menghapus, menunda jangka waktu dan padanya selama jangka waktu yang telah ditetapkan olehnya atau mengurangi uang paksa dalam keadaan ketidakmungkinan yang tetap atau sementara, seluruhnya atau sebagian bagi terhukum untuk memenuhi putusan pokok. Ayat 2 : Sepanjang uang paksa itu ditetapkan sebelum ketidakmungkinan itu terjadi hakim tidak dapat menghapusnya atau menguranginya. (Rv 611). Selanjutnya terjemahan terhadap rumusan ketentuan Pasal 611 e RV Belanda, sebagai berikut: Ayat 1 : Uang paksa tidak dapat diberlakukan selama kepailitan terhukum. Ayat 2 : Uang paksa yang ditentukan sebelum pernyataan pailit tidak dijinkan dalam pasif kepailitan. (F-I 12). Adapun terjemahan terhadap rumusan ketentuan Pasal 611f Rv Belanda, sebagai berikut: Ayat 1 : Setelah meninggalnya si terhukum, maka suatu uang paksa yang telah

121 ditetapkan atas jumlah tertentu tiap satuan waktu tidak ditentukan lebih lanjut, tetapi sebelum meninggalnya, uang paksa yang ditentukan tetap terutang. Uang paksa oleh para ahli waris, terhukum Baru ditentukan lagi setelah hakim yang meletakkannya telah menetapkan. Hakim dapat mengubah jumlah dan syarat-syarat daripadanya. Ayat 2 : Uang paksa lainnya dapat dihapus atau dikurangi atas tuntutan para ahli warisnya yang diletakkan oleh hakim. Baik bersifat tetap maupun sementara dan dalam keadaan yang terjadi berlaku mulai hari meninggalnya terhukum. (Rv 611). Selanjutnya adapun terjemahan terhadap rumusan ketentuan Pa-sal 611g Rv Belanda, sebagai berikut: Ayat 1 : Suatu uang paksa kedaluwarsa setelah berlalu 6 bulan pada hari sesudah uang paksa ditentukan. Ayat 2 : Kedaluwarsa itu ditunda karena kepailitan dan tiap halangan lain menurut hukum untuk pelaksanaan uang paksa itu. Ayat 3 : Kedaluwarsa itu juga ditunda selama orang yang telah memperoleh keputusan dengan ketetapan uang paksa itu menurut kepatutan tidak dapat dikenali. Terjemahan terhadap rumusan ketentuan Pasal 611h Rv Belanda, sebagai berikut: Untuk ketentuan kewenangan pengadilan dan dapat diizinkan untuk banding tidak diperhitungkan uang paksa (R.O. 38 V).

122 Terjemahan terhadap rumusan ketentuan Pasal 611i Rv Belanda, sebagai berikut: Yang dimaksud denga hakim dalam bagian ini termasuk para wasit. (Rv. 620 v). (Baca De Nederlandse. Wetboeken, Mr. J. A. Fruin, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1984, him ). Mengakhiri uraian penulis pada subbab ini penulis ingin menggarisbawahi beberapa poin penting dari keseluruhan pembahasan di atas, sebagai berikut: 1. Bahwa pengertian dwangsom sesungguhnya adalah sejumlah uang yang ditetapkan di dalam putusan yang harus dibayar oleh terhukum, apabila prestasi hukuman pokok tidak dipenuhi kecuali prestasi pembayaran sejumlah uang. 2. Bahwa dwangsom pada hakikatnya berfungsi sebagai upaya penekanan (pressie middel) terhadap diri terhukum agar mau tunduk dan mematuhi prestasi pokok. 3. Bahwa dwangsom hanya dimungkinkan dikenakan di dalam suatu putusan yang bersifat kondemnatoir dan konstitutif, begitu pun dwangsom tidak dapat ditetapkan oleh hakim atas dasar karena jabatannya (ambtshalve).. 4. Dwangsom tidak bersifat ganti rugi, sehingga tuntutan ganti rugi tidak tergantung pada dwangsom. 5. Bahwa selama ini beberapa orang berpandangan atau muncul kesan seolah-olah perkara yang dapat dilaksanakan dengan rill eksekusi, ipso jure, dwangsom tidak dapat dibebankan sehingga masalah ini masih perlu mendapat batu uji di dalam penerapannya, oleh karena undang-undang tidaklah membedakan kejadiankejadian atau kasus-kasus yang mana ada dan tidak ada kemungkinan dilengkapi dengan suatu riil eksekusi;

123 6. Bahwa di dalam penerapannya hakim mempunyai diskretionair, di dalam menentukan besarnya jumlah dwangsom, mengabulkan atau tidak dwangsom, namun hakim harus senantiasa memerhatikan segi kepatutan, keadilan, dan kemampuan ekonomis terhukum; 7. Bahwa eksekusi (pelaksanaan) dwangsom tidak perlu memperoleh titel baru dan saat perhitungan pelaksanaannya dimulai setelah hari aan maning terlewati (sesuai hukum eksekusi) dan bukan mulai dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan yang berkekuatan hukum; 8. Ketentuan-ketentuan dwangsom dalam Pasal 606a dan Pasal 606b Rv(S jis ) dewasa ini tampaknya sudah tidak mampu menampung kebutuhan hukum yang kompleks sehingga memerlukan upaya pengkajian dan penambahan hal-hal yang belum tercakup di dalamnya, seperti daluarsa dwangsom, pembebanan dwangsom, kepastian saat mulai perhitungan pembebanan dwangsom, pembebanan dwangsom kepada ahli waris atas dwangsom yang masih terutang dan lain-lainnya. Selanjutnya terhadap poin-poin penting tersebut di atas dan untuk menutup uraian penulis pada sub bab ini, maka menurut hemat penulis bahwa tidak ada salahnya jika sambil kita menunggu Hukum Acara Perdata Nasional mungkin tidaklah mengurangi nilai hukum positif kita jika kita memberlakukan rumusan ketentuan-ketentuan dwangsom yang berlaku di negara Benelux sesuai Haags Verdrag, sebagaimana yang telah penulis uraikan pada subbab ini.

124 Lampiran lampiran

125 Lampiran 1 DERDE AFDEELING VAN DWANGSOM (*2) Art. 611a 1. De rechter kan op vordering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn. Een dwangsom kan echter niet worden opgelegd in geval van een vercordeling tot betaling van een geldsom. 2. De dwangsom kan ook voor het eerst in verzet of in hogerberoep worden gevorderd. 3. De dwangsom kan niet worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgedteld. 4. De rechter kan bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van een zekere termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren. (W. adm. rechtspr. bedrijfsorg art. 58 2, 65) Art. 611b De rechter kan de dwangsom hetzij op een bedrag ineeis, hetzij op een bedrag per tijdseenheid of per overtreding Vasistellen. In de laatste twee gevallen kan de rechter eveneens een bedrag bepalen waarboven geen dwangsom meer verbeurd wordt. (W adm. Rechtspr bedrijsorg. art. 58 2,651)

126 Art. 611c De dwangsom, eenmaal verbeurd, komt ten yolk toe aan de partij die de veroordeling heeft verkregen. Deze partjj kan de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens de titel waarbij zij is vastgestled. (W. adm, rechtspr, bedrijsorg. art. 58 2, 651). Art. 611d 1. De rechter die een dwangsom heeft opgelegd, kan op vordering van de veroordeelde de dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de dwangsom verminderen in geval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen. 2. Voor zover de dwangsom verbeurd was voordat de onmogeljjkheid intrad, kan de rechter haar niet opheffen of verminderen. (*3) (W. adm, rechtspr, bedrijfsorg. art. 582,65') Art. 611e 1. De dwangsom kan gedurende het faillissement van de verordeelde niet worden verbeurd. 2. Dwangsommen die voor de faillietverklaring verbeurd zijn.worden in het passief van het faillissement niet toegelaten (*3). Art 611f 1. Na overlijden van de veroordeelde wordt een dwangsom die op een bepaald bedrag per tijdseenheid is vastgesteld, niet verder verbeurd maar de voor het

127 overlijden verbeurde dwangsommen blijven verschuldigd. De dwangsom wordt door erfgenamen van de veroordeelde pas opnieuw verbeurd nadat de rechter die haar heeft opgelegd, aldus heeft beslist. De rechter kan het bedrag en de voorwaarden ervan wijzlgen. 2. Andere dwangsommen kunnen, op vordering van de erfgenamen. door de rechter die ze heeft opgelegd, worden opgeheven of verminderd, hetzij blijvend hetzij tijdelijk, en. in voorkomend geval. met ingang van de dag waarop de veroordeelde overleden is. (*3) Art. 611g 1. Een dwangsom verjaart door verloop van zet maanden na de dag waarop zij verbeurd is. 2. Dc verjaring wordt geschorst door faillissement en ieder ander wettelijk beletsel voor tenuitvoerlegging van de dwangsom. 3. De verjaring wordt ook geschorst zolang degene die de veroordeling verkreef met het verbeuren van de dwangsom redelijkerwijze niet bekend kon zijn. (*3) (W. adm. rechtspr. bedrijfsorg art ) Art. 611h Voor de bepaling van de rechterlijke bevoegdheid en de vatbaarheid voor hoger beroep wordt geen rekening gchouden met de dwangsom. (* 1). Art. 611i Onder rechter in deze afdeling worden mede scheidsmannen begrepen. ('1).

128 Lampiran 2 TERJEMAHAN BEBAS RUMUSAN PASAL 611A S/D PASAL 611 I WETBOEK VAN BURGERLIJK RECHTS-VORDERING Berikut ini penulis mencoba menerjemahkan secara bebas rumusan ketentuan Pasal 611a sampai dengan Pasal 611i dari Wetboek van Burgerlijk Rechts-Vordering, yang mulai berlaku di negeri Belanda pada tanggal 1 Januari Hasil terjemahan bebas ini kemudian penulis beri sedikit komentar dengan harapan agar makna yang terkandung di dalamnya menjadi lebih jelas bagi pembaca. Adapun hasil terjemahan bebas penulis dari rumusan ketentuan pasal-pasal dimaksud, sebagai berikut: TERJEMAHAN PASAL 611A 1. "Atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang, yang dinamakan uang paksa, apabila terhukum tidak memenuhi hukuman pokok, tanpa mengurangi hak ganti rugi, dalam hal itu berdasar. Uang paksa tidak dapat dijatuhkan dalam hal penghukuman pembayaran sejumlah uang." Dari rumusan ketentuan pasal tersebut di atas, maka kita dapat mengetahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yakni: a. harus ada tuntutan dari salah satu pihak;

129 b. ditetapkan oleh hakim; c. hukuman pokok tidak dipenuhi; d. hukuman pokok bukan pembayaran sejumlah uang. 2. "Uang paksa dapat juga diperoleh untuk pertama kalinya pada verzet atau dalam tingkat banding." Apabila hakim yang menangani perkara itu pada permulaan atau pada tingkat pertama, maka hakim yang menangani verzet atau hakim banding (bila perkara itu dimohonkan banding) dapat juga menjatuhkan dwangsom, tentunya apabila hal itu sudah diminta dalam gugatannya (dagvaarding) atau pada conclusie van eisnya. Apabila itu tidak diajukan oleh penggugat baik melalui gugatannya maupun melalui conclusie van eisnya, maka hakim yang menangani perkara verzet atau hakim banding tidak boleh menjatuhkan dwangsom walaupun kemudian itu diminta oleh penggugat. 3. "Dwangsom (uang paksa) tidak berkekuatan sebelum putusan yang memuat dwangsom itu diberitahukan kepada si terhukum." Di negeri Belanda beracara di muka hakim harus menggunakan advokat. Jadi putusan hakim tidak (dianggap) dihadiri oleh para pihak. Oleh karena itu, putusan harus disampaikan oleh juru sita (dengan exploot) kepada pihak-pihak tersebut. Sebelum hal itu dilakukan, maka dwangsom tidak berkekuatan, ini ada kaitannya dengan Pasal 430 jo. Pasal 4 Rv sehubungan dengan yang diatur titel eksekusi. 4. "Hakim dapat menentukan bahwa si terhukumkaru akan melaksanakan dwangsom setelah lewat waktu yang ditentukan."

130 Menurut hemat penulis pasal ini tampaknya memberikan ruang bagi adanya deskresionair dari hakim. TERJEMAHAN PASAL 611B "Hakim dapat menentukan dwangsom dengan suatu jumlah sekaligus atau suatu jumlah untuk setiap jangka waktu atau untuk setiap pelang - garan. Dalam hal yang disebut dua terakhir, hakim dapat menetapkan, suatu jumlah tertentu, dwangsom yang lebih dari jumlah itu tidak berkekuatan." Di dalam konteks ini hakim dapat menentukan: 1. Suatu jumlah sekaligus misalnya Rp ,- apabila tidak melakukan perbuatan dalam waktu 1 bulan setelah aanmaning. 2. Suatu jumlah untuk setiap jangka waktu misalnya Rp ,setiap hari is tidak melaksanakan prestasi yang ditetapkan. 3. Suatu jumlah untuk setiap pelanggaran misalnya Rp ,untuk setiap kali terhukum tidak mau menyerahkan anak yang akan dibawa oleh bapaknya ber - weekend. Dalam hal tersebut pada poin No. 2 dan 3 hakim juga dapat menentukan suatu jumlah tertentu, yang merupakan batas maksimal. Misalnya: Terhukum dihukum dwangsom Rp ,- setiap hari bila tidak melakukan prestasi atau Rp ,- setiap kali terhukum melakukan pelanggaran, dengan ketentuan dwangsom itu setinggitingginya Rp ,-, lebih dari itu dwangsom tidak perlu dibayar. Jadi terhukum dihukum Rp , - setiap hari jika tidak melakukan prestasi dan hal itu dilakukannya selama 1 tahun, maka kalau tidak ada pembatasan dari hakim maka si

131 terhukum harus membayar dwangsom 180 x Rp ,- = Rp ,-, maka dalam konteks yang demikian hakim dapat menetapkan jumlah maksimum Rp ,-. TERJEMAHAN PASAL 611C "Uang paksa sekali telah ditetapkan menjadi hak sepenuhnya dari pihak yang memperoleh hak atas keputusan itu. Pihak ini dapat melaksanakan dwangsom itu berdasarkan alas hak yang telah ditetapkan itu." Pasal ini berarti bahwa sekali hakim telah menetapkan dwangsom, maka itu menjadi hak sepenuhnya, dari si pemenang. Hak ini tidak dapat dikaitkan dengan ganti rugi, dan atas hak yang telah diperoleh itu langsung dapat dimintakan eksekusi tanpa harus mengajukan alas hak tadi. TERJEMAHAN PASAL 611D 1. "Atas permintaan dari terhukum, hakim yang telah menjatuhkan dwangsom, dapat menghapus dwangsom itu, menunda waktu dwangsom itu selama jangka waktu yang ditetapkannya, atau mengurangi jumlah atau jangka waktu dwangsom itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya, dalam hal terhukum tidak mungkin melaksanakan hukuman pokok." 2. "Di dalam hal dwangsom telah berkekuatan, hakim tidak boleh menghapus atau mengurangi dwangsom itu, sebelum ternyata ketidakmungkinan itu." Pasal ini membuka kemungkinan bagi hakim yang telah menjatuhkan dwangsom untuk mengubah dwangsom yang telah ditetapkannya. Perubahan itu bisa berupa penghapusan, penundaan, atau pengurangan, apabila terbukti bahwa terhukum tidak

132 mungkin melaksanakan (baik untuk sementara maupun sama sekali tidak bisa) hukuman pokok. Misalnya: terhukum bukan lagi pemilik dari barang yang harus diserahkan atau ada keadaan overmacht atau onmacht. Sebelum terbukti adanya ketidakmungkinan itu, hakim tidak boleh mengubah dwangsom yang telah ditetapkan. TERJEMAHAN PASAL 611E 1. "Dwangsom tidak berkekuatan selama berlangsungnya kepailitan bagi terhukum." 2. "Dwangsom yang berkekuatan hukum sebelum pernyataan pailit, tidak dimasukkan hutang-hutang (pasiva) dari kepailitan. Menurut pandangan penulis bahwa rumusan ketentuan pasal ini mengandung makna bahwa utang-utang dwangsom dari terhukum (si pailit) tidak dapat dibayar oleh kurator, yang diambilkan dari harta kepailitan. Selanjutnya untuk lebih jelasnya lihat juga uraian dalam dwangsom dalam hal kepailitan. TERJEMAHAN PASAL 611F 1. "Setelah meninggalnya si terhukum maka dwangsom yang telah ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu untuk setiap jangka waktu, tidak berkekuatan lagi, tetapi apabila dwangsom itu telah berkekuatan sebelum terhukum meninggal, maka dwangsom tersebut tetap terutang. Dwangsom Baru berkekuatan bagi ahli waris terhukum, setelah hakim menetapkannya kembali, jadi mempunyai kepastian. Hakim dalam hal ini dapat mengubah jumlah dan syarat-

133 syarat dwangsom itu." 2. "Dwangsom-dwangsom yang lain dapat dihapus atau dikurangi oleh hakim yang telah menetapkan dwangsom itu, atas tuntutan ahli waris si terhukum, baik mengenai jumlah maupun waktunya, sejak terhukum meninggal dunia." Seperti termuat di dalam rumusan ketentuan Pasal 611b "bahwa hakim dalam menetapkan dwangsom dapat menetapkan 3 alternatif, yaitu: suatu jumlah sekaligus, atau suatu jumlah tertentu untuk setiap waktu tertentu, atau suatu jumlah tertentu untuk setiap pelanggaran." Kalau hakim menetapkan dwangsom dengan suatu jumlah tertentu untuk setiap waktu tertentu (alternatif kedua), misalnya Rp , - setiap hari bila tidak melakukan prestasi, maka dwangsom itu tidak berkekuatan lebih lanjut sejak si terhukum meninggal. Hal ini sangatlah logis, oleh karena sejak si terhukum meninggal maka is tidak mungkin lagi dapat melakukan prestasi yang ditetapkan (Ayat 1). Sedangkan Ayat 2 mengatur tentang dwangsom-dwangsom yang lain (alternatif 1 dan 3), di mana hakim dapat mengubah dwangsom yang telah ditetapkan itu, atas tuntutan ahli waris. Perubahan itu harus didasarkan pada Pasal 611d. TERJEMAHAN PASAL 611G 1. "Dwangsom kedaluwarsa setelah lewat 6 bulan sejak hari keputusan dwangsom itu berkekuatan." 2. "Kedaluwarsa juga tertunda karena pailit. dan ketentuan-ketentuan undangundang lain menghalangi pelaksanaan dwangsom." 3. "Kedaluwarsa juga tertunda sepanjang yang memperoleh hak atas hukuman itu

134 secara pantas (patut) tidak dapat mengetahui dwangsom yang berkekuatan itu." Ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal ini mengatur tentang kedaluwarsa suatu dwangsom dan hal-hal yang menghalangi kedaluwarsa tersebut. Dwangsom tidak dapat lagi dilaksanakan apabila dwangsom itu lewat 6 bulan setelah dwangsom berkekuatan, akan tetapi kedaluwarsa menjadi tertunda oleh karena: 1. Kepailitan Pasal 611e, dan ketentuan undang-undang lain menghalangi kedaluwarsa (Pasal 2016 BW). 2. Karena si pemenang secara pantas (patut) dapat diterima bahwa is belum mengetahui dwangsom itu, ini ada kaitannya dengan Pasal 611a Ayat 3, Pasal 430 jo. Pasal 4 Rv, misalnya pada waktu pemberitahuan putusan oleh juru sita, si pemenang (yang memperoleh hak atas putusan itu) berada di luar negeri, sehingga tidak mengajukan permintaan pelaksanaan dwangsom dalam waktu 6 bulan. TERJEMAHAN PASAL 611H "Ketentuan-ketentuan pada kewenangan pengadilan dan instansi banding, tidak berlaku bagi dwangsom." Di negeri Belanda ada aturan yang mengatur tentang kompetensi yang menyangkut nilai gugatan dan nilai minimum perkara yang boleh dimohonkan banding. Misalnya gugatan f 5.000,- ke bawah menjadi wewenang Kantonrechter. Aturan-aturan yang berlaku tersebut tidak berlaku bagi dwangsom. Jadi bisa raja hakim kantonrechter menjatuhkan dwangsom melebihi f 5.000,-.

135 TERJEMAHAN PASAL 6111 "Yang dimaksud hakim dalam bagian ketiga ini termasuk juga para pemisah (wasit)." Para wasit dalam arbitrase dapat juga menjatuhkan dwangsom, apabila syaratsyarat seperti yang ditentukan dalam bagian ketiga ini dipenuhi.

136 Lampiran 3 PENERAPAN DWANGSOM DALAM PUTUSAN HAKIM PADA TINGKAT PERADILAN PERTAMA Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 496/63 G. Hakim Panitera : Fatimah Said, S.H. : M. Sanusi KEPUTUSAN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberi keputusan sebagai berikut seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara: Frederika Melanie Hilverdink v. Ginkel, bertempat tinggal di Jalan Hanglekir No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta, warga negara Indonesia, sebagai janda dan ahli waris dari almarhum E. M. J. Hilverdink, sebagai penggugat. LAWAN: Leon Johann, Direktur N.V. Techn. Bureau Gebr. Hilverdink, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 36 Jakarta, sebagai tergugat. Hakim Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta; Setelah mendengar kedua belah pihak yang beperkara dan saksisaksi; Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

137 Menunjuk kembali kepada segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam Keputusan Sela kami tertanggal 7 Juni 1965 No. 496/63 G. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Sebelum memberikan keputusan terakhir; - Memberi kesempatan kepada penggugat mengadakan pemeriksaan baik terhadap laporan tahunan yang telah diserahkan pada Pengadiian Negeri sebagal perhitungan dan pertanggungan jawab maupun terhadap pembukuan-pembukuan lain dan N.V. Techn. Bureau Gebr. Hilverdink, mengenai keuntungan setiap tahunnya dan 82 saham; - Menunda penetapan ongkos perkara sampai keputusan akhir. Menimbang, bahwa penggugat untuk memenuhi keputusan sela tersebut telah menyerahkan ke muka sidang surat-surat berupa: 1. permohonan incidenteel tertanggal 21 Juni 1965; 2. permohonan incidenteel tertanggal 19 Juli 1965; 3. pembahasan mengenai laporan tahunan tertanggal 2 Agustus 1965; 4. laporan tertanggal 4 Agustus 1965 yang dibuat oleh Rasjid (juru buku) selaku saksi ahli dengan mengingat akan sumpahnya (lihat berita acara penyumpahan tertanggal 4 Agustus 1965). Menimbang, bahwa tergugat telah menyerahkan ke muka sidang sebagai sanggahan atas hal-hal yang diajukan oleh penggugat dalam surat-surat yang disebut di atas, surat-surat berupa: 1. Akta keberatan tertanggal 14 Juni 1965;

138 2. Surat tertanggal 28 Juni 1965, mengenai keputusan sela tertanggal 7 Juni 1965; Menimbang, bahwa disamping itu tergugat di luar sidang pada tanggal 11 Agustus 1965 telah menyerahkan lagi surat-surat berupa: 1. surat jawaban akta penggugat tanggal 2 Agustus 1965; 2. surat laporan angka-angka dan urusan pembukuan pajak J. P. E. Wattimena tanggal 11 Juli '1965 serta lampirannya. Menimbang, bahwa tergugat telah menyerahkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta bukti-bukti (lihat surat penyerahan bukti-bukti tersebut tertanggal 29 Juli 1965). Menimbang, bahwa kami secara jabatan telah mendengar saksi Mahboeb bekas Direktur N.V. Hilverdink mengenai C. B., dan yang telah memberi yang isinya untuk menyingkat keputusan ini harus dianggap seperti telah termasuk di sini. Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak mohon keputusan. TENTANG HUKUM Menimbang, bahwa isi dan keputusan sela adalah seperti yang diuraikan di atas. Menimbang, bahwa sebelum meningkat pada pokok perkara kami akan memberikan pertimbangan terlebih dahulu, baik mengenai halhal yang diajukan oleh penggugat dalam permohonan incidenteel-nya, sekalipun kami telah memberikan keputusannya pada sidang tanggal 28 Juni 1965 dan 19 Juli 1965, maupun mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh tergugat terhadap keputuan sela tanggal 7 Juni 1965.

139 MENGENAI PENGGUGAT: Menimbang, bahwa seperti yang diuraikan dalam keputusan sela tersebut di atas, secara perhitungan dan pertanggungan jawab merupakan pelaksanaan dan keputusan Pengadilan Negeri tanggal 20 November 1965 No. 496/63 G. yang telah mempunyai kekuatan tetap. Bahwa oleh karena itu permohonan dan penggugat bukan merupakan tambahan dan petitum melainkan tambahan dan diktum suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan tetap, tambahan mana oleh karena itu tak dapat diizinkan; Bahwa di samping itu kepada tergugat telah dibebankan kewajiban untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan jawab, hal mana juga berarti suatu kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk, meneliti tentang kebenaran dan perhitungan dan pertanggungan jawab tersebut. Bahwa selanjutnya hal ini dengan sendirinya juga berarti suatu kewajiban bagi tergugat untuk menyerahkan segala pembukuan dan se-gala sesuatunya yang dapat memberikan keterangan mengenai perhitungan dan pertanggungan jawab, baik hal ini diminta maupun tidak. Bahwa kalau tergugat tidak bersedia menyerahkan pembukuan tersebut, maka akan terserah kepada hakim nilai apa yang akan diberikan kelak kepada perhitungan dan pertanggungan jawab tersebut. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, tuntutan tersebut harus dinyatakan tak dapat diterima.

140 MENGENAI TERGUGAT: Menimbang, bahwa menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia terhadap keputusan sela (yang bukan merupakan keputusan akhir) tak dapat diajukan keberatan/bandingan secara tersendiri melainkan harus diajukan bersama-sama dengan bandingan terhadap keputusan akhir. Bahwa acara setelah keputusan tersebut adalah pelaksanaan dan keputusan, yang acaranya dilakukan seperti acara yang berlaku bagi sengketa biasa. Bahwa selanjutnya Hakim secara jabatan wajib meneliti apakah tergugat telah melakukan kewajibannya untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan jawab, dan wajib pula secara jabatan meneliti apakah penggugat telah dibelikan kesempatan untuk menilai perhitungan dan pertanggungan jawab yang telah diserahkan ke muka sidang. Bahwa untuk itu kami telah menunjuk seorang saksi ahli untuk menilai perhitungan dan pertanggungan jawab yang diserahkan ke muka sidang dan setelah itu dalam keputusan sela tanggal 7 Juni 1965, sekali lagi memberi kesempatan pada penggugat untuk menyelidikinya. Menimbang, bahwa sekarang akan dikemukakan pendapat kami mengenai apakah tergugat telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan jawab. Bahwa kami berpendapat, apa yang diserahkan oleh tergugat bukan perhitungan dan pertanggungan jawab, melainkan laporan tahunan untuk keperluan Jawatan Pajak.

141 Bahwa hal ini telah diakui sendiri oleh tergugat dalam suratnya tanggal 28 Juni 1965 yang berisi keberatan terhadap keputusan sela tanggal 7 Juni Bahwa kemudian oleh tergugat ditambahkan, laporan tahunan juga merupakan perhitungan dan pertanggungan jawab direksi terhadap para pemegang saham. Bahwa tambahan ini kami kesampingkan, karena dianggap diajukan tidak dengan sebenarnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. yang dimaksudkan ialah perhitungan dan pertanggungan jawab yang harus diberikan kepada penggugat setelah keputusan tang-gal 20 November 1965 No. 496/62 G menjadi kuat, dalam mana harus diperinci dan dapat diketahui segala sesuatu mengenai harta warisan berupa 82 saham mendiang Hilverdink, dan bukan laporan tahunan yang berisi suatu kesimpulan mengenai keuntungan N.V. Hilverdink, atas dasar mana dikeluarkan penetapan pajak, terutama tak dapat dilihat apa yang telah dilakukan selama ini dengan hasil dari 82 saham tersebut. b. menurut pengakuan tergugat sendiri pada sidang tanggal 9 September 1963 dan dalam jawaban tergugat tertanggal 2 Maret 1965 sub 4 dan 5, is adalah satu-satunya pemegang saham sebanyak 165 buah, setelah Hilverdink meninggal dunia sehingga segala sesuatunya tergantung pada diri sendiri; c. mengenal rapat pemegang saham yang mengesahkan laporan tahunan ternyata menurut salinan risalah rapat hanya dihadiri oleh tergugat sebagai pemegang saham yang ada sebanyak 165 buah, dan yang sebagai akuntan adalah Jaha. Bahwa di samping itu, apa yang oleh tergugat disebut sebagai perhitungan dan

142 pertanggungan jawab tidak secukupnya disertai dengan bukti-bukti yang dapat memberi keterangan mengenai kebenarannya, terutama mengenai segala sesuatu tentang harta warisan mendiang, Helverdink berupa 82 saham, sehingga memberi kesempatan pada penggugat untuk menelitinya bahwa oleh karena itu saksi Chairul Anwar tak berhasil mengadakan penelitian mengenai hal tersebut di atas. Bahwa juga pada kesempatan yang kedua kali oleh saksi Rasjid (juru buku) telah dilakukan penelitian, akan tetapi tidak tnembawa hasil yang diharapkan, karena kurangnya surat-surat bukti berupa kasboek dan sebagainya. Bahwa buku-buku yang diminta oleh penggugat untuk keperluan pemeriksaan yang kedua kali ini, tidak semuanya diserahkan. Bahwa menurut pendapat kami setidak-tidaknya harus ada catatan secara administratif dalam buku-buku, saham mengenai siapa yang menjadi pemegang saham, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi kami, kalau benar-benar terjadi peralihan saham yang sah mengapa hal ini tak dapat ditunjukkan berdasarkan catatan administratif. Bahwa pernyataan dengan akta Notaris No. 36 tanggal 7 Desember 1964 tidak membuktikan terjadinya peralihan saham. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas kami berkesimpulan, tergugat telan lalai dan tidak memenuhi keputusan Pengadilan tanggal 20 November 1963 No. 496/63 G, untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan jawab.

143 Menimbang, bahwa harus dipertimbangkan sekarang sampai ke mana diktum seperti yang diuraikan dalam keputusan Pengadilan Negeri tersebut di atas dapat dilaksanakan. Menimbang, bahwa mengenai hal itu kami berpendapat sebagai berikut: Bahwa seandainya tergugat telah memenuhi kewajibannya dengan baik, maka diktum keputusan sekarang ini akan memuat ketetapan mengenai sejumlah uang yang merupakan hasil/keuntungan dan 82 saham harta peninggalan mendiang Hilverdink, sebagai kesimpulan dan perhitungan dan pertanggungan jawab tersebut. Bahwa i c. seperti yang dipertimbangkan di atas tergugat lalai dalam kewajibannya untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan jawab, sehingga segala sesuatu mengenai hasil/keuntungan tersebut tak dapat ditentukan. Bahwa oleh karena itu tergugat harus dihukum membayar uang paksa sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan tertanggal 20 November 1963 No. 496/63 G. Bahwa lembaga uang paksa hanya dikenal dalam R.v. dahulu 606a R.v., akan tetapi sekalipun tidak dikenal oleh R.I.B. penggunaan lembaga tersebut dengan maksud melaksanakan hukum materiil tidaklah bertentangan dengan R.I.B.. Bahwa penggunaan lembaga tersebut akan kami sesuaikan dengan ketentuan seperti yang terdapat dalam fs. 225 H.I.R. yang mempunyai yang sama dengan fs. 606.s R.v. di atas. Bahwa dengan demikian besarnya uang paksa harus disesuaikan dengan kerugian yang diderita oleh penggugat karena tidak dilakukannya perhitungan dan

144 pertanggungan jawab, yaitu harga dan 82 saham dan segala keuntungannya. Bahwa pada satu pihak apabila uang paksa diperhitungkan tanpa Batas, maka jumlahnya yang harus dibayar akan melebihi harga dari 82 saham dan segala keuntungannya, akan tetapi pada pihak lainnya akan terasa sebagai sesuatu yang tidak adil kalau ketentuan mengenai uang paksa tersebut ditolak karena tidak dapat diperolehnya suatu dasar bagi penentuan jumlah uang paksa tersebut. Menimbang bahwa sebenarnya layak bagi pemegang 82 saham (yaitu, dan jumlah saham yang ada) untuk memperoleh 1 /2 dan se-gala aktiva dan pasiva N.V. Hilverdink yang oleh penggugat ditaksir sebesar Rp ,- akan tetapi jumlah tersebut, tak dapat kami kabulkan oleh karena taksiran itu tidak dilakukan oleh beberapa orang ahli taksir seperti yang dikehendaki oleh undang-undang; Menimbang, bahwa dalam penetapan jumlah nilai 82 saham beserta segala keuntungan yang dapat diperoleh berdasarkan saham-saham tersebut, karena tak dapat diperolehnya sesuatu angka yang pasti mengenai hal itu disebabkan oleh halhal seperti yang telah dipertimbangkan di atas, kami berpegang pada jumlah harga yang ditentukan di dalam ketetapan C.B. tertanggal 10 September 1963 No. 496/63 G, yakni Sebesar Rp ,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dinyatakan sebagai sah dan berharga, jumlah mana tentunya sudah dipertimbangkan agar sesuai/mendekati nilai yang menjadi dasar gugatan penggugat. Bahwa untuk memperkuat pendapat kami tersebut di atas, kami menunjuk pada fakta a.l. kepada laporan tertulis dari saksi Moh. Machbub mengenai 10 bush Fiat model tahun 1961 gang menjadi milik N.V. Hilverdink, dan mana kami telah

145 memperoleh keyakinan bahwa harga/nilai dari 82 saham beserta segala keuntungannya, bahkan akan melebihi jumlah Rp ,- (seratus lima puluh juta). Menimbang, bahwa uang paksa tersebut harus dibayar kepada para ahli waris dan mendiang Hilverdink. Mengingat undang-undang yang bersangkutan. MENGADILI Menyatakan tergugat lalai dan tidak memenuhi Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, tanggal 20 November 1963 No. 496/63 G untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan jawab. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp ,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada ahli waris mendiang Hilverdink. Menetapkan tergugat harus membayar segala ongkos dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir oleh kami sebesar Rp 2.090,- (dua ribu sembilan puluh rupiah).

146 Lampiran 4 CONTOH PENERAPAN DWANGSOM DALAM PUTUSAN HAKIM PADA PERADILAN TINGKAT BANDING Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 112/1966 P.T. Perdata. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PUTUSAN Pengadilan Tinggi, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara: Frederika Melanie Hilerdink v. Ginkel, bertempat tinggal di J1. Hanglekir No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta, warga negara Indonesia sebagai janda dan ahli waris dan almarhum E. M. J. Hilverdink, dahulu penggugat, sekarang pembanding, LAWAN: Leon Johannes, Direktur N.V. Techn Bureau Gebr. Hilverdink beralamat di Jakarta, JI. Hayam Wuruk No. 36, dahulu tergugat, sekarang pembanding. Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut; Telah memerhatikan surat pembelaan (memori) banding yang diajukan oleh pihak pembanding dan surat perlawanan (kontra memori) banding yang diajukan oleh pihak lawan dan telah diberitahukan kepada masing-masing pihak menurut

147 segala aturan yang bersangkutan; Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta tanggal. 16 September 1965 No. 496/1963 G, yang amarnya berbunyi sebagal berikut. Menyatakan tergugat lalai dan tidak memenuhi keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, tanggal 20 November 1963 No. 496/ 1963 G, untuk memberikan perhitungan dan pertanggung jawab. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp ,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada ahli waris mendiang Hilverdink; Menetapkan tergugat harus membayar segala ongkos dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir oleh kami sebesar Rp 2.090,- (dua ribu sembilan puluh rupiah). Menimbang, bahwa pembanding/dahulu penggugat dan terbanding dahulu tergugat masing-masing pada tanggal 21 September 1965 dan tanggal 23 September 1965 telah memohon peradilan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 23 Maret TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan akan peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syaratsyarat lain menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan itu dapat diterima. Menimbang, bahwa penggugat/pembanding dalam memori bandingnya

148 mengajukan hal-hal sebagai berikut: 1. oleh sebab Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta telah membenarkan, bahwa tergugat telah lalai dan tidak di Jakarta tanggal 20 November 1963 untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan jawab, maka seharusnya Pengadilan Negeri Istimewa harus menghukum tergugat untuk melaksanakan bunyi keputusan Pengadilan Negeri istimewa tanggal 20 November 1963, yaitu menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp ,- kepada pengggat pembanding untuk tiap-tiap hari sejak tanggal kelalaiannya itu sampai tanggal dia (tergugat terbanding) mengadakan perhitungan dan pertanggungan jawab itu; 2. penggugat/pembanding tidak dapat menyetujui pendapat Pengadilan Negeri, untuk tidak menyetujui dwangsom ex pasal 606 Rv. tetapi `menyesuaikan' penggunaan lembaga dwangsom itu dengan ketentuan seperti yang terdapat di dalam Pasal 225 HIR yang menurut pendapat Pengadilan mempunyai inti yang sama dengan Pasal 606 R.v. oleh sebab menurut pendapat penggugat/pembanding yang dimaksud oleh Pasal 225 HIR adalah ganti kerugian yang berarti, bahwa apabila ganti kerugian tersebut telah dibayar maka kewajiban semula tidak usah dilaksanakan lagi, sedang yang dimaksud oleh Pasal 606 Rv. adalah pembayaran jumlah tertentu sebagai paksaan dengan maksud agar pihak yang bersangkutan dipaksa membayar jumlah tersebut sampai dia akhirnya melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Selain itu pula Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menggunakan Pasal

149 225 HIR oleh sebab tidak ada permohonan untuk itu dan tuntutan penggugat maupun tergugat; 3. penggugat/pembanding tidak dapat menyetujui putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp ,- kepada ahli waris Hilverdink oleh sebab sebenarnya yang berhak menerima pembayaran tersebut hanyalah penggugat/pembanding saja, karena para ahli waris alm. Hilverdink tidak menjadi pihak dalam perkara ini; 4. oleh sebab tergugat/terbanding oleh Pengadilan Negeri (yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi sedang permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung) telah dinyatakan lalai dan tidak memenuhi keputusan Pengadilan Negeri seharusnya menurut putusan dan logika menetapkan sendiri jumlah perhitungan dan pertanggungan jawab itu dan memudahkan tergugat/terbanding untuk menyerahkan kembali 82 buah saham kepada penggugat/ pembanding. Menimbang, bahwa penggugat/pembanding mengajukan dua buah memori bandingan yang dikemukakan oleh Kuasanya Human Mangkudidjaja, S.H. dan Prof. Dr. Gouw Giok Siong, S.H. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. bahwa hakim tidak berhak meminta atau memerintahkan kepada pengurus/direktur untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan jawab, walaupun atas permintaan sedang janda ahli waris dan mendiang direktur Hilverdink yang di dalam perkara ini memintanya hanya untuk keperluan

150 privenya, bukan untuk kepentingan N.V. Hilverdink; 2. bahwa baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak bertindak secara aktif sebagaimana diwajibkan oleh Reglemen Indonesia yang diperbaru; 3. bahwa oleh sebab Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya mengemukakan, bahwa pada taraf pemeriksaan banding itu pembanding belum cukup membuktikan, bahwa ia adalah "bezitter dari saham-saham tersebut karena "keterangan melulu" dari tergugat/ pembanding bahwa ia adalah "bezitter" dari saham-saham terse-but, belum membuktikan, bahwa ia adalah penguasa (bezitter); 4. bahwa oleh sebab itu, kini dianggap perlu untuk membuktikan bahwa 82 saham sengketa yang merupakan saham-saham tunjuk (aantoonder) bezit dan pembanding, kini diajukan sebagai bukti, keterangan dari Bank Dagang Negara tertanggal 2 Juni 1963 yang menyatakan, bahwa telah disimpan secara bewaargeving pada bank tersebut ke-82 saham-saham N.V. Hilverdink atas nama pembanding (P.1); 5. bahwa berlainan dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi memberikan perhitungan tanggung jawab ini sebagai suatu cara untuk mencari bahan pembuktian bagi pihak terbanding; 6. bahwa Pengadilan Negeri Jakarta dalam keputusan a quo telah bekerja dengan "preamisse", seolah-olah 82 saham sengketa sudah terang termasuk dalam bundel alm. Hilverdink pada saat meninggalnya, akan tetapi perhitungan

151 tanggung jawab dan lain-lain bahan yang diberikan oleh pembanding dalam acara tersebut, justru membuktikan, bahwa 82 saham bersangkutan tidaldah termasuk bundel almarhum, melainkan merupakan hak milik, setidak-tidaknya "bezit" dari pembanding; 7. bahwa siapa-siapa yang merupakan penanggung saham akan dapat dilihat dari register penanggung saham, namun register pemegang saham tersebut hanya diadakan sepanjang mengenai sahamsaham yang bersifat "op naam" dan sebaliknya pada NV-NV. yang saham-sahamnya melulu dikeluarkan secara atas petunjuk ("aan tooner") tidak ada dan juga tidak perlu dibuat register pemegang saham sedemikian itu. Oleh sebab itu, pertimbangan Pengadilan Negeri bahwa harus ada catatan secara administratif dalam bukubuku saham mengenai siapa yang menjadi pemegang saham adalah tidak benar; 8. bahwa Pengadilan Negeri dalam keputusan a quo sama sekali tidak memperhatikan sifat hukum sebenarnya dan suatu "aandeei aan toonder" atau saham "aan toonder" merupakan suatu surat bukti yang mempunyai kekuatan "legitimerend" saham "aan toonder" merupakan suatu "legitimatie-papier", sehingga membuktikan, bahwa sepanjang daripadanya adalah juga yang berhak; 9. bahwa Pengadilan Negeri kurang tepat dalam mengajukan "kuitansi palsu" bahwa 82 saham masih merupakan harta mendiang Hiiverdink pada saat meninggalnya, karena fakta-fakta yang menghasilkan dugaan belaka itu kurang komplet dikemukakan oleh Pengadilan Negeri, karena ada banyak

152 faktor-faktor lain yang justru menguatkan pendirian bahwa pembanding sudah membeli saham-saham tersebut; 10. bahwa pembanding telah memenuhi dengan baik keputusan Pengadilan Negeri dan apabila penyerahan buku-buku dan laporan aktiva/pasiva masih dianggap kurang oleh Pengadiian Negeri, maka boleh dilakukan berbagai koreksi atas angka-angka yang diajukan oleh pembanding, tetapi sekali-kali tidak dapat dikemukakan bahwa pembanding telah lalai melaksanakan perintah Pengadilan Negeri untuk memberikan perhitungan tanggung jawab; 11. bahwa selanjutnya masih dikemukakan pendapatnya mengenai: a. sifat hukum permintaan pertanggungan jawab; b. belum dimintanya revindikasi; c. tidak dapat dimintanya revindikasi sebelum adanya boedelscheiding; d. sifat "uang paksa". Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berkehendak memberi pertimbangan utang segala sesuatu yang diajukan baik oleh pembanding maupun oleh terbanding secara menyeluruh. Menimbang, bahwa mengenai berwenang tidaknya Pengadilan memerintahkan kepada terbanding untuk mengadakan perhitungan pertanggungan jawab selaku pelaksana wasiat dan Direktur N.V. Hilverdink telah secara terperinci dipertimbangkan dalam putusannya tang-gal 23 Juni 1964, pertimbangan mana dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Menimbang, bahwa benar dalam pertimbangan tersebut di atas Pengadilan

153 Tinggi berpendapat belum pasti siapa yang mempunyai ("in bezit hebben") 82 saham yang kini jadi sengketa, bahwa oleh sebab itu perlu diadakan perhitungan dan pertanggungan jawab N.V. Hilverdink. Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri di mana Pengadilan Negeri telah secukupnya memberi kesempatan kepada pihak terbanding, terbukti bahwa terbanding tidak memenuhi perintah Pengadilan Tinggi tersebut dalam diktum putusannya tanggal 23 Juni Menimbang, bahwa pernyataan melulu dan Akuntan John meskipun dicantumkan dalam akta-akta notaris tidak membuktikan bahwa Leon Johannes telah membeli 82 saham tersebut dan Hilverdink, akta notaris tersebut hanya memberi bukti, bahwa benar demikian keterangan Akuntan John kepada Notaris Lumban Tobing, tetapi tidak membuktikan apakah keterangan tersebut memang benar. Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memahami pendapat kuasa terbanding mengenai kekuatan bukti saham-saham aantoonder sebagaimana juga telah diuraikan dalam pertimbangannya dalam putusan tertanggal 23 Juni 1964, namun pendapat terbanding tersebut belum membuktikan penguasaan nyata dan terbanding. Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pendapat terbanding serta kuasa terbanding, bahwa Pasal 225 HIR, lain sifatnya dan ketentuan-ketentuan mengenai uang paksa yang diatur dalam Pasal 606a, Pasal 606b R.v. namun khusus mengenai perkara ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri tentang pertimbangannya agar penggunaan

154 lembaga tersebut disesuaikan dengan ketentuan seperti yang terdapat dalam Pasal 225 HIR walaupun tak ada pihak yang mohon akan hal itu. Menimbang, akan tetapi mengingat bahwa perhitungan Hakim Pertama dalam menentukan jumlah uang paksa yang harus dibayar oleh pembanding kepada ahli waris didasarkan atas nilai uang lama, sehingga mengingat keadaan nilai uang pada waktu sekarang sudah pantaslah kiranya kalau uang Rp ,- tersebut dinilai 10 kali menjadi Rp ,- uang lama atau Rp ,- uang baru. Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan kuasa terbanding dalam memori bandingan tangal 1 April 1966 mengenai 72 saham tidak dibenarkan diajukan dan oleh karena itu dikesampingkan. Menimbang, bahwa dengan perubahan jumlah uang paksa sebagai tersebut di atas, putusan Hakim Pertama dapat dikuatkan. Mengingat hukum yang berlaku dari undang-undang yang bersangkutan. MENGADILI Menerima permohonan bandingan dari pembanding; Menghukum tergugat/terbanding untuk membayar uang paksa sebesar Rp ,- uang baru kepada ahli waris mendiang Hilverdink. Menguatkan putusan lainnya. Menghukum tergugat/terbanding membayar segala biaya perkara ini dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam Peradilan Bandingan banyaknya Rp ,- (seratus lima belas rupiah lima puluh sen).

155 Lampiran 5 CONTOH PENERAPAN DWANGSOM DALAM PUTUSAN HAKIM PADA PERADILAN TINGKAT KASASI Hukum Sipil Pokok gugatan: Permohonan untu* melaksanakan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta 20 November 1963 No. 496/ 1963 G. yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; tentang perhitungan dan pertanggungan jawab dan executeur testaimentoir Putusan Mahkamah Agung tanggal No. 38K/Sip/ Susunan Majelis: Ketua Hakim Anggota : Soerjadi, S.H.. : 1. R. Subekti, S.H. 2. M. Abdurrachman, S.H. Panitera Pengganti Luar Biasa : M. Moekandar MAHKAMAH AGUNG Mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara: Frederika Melanie Hilverdink van Ginkel, bertempat tinggal di Jalan Hanglekir No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta, Warga Negara Indonesia, janda dan ahli waris

156 dan almarhum E. M. J. Hilverdink, penggugat untuk kasasi/juga tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat pembanding/terbanding, MELAWAN: Leon Johannes --Direktur N.V. Technisch Bureau Gebroeders Hilverdink, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 36, Jakarta, tergugat dalam kasasi/juga penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat terbanding/pembanding. Mahkamah Agung tersebut; Melihat surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata, bahwa berhubung dengan ditolaknya permohonan kasasi dan Leon Johannes tersebut di atas berdasarkan putusan Mahkamah Agung tertanggal 13 Oktober 1964 No. 481/K/Sip./1964, maka dalam perselisihan antara kedua pihak mengenai masalah yang kini dipersengketakan, mula-mula berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 23 Juni 1964 No. 172/1964 P.T. Perdata telah diputuskan dalam pokoknya sebagai berikut: Menyatakan sebagai Hukum, bahwa Nyonya Frederika Melanie Hilverdink van Ginkel adalah janda dari E. M. J. Hilverdin. Menyatakan Leon Johannes telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan jawab selaku pelaksana wasiat. Memerintahkan pada Leon Johannes untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan jawab mengenai N.V. Hilverdink dengan segala aktiva dan pasiva

157 mengenai jangka waktu tahun 1958 s/d tahun 1962 serta mengenai harta peninggalan mendiang Hilverdink. Menetapkan perhitungan dan pertanggungan jawab harus diberikan dalam waktu 2 minggu setelah keputusan ini mempunyai kekuatan untuk dijalankan di hadapan Hakim Pengadilan Negeri yang mememeriksa perkara ini, Fatimah, S.H.. Menetapkan tergugat (Leon Johannes) harus membayar uang paksa sebesar Rp ,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari is lalai melaksanakan keputusan ini. Menyatakan jaminan yang dilakukan pada tanggal 12 September 1963 sebagai sah dan berharga. Menimbang bahwa selanjutnya ternyata pula penggugat Nyonya Frederika Melanie Hilverdink van Ginkel dengan surat kuasanya tertanggal 17 November 1964 khusus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta yang maksudnya agar sebagai pelaksanaan dari putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 20 November 1963 No. 496/1963 G. yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, perhitungan dan pertanggungan jawab mengenai (a) kekayaan dan N.V. Hilverdink (termasuk segala aktiva dan pasiva) mengenai jangka waktu tahun 1958 s/d tahun 1962 dan (b) harta peninggalan almarhum Hilverdink (almarhum E. M. J. Hilverdirik) dilakukan di muka Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta. Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan tentang pelaksanaan putusan tersebut Pengadiian Negeri Istimewa Jakarta telah memutus dengan putusan tertanggal 16 September 1965 No. 496/1963 G. yang amarnya berbunyi sebagai

158 berikut. Menyatakan tergugat lalai dan tidak memenuhi keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 10 November 1963 No. 496/1063 G. untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan jawab. Menghukum tergugat untuk membayar uang Paksa sebesar Rp ,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada ahli waris mendiang Hilverdink. Menetapkan tergugat harus membayar segala ongkos dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir oleh kami sebesar Rp 2.090,- (dua ribu sembilan puluh rupiah). Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut yang dimohonkan banding oleh kedua belah pihak Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengambil putusan tertanggal 15 September 1966 No. 112/1966 P.T. Per-data, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Menerima permohonan banding dari pembanding. Menghukum tergugat/terbanding untuk membayar uang paksa Sebesar Rp ,- (uang Baru) kepada ahli waris mendiang Hilverdink. Menguatkan putusan lainnya; Menghukum tergugat/terbanding membayar segala biaya perkara ini dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam Peradilan Bandingan banyaknya Rp ,- (seratus lima belas rupiah lima puluh sen). Menimbang bahwa setelah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak, yaitu kepada Nyonya Frederika Melanie Hilverdink van Ginkel pada tanggal 21 Desember 1966 dan kepada Leon Johannes pada tanggal 4 Januari 1967,

159 kemudian terhadapnya oleh kedua belah pihak diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi, yakni oleh penggugat Nyonya Frederika Melanie Hilverdink van Ginkel pada tanggal 21 Desember dan oleh tergugat Leon Johannes pada tanggal 20 Januari 1967 sebagaimana ternyata dan suratsurat keterangan No. 44/1966 Kas/496f 1963 G. dan No. 1/1967 Kas/496/ 1963 G. yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, permohonan-permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi mereka yang masing-masing diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, dan Nyonya Frederika Melanie Hilverdink van Ginkel pada tanggal 4 Januari 1967 dan dan Leon Johannes pada tanggal 2 Februari Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 70 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut Pasal 49 Ayat (4) dan UndangUndang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pasal 70 dan Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan, dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam

160 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut. Menimbang bahwa permohonan kasasi dan kedua belah pihak beserta alasanalasannya yang telah diberitahukan kepada pihak. lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karenanya dapat diterima; Menimbang bahwa penggugat untuk kasasi Nyonya Frederika Melanie Hilverdink van Ginkel mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya ialah: a. Bahwa judex facti dengan tanpa diminta telah mengubah sifat uang paksa tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri tanggal 20 November 1964 No. 496/1963 G. ex Pasal 606a Rechtsvordering menjadi uang ganti rugi ex Pasal 225 H.I.R. hal mana tidak dapat diterima oleh penggugat untuk kasasi, lebihlebih dalam menentukannya tidak diingat akan nilai jumlah 82 saham milik almarhum E. M. J. Hilverdink. b. Bahwa penggugat untuk kasasi juga tak dapat menerima kata/istilah "ahli waris almarhum Hilverdink" karena ahli waris almarhum bukan "wederpartij" dalam perkara ini, melainkan penggugat, sekarang penggugat untuk kasasi adalah sebagai janda almarhum Hilverdink. MENIMBANG: MENGENAI KEBERATAN SUB A: Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena: 1. Sebagaimana telah dianggap ternyata tersebut di atas sifat dan jumlah uang paksa telah diputuskan oleh Pengadilan dengan memperoleh kekuatan hukum

161 yang tetap; 2. Sekalipun lembaga uang paksa tidak secara khusus diatur dalam, namun harus dianggap tidak bertentangan dengan sistem H.I.R., maka berdasarkan penafsiran yang lazim dan pada Pasal 393 H.I.R, lembaga tersebut dapat diterapkan dalam acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum pula sehingga tidaklah dapat dibenarkan, bahwa penghukuman tergugat semula (Leon Johannes) oleh Pengadilan untuk membayar Rp ,- untuk setiap harinya lalai melaksanakan keputusan yang bersangkutan, dirubah menjadi bersifat ganti rugi (meskipun dalam amar putusan dipakai istilah uang paksa), lebih-lebih karena dengan penghukuman yang bersifat demikian tidak akan ada cukup dorongan bagi tergugat untuk memenuhi kewajibannya memberikan perhitungan dan pertanggungan jawab yang lebih lanjut berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap termaksud di atas; Bahwa berdasarkan pendirian tersebut putusan-putusan judex facti itu tidaklah dapat dipertahankan. Bahwa berhubung dengan perubahan-perubahan dalam nilai yang nyata-nyata dialami oleh mata uang rupiah dan tahun ke tahun sampai dengan putusan ini, maka Mahkamah Agung berpendapat sudah seadilnya untuk menemukan jumlah uang paksa tersebut daripada Rp ,- uang lama menjadi Rp ,- uang lama menjadi uang baru/sekarang tiap-tiap harinya selama tergugat semula belum memenuhi kewajibannya dengan ketentuan-ketentuan yang lebih lanjut tercantum

162 dalam amar putusan di bawah ini. MENGENAI KEBERATAN SUB B: bahwa keberatan ini pula dapat dibenarkan, karena dalam amar putusan dinyatakan sebagai hukum, bahwa Nyonya Frederika Melanie Hilverdink van Ginkel adalah janda dan E. M. J. Hilverdink. Menimbang bahwa penggugat untuk kasasi Leon Johannes mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah salah menggunakan Pasal 225 H.I.R. karena telah mengubah jumlah uang paksa yang dimaksud dalam Pasal 606a Rechtsvordering menjadi ganti rugi yang disebut dalam Pasal 225 H.I.R., hingga menjadi sepuluh kali lebih tinggi, sedang perubahan itu tidak diminta oleh pihak yang menang; 2. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 20 November 1963 tidak ditetapkan kepada siapa uang paksa itu harus dibayar, sedang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta tang-gal 26 September 1966 dinyatakan bahwa uang paksa itu harus dibayar kepada ahli waris mendiang Hilverdink, putusan mana menimbulkan bantahan dari penggugat, sekarang tergugat dalam kasasi seperti telah terjadi di atas. 3. Bahwa penggugat untuk kasasi telah memberikan perhitungan dan pertanggungan jawab menurut hukum yang berlaku. MENIMBANG: MENGENAI KEBERATAN SUB C:

163 Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena pada hakikatnya keberatan itu berkenaan dengan penilaian basil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan, dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena tidak menunjuk pada kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 13 Tahun Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka putusan masing-masing dari Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini seperti yang disebut di bawah. Menimbang bahwa dalam perkara ini tergugat, sekarang tergugat/ penggugat untuk kasasi, Leon Johannes adalah pihak yang dikalahkan dan oleh karenanya harus dibebani membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi. Memerhatikan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 Tahun 1963 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 13 Tahun MEMUTUSKAN Menerima permohonan-permohonan kasasi yang diajukan oleh kedua belah pihak; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 September 1966

164 No. 112/1966 P.T. Perdata dan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 16 September 1965 No. 496/1963 G. Dan dengan mengadili sendiri, Menyatakan tergugat, sekarang tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi Leon Johannes lalai untuk memenuhi keputusn Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggai 20 November 1963 No. 496/1963 G. untuk memberi perhitungan dan pertanggungan jawab kepada penggugat, sekarang penggugat untuk kasasi/tergugat dalam kasasi Nyonya Frederika Melanie Hilverdink van Ginkel. Menghukum tergugat, sekarang tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi Leon Johannes membayar kepada penggugat, sekarang penggugat untuk kasasi/tergugat dalam kasasi uang paksa sebesar Rp 3.000,- (uang baru/sekarang) setiap harinya yang dapat dipungut oleh penggugat, sekarang penggugat untuk kasasi Nyonya Frederika Melanie Hilverdink van Ginkel dari hari ke hari ("van dag tot dag") terhitung sejak tanggal/hari berikutnya setelah keputusan ini diberitahukan kepadanya, sampai dengan hari di mana para saksi ahli/ Akuntan Drs. Chairul Anwar, Jalan Menteng Raya No. 24/Ujung Kebon Sirih (surat penetapan Pengadilan Negeri tanggal 16 Maret 1965 No. 496/1963 G) dan Drs. Liem King Hok Jakarta (surat penetapan Pengadilan Negeri tanggal 21 April 1965 No. 496/1963 G.) atau masing-masing penggantinya yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, kemudian secara tertulis menyatakan, bahwa perhitungan dan pertanggungan jawab termaksud di atas sebagai telah memenuhi syarat-syarat dapat dianggap sah.

165 Menghukum tergugat, sekarang tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi Leon Johannes untuk membayar semua biaya perkara, baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi, dengan ketentuan bahwa biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp 78,75,- (tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen).

166 Lampiran 6 COLLEGE MR. H. OUDELAAR 1 SEPTEMBER 1982, DEFF. FASE DWANGSOM "De dwangsom" wordt op dit college behandeld omdat de ontwikkeling van dit instituut nauw samenhangt met de ontwikkeling van de korteding rechtspraak. In Nederland is sinds de tweede wereldoorlog het aantal gevoerde korte gedingen stormachtig toegenomen. (Zie pag. 3 van het boek van Schenk: in 1946 werden ± 1000 K.G. vonnissen gewezen; in KG. vonnissen). Deze ontwikkeling is mede te danken aan de ontwikkeling van het instituut dat we dwangsom noemen. Doordat de dwangsom zich ontwikkelde tot een doeltreffend instrument om nakoming van verplichtingen of te dwingen nam het aantal korte gedingen waarin een dwangsom werd opgelegd toe. Doordat de rechter in kort geding via zijn rechtspraak de dwangsom verder ontwikkelde werd de dwangsom nog effectiever, betgeen, gecombineerd get de sneiheid waarmee in kort geding recht gedaan kan worden, de dwangsom heeft geevolueerd tot een zeer doeltreffend executiemiddel. Door het opleggen van een dwangsom komt men aan de portemonnaie van de burger en daardoor raakt men, althans bij de modale Nederlandse burger, een gevoelige snaar. Die burger haast zich dan in verreweg de meeste gevallen om aan

167 zijn verplichtingen te voldoen. Ik wil niet diep ingaan op de vroege geschiedenis van de dwangsom. Ik vermeld slechts dat in 1933 twee artikelen (de artt.6 11 a en 611 b, in het WBRv werder ingevoerd. Die wettelijke regeling was natuurlijk erg sober (slechts twee artikelen), doch dit had het voordeel dat het instituut door de rechtspraak verder uitgebouwd kon worden, hetgeen vooral door de kort geding rechtspraak is geschied. Overigens kan ook de gewone rechter (en nog enkele andere rechterlijke instanties die ik hjer verder buiten beschouwing laat) dwangsommen opleggen. Wat is nu eigenlijk een dwangsom? Aan de Belgishce hoogleraar Marcel Storme ontleen ik de volgende omschrijving (I) (door ljjk enigszins aangepast): De dwangsom is een bijkkomende veroordeling van de schuldenaar om aan de schuldeiser een geldsom te betalen voor het geval dat de schuldenaar niet aan de hoofdveroordeling voldoet. welke bijkomende ver oordeling et toe strekt om op de schuldenaar druk uit te oefenen opdat hij de tegen hem uitgespro ken hoofdveroordeling zal nakomen. Nu we, door deze omschrijving, in grote lijnen weten wat een dwang som is, moeten we nog weten waar de dwangsom tegenwoordig geregej is. U vjndt de dwangsom tegenwoordig geregeld in het Weboek BRv, en wel in de artt.611 a i, dus in 9 artikelen. Deze artikelen Zijn helder geformuleerd en beslaan tezamen 1 pagina van bet Wetboek. 1 k raad u aan die pagina eens rustig

168 door te lezen. Met weinig moeite kent u dan de belangrijkste regels die voor de dwangsom gelden. Het zal u net opgevallen zijn, dat Ik de omschrijving van het gegrip "dwangsom" heb ontleend aan een Belgische hoogleraar. Dit houdt verband met het feit dat het Belgische recht op het gebied van de dwangsom (enkele minder belangrijke afwijkingen daargeleten) gelijkluidend is aan het Nederlandse. Men is in Benelux-verband (met alleen in Benelux-verband; ook in E.E.G.verband: zie o.a. de bekende E.E.G.richtlijnen) reeds geruime tijd bezig om op diverse punten tot een eenmaking en gelijkluidendhejd te kom'en van de rechtsregels die in de verschillende landen gelden. Een van de gebieden waarop dat in Benelux-verband gelukt is, is het ebied van de dwangsom. Een van de manieren waarop men tot eenhejd en gelijkluidendheid van recht kan komen is via het systeem van een ogenaamde eenvormige wet. De betrokken landen sluiten dan een overeenkomst, waarbij als bijiage een eenvormige wet is opgenomen. Die envormige wet bevat dan bepalingen, die de betrokkeii landen in hun 'etgeving op kunnen nemen. In de bij de eenvormige wet behorende overeenkomst verplichten de overeenkomstsluitende landen zich dan tegenover elkaar de desbetreffende bepalingen inderdaad in hun wetgeving op te nemen. Dit systeem heeft in jeder der landen het voordeel dat men voor het in dat land geldende recht jet hoeft te gaan zoeken in allerlei verdragen maar dat men, zoals men gewoon was, de eigen

169 wetgeving kan raadplegen. Welnu, up 26 November 1973 (Trb. 1974,6) kwam de "Benelux-overeenko,nst houdende eenvormige wet betreffende de awangsom" tot stand. Die overeenkomst is op 1 Januari 1978 tussen Nederland en Luxemburg van kracht geworden en op I Maart 1980 ook voor Belgie. (2) De bij die overeenkomst behorende eenvormige wet bevat 8 artikelen. Die artikelen vindt u terug in de artt. 611 a 611 h WBRv. Wij hebben dus I extra artikel en wel art.611 i, dat bepaalt dat in Nederland ook arbiters dwangsommen op kunnen lcggen. In de tussen de drie landen gesloten overeenkomst staat namelijk bepaald dat de betrokken landen de bepalingen van de eenvormige wet mogen aanvullefl, mits die aanvullir en niet in strijd zijn met de bepalingen van de eeflvormige wet. Nedernd heeft van dat recht dus gebniik gemaakt t.a.v. arbiters. (hierna aangeduid als: Benelux-dwangsom-OVereeflkomst.). Dit impliceert dat de eenvormige wet op 1 1 `78 in Ned. en Lux. van jcracht werd en op 1 3 '80 in Belgie (a.w. nr.46). Het systeem om via een eenvormige wet tot eenmaking van recht te konlen, berust zoals we zagen op Len tussen staten gesloten overeenkomst. Behalve de bepaling over het opnemen van de eenvormige wet in de afzonderlijke wetgevingen der aangesloten landen, be-vat zo'n overeenkomst vaak nog een aantal bijkomende bepalingen, o.a. met betrekking tot wijziging van de overeenkomst. Ik wees u ook reeds op de in de Benelux.dwangsom-overeemkomSt voorkomende, bepaling die het mogelijk maakt dat de betrokken landen. in hun wetgeving aanvullende regels opnemen (arbitrage).

170 Voor twee bijzonder bepalingen van de Benelux-dwangsom-overeenkomst wilijk nog wat aandacht vragen. Allereerst voor art.3 van de overeenkomst, welk artikel handelt over arbeidsovereenkomsten en in de tweede plaats voor art.4 (betreft uitleggirg van het verdrag en de eenvormige wet door het Beneluxgerecht shof. AD. ART.3. Art.3 bepaalt dat he ieder land vrij staat orn reclitsvorderingen tot nakoming van arbeidsovereenkomsten uit te sluiten van het toepassingsgebied van de cenvormige wet. Nederland heeft van die vrijheid gebtuik gemaakt. In Januari 1980 is art.1639 a lid 2 B.W. in werking getreden, weilce bepaling luidt: De rechtsvordering tot nakoming van de arbeidsverplichting van de arbeideronder bepaling van een dwangsom of gijzeling is niet toegelaten. De wetgever in Nederland heeft dus "moderne slavernij via de dwangsom" willen voorkomen en vond het kennelijk zo belangrijk om de arbeider op dit punt te beschermen dat hij het al dan niet opleggen van een dwangsom tot nakoming van een arbeidsverplichting met aan de volgens de eenvormige wet bestaande discretionaire bevoegdheid van de rechter heeft willen overlaten. Let overigens goed op de terminologie. Art.3 van de Benelux-Dwangsomovereenkomst geeft de bevoegdheid tot het uitsluiten van rechtsvorderingen tot nakoming van arbeidsovereenkomsten. Het genoemde swetsartilcel (art a lid 2 B.W.) spreekt slechts over

171 rechtsvorderingen tot nakoming van de arbeidsverplichting. Een arbeidsovereenkomst bevat veelal, behalve bepalingen over de arbeidsverplichting ook nog andere bepalingen, zooals bijv. een concurrentiebeding. Met betrekking tot die andere bepalingen mag de rechter dus wel een dwangsom opleggen AD ART.4. Dit artikel handelt over het Benelux Gerechtshof (B.G.H.). Reeds geruieme tijd voordat de Benelux-Dwangsom-Overeenkonist (B.D.O.) tussen de drie landen van kracht werd, werd een an-der verdrag, het Verdrag instelling Benelux-Gerechtshof (voluit heet dit verdrag: Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een BeneluxGerechtshof) van kricht. Dat was op 1 Januarj Het Verdrag instelling Benelux- Gerechtshof is opgenomen in de Kiuwer studenteneditie (Nederlandse Wetgeving). Het B.G.H. is gevestigd te Brussel. De belangrijkste taak van het B.G.H. is het bevorderen van de gelijkheid bij de toepassing van gemeenschappelijke rechtsregels van de Beneluxlanderi (art.1-2 Verdrag Instelling B.G.H.). Die taak heeft het B.G.H. niet t.a.v. alle gemeenschappelijke rechtsregels, doch alleen t.a.v. die rechtsregels die daartoe zijn aangewezen. Die aanwijzing kan onder andere geschieden bij verdrag. Hoe bevordert het B.G.H. die gelijkheid? Op twee manieren. 1. door rechtspraak.

172 2. door het geven van adviezen als to regering van een van de drie Beneluxlanden daarom vraagt. Het geven van deze adviezen laat ik hier verder buiten beschouwing. AD. RECHTSPRAAK Deze rechtspraak isgeregeld in de artt.6 t/m 9 van het Verdrag Instelling B.G.H. In die artikelen is bepaald dat. mdien een rechter van een van de Beneluxlanden van memng is dat de beslissing die hij in een proces moet geven athankeljjk is van de uitleg die gegeven moet worden aan een gemeenschappelijke rechtsregel, die rechter dan zijn beslissing uit kan stellen om eerst aan het B.G.H. te vragen hoe de deshetreffende rechtsregel moet worden uitgelegd. Die rechter kan een dergelijke Taag aan het B.G.H. zowel eigener beweging stellen als wel in het geval dat cenouver partijen hem daarom vraagt. Als het B.G.H. dan verbolgens de gevraagde uitleg geeft, zihi de rechters die in die zaak uitspraak doen daaraan gebonden. In sommige gevallen is de rechter verplicht een vraag betreffende de uitleg van cen gemeenschappelijke rechtsregel aan het B.G.H. te stellen. U weet nu de belangrijkste regels omtrent het B.G.H. Het zou in het kader van dit college over de dwangsom te ver voeren die regels in details te bespreken. Cezien het toenemend belang van de rechtspraak van het B.G.H. is het echter de moeite waard de door mu genoemde artikelen van het Verdrag Instelling B.G.H. eens te lezen. zodat u niet alleen de kiok heeft horen luiden,maarook weet waarde kiepel hangt. Dan kom ik flu terug op art.4 van de B.D.O. Dit artikel wijst de

173 B.D.O. en de daarbij behorende eenvormige wet aan als gemeenschapepelijke rechtsregels, ten aanzien waarvan he Beneluxgerechtshof een rechtsprekende bevoegdheid heeft, hetgeen dus beteken dat de Nederlandse rechter aan het B.G.H. prejudiciele beslissjngen kan vragen omtrent de uitleg van de artt.611 a h WBRv. Een bezwaar voor het vragen van uitleg aan het B.G.H. is het daarmee gemoeide tijdsverlies. Het duurt al gauw een half jaar voordat het B.G.H. op het verzoek om uitleg beslist. Nu deze hele college-serie gewijd is aan spoedprocedures, vermeld ik nog dat een nationale rechter ook in die gevallen waarin hij anders verplicht zou zijn aan bet BG.H. om uitleg te vragen dit steeds mag nalaten indien de voor hem aanhanginge zaak vanwege het spoedeisende karakter geen uits - tel gedoogt. Waarschuwing: het B.G.H., gevestigd te Brussel, spreekt recht in Benelux verband. U gelieve dit college niet te verwarren meth-bet Hof van fustitie van de E.E.G., gevestigd te Luxemburg, dat recht spreekt in E.E. G. verband. Weer een ander internationaal rechtscollege is het Europese Hof voor de Rechten van de mens te Straatsburg dat recht spreekt op grond van het zgn. Verdrag van Rome ( Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden) Zolang als het instituut dwangsom bestaat is er gediscussieerd over de vraag if een dwangsom mag worden opgelegd om de nakomiiig ovan een familierechtelijke verplichting of te dwingen. De vraag of deze verplichtingen met een dwangsom kunnen worden afgedwongen, heeft zich vooral toegespitst op een specifieke

174 familie rechtelijke verplichting. te weten of een omgangsregeling langs deze weg kan worden afgedwongen. ad omgangsregeling De problematiek van de omgangsregeling speelt messtal tijdens of flog gedurende enkele jaren na een echtscheidingsprocedure. In echtscheidingsprocedures wordt vaak nog gedurende de procedure beslist dat de kinderen voorlopig worden toevertrouwd aan de moeder. Tegelijk met of na het echtschejdingsvonnjs wordt dan meestal door de rechter beslisht dat de moeder voogdes over de kinderen wordt. Djt bptekent in beide gevallen dat de kinderen bij de moeder verblijven. Op verzoek van de vader kan in deze gevallen door de rechter een omgangsregeling getroffen worden, dieer bijvoorbeeld op neer kan komen dat de vader de kmderen een in de 14 dagen een weekend bij zjch mag hebben. In een aantal gevalleii weigert de moeder aan zo'n regeling mee te werken. De vraag is dan: kan de moeder via een dwangsom gedwongen worden de kinderen in staat te stellen naar de vader te gaan. De Nederlandse rechters hebben deze vraag verschillend beantwoord. D Utrechtse rechtbank (25 April 1975 NJ 1975, 430) achtte bet opleggen van een dwangsom bier toegestaan, het Amsterdamse Hof (29 Juni 1977, NJ 1978, 158)voelternietsvoor. Inmiddels is de kwestie door de Hoge Raad (HR 26 Juni 1981, RvdW 1981, 101) ann het Beneluxgerechtschof voorgelegd. Het betrof bier eedveroordeling in

175 kort geding tot nakoming van een omgangsregeling. Het Beneluxgerechtshof (11 Mei 1982, vindplaats (zeer summier:ned.juristenblad, 19 Juni 1982, pag. 736) besliste dat het opleggen van een dwangsom bier mogelijk was. Bij arrest van gelijke datum (B.G.H. 11 Mei 1982, zaak A 81/3,RvdW 82 nr.108; zie ook mogelijk is in het geval van een tot voogdes benoemde moeder die een bevel tot agfigte van het kind aan haar door de vader wil afdwingen. Ook bier betrof het een vordering in kort geding. Dc conclusie is dus dat de rechter ook tot nakoming van een familierechtelijke verpljchting een dwangsom op kan leggen. Discretionaire bevoegdheid. Ik leg hier met opzet de nadruk op het woordje "kan", dat ook in art. 611 a lid 1 voorkomt ("De rechter kan... veroordelen tot betaling van een... dwangsom...). De rechter is daartoe niet verplicht. Hij heeft op dit punt een discretionaire bevoegdheid (zie ook het arrest Chemische Fabrieken/Huisman, HR 6 Februari 1981, RvdW 81, 29) en na afweging van de betrokken belangen kan hij tot de conclusie komen dat het opleggen van een dwangsom niet geraden is. ENKELE STELLINGEN OVER DE DWANGSOM Betaling van vergoeding voor geleden schade is onafhankelijk van de betaling van een dwangsom die de schuldenaar moet betalcn omdat hij geen gevoig geeft aan een rechterlijke beslissing. Het kan zijn dat de schuldenaar dubbel moet betalen: zowel door hem verbeurde dwangsommen als de door zijn tegenpartij geleden schade. Dc door de

176 schuldeiser geleden schade moet men geheel los zien van de door zijn schuldenaar verschuldigde dwangsommen. De eenvormige wet brengt dit op twee plaatsen tot uitdrukking. Allereerst wordt in an.6 11 a lid i gesteld dat een rechter kan veroordelen tot het betalen van een dwangsom, "onverminderd bet recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn". In art.61 i c wordt gesteld dat verbeurde lwangsommen "ten voile" toekomen aarn degene die de veroordeling heeft gekregen. In de gemeenschappelijke Memorie van Toeiichting bij de B.D.O. (ter informatie: bij de B.D.O, is een gemeenschappelijke Memorie van Toelichting opgesteld, die bestemd was om als toelichting to dienen bij de goedkeuringswetten die elk der drie regeringen bij het parlement heeft ingediend) wordt de onafhankelijkheid van de dwangsom en schadevergoeding bij de beide door mij genoemde artikelen uitdrukkelijk naar voren gebracht. Dit betekent dus bijvoorbeeld dat, als iemand aan verbeurde dwangsommen heeft betaald, hij vervolgens niet, als zijn tegenpartij komt met een vordering uit schadevergoeding groot f 5000,, kan zeggen: u krijgt maar f 2000,, want door betaling van de verbeurde dwangsommen is uw schade met f 3000, verminderd. Een dwangsom kan, uitzonderingen daargelaten, niet worden opgelegd ingeval van een veroordeing tot betaling van een geldsom. Als u de laatste zin van art.61 1 a lid 1 leest, krijgt u waarschijnlijk de indruk

177 dat, ingeval van een veroordeling tot betaling van een geidsom, nimmer een dwangsom kan worden opgelegd. De tekst van de wet lijkt geen uitzonderingen toe te laten. Toch zijn die uitzonderingen er wel. Om die uitzonderingen te begrijpen moet men de ratio van deze be- paling kennen. Dc Gemeenschappelijke Memorie van Toelicht - ing zegt hierover het volgende: "De Regeringen hebben ook nagegaan of de rechter ter zake van vervintenis s en" "tot betaling van een geidsom een dwangsom moet kunnen opleggen om stipte" "voldoening van bepaalde periodiek verschuldigde geidsommen, zoals salaris s en" "en uitkeringen tot onderhoud, te verzekeren. De regeringen hebben gemeend" "die suggestie niet te moeten volgen, daar zij van oordeel zijn dat een""dwangsom ten dod heeft werkelijke nakoming van een verbintenis te ver"zekeren, terwiji in het geval van veroordeling tot betaling van een som""geld, voldoening aan de veroordeling met de gewone executiemiddelen kan" "worden verkregen". U moet het zo zien dat de regel is dat aan iedere civielrechtelijke veroordeling en dwangsom kan worden verbonden. Op die regel bestaan uitzonderingen, bijv. de regel dat bij een veroordeing tot betaling van eei geldsom geen dwangsom opgelegd kan worden. De reden (ratio) hievoor is dat betaling van een geidsom ook

178 met de hulp van de gewoi e executiemiddelen (bijv. executoriaal beslag gevolgd door executoriale verkoop) kan worden verkregen. U moet dus letten op de bedoeling van de wets (veidrags) ontwerper (teologische interpretatie). De uitzonderingsregel is slechts geschreven voor die gevallen waarin je via rechtstreekse executie betaling van een geidsom kunt verkrijgen. Buiten die gevallen geldt de uitzonderingsregel niet en kan dus wel een dwangsom worden opgelegd. Een voorbeeld van de bier toegepast redenering vindt u in een recent arrest van het Benelux Gerechtshof (B.G.H. 9 Juli 1981, NJ 82, 190). Het ging bier om de door het Amsterdamse Hof aan het B.G.H. gestelde vraag "of onder betaling van een geldsom"... ook is to verstaan de betaling van een geldsom aan een ander dan degeen die veroordeling van zijn wederpartij tot die betaling vordert". Het bier aan de orde zijnde geval betreft ex-echtgenoten, wier huwelijk door sechtscheidjng ontvonden is. Tussen partijen wordt afgesproken dat de man de huur van de door de vrouw bewoonde woning aan de verhuurder zal betalen. De vrouw vraagt nakoniing van deze afspraak. Ze vordert diis nict dat de man aan haar de huurpennigen zal betalen; ze vordert dat de man aan een derde, ic. de verhuurder. zal betalen. De vrouw kan een daartoe strekkende veroordeling niet met de gewone executiemiddelen (beslag en executorjale verkoop zouden ertoe leiden dat het geld aan de executant (i.c. de vrouw) zoe worden betaald) executeren. Er doet zich bier dus een geval voor waarvoor de uitzonderingsbepaling niet is geschreven.

179 Het Beneluxgerechtshof besliste dan ook dat "onder betaling van een geldsom" niet valt betaling aan een derde. In zo'n geval kan dus een dwangsom worden opgelegd. Ik heb u inmiddels al op twee recente uitsprakeri van het Beneluxgerechtshof gewezen. In Nederland bestaat echter oak veek oudere jurisprudentie die over de dwangsom n.a.v. de in 1933 bier ingevoerde wetsartikelen (de toenmalige artt. 611 a en 611 b) handelt De artikelen die flu, via de eenvormige wet, in ons Wetcek van BRv staan, en die ook in Belgie en Luxemburg in de wetgeving zijn opgenomen, zijn grotendeels gebaseerd op en liggen in de lijn van die oudere Nederlandse jurisprudentie. Er is dus sprake van export voor Nederlands jurisprudentjerecht. Juist omdat ei Zo'fl riauw verband is tussen de oudere Nederland-se jurisprudentie en de nieuwe wetsartikelen blijft die oudere Nederiandse jurisprudentie van belang, uiteraard behoudens het gevai dat het Beneluxgerechtshof op bepaalde punten anders zou beslissen. Een van die oudere, mijns jnziens nog steeds van belan zij ride uitspraken is <lie van de Hoge Raad inzake mr. Houtappel/de Hoofdgroep "Verzekering". (HR 9 September 1949, NJ 1950, 595). Het betrof hier een veroordeling tot de afgifte van in een bepaaic! perceel of elders aanwezige Belden, toebehorend aan opgeheven bedrijfsor - ganisatjes, aan de rechtsopvolger van die organisaties. DeHoge Raad oordeelde dat het hier ging om "afgifte van eens anders

180 penningen" en dat iets anders is dan "betaling van een geldsom" als bedoeld in het toenmaljge art 611 a Rv(ook toen stond de uitzonderingsregel als in de Nederlandse wet). Je zou kunnen zeggen dat de eiser hier nakoming in natura vorderde (afgifte van een kas die een bepaald geldsbedrag dient te bevatten) en geen genoegen wilde nemen met een vervangende prestatie (betaling van een geidsom geljjk aan het bedrag dat de kas diende te bevatten. Het is rnijnsinziens echter een gekunsteld onderscheicj wat de Hoge Raad bier heeft gemaakt. Er is wel meer gekunstelde jurisprudentie op dit punt (Hof Amsterdam 5 November 1970, NJ 1971, 190). Dit wijst crop dat de rechters zoveel mogelijk onder de uitzonderingsbepaling, dat een dwangsom niet kan worden opgelegd bij veroordeling tot betaling van een geidsom, probe en ujt te komen. Welke beweegreden de desbetreffende rechters daar voor gehad hebben, weet ik niet. Mogelijk willen ze zowei de executant als de geexecuteerde in bescherming nemen. Voor de executant betekent immers de toe- passing van de gewone executiemiddelen (executoriaal beslag en executoriale verkoop) met alle daaraan verbonden formaliteiten een hoop rompslomp. Voor de geexecuteerde heeft een dergelijke executie bijzonder vervelende en ook geweiddadige kenmerken. Stelt u zich eens voor hoe het is als jemand, desnoods met politiedwang, gedwongen wordt toe te laten dat de inventaris van zijn huis in het openbaar wordt verkocht en weggevoerd! 1 k kan me goed voorstellen dat een rechter, als hij kands ziet de toepassing van geweiddadige executiemiddelen te vookomen door het opleggen van

181 een iwangsom, voor de laatste oploosing zal kiezen, ook al brengt dat met zch mee dat hij daardoor, via een gekunstelde redenering, balanceert op de rand van de mogelijkhheden die de wet hem biedt. Het is aan de andere kant ook niet zo, dat cie rechter iedere kunstgreep accepteert. Dat leert het arrest van het Hof Amsterdam d.d. 6 November 1070 NJ 1971, 93. Het door hethofberechtegevaibetrof - van tafelen bed gescheiden echtgenoten. Dc man was veroordeeld alimentatie aan de vrouw te betalen. Daarin was hjj voortdurend nalatig en veelal had hij een achterstand in zijn betalingen die een veelvoud bedroeg van het bdrag dat hjj maandelijks moest betalen. Dc vrouw ondervond hiervan hinder en die hinder bestond volgens haar uit: 1. het steeds opnieuw moeten maken van advocatenkosten 2. het derven van rente over de achterstaflige bedragen 3. het niet kunnen voldoen aan haar eigen financiele verplichtingen, waardoor ze voor extra kosten kwam te staan. De vrouw probeerde de bepaling, dat een dwangsom met kan worden opgelegd bij een veroordeling tot betaling van een geidsom, te omzeilen door niet letterlijk betaling van geld te vorderen doch haar vordering in te kieden in de vorin van een vordering tot het opleggen van een gebod tot het staken en het zich onthouden van die hinder op verbeurte van een dwangsom. Het Hof overwoog dat die vordering er in wezen toe strekte te bewekstelligen dat de man aan zijn betalinsgverplichtingen prompt zou voldoen en dat de wet nu eenmaal uitsloot dat aan een veroordeling tot betaling van een geidsorn een

182 dwangsom verbonden wordt. De dwangsom kan niet worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld. Ik zei u reeds dat de 2 wetsartjkelen die in 1933 in Nederland werden ingevoerd een zeer sobere regeljng van de dwangsom vormiden en dat die regeling door de rechtspraak verder is uitgebreid. Een voorbeeld van deze verdere ontwikkeling kan men vinden in de antwoorden die de rechtspraak in de loop der tijd gegeven heeft op de vraag vanaf welk ogenblik een opgelegde dwangsom kon worden verbeurd. In het begin is de rechtspraak voorzjchtjg en neemt aan dat een dwangsom pas kan worden verbeurd nadat de desbetreffende uitspraak in kracht van gewijsde isgegaan (Rb. Rotterdam (30 November 1937 NJ 1938, 857), Hors Gravenhage (31 Oktober 1938, NJ 1939, 201), Rb. Zwolle (29 Oktober 1941, NJ 1942, 196). Vervolgens slaat de wijzer van de jurisprudentie-kiok opeens door naar de andere kant. Het Hof's Gravenhage (20 April 1942), NJ 1942, 509) bepaaltdateen d'vangsom "pa heden" (dus kennelijk van de Jag van de uitspraak af) wordt verbeurd. De Rechtbank te Middelburg (13 Juni 1951, NJ 1953, 31) bepaalt: terstond na de uitspraak, ook al is de uitspraak niet betekend. De Iaatstgencemde twee instanties hebben kenneljjk de ware aard van de dwangsom niet onderkend. De dwangsom is namelijk een (indirekt) executiemiddel en voor iedere exectie geldt de hoofdregel van art. 430 lid 3 Rv, namelijk dat execu tie pas mag geschieden nadat de executoriale titel betekend is. Die executonaje

183 titel, welker betekening vereist is, is uiteraard de uitspraak waarjn de dwangsom is opgelegd. Die hoofdregel berust op de gedachte dat iemand, tegen wie dwangmiddelen toegepast zulien worden, er recht op heeft te weten en dat dient hem dan bovendien op de juiste wijze: betekening via een deurwaardersexp loit medegedeld te worden op grond waarvan die dwangmjddelen toegepast zullen worden. Het duurt tot 1965 voordat de hoofdregel in duidelijke bewoordingen in de Nederlandse rechtspraalc tot uitdrukking komt. In dat jaar besliste namelijk het Gerechtshof te 's Gravenhage (1 December 1965, NJ 1967, 152) dat "voor het verschuldigd worden van een dwangsom dezelfse eisen gelden als voor de toelaatbaarhejd van de executie van een vonnis;". Uit het vervolg van het arrest valt af te Leiden dat het Hof hierorder verstaat: behoorlijke betekening van de executoriale titel met bevel aan de inhoud te voldoen Hiermee heeft het Hof dejurisprudentiewijzer weer op de juiste plaats teruggedraaid. De eenvormige wet heeft ook deze Nederlandse uitspraak overgenomen; in art. 611 a lid 3 lezen we tegenwoordig de hiervoor door mjj reeds genoemde steiling: De dwangsom kan met worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld. Hierbij past echter we! een waarschuwing, dit in verband met een in 1970 door de Hoge. Raad gewezen arrest Tepea/ Wilkes, HR 27 April 1979, NJ 1980, 169). Dit arrest is gewezen nadat in Nederland de nieuwe dwangsom-artjlcelen in werking getreden waren doch betrof een feitelijke

184 constellatje die reeds voor die inwerkingtreding plaatsgevonden had. De overwegingen in het arrest zijn echter zo algemeen dat ze ook onder de nieuwe regeling toepasbaar Iijken. Heemskerk zegt in zijn foot onder het arrest: "Het arrest is we! onderde oude regeling gewezen, maar het zou onder de nieuwe regeling niet anders hebben geluid." Het arrest betrof een kort geding vonnis waarbij o.m. Tepea By. bevolen werd door Naar gelegde beslagen op te heffen, djt op verbeurte van een dwangsom van fi. 5000, voor iedere dag dat zij na betekening van het vonns daarmede in gebreke mocht bljjven. Dit kort geding vonnis weid op 22 April 1977 gewezen. Vast stond \ dat bij de uitsprak de directeur of een der directeuren van Tepea aanwezig was. Op 26 April 1977, dus 4 dagen later, werd het vonnis aan Tepea betekend. `Vervolgens werden eerst vele dagen daarna de beslagen door Tepea opgeheven. Wilkes zegde de executie van de dwangsommen aan, die voigens hem verbeurd waren met ingang van de eerste dag van betekening van',het kort geding vonnis. Tepea begon verbolgens een kort geding proedure (executiegeschil), waarin zij staking van de executie vorderde. Het is in dit executiegeschil dat de Hoge Raad, na een appelprocedure voor het Hof te Amsterdam, het onderhavige arrest wees. Tepea verweerde zich onder andere met de redenering dat bet opheffen van een beslag (i.c. een beslag op onroerend goed) de nodige voorbereidingstijd vraagt. Volgens Tepea had zij direkt na de betekening, al het mogelijke gedaan om tot opheffing van de beslagen te komen. Dit verweer wordt verworpen. De Hoge Raad was van mening dat Tepea, niet

185 pas na de betekening, doch reeds vier dagen eerder, dus di.rekt na de uitspraak van het k.g. vonnis, de nodige voorbereidingen had moeten treffen. Volgens de H.R. gaat het Wetboek van Rv. er van uit dat vonnissen in beginsel van rechtswege werken. "Dit brengt mee dat in een geval air her onderhabige de verplichting tot". "voldoening aan het door de President gegeven bevel ingaat op het tijdstip' "van het uitspreken van het vonnis. ", aldus de Hoge Raad. Volgens de H.R. is het weliswaar zo dat dwangsomrnen eerst na betekening kunnen worden verbeu d, doch dit betekent niet dat de schuldenaar voor die betekening niets hoeft te doen. De Hoge Raad voegt bier nog aan toe dat de rechter, die moe oordelen of executie van dwangsommen ook over de eerste dagen na de betekening toeiaatbaar is, vrij is om in zijn oordeel te betrekken of en in weike mate de veroordeelde voor de betekenirig de nodige voorbereidingen had kunnen en moeten treffen om tijdig aan de veroordeling Ic kunnen voidoen. KRITIEK OP DIT ARREST 1. basis van arrest H.R.: vonnissen werken van reclitswege. de H.R. maakt niet met zoveel woorden onderscheid tussen vonnissen op tegenspraak en verstekvonnissen. Bij verstekvonnissen met dwangsombepaling lijkt de regel tot onaanvaardbare consequenties te Leiden. 2. de argumentatie van de H.R.: "sedert de Wet van 7 Juli (We Hartogh), gaat dit weboek er van uit dat vonnissen in beginsel van

186 rechtswege werken..."`lijkt niet strek als het gaat om een vonnis met dwangsombepaling, flu de dwangsom pas veel later tot voile ontwilckeling is gekomen. 3. de argumentatie van de H.R. iijkt in strijd met de Gemeenschappehike Memorie van Toehichting. Daar wordt gesteld: "Een dwangsom kan siechts". "verschuldigd worden, indien de hoofdveroordel'ng waaraan zij is""verbonden niet wordt nagekomen." "Het spreekt vanzeif dat van niet-nakoming eerst sprake kan zijn""wanneer de hoofdveroordeling uitvoerbaar is geworden, m.a.w. wanneer" "het vonnis of arrest voor tenuitvoerlegging vatbaar is." Een uitspraak is echter pas na betekening voor tenuitvoerlegging vatbaar, dus, voor die tijd kan er van niet-nakoming geen sprake zijn. Consequent doorredenerend zou men dan moeten zeggen dat er voor die tijd ook geen verplichting tot nakoming bestaat. 4. de H.R. dient met dit arrest nauweiijks enig enkel belang. Als het degene, die de veroordehing verkregen heeft, menens is, kan hij veclal nog op de dag van de veroordeing tot betekening overgaan. Fiji heeft dus het arrest van de Hoge Raad niet nodig om tot een snelle tenuitvoerlegging te komen. 5. de H.R. schaadt met dit arrest wel belangen. In een aantal gevallen is het nanielijk zo dat partijen, na een in eerste instantie gewezen kort geding vonnis, weer rond de tafel gaan zitten, en hun conflicten oplossen op een andere wijze dan in het dictum in het K.G. vonnis staat

187 aangegeven. Het lijkt er op dat een veroordeelde partij, door het flu gewezen arrest, zo onder druk zal komen te staan, dat het vinden van andere wegen ter oplossjng van het geschil zeer bemoelijkt zal worden. EXECUTORIAAL OF CONSERVATOIR BESLAG De laatste zin van art. 611 c zegt dat een dwangsom ten uitvoer gelegd kan worden krachtens de titel waarbij zij is vastgesteld. Het vonnis waarbij lemand, op straffe van een dwangsom, is veroordeeld Levert dus met betrekking tot incasso van verbeurde dwangsommen een executoriale titel op. Djt betekent dat, indjen de veroordeling niet nagekomen wordt en dwangsommen worden verbeurd, het niet nodig 'is dat eerst bij rechterlijk vonnis wordt vastgesteld welkberdrag aan dwangsommen is verbeurd. Voorbeeld: verbod + dwangsom fi. 1000, voor iedere keer dat verbod wordt overtreden. Indien een gerechtjgde op dwangsom van mening is dat het verbod 5 x is overtreden kan hij dus executoriaal beslag leggen om aldus de fl. 5000, ann verbeurde dwangsommen te executeren. Het gebeurt echter vaak dat zijn wederpartij beweert dat het verbod niet is overtreden en dat hij geen dwangsommen verschuldigd is. Dan volgt vaak een executie-kort-geding waarin opheffing van het be-slag gevordert wordt. De kort geding procedure leent zich naar zijn aard niet voor een uitvoerige bewjjslevering. Ms de dwangsom-gerechtigde moeilijk kar. aantonen dat de dwangsommen inderdaad zijn verbeurd is de kans groot dat de president het gelegde executoriale

188 be-slag opheft. In zo'n geval kan de dwangsomgerechtigde in een gewone procedure betaling vorderen van verbeurde dwangsom. In die gewone procedure is wel plants voor uitvoerige bewijslevering. Een gewone procedure kan echter Lang duren. Indien de dwangsomgerechtjgde meent dat hij, na afloop van die procedure, de verbeurde dwimgsommen niet meer kan verhalen omdat hij vreest dat de tegenpartij verhaalsobjecten laat verdwijnen, kan hij conservatojre (bewarende) maatregelen nemen. De bekendste,conservatoire maatregel is conservatoir beslag. De dwangsomgerechtigde kan in zon. geval dus conservatoir beslag leggen. Hij moet dan wel summier zijn vorderingsrecht kunnen aantonen. Conculise De dwangsomgerechtigde heeft een executoriale titel. Hij kan dus executoriaal beslag leggen. Onder bepaalde (bovengeschetste) omstandigheden kan het verstandig ziin dat eerst in een gewone rechtbankprocedure laat...vaststellen welk bedrag aan dwangsommen is verbeurd. Ter bewaring van zijn verhaalsrecht kan hij dan conservatoir beslag leggen. Een in kort geding opgelegde dwangsom heeft een definitief karakter, wat wil zeggen dat de verschuldigdheid i'an die dwangsom flier afhankelijk is van de in de hoofdzaak te geven beslissing en dat even-min de rechter in een later kort geding de veroordeelde vrij kan stellen van door hem verbeurde dwangsommen.

189 Deze stelling vormt de kern van het in 1963 door de Hoge Raad gewezen arrest inzake echtpaar N/Dc Magneet (HR 21 Mci 1963, NJ ). De heer N. werkteals filiaalchef in de zaak van Meubel en Manufacturen magazinjnen "De Magneet NV." en kreg op een eegeven ogenblik (30 December 1959) ontslag op staande voet. Tussen partijen werden vervolgens verschillende procedures gevoerd, die overzichtshalve in een schema zijn opgenornen (zi.. deze reader, direct na de tekst van dit college; u wordt gadvisserd aan de hand van het schema het bier aan de orde zijnde arrest van de Hoge Raad door te lezen). Uit het schema blijkt dat naast de hoofdprocedure (arbeidsgeschil) een kortgeding procedure werd gevoerd, die resulteerde in een verbod tot overtreding van een concurrentiebeding (verbod gericht aan werknemer en gesanctioneerd met dwangsom, tegen welke beslissing geen rechtsmiddel werd aangewend. Uiteindelijk werd de werknemer in de hoofdzaak (arbeidsgeschil) in het gelijk gesteld. Dit betekende dat de werkgever schadevergoeding moest betalen en bovendien geen rechten kon ontlenen aan het tussen hem en de werknemer bestaand concurrentie-beding (art x lid 3 B.W.). Dit betekent op zijn beurt dat, achteraf gezien, de President in het eerste korte geding, ten onrechte aan het echtpaar N. had verboden het concurrentie beding te overtreden en dat dus ook d bijkomende veroordeling (dwangsom) ten onrechte werd uitgesproken. Toch moest het echtpaar N., omdat het verbod van de President had overtreden, de verbeurde dwangsom men betalen.

190 Dit hangt samen met liet bijzondere kar3kter van een in kort geding gegeven veroordeling die versterkt is met een dwangsom. Men dient een dergelijke veroordeling te zien als een ordemaafregel waaraan partijen gebonden zijn. Indien partijen daaraan niet gebonden zouden zijn zou een veroordeling in kort geding versterkt met een dwangsom weinig effect meer hebben. Dit heeft de Hoge Raad wfflen voorkomen en dit is ook de grond van het op het eerste gezicht onrechtvaardig lijkende arrest van de Hoge Raad. Nu moet u niet denken dat ecn kort-geding in alle gevallen zo'n onherroepelijk effect heeft. Het karakter van een kort geding is namelijk dat het een voorlopige voorziening oplevert, waaraan de rechter in de boclemprocedure niet gebonden is. Een voorbeeld: iemand vordert in kort-gedjng op grond van gepleegde onrechtmatige daad een voorschot op de schadevergoedjng, die vervolgens betaald wordt. Degene die betaald heeft kan dan een bodemprocedure starten. Ms daarin wordt beslist dat hij niet onrechtmatig gehandeld heeft kan hij de door hem betaalde schadevergoeding uit hoofde van onverschuldigde betaling terugvorderen. NOG ENKELE OPMERKINGEN OVER HET SCHEMA ECHTPAAR N./DE MAGNEET. U ziet dat ieder der partijen zowel gewonnen als verloren heeft. Er is veel geprocedeerd. Dat heeft beide partijen veel geld gekost. Uiteindelijk kun je niet over de winnaar en de verliezer spreken want er zijn twee verliezers. Vaak Iukt het advocaten niet in dit soort uit de hand gelopen conflicten tie strijdende partijen tot een schikking te brengen, hoewel dit zeker, vooral in

191 procedures met een twijfelachtige afloop, in het belang van partijen zou kunnen zijn. WAAR MOET U OP LETTEN ALS U LATER IN TIE PRAKTIJK MET EEN CASUS ALA TIE ONDERHAVIGE TE MAKEN KRIJGT? A: U treedt voor de werkgever op. Pas op met ontslag op staande voet. Als u niet-heel zeker weet dat er sprake is van een dringende reden voor ontslag is het veelal (bijzondere situaties daargelaten) aan te bevelen niet ontslag op staande voet te geven. B: U treedt op voor de werknemer. als in kort geding veroordeling wordt gevraagd, versterkt met dwangsom, tot verbod overtredmg concurrentiebeding: wijs er op dat president hier een discretionaire bevoegdheid heeft. Indien de President van mening is dat een concurrentiebeding niet overtreden mag worden is hij niet verplicht een met een dwangsom versterkt verbod op te leggen. Zeker in een geval als het onderhavige, waar het concurrentieverbod versterkt was met ten contractuele boete, hebt u daarbij goede kans van slagen. Zie het op dit punt beiangriike arrest van de Hoge Raad inzake Chernische Frabieken/Huisman (HR 6 Februari 1981 RvdW 1981, 29 NJ 1981,379). indien de president toch een dwangsom oplen overweeg dan tegen die beslissing in hoger beroep te gaan. Indien in appel de beslissing van de President geheel vernietigd wordt verbalt daarmee ook di-ens veroordeling tot betaling van een dwangsom. Bij verstekvonnissen dient U uiteraard verzet be

192 overwegen. in weinig gevahlen zal aanwending van het rechtsmiddel request civiel (niet in geval van een kort-geding vonnis, op tegenspraak gewezen, waar geen hoger beroep tegen is ingesteld) een oplossing kunnen bjeden, indien u kunt aantonen dat de wederpartij bedrog heeft gepleegd in de procedure waarin de dwangsom is opgelegd. denk aan art. 611 d : indien hct voor tfw client onmogelijk was aan de hoofdveroordeling te voldoen, kan de dwangsom worden opgeheven, verminderd of opgeschort. Kan psychische onmogelijkheid daarbij ook een rd spelen. (Vergelijk: (vice) president Rechtbank Amsterdam 28 Februari 1980, NJ 1980, 495)? onder zeer bijzondere omstandigheden kan het opvorderen van dwangsommen misbruik van recht opleveren (Hof Amsterdam 4 Agustus 1955, NJ 1956, 215). Noten: 1. Marcel Storme, Een revolutionaire hervorming: de dwangsom, gepubliceerd in "Procesrecht vandaag", uitgegeven door het Semjnarie voor Privaatrechelijk Procesrecht aan de Rijksuniversiteit Gent, Kluwer Rechtswetenschappen, Antweren 1980; pag. 223.

193 2. Gegevens ontleend aan: G.L. Ballon, lector aan de K.U. Leuven, Dwangsom, 1930, We tenschappelijke Uitgeverij E. Story- Scientia P.V.B.A., Gent-Leuven, nr.7.

194 Lampiran 7 HOGE RAAD 27 APRIL 1979, NR (MRS MINKENHOF, DRION, SNIJDERS, HAARDT, DE GROOT). RVDW 1979, MR 65. Beginsel dat vonnissen van rechtswege werken. Verschuldigdheid en hepaling van omvang van verbeurde dwangsom Braag of omstandigheden voorafgaande aan betekening van vonnis, waarhij de dwangsom is opgelegd, mede van invloed kunnen zijn op die omvang. Aan middel I ligt de opvarting ten grondslag dat op degene aan wie bij vonnis een rechterlijk bevel is opgelegd iets te doen op straffe van een dwangsom voor elke dag dat hij in gebreke mocht blijven na betekening van het vonnis het bevolene te doen, een verplichting eerst komt te rusten na die betekening, en dataan zijn gedragingen, c.q. zijn stilzitten in het tijdvak tussen de uitspraak van het vonnis en die betekening generlei betekenis mag worden gehecht voor de bepaling van de verschuldigdheid en de omvang van de dwangsom. Die operting is onjuist. Sedert de Wet van 7 Juli 1896, Stb. 103 (wet Hartogh), waarbij o.m. art. 66 Rv is gewijzigd, gaat dir wetboek er van uit dat vonnissen in beginsel van rechtswege werken. Dit brengt mee dat in een geval als het onderhavige de verplichting tot voldoening aan her door de Presgegeven bevel ingaat op het tijdstip van het uitspreken van het vonnis. Daaraan doet niet of dat de

195 dwangsom, opgelegd om de nakoming van dit bevel of te dwingen en aldus tot ten uitvoerlegging daarvan te gera ken, eerst wordt verbeurd, indien de nakoming uitblift na de betekening van het vonnis, voorgeschreven in art. 430 lid 3 Rv, gelijk ook, vanaf 1 Januari 1978, in art. 611 a lid 3 (nieuw) uitdrukkelijk is bepaald. Uit een en ander vlocit voort dat de rechter die te beoordelen krijgt, of de executie van dwangsommen ook over de eerste dagen na de betekening toelaatbaar is, vrij is in zijn oordeel te betrekken of en in welke mate de veroordeelde in de omstandigheden van het geval reeds voor de de betekening de nodige voorbereidingen had kunnen en nzoeten treffen om tijdig aan de veroordeling te kunnen voldoen. * Zie de noot onder het arrest. (Red.) (Rv art. 66, , 611a en 611b (oud) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tepea BV, te Krommenie, eiseres tot cassatic van een tussen pp. gewezen arrest van bet Hof te Amsterdam van 16 Februari 1978, adv. Mr J. W.Lely, tegen J.D. Wilkes, te Leeuwarden verweerder in cassatie, a.v. Mr R.A.A. Duk. De Hoge Raad, Gehoord de Adv.-Gen. Berger in conclusie tot vernietiging van het bestreden arrest, tot verwizing van het geding naar een ander Hof om de behandeling daarvan voort te zetten en te beslissen met inachtneming van de uitspraak van de HR en met

196 de veroordeing van de verweerder in cassatic in de kosten op de voorziening gevallen; Gezien het bestreden arrest en de overige stukken van het geding. waaruit blijkt: Bij vonnis van 22 April 1977 heeft de Pres. van de Rb. te Amsterdam, rechtdoende in k.g., de opheffing bevolen van beslagen die eiseres tot cassatie, hierna te noemen Tepea, op 27 Juni 1973 had doen leggen op onroerende goederen van verweerder in cassatie, hierna te noemen Wilkes, op verbeurte van een dwangsom van f 5000 voor elke dag dat zij in gebreke mocht blijven om na betekening van het vonnis bedoelde beslagen op te heffen. Nadat de betekening van bet vonnis op 26 April 1977 had plaatsgevonden, doch de opheffing van bedoelde beslagen woorshands niet werd geeffectueerd, heeft Wilkes aan Tepea de executie van het vonnis aangezegd voor reeds vervallen dwangsommen tot een bedrag van f Tepea heeft daarop bij exploit van 18 Mei 1977 Wilkes gedagvaard voor genoemde Pres., rechtsprekende in k.g., en o.m. gevorderd Wilkes te gelasten de executie van voormeld vonnis van 22 April 1977 te staken en gestaakt te houden. Bij vonnis van 2 Juni 1977 heeft de Pres. de gevraagde voorziening geweigerd. Van laatstgenoemd vonnis is Tepea in hoger beroep gekomen bij het Hof te Amsterdam, dat, na door Wilkes gevoerd verweer, bij het bestreden arrest het beroepen vonnis, voor zover daarbij de gevraagde voorziening geheel werd geweigerd, heeft vernietigd en, in zoverre opnieuw recht doende, Wilkes heeft gelast de executie van het vonnis van de Pres. van de Rb. van 22 April 1977 voor

197 wat de dwangsom betreft, te beperken tot f , het meer of anders gevorderde daarbij afwijzende. Het Hof overwoog daartoe: 1. Tepea voert de volgende grieven tegen het vonnis aan: I. De Pres. heeft ten onrechte overwogen dat Tepea bepaaldelijk in gebreke is gebleven om onmiddellijk uitvoering te geven aan de in houd van zijn vonnis van 22 April II. De Pres. heeft ten onrechte overwogen dat de inhoud van het vonnis reeds op 22 April 1977 aan Tepea bekend was en dat zij dus toen onmiddellijk in actie had dienen te komen. 2. De volgende feiten zijn tussen pp. komen vast te staan: Bij vonnis van 22 April 1977 heeft de Pres. de opheffing bevolen van beslagen die Tepea op 27 Juni 1973 had doen leggen op onroerende goederen van Wilkes, op verbeurte van een dwangsom van f 5000 voor elke dag dat zij in gebreke mocht blijven na betekening van het vonnis om de beslagen op te heffen. Bij de uitspraak van het vonnis was de (een) directeur van Tepea in persoon aanwezig. Op 26 April 1977 is het vonnis aan Tepea betekend, waarop zij haar raadsman, Mr Verzijl, berichtte dat het beslag met onmiddelijke ingang diende te worden opgeheven. Deze gaf de mededeling op diezelfde 26 ste april telefonisch door aan de raadsman van Wilkes, Mr Crul. op 27 april 1977 schrecf Mr Verzijl net volgende aan Mr. Crul: Naar aanleiding van de betekening van het vonnis van 22 april 1976 bericht ik U

198 namens mijn cliente dat de destijds gelegde beslagen onder Wikes hierbij door ilaar worden opgehevn. Indien U nog officiele stukken daarvoor moet hebben, dan zal ik U die na ontvangst van Uw wensen doen toekomen." Op de avond van 27 april 1977 belde Mr. Crul uit Brussel Mr. Verzijl op om te informeren naar de stand van zaken met betrekking tot de opheffing van o.a. dit beslag. Mr Verzijl deckle hem mede dat hij wachtte op een volmacht tot royement van het beslag. Tijdens dat gesprek noemde Mr. Crul de naam van een notaris te Leeuwarden die belast was met het passeren en over-schrijven van een hypotheekakte ten laste van Wilkes. Op 4 mei 1977 ontving Mr Verzijl van notaris Vermeulen te Leeuwarden een volmacht tot doorhaling van het beslag. Deze volmacht zond de notaris hem op verzoek van Mr. Crul. Diezelfde dag schreef Tepea aan de notaris dat zij het op prijs zou stellen indien hij gebriuk zou willen maken van het aan haar administratie aangepaste formulier", waarvan zij een exemplaar bij haar brief sloot. Zij verzocht de notaris de op het formulier ontbrekende gegevens (uur-en minuut-aanduiding van het tijdstip waarop het beslag was ingeschreven) in te vullen en haar vervolgens een volmacht in drievoud toe te zenden, waarna zij vervolgens de notaris een getekenue volmacht zou terugzenden. Op vrijdag 6 Mei 1977 ontving Tepea een nieuwe volmacht van de notaris, die zij hem vervolgens getekend terugzond. Hij ent-ving de volmacht op maandag 9 of dinsdag 10 mei De doorhaling van het beslag is pas op 23 Mei 1977 geschied: op 29 april 1977 had nl. H.R. Smith N.V., een

199 zusteronderneming van Tepea, gelijk Wilkes onweersproken heeft gesteld, beslag doen leggen op Wilkes' onroerende goederen, in verband waarmede de hypotheekbewaarder, aanvankelijk weigerde de inschrij ving van het door Tepea gelegde beslag door te halen. 3. De grieven lenen zich voor gezameblijke behandeling, daar zij nauw samenhangen. Tepea neemt blijkens haar grieven en de daar-op gegeven toelichting het standpunt in dat als volgt kan worden gegeven; a. dat zij pas maatregelen behoefde te nemen om tot de bevolen opheffing van het beslag te geraken nadat de inhoud van het vonnis haar op 26 april 1977 bekend was geworden door betekening van het vonnis; b. dat zij niet in gebreke is gebleven uitvoering te geven aan de inhoud van het vonnis, daar zij reeds op 26 april 1977, ter - stond na de betekening, aan haar raadsman opdracht heeft gegeven de beslagen op te heffen, haar raadsman diezelfde dag aan Wilkes' raadsman telefonisch heeft medegedeeld bericht te hebben gekregen dat de beslagen,waren opgeheven, welke mededeling de 27 ste schriftelijk aan laatst bedoelde raadsman werd bevestigd, en het stuk dat voor de feitelijke uitvoering van het vonnis nodig was de royementsvolmacht op mej 1977 getekend aan de notaris heeft geretourneerd. Tepea stelt dat zij derhalve alle maatregelen die zij inaarkon nemen (heeft) genoen om de opheffing van de beslagen te effectueren conform het presiiale vonnis". Ad 3a:

200 4. Het dictum van het vonnis was Tepea op 22 april 1977 bekend; haar djrecteur of een van haat directeuren was bij de uitspraak aanwezig. Het was haar derhalve op die dag bek'end dat haar bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad was bevolen het beslag op Wilkes onroerende goederen op te heffen en dat zij f 5000 als dwangsom zou verbeureri voor elke dag dat zij na betekening van het vonnis in gebreke mocht blijven bet beslag op te heffen. 5. Anders dan Tepea meent kwam derhalve op de dag van de uitspraak op haar de verplichting te rusten te doen wat in haar vermogen lag om tot opheffing van het besiag te geraken. Daaraan doet niet of dat zjj de overwegingen niet aanstonds kende waarop het haar gegeven bcvel berurtte. Een volledig afschrjft van een vonnis in k.g. pleegt trouwens terstond na de uitspraak ter griffic van de Rb. te worden neer gelegd ter inzage van pp. en haar raadslieden, zodat Tepea-ndien zji dat had gewild - ook kennis had kunnen nemen van die overwegingen. 6. De betekening van het vonnis deed blijkens het dictum de termjin aanvangen gedurende welke Tepea dwangsom zou verbeuren, indien zij your de betekening nog niet had voldaan aan haar verplichting med - te werken aan opheffing van het beslag. 7. Uit het onder 4t/m 6 overwogene volgt dat de tweede grief moet worden verworpen. Ad 3b: 8. Thans dient te worden onderzocht welke verplichting door het vonnis op

201 Tepea werd gelegd en of zij zich van die verplichting naar behoren heeft gekweten. 9. Uiteraard was het er Wilkes om te doen de overschrijving van het beslag in de openbare registers doorgehaald te krijgen: zolang dat niet was gebeurd kon hij zija onroerende goederen niet vervreemden en bezwaren. 10. Dat de doorhaling voor Wilkes van grote betekenis was, lieet Tepea geweten. Wilkes aanvangen gediirende welke Tepea dwangsom zou verbeuren indien ui voor de betekening nog niet had voldaan aan haar verplichting mede te werken aan opheffing van het beslag. 1. ten onrechte voor de bepaling van de verschuldigdheid en de omvang van de dwangsom betekenis heeft toegekend aan de periode, die was gelegen tussen de datum van de uitspraak en die van de betekening van het vonnis, zijnde dit resp. 22 en 26 april 1977 aangezjen een dwangsom die is verschuldigd indien aan de hoofdver-oordeling niet wordt voldaan, rechtens eerst verbeurd en/of verschuldigd wordt nadat betekening heeft plaatsgevonden terwiji de prestatie waartoe de veroordeelde is gehouden rechtens eerst kan worden afgedwongen nadat het desbe-treffende vonnis aan hem is betekend en hij (de veroordeelde) vervolgens nalaat om aan de ver-oordeling te voldoen en derhalve een verplichting om aan liet vonnis te voldoen aithans voor zover zulks betreft de mogelijkheid van executie en mitsdien ook de mogeljjkheid van zijdelingse executie door middel van een dwangsom eerst ontstaat nadat betekening heeft plaatsgevonden en

202 deze regels en uitgangspunten inhouden en met zich brengen dat voor de vraag of bij wijze van (zijdelingse) executie aanspraak kan worden gemaakt op betaling van een dwangsom, slecht in aanmerking komt of, c.g. in hoeverre en in welk opzicht, na de betekening door de ver oordeelde niet of niet naar behoren aan de hoofdverplichting is voldaan en derhalve voor de verschuldigdhejd van de dwangsom resp de om yang daarvan slechts de gedragingen van oe ver-oordeelde na de betekening in aanmerkjng komen terwiji in het onderhavige geval de hoofdverplichting van Tepe hieruit bestond dat zij erzorg voor moest dragen dat de inshrijving va' het beslag (ten spoedigste) werd doorgehaald. en het voor het antwoord op de vraag. of en in hoeverre zjj hiervoor had zorg gedragen, rechtens slechts ter zake is voor wat betreft de verschul-digheid van de dwangsom resp, de omvang hiervan of en in hoeverre zij (Tepea) na de betekening van het vonnis niet of in onvoldoende mate zorg had gedragen voor een doorhaling als om- schreven en bij het oordeel hieromtrent buiten aanmerking behoort te blijven of en in hoeverre zij in de periode tussen de uitspraak van het von nis en de betekening daarvan jets heeft ondemomen tot doorhaling van het beslag te geraken, 2. terwiji het Hof voorts zijn arrest njet naar de ejs der wet met redenen heeft omkleed aangezien onduidelijk en onbegrijpelijk is op welke juridieke en feitelijke gronden van het Hof voor de verschuldigdheid van de dwangsom gewicht al-thans mede gewicht heeft toegekend aan dag an standigheid, dat Tepea in de periode russer ae uitspraak van het vonnis an de betekening daar -

203 van in bet geheelinicts heeft ondernomen om tot doorhaling van het ontslag te geraken en in.het bijzonder uit's Hofs arrest niet duidelijk wordt welke jundieke opvatting aan's Hofs oordeel ten grondsiag ligt omtrent het tijdstip waarop een dwangsom verschuldigd wordt resp. omtrentde handelingen en/of gedragingen van de veroor-deelde welke al dan niet in aanmerking kunnen komen voor de verschuldigdheid van de dwangsom en de omvang daarvan. 3. terwijl, indien het Hof door te overwegen: dat de betekening van het vonnis blijkens het dietum de termijn deed aanvangen gedurende welke Tepea dwangsom zou verbeuren, indien zij voor de betekening nog niet had voldaan aan haar verplichting mede te werken aan opheffing van het beslag, heeft bedoed tot uitdrukking te brengen dat ingevolge het vonnis voor de ver-schuldigdheid van de dwangsom ook in aanmerking moet kornen, of resp in hoeverre voor de betekening nog niet had medegewerkt aan de opheffing van het beslag; a. het Hof heeft miskend, dat een zodanige lezing en interpretatie van het vonnis onjuist is en in strijd met het recht op de hierboven sub 1, ontwikkelde gronden en hat Hof, zonodig ambtshal-ve en met aanvulling der rechtsgronden, aan een zodanige lezing en interpretatie van bet vonnis rechtsgevolg had moelen ontzeggen terwijl ook almoge op Tepea reeds voor de betekening van het vonnis een verplichting' hebben gerust om mede te werken aan opheffing van bet beslag, zuiks met relevant en/of ter zake is voor wat betreft de verschuldigdheid van de dwangsom. b. terwijl her lof alsdan ook in dit opzicht zijn arrest met naar de eis der wet

204 met redenen heeft omkleed aangezien onduidelijk en onbegrijpelijk is hoe het Hof heeft kunnen oordelen, dat ingevolge het dictum van het in eerste aandeg gewezen vonms voor de verschuldigdheid van de dwangsom ook in aanmerking moet komen of en in hoeverre voor de betekening was medegewerkt aan opheffing van het beslag. II. Schending van het recht almesde verzuim van vormen op straffe van nietigheid voorge-schreven omdat het Hof na te hebben vastgesteld dat Mr Verzijl ter gelegenheid van het telefoon-gesprek dat hij op de avond van de 22 ste april had met Mr. Crul heeft moeten begrijpen dat het er Mr Crul om te doen was in het belang van Wilkes de doorhaling van het beslag zoveel als in zijn vermogen lag te bespoedigen maar dat het geenszins zijn bedoeling was de zorg voor de doorhaling van Tepea's schouders te nemen, en na te hebben vastgesteld dat op 4 mei 1977 Mr Verzijl van notaris Vermeulen te Lecuwarden die zoals door het Hof eveneens vastgesteld bij even bedoeld telefoongesprek door Mr Crul was genoemd als Wilkes notaris een volmacht tot doorhaling van het beslag ontving, door ver-volgens te oordelen dat over de periode van 27 april/9 mei door Tepea een dwangsom verschuldigd is a per dag. 1. zijn arrest met naar de ejs der wet met redenenen heeft omkleed en in strijd met het recht heeft geoordeeld aangezien ten processe niet is gebleken en/of door het Hof is vastgesteld dat de omstandigheid dat de volmacht (eerst) op 4 mei is ontvangen van notaris Vermeulen, zijnde dit als

205 gemeld de notaris van Wilkes, het gevoig is van een onvoldoende diligentie en/of inspanning van heeft immers in stell.ing 14 van de dagvaarding die geleid heeft tot het vonnis van de Pres. van 22 april 1977, medegedeeld dat hij ter financiering van verbouwingen van zijn bedrijfspand gelden had geleend en zich verbonden had zekerheid te verstrekken in de vorm van hypotheek, maar de ze hypotheekstelling niet kon effectueren ten gevolge van het beslag op zijn onroerende goederen. 11. Onder deze omstandigheden bestond de voornaamste verplichting van Tepea hieruit dat zij er zorg voor moest dragen dat de inschrijving van het beslag ten spoedigste werd doorgehaald. 12. Uit de vaststaande feiten blijkt echter dat Tepea in de perlode tussen de uitspraak van het vonnis en de betekeni.ng daarvan in het geheel niets heeft ondernomen om tot die doorhaling te geraken en dat zij ook na de betekening niet ter-stond maatregelen heeft genomen om de door-haling te bespoedigen, integendeel. 13. Tepea heeft er immers mee volstaan op de 26ste April, toen haar vonnis was betekend, aan Mr. Verzijl mede te delen dat het bslag diende te worden opgeheven, welke geen meuws bevattende mededeling door deze raadsman telefonisch aan de van Wilkes is doorgegeven, waarna hjj op de 27ste schriftelijk aan Mr Crul deed weten dat hierbij" het beslag werd opgeheven en dat Tepea, indien Wilkes nog "officiele stukken" daartoe moest hebben, die na opgave zou zenden, zuiks terwiji het Tepea uiteraard bekend was dat doorhaling van het

206 beslag alleen met haar toestemming kon geschieden en zij zeif reeds sinds Oktober 1976 een royementsvolmacht in haar bezit had, waarvan zij gebruik had kunnen maken. 14. In het geding is geen enkele omstandigheid gebleken, waarujt Te pea had mogen afleiden dat Wilkes haar ontsloeg van de verplichting er voor te zorgen dat de inschrijving van het beslag werd door - gheaald. Met name moth zij dit niet opmaken uit het confraternele telefoongesprek dat Mr Verzijl op de avond van de 27st April met Mr Crul, die zich toeri in Brussel beyond, waarbij laatstgenoemde de naam van Wilkes' notaris te Leeuwarden noemde, die opdracht had een hypotheek akte te zijner behoeve te verlijden zodra het be-slag zou zijn opgeheven. De inhoud van dit confraternele gesprek is niet geheel vast komen te staan, niaar in jeder geval heeft Mr Verzijl moeten begrijpen dat het er Mr Crul om te doen was in het belang van Wilkes de doorhaling van bet beslag zo veel als in zijn verniogen lag te bespokingen, maar dat het geenzins zinj bedoeling war de zorg voor die doorhaling van Tepea's schouders te nemen. 15. Zelfs toen de onder 14 bedoelde notaris Tepea een royementsvolmacht ter ondertekening had toegezonden, heeft zij nog nagelaten er aan mede te werken dat die doorhaling met spoed kon worden bewerkstelligd. Zij heeft de haar gezonden volmacht niet willen onderteken omdat zjj bezwaar had tegen de tekst daarvan. Zij heeft echter niet terstond aan de notaris een volmacht gezonden met de haar wel juist voorkomende redactie, maar heeft hem een andere tekst voorgesteld en hem

207 verzocht een nieuwe volmacht ter ondertekening toe te zenden. 16. Indien er nu tussen de beide redacties wezenlijk verschil had bestaan, zou de handelwijze van Tepea wellicht niet onredelijk geacht kunnen worden. Het verschil bestond echter slechts hierin dat de notaris in de volmacht niet had vermeld dat de naamswijziging van Tepea vroeger hectte zij Theal bij akte van statutenwijziging, op 13 April 1976 verleden voor notaris Dragt te Amsterdam, had plaatsgevonden, dat de ministeriele verklaring van geen bezwaar van 5 April 1976 dateerde en dat hij niet had vermeld op welk tijdstip precies op 27 Juni 1973 het beslag was overgeschreven. Enig nadeel had daaruit voor Tepea niet kunnen voortvloeien. 17. Pas op 9 of 10 Mei 1977 heeft de notaris van Wilkes de volmacht ontvangen, zodat hij pas daarna in staat was doorhaling van de inschrijving te verzoeken aan de hypotheekbewaarder. Toen pas had Tepea de eerste stap volbracht ter voldoening aan de tegen haar uitgesproken veroordeling. 18. De Pres. heeft derhalve terecht overwogen dat Tepea bepaaldelijk in gebreke is gebleven om inmiddellijk uitvoering te geven aan zijn vonnis van 22 April, zodat de tegen die overweging gerichte eerste grief faalt. 19. Er bestaat nog onzekerheid omtrent het tijdstip waarop Wilkes' notaris de ondertekende royementsvolmacht heeft terugontvangen. Tepea heeft gestid de volmacht op 6 Mei 1977 te hebben teruggezonden; het is aannemelijk dat zij dan op maandag 9 Mei 1977 bij de notaris werd bezorgd. Djt vindt bevestiging in de brief van Mr Crul van 11 Mei 1977 aan deurwaarder

208 Braan, die Tepea bij memorie van grieven heeft overgelegd. Daarin schrijft Mr Crul van het kantoor van de notaris te hebben vernomen dat de volmacht op 9 Mei 1977 daar werd ontvangen. Het Hof neemt aan dat d brief van notaris Vermeulen aan Mr Verzij1 van 19 Juli 1977, waarin 10 Mei genoemd wordt als dag van ontvangst van de volmacht, op een vergissing berust v.m. het onder 19 overwogene, zal bet Hof. Wilkes bevelen de executie van de dwangssom te bepeiken tot f (de periode van 27 April 1 9 Mei 1977 a f 5000 per dag). In zoverre kan de oorspronkelijke vordering van Tepea worden toegewezen, hetgeen leidt tot vernietiging van het vonnis."; 0. dat Tepea tegen dit arrest als middelen van cassatie heeft doen aanvoeren: 1. Schending van het recht aismede verzuim van vormen op straffe van nietigheid voorgeschreven omdat het Hof door te overwegen en te beslissen, gelijk in zijn arrest omschreven, in het bijzonder door te oordelen dat op de hiertoe in 's Hofs arrest vermelde gronden op de dag van de uitspraak op Tepea de verplichting kwam te rusten te doen wat in haar vermogen lag om tot opheffing van het beslag te geraken aismede dat de betekening van het vonnis de termijn deed de zijde van Tepea en door Tepea ten processe is gesteld, zonder dat zuiks onjujst of ongegrond is gebieken, dat notaris Vermeulen eerst met brief van 3 Mei 1917 de volmacht aan de raadsman van haar, Tepea, zond, 2. terwijl indien het Hof bedoeld mocht hebben dat bet tijdsverloop tussen 27

209 April en 9 Mei voor rekening en risico van Tepea behoort te komen, dit uitgangspunt rechtens onjuist is aangezien de op Tepea rustende verplichting hieruit bestond dat zij er zorg voor moest dragen dat de inschrijving van het beslag (ten spoedigste) werd doorgehaald en een zodaniga verplichting inhoodt en met zich brengt. dat de vetoordeelde de vereiste diligentie en/of inspanning betoont ter zake van de opheffing van een gelegd beslag doeh geenszins voor de veroordeelde met zjch brengt, dat hi] behoort in te staan c.q. voor zjjn risico behoort te nemen de vertragjng die optreedt zonder dat blijkt dat deze is te wijten aan onvoldoende diligentie en/ of inspanning zijnerzijds, 3. terwijl indien bet Hof bedoeld moech hebben, dat Tepea aansprakelijk is voor de door het tijdsverloop van 27 April tot 9 Mei ontstane vertraging tenzij zij, Tepea, zou bewijzen of aannemelijk maken dat aan haar geen verwijt treft ter zake van dit tijdsverloop 's Hofs uitgangspunt ook alsdan is onjuist, aangezien het op de weg ligt van de partij, die betaling van een dwangsom verlangt ter zake van de niet-nakoming door de veroordeelde van de verplichting jets te doen, om te stellen en te bewijzen althans aannemelijk te inaken dat de veroordeelde zich onvoldoende ter zake heeft ingespannen en/of diligent is geweest, 4. terwijl, ook al zoo op Tepea enige stelplicht en/of bewijslast rusten ter zake van de omstandigheid dat aan haar geen gebreke aan diligentie kan worden verweten en/of dat de oritstane vertraging als voorgeschreven niet aan haar,

210 Tepea, is te wijten het Hof ook alsdan zijn arrest niet naar de eis der wet met redenen heeft omkleed en in strijd met he recht heeft beslist aangezien door Tepea was gesteld, zonder dat zulks onjuist of ongegrond is bevonden, dat tussen der pp. raadslieden bij het telefonisch onderhoud op 26 April 1977 (waarmede kennelijk is bedoeld het telefonisch onderhoud dat blijkens 's Hofsarrest heeft plaatsgevonden op 27 April) werd afgesproken dat de raadsman van Wilkes ervoor zou zorgen, dat de royementsvolmacht van Wilkes' notaris aan de raadsman van Tepea werd gezomaen en aldus de toezending van de volmacht en de daarmede gemoeide tijd in ieder geval een aangelegenheid was die behoorde te komen voor rekening en risico van Wilkes aithans niet meer kon Leiden tot verschuldigdheid van een dwangsom door Tepea."; 0. daaromtrent: Aan middel I ligt de opvatting ten grondslag dat op degene aan wie bij vonnis een rechterlijk bevel is opgelegd jets te doen op straffe van een dwangsom voor elke dag dat hij in gebreke mocht blijven na betekenjng van het vonnis het bevolene te doen, een verplichtjng eerst komt te rusten na die betekening, en dat aan aim gedragingen, c.q. zijn stilzitten in het tijdvak tussen de uitspraak van het vonnis en die betekening generlei betekenis mag worden gehecht voor de bepaling van de verschuldigdheid en de omvang van de dwangsom. Die opvatting is onjuist. Sedert de Wet van 7 Juli 1896, S. 103 (wet Hartogh),

211 waarbij o.m. art. 66 Rv is gewijzigd, gaat dit wetboek er va uit dat vonnissen in beginsel van rechtswege werken. Dit brengt mee dat in een geval als het onderhage de verplichting tot voldoening aan het door de Pres. gegeven bevel ingaat op hat tijdstip van bet uitspreken van het vonnis. Daaraan doet niet af dat de dwangsom, opgelegd om de nakomine van dit bevel af te dwingen en aldus tot tenuitvoerlegging daarvan te geraken eerst wordt verbeurd, indien de nakoming uitblijft na de betekening van het vonnis, voorgeschreven in art. 430 lid 3 Rv, gelijk ook, vanaf 1 Januari 1978, in art. 61 la lid 3 uitdrukkelijk is bepaald. Opgemerkt zij nog dat de Pres. in het onderhavige geval voor de verbeurte van de dwangsom niet een later tijdstip dan dat der betekening heelt vastgesteld. Uit dit een en ander vlocit voort dat de rechter die te beoordelen krijgt, of de executie van dwangsoinmen ook over de eerste dagen na de betekening toelaatbaar is, vrij is in zijn oordeel te betrekken of en in welke mate de veroordeelde in de omstandigheden van het geval reeds voor de betekening de nodige voorbereidingen had kunnen en moeten treffen om tijdig aan de veroordeling te kunnen voldoen. Van die vrijheid heeft het Hof gebruik gemaakt in zijn rechtsoverwegingen 4 t/m 7. Enige rechtsregel is daarbij, anders dan het middel stelt onder 1 en 3a, niet geschonden, terwiji ook de motiveringsklachten vervat in het middel onder 2 en 3b falen. Ook middel 11 kan niet tot cassatie Leiden. Het Hof heeft in r.o. 12 feitelijk vastgesteld dat Tepea niet alien in de periode tussen de uitspraak van bet vonnis en de betekening daarvan in het geheel niets heeft ondernomen om tot de doorhaling van de inschrijving der beslagen te getaken, maar ook, zoals het Hof deugdelijk motivcert in

212 de daarop volgende rechtsoverwegingen, na de betekening niet terstond maatregelen heeft genomen om die doorhaling te bespoedigen, integendeel. Dat Tepea eerder aan die verplichting kon voldoen dan zij deed, kon het Hof aannenien op grond van de vaststelling in ro. 13, dat zij reeds sinds Oktober 1976 een royementsvolmacht in Naar bezit had, waarvan zij gebruik had kunnen maken. Dat die verplichting niet van Tepea was afgenomen, ook niet tijdelijk, door het telefoongesprek tussen der pp. raadslieden op 27 April 1977, berust op de in r.o. 14 gegeven feitelijke uitleg van dat gesprek door het Hof die in cassatie niet ter toetse kan komen. Hierop strandt het middel in zijn onderdelen 1 en 4, terwijl het in zijn onderdelen 2 en 3 blijkens het vorenoverwogene uitgaat van opvattingen die aan 's Hofs overwegingen niet ten grondslag liggen. Ook de in het middel vervatte motiveringsklachten treffen geen Joel; Verwerpt het beroep; Veroordeelt eiseres tot cassatie in de kosten op het beroep in cassatie gevallen, aan de zijde van verweerder tot aan deze uitspraak beg-root op f 225 aan verschotten en f 1700 voor salaris. Conclusie Ad.-Gen. Mr Berger.. Met betrekking tot de in het geding zijnde dwangsom zijn van toepassing de artt 611 a en 611 b Rv, zoals deze bepalingen hebben gegolden tot 1 Januari Ingevolge de op die datum in werking getreden Wet van 23 Maart 1977 tot wijziging van de bepalingen omtrent de dwangsom in het Wetboek van Burgerlijke Rechtvordering en enkele andere wetten (S.184), welke wet een gevolg was van de

213 op 26 November 1973 te `s-gravenhage tot stand gekomen BeneluxOvereenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom (Trb. 1974, 6), zijn de artt. 61 la en 611b Rv vervangen door de artt. 611a tot Art. IV van de eerstbedoelde we luidt: Deze wet is alleen van toepassing op dwangsommen, verschuldigd op grond van een na de inwerkingtreding van deze wet uitgesproken veoordeling." De litigieuze dwangsom is verschuldigd op grond van eern op 22 April 1977 uitgesproken veroordeling (vonnis in k.g. van de Pres. van de Rb. te Amsterdam). Bij dat vonnis is onmiddellijk na de betekening van het vonnis de opheffing bevolen op verbeurte van een dwangsom ad f 5000 per dag van enige door thans eiseres tot cassatie (Tepea) ten Taste van verweerder in cassatie (Wilkes) op diens onroerende goederen gelegde beslagen. De betekening van het vonnis aan Tepea heeft op 26 April 1977 plaats gevonden, doch de opheffing van de gemelde beslagen is eerst op 23 Mei 1977 geeffectueerd, althans niet voor 9. Mei In verband daamede heeft Wilkes Tepea aangezegd de gestelde dwangsom ad f 5000 per dag te zullen gaan executeren tot een bedrag van f In het onderhavige k.g. heeft Tepea, stellende dat zij direct na de betekening van hei vonnis van 22 April 1977 al het mogelijke heeft gedaan om de opheffing der beslagen te bewerkstellingen en dat de daarbij opgetreden vertraging uitsluitend te wijten is aan de door de raadsman van Wilkes aangewezen notaris te Leeuwarden, gevorderd dat aan Wilkes wordt verboden tot executie van de dwangsommen over tegaan.

214 De Pres. van de Rb. heeft de gevraagde voorziening geweigerd. Bij bet bestreden arrest heeft het Hofhet vonnis van de Pres. vernietigd voor zover daarbij de gevraagde voorziening geheel werd geweigerd en heeft Wilkes gelast de executie van het vonnis van 22 April 1977 te beperken tot f Het eerste middel van cassatie komt mij gegrond voor. Ook na mijn mening heeft het Hof ten onrechte voor de bepaling van de verschuldigdheid en de omvang van de dwangsom betekenis toegekend aan de periode, die was gelegen tussen de datum van de uitspraak en die van de betekening van bet vonnis, zijnde dit resp. 22 en 26Apr (Post alia): Ik zou in overeenstemming met hetgeen hieromtrent in het eerste cassatiemiddel wordt gesteld menen, dat de verplichting om te doen wat in Naar vermogen lag om tot opheffing van de gelegde beslagen te geraken eerst op Tepea kwam te rusten door en bij de betekening van het vonnis van 22 April Het gaat immers in de eerste plaats om voldoening aan de hoofdverplichting. Met het oog op de voldoening aan die hoofdverpl.ichting dient het vonnis ingevolge art. 430 Rv aan de schuldenaar te worden betekend. Voldoet de veroordeelde aisdan aan de veroordeling dan komt tenuitvoerlegging van de dwangsom niet meer aan de orde. Blijft de veroordeelde na de betekening van het vonnis in gebreke, dan is de wederpartij van de veroordeelde bevoegd het vonnis voor het verbeurde bedrag van de dwangsom ten uitvoer te leggen zonder eerst een nieuwe tjtel in rechte te hebben verkregen (art. 611 b, oud). Voor de betekening behoeft de veroordeelde niet aan het

215 vonnis te voldoen, al Kan hij dit vrijwillig om jeder risico en extia kosten te vermijden wel doen (Hugenholtz-Heemskerk "Floofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht" 1976 blz. 310 n HR 19 december 1958 NJ 1959, 131). In feite komt de beslissing van bet Hof er op neer, dat Tepea tie dwangsom verschuldigd is geworden, omdat zij voor tie betekening van bet vonnis niet aan de veroordeling tot opheffing van de beslagen had voldaan. Uit het arrest van Uw Raad van 19 December 1958 bljjkt duidelijk, dat deze opvatting in strijd is met de artt. 61 l a (oud) en 611b (oud) Rv. In bet tweede middel van cassatie wordt een viertal motiveringsklachten gericht tegen die overwegingen van 's Hofs arrest, welke Zijn gewijd aan de vraag welke verplichting door het vonnis (van 22 April 1977) op Tepea werd gelegd en of zij zich van die verplichting naar behoren heeft gekweten (r.o. 8 e.v.). Het Hof heeft in r.o. 11 vastgesteld, dat de voornaamste verplichting van Tepea hieruit bestond dat zij er zorg voor moest dragen dat de inschrijving van het beslag ten spoedigste werd doorgehaald. in r.o. 12 laat het Hof hierop volgen: Uit de vaststaande feiten blijkt echter dat Tepea in de periode tussen de uitspraak van het vonnis en de betrekking daarvan in het geheel niets heeft ondernomen om tot die doornaling te geraken en dat zij ook na de betekening niet terstond maatregelen heeft genomen om tie door haling te bespoedigen, integendeel." In r.o. 13 wijst het Hof er,op, dat het Tepea uiteraard bekend was dat doorhaling van het beslag alleen met haar toestemming kon geschieden en dat zij zelfs reeds sinds Oktober 1976 een royementsvolmacht in haar bezit had, waar'an zij gebruik had

216 kunnen maken. Daarmede heeft het Hof doen uitkomen, zoals uit gemelde overweging blijkt, dat de brief van Tepea aan haar raadsman van 26 April 1977 en bet telefoongesprek van haar raadsman met de raadsman van Wilkes en diens brief van 27 April niet als tie door- haling bespoedigende maatregeleb kunnen worden aangemerkt. Tepea, aldus volgt, naar mijn oordeel, uit de overwegingen van het Hof had meteen de in haar bezit zijnde royementsvolmacht aan de door de raadsman van wilkes genoemde notaris kunnen zenden, omdat het geenszins de bedoeling van de raadsman van Wilkes was geweest de zorg voor de doorhaling van Tepea's schouders te nemen (r.o. 14). Een tweede verwijt van het Hof aan Tepea is gelegen in de r.o. 15 en 16. Zij heeft geheel onnodig de haar toegezonden royementsvolmacht geweigerd te tekener en deze ter wijziging in de door haar voorgestane zin teruggezonden, terwijl zij ook zeif de wijzigingen, die overigens allermirst essentieel waren, had kunnen aanbrengen. Een en ander heeft er toe geleii, aldus ht Hof, dat de notaris van Wilkes eerst op 9 Mei 1977 jn het bezit is gekomen van de van Tepea en dat Tepea toen pas de eerste stap had volbracht ter voldoening aan de tegen haar uitgesproken veroordeling (r.o. 1 7 en 19). In de redenering van het Hof is het dus niet van belang, dat Tepea tie (eerste) royementsvolmacht eerst op 4 Mei van de notaris van Wilkes heeft ontvangen Daarvan heeft het Hof helemaal geen punt gemaakt. Het Hof heeft Tepea verweten, dat zij eerst naar tie bekende weg heeft gevraagd vervolgens dat zij flint de in haar bezit zijnde royementsvolmacht onnijddellijk heeft opgestuurd en tenslotte dat door haar toedoen de haar toegezonden royementsvolmacht voikomen onnodig eerst op 9

217 Mei 1977 ten kantore van de notarjs in ontvangen. Het eerste onder deel van het tweede middel faalt mitsdien. Het tweede en derde onderdeel van het tweede middel missen feitelijke grondslag, waar au uitgaan van supposities waarvoor ik in het bestrederi arrest geen aanknopjngspun heb kunnen vinden. Het Hof heeft in het besteden arrest exact (zoals hoger aangegeven) bastgestefd hoe en in welk opzicht Tepea is tekortgeschoten bij de voldoening aan haar verplichting om de doorhaling van de beslagen te bespoedigen. Het vierde onderdeel van he tweede middel komt mij evenwel wel gegrond voor. Wanneer inderdaad tussen tie raadslieden van pp. is afgesproken, dat de raadsman van Wilkes er voor zou zorgen, dat de royementsvolmacht van Wilkes' notaris aan de raadsman van Tepea werd gezonden, dan kan, ook naar mijn oordeel, over detijd, die is verlopen tussen de betekening van het vonnis en de datum, waarop in redelijkheid Tepea geacht kan worden de volmacht in handen van de notaris te hebben gesteld, door Tepea geen dwangsom verschuldigd zijn. Immers in dat geval zou tussen pp. zijn overeengekomen dat Tepea op een bepaalde een zekere tijd vergende wijze aan haar hoofdverplichting zou voldoen, weshalve niet gezegd kan worden, dat Tepea op die wijze haar hoofdverplichting nakomend niet aan de veroordeling voldoet. De in art. 61 1a Rv vermelde voorwaarde voor het verbeuren van de dwangsom zou in dat geval niet zijn voldaan. Op vorenstaande gronden moge ik concluderen tot vernietiging van bet bestreden arrest, tot verwijzing van bet geding naar een ander Hof om de behandeling daarvan

218 voort te zetten en te beslissen met inachtneming van de uitspraak van Uw Raad en met de veroordeling van de verweerder in cassatie in de kosten op de voorziening gevallen. Noot. 1. Dit aaret kan worden beschouwd als een verbolg op HR 19 December 1958, NJ 1959, 131, A.A.X , p. 45 m.nt. S.N. van Opstall. Toen: een, verood een bepaald merk te gebruiken en strijd over executie van dwangsommen wegens overtredingen gepleegd voor de betekening van het vonnis; de executie moest worden gestaakt. Nu een bevel om beslagen op onrocren goed op te heffen en strijd over executie van dwangsommen wegens vertaging in de nakoming na de betekening van het vonnis; de executie behoeft niet te worden gestaakt. Van Opstall leidde met behulf van een a contrario redenering uit het arrest van 1958 af, dat dwangsommen voor overtredingen voor de betekening wel worden verbeurd, maar slechts verhaalbaar zijn in geval ook na de betekening overtredingen van bet berbod hebben plaatsgevon den. Hij betreurde dat het arrest tot deze gevolgtrekking scheen te dwingen en bepleitte een stelsel waarin geen dwangsom kan worden verbeurd voordat het vonnis aan de veroordeelde is betekend. Dit laatste stelsel is inmiddels ondubbeizinnig door de wetgever aanvaard in art. 61 la lid 3 Rv, zoals dit geldt sinds 1 Januari Het arrest van 1958 bevatte m.i. slechts een beslissing voor het zich voordoende geval (uitsluitend voor de betekening overtredingen) en niet, ook niet implicite, een beslissing voor het niet aanwezige geval, dat zowel voor als na de betekening overtredingen hebben plaatsgevonden Wat dit laatste geval betreft bet het arrest

219 beide door Van Opstall enoemde mogelijkheden open. 2. In bovenstaand arrest neemt de HR de draad weer op. Ditmaal niet-nakoming voor de betekening en vertraagde nakoming na de betekening. Van verbeurte van dwangsommen wegens nietnakoming voor de betekening kon geen sprake zijn, reeds omdat de Pres. het bevel had uitgesproken op verbeurte van een dwangsom voor elke dag na betekening van het vonnis. Anders dan in 1958 beslist de HR nu explicite en positiet formulerend, dat de dwangsom eerst wordt verbeurd, indien de nakoming uitblijft na de betekening van het vonnis, gelijk ook vanaf 1 Januari 1978 in art. 611a lid 3 Rv uitdrukkelijk is bepaald. De in art. 611 a lid 3 Rv neergelegde regel gold dxs volgens de HR ook al voor a Januari 1978 onder de toen geldende wettelijke regeling van de dwangsom, die in deze zaak nog toepasselijk was. Het arrest is wel onder de oude regeling gewezen, maar het zou onder de nieuwe regeling niet anders hebben geluid. De genoemde regel brengt echter niet mee, dat het handelen of stilzitten van de veroordeelde in de tijd tussen uitspraak en betekenng zonder belang zou zijn voor de vraag of en zo ja hoeveel dwangsommen verbeurd zijn voor overtredingen na de betekening. Het is mogelijk dat de veroordeelde in die tijd voorbereidingen kan treffen om tijdig na te komen en de rechter is vrij cm dat in zijn oordeel te betrekken. Deze beslissing noopt de veroordeelde tot een grotere diligentie. Hij kan niet rustig de betekening afwachten. De HR stelt daarbij voorop, dat volgens ons W.v.B.Rv. vonnissen in beginsel van rechtswege werken, hetgeen meebrengt dat de

220 verplichting tot voldoening ingaat op het tijdstip van de uitspraak. Daarmee Iijkt de HR zich te distanticren van de gemeenschappelijke MvT bij de eenvormige wet betreffende de dwangsom (R 1015), nr 4. p. 17, waar men leest: Het spreekt vanzelf dat van niet-nakoming eerst sprake kan zijn wanneer de hoofdveroordeling uitvoerbaar is geworden. m.a.w. wanneer bet vonnis of arrest voor tenuitvoerlegging vatbaar is". Pas na betekening is bet vonnis voor tenuitvoelegging vatbaar. De HR neemt aan dat de verplichting tot nekoming reeds bestaat voordat bet vonnis executabel is. Dan kan er ook reeds voor dat tijdstip sprake zijn van niet-nakoming. Maar het afdwingen van nakoming en het verbeuren van dwangsommen door niet-nakoming is pas mogelijk na het tijdstip.vaarop het vonnis executabel is geworden. Over de werking van rechtswege van vonnissen sedert de wet Hartqgh zie men de MvT bij het ontwerp Hartogh in Voorstel van wet tot wijziging "an hct \V.v.B.Rv. van A.F.K. Hartogh I (1895), p. 24, en Hartogh en Cosman (1897), p. XXIV. Waarom betekening? Hartogh, MvT, p. 24, bestrijdt de leer, gehuldigd door bet wetboek 1838, dat het up tegenspraak gewezen vonnis geacht moet worden onbekend te zijn aan pp., voordat bet haar betekend is. De MvT op bet nieuwe art. 61 la lid 3 zegt hierover: De in lid 3 gestelde eis van betekening heeft ten dod ter kennis van de schuldenaar te brengen dat de schuldeiser nakoming van de rechteriljke uitspraak verlangt." Het vonnis kan reeds op de dag van de uitspraak of een dag later worden

221 betekend. Er is dan geen tijd om voorbereidingen te treffen. In het algemeen is het wel gewenst dat de rechter de veroordeelde een redelijke termijn na de betekening gunt om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Dit geldt vooral als de veroordeelde rcdelijkerwijs niet binnen een dag kan voldoen en een dwangsom per dag wordt uitgesproken. Zie art a lid 4 Rv. Het executierecht kent termijnen van een tot twee dagen na bevel na betekening: artt. 439, 440, 490a, 503, 563 en 599 Rv. 3. Het arrest is ook van belang voor de vraag of de dwangsom kan worden verbeurd als de hoofdverplichting buiten de schuld van de veroordeelde niet is nagekomen. Vrij algemeen wordt aangenomen, dat de dwangsomverplichting dan niet intreedt. Zie J. Drion, WPNR 3992, V.G. p.64, foot 47; Hofmann-Drion, p ; C.J.J. C. van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, diss. Leiden 1978, P De wet laat het beantwoorden van deze vraag aan de rechtspraak over. Welzeggendzijn de woorden in het arrest de rechter die te beoordelen krijgt. of de executie van dwangsommen ook over de eerste dagen na de betekening toelaatbaar is". Hier heeft de HR kennelijk verbeurde dwangsommeri op het oog, want als de dwangsommen niet verbeurd zouden zijn zou de executie daarvan zeker niet toelaatbaar zijn. Zou het voigens de HR gaan om de vraag, of dwangsomrnen ook over de eerste dagen na debetekening verbeurd zijn, dan zou de HR de vraag wel aldus hebben geformuleerd. Hieruit volgt dat executie van verbeurde dwangsommen onder omstandigheden niet toelaatbaar is. Dit lijkt in strijd met art. 611c: de eenmaal verbeurde dwangsom is executabel. Mear het

222 past wel in art. 6 lid: onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen. De veroordeelde moet dan echter opheffing, opschorting of vermindering van de dwangsom vor - deren bij de rechier, hetgeen i.c. niet was gebeurd. De bedoeling van de HR zou kunnen zijn, dat de executie van dwangsommen niet toelaatbaar is als de veroordeelde geen verwijt kan worden geinaakt van de niet-nakoming of de niet-dadelijke nakoming van de hoofdveroordeling. Blijkens de overwegingen op middel 11 acht de HR de door de veroordeelde betoonde diligentie wel van belang: volgens de feit - elijke vasstellingen van het Hof is de veroordeelde in ijver tekortgeschoten. Hieruit kan nog niet worden afgeleid wat rechtens is als de veroordeelde niet is tekortgeschoten, maar buiten zijn schuld vertraging in de uitvoering van een bevel is opgetreden. Het ligt voor de hand dan een beroep op het ontbreken van schuld toe te laten. Laat men eenmaal de mogelijk heid van discul-patie toe, dan is het beter aan te nemen, dat de dwangsom niet is verbeurd, dan aan te nemen, dat de executie van de dwangsom met toelaat-baar is. Schuldloos overtreden is dan te beschouwen als een overtreden, dat niet dwangsomplichtig maakt. Dit is beter te rijmen met de artt. 61 la-i. Rv. Anders zou men a!!e gevallen van af-wezigheid van schuld moeten toetsen aan art. 611d, hetgeen een beperking betekent, omdat afwezigheid van schuld niet altijd hoeft samen te gaan met onmogelijkheid" om te voldoen. 4. Deze zaak biedt een voorbeeld van tijdelijke onmogelijkheid: van 1 0 tot 23 Mei 1977 weigerde de hypotheekbewaarder het beslag door te halen, omdat inmiddels

223 een tweede beslag was gelegd. Deze weigering berustte kennelijk op het KB van 11 Maart 1840, S6. waarover recentelijk P.L. Neve en schrijver dezes. Een schadelijk en overbodig Koninklijk Besluit: intrekkeal, WPNR Een beslag conroerend goed kan worden doorgehaald krachtens toestemming van de beslaglegger, maar ook uit kracht van een vonnis waarbij de opheffing van het beslag wordt bevolen, zie artt. 561 en 770f Rv. 1.e. betrofhet (blijkens pleitnota) een executoriaal beslag, zodat art. 561 van toe- passing was. Waarom sprak de Pres. na het bevel tot opheffing dan nog ecu dwangsom uit voor elke dag dat gedaagde in gebreke mocht blijven om na betekening van het vonnis bedoelde beslagen op te heften? De reden hiervan zal zijn, dat art. 3 van gemeld KB eist, dat het vonnis in het hoogste ressort is gewezen of in kracht van gewijsde is gegaan. Terecht merkt Jansen. BRv. Ill-I 98d, noot 2. op dat deze eis van het KB de werking van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad doorkruist. (!) 00k in dit opzicht wijkt het KB van het wetboek af en dit levert flog een zwaar wegend argument op om het KB op korte termijn af te schaffen.

224 Lampiran 8 BENELUX-GERECHTSHOF 11 MEI 1982, NR. A 81/3. (GOERENS, WAUTERS, MOONS, LEGROS, THIRY, WAMPACH. RAS, HAARDT, JANSSENS: A-G DUMON; M.NT. WHH ONDER HR 1 OKTOBER 1982, NJ 1983, 614) RVDW 1982, 108. VERVOLG VAN HR 22 MEI 1981, NJ 1983, Dwangsom tot nakoming van verplichtingen uit familierecht? Vervolg van HR 22 Mei 1981, NJ 1983, Kostenbeslissing. 1. De Eenvormige Wet betrefferde de dwangsom is ook van toe-passing op gevallen waarin de hoofdveroordeling in de zin van art. I van die wet strekt tot nakoming van een verplichting uit het familierecht als waarvan in de onderhavige zaak sprake is (afgifte van kind door toeziend voogd aan voogdes) (Eenvormige Wet betreffende de dwangsom art 1; Rvart. 611a- 611i). 2. Kostenbeslissing procedure BGH (Verdrag Benelux-Gerechtshof art. 13). (Eenvormige Wet betreffende de dwangsom art. 1; Rv art. 611 a i; Verdrag Benelux Gerechtshof art. 13). Gezien de brief van 26 Mei 1971 van de griffier van de HR met het daarbij gevoegde voor eensluidend gewaarmerkte afschrift van het arrest van de HR 22 Mei 1981 in de zaak van X, te G., tegen Y, te Rijswijk.

225 0. ten aanzien van de feiten: 0. dat de HR daaromtrent het volgende heeft vastgesteld: enz., zie HR 22 Mei 1981,NJ 1983,609; Red.) 0. ten aanzien van bet verloop van bet geding: 0. dat de griffier van het Benelux-Gerechtshof een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het arrest van de HR heeft gezonden aan pp. en aan de ministers van Justitie van Belgie, van Nederland en van Luxemburg; 0. dat adv. Mr. L. van Heijnigen, te 's-gravenhage, namens partij X een memorie en een aanvullende memorie heeft ingediend, strekkende voor zover hier van belang tot een ontkennende beantwoording van vraag A; 0. dat adv. Mr. P.J. van der Wilk, te Voorschoten, namens partij Y een memorie heeft ingediend, strokkende voor zover hier van be lang tot een bevestigende beantwoording van vraag A; 0. dat de ministers van Justitie geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid een schriftelijke uiteenzetting in te dienen; dat overigens geen schrifturen zijn ingediend en dat een mondelinge toelichting is verzocht noch bevolen; 0. dat de A-G Dumon op 11 Februari 1982 schriftelijk conclusie heeft genomen; 0. ten aanzien van het recht: Betreffende de door de HR onder A gestelde vraag: 0. dat de Benelux- Overeenkomst houdende Eenvormige Wet betreffende de dwangsorn, voor zover hier van belang, bepaalt:

226 Art. 1:,, Elk der Overeenkomstsluitende pp. verbindt zich de eenvormige wet betreffende de dwangsom, vervat in de bijlage van deze Overeenkomst, in haar wetgeving op te nemen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst hetzij in een der oorspronkelijke teksten, hetzij in beide teksteri.::; Art. 3: 1. Elk der Overeenkomstsluitende Pp. staat het vrij alle of sommige rechtsvorderingen tot nakoming van ar - beidsovereenkomsten van bet toepassingsgebied van de Eenvormige Wet uit te sluiten. 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan ten aanzien van deze Overeenkomst en de eenvormige wet geen enkei voorbchoud worden gemaakt."; 0. dat de Eenvormige Wet betreffende de dwangsom, voor zover bier van belang, bepaalt: Art. 1 lid 1: De rechter kan op vordering van een der pp. de wederpartij veroordelen tot betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn. Een dwangsom kan echter niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom."; 0. dat bovengenoemde teksten, in hun onderling verband en samenhang, geen enkel aanknopingspunt bieden voor de stefling dat de Eenvormige Wet niet van toepassing is op gevallen als in vraag A bedoeld;

227 0. dat integendeel uit art. 3 van genoemde Benelux-Overeenkomst en wel in het bijzonder uit de tegenstelling tussen lid I en 2 van dat artikel valt of te lejden dat de Overeenkomstsluitende pp. ervan zijn uitgegaan dat in ieder geval rechtsvorderingen op het gebied van het burgerlijk recht in beginsel tot het toepassingsgebied van de Eenvormige Wet behoren, 0. dat dit gezichtspunt bevestjging vindt in de Cemeenschappelijke memorie van toelichting", in het bijzonder waar deze de betekenis van het instituut van de dwangsor- beheel in het algemeen plaatst in het kader van de problemen van de tenui-tvoerlegging van gerechtelijke beslissingen op bet gebied van bet burgerlijk recht: dat immer die memorie o.m. inhoudt: Hoofdstuk ill, de Eenvormige Wet, A Algemene opmerkingen: De tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen op het gebied van het privaatrecht brengt problemen mee dat het vorenstaande meebrengt dat de Eenvormige wet in beginsel ook van toepassing is op veroordelingen tot nakoming van een verplichting voortvloeiende uit het familierecht; 0. dat de HR zijn vraag in het bijzonder toespitst op een veroordelingen tot nakoming van een verplichting voortvloeiende uit het familierecht als waarvan in deze zaak sprake is' 0. dat het bier blijkens de door hde HR gegeven uiteenzetting der feiten gaat om een veroordeling, in kort geding, tot nakoming van de verplichting van partij X om de desbetreffende minderjarige of te geven aan de over die mindejarige

228 benoemde voogdes; 0. dat er ook in zodanig geval behoefte kan bestaan de nakoming van de veroordeling door het invoeren van een geldelijke prikkel zoveel mogelijk te verzekeren; 0. dat derhalve braag A bevestigend moet worden beantwoord, hetgeen meebrengt dat vraag B geen bean twoording behoeft; 0. ten aanzien van de kosten: 0. dat het Hof volgens art. 13 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een BGH de kosten moet vaststellen die op de behandeling voor het Hofzijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van pp., voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is; dat volgens de Nederlandse van pp. wordt begrepen in de kosten die aan de in bet ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht; 0. dat het BGH de in Nederland in de cassatie-instantie voor de berekening van zodanig salaris geldende maatstaven in aanmerking zal nemen; Uitspraak doende op de door de HR gestelde vraag A; Gelet op de conclusie A-G Dumon; Verklaart voor recht: De Eenvormige Wet betreffende de dwangsom is ook van toepassing op gevallen waarin de hoofdveroordeing in de zin van art. 1 van die Wet strekt tot nakoming van een verplichting uit het familierecht als waarvan in de onderhavige zaak sprake is;

229 Uitspraak doende omtrent de op de behandeling voor het BGH gevallen kosten; Bepaalt die kosten voor ieder van beide pp. op f 1930 (exclusief BTW). Noot Red.: De conclusie van A-G Dumon in deze zaak is, voor zover deze betrekking heeft op de door de HR gestelde vragen, gelijkluidend aan de hierna onder nr. 613 afgedrukte conclusie in de zaak BGH 11 Mei 1982, nr. A 81/6.

230 Lampiran 9 HOGE RAAD (KORT GEDING) 11 maart 1983, nr (Mrs. Drion, Snijders, Royer, Van den Blink, Verburgh; A-G Ten Kate; m.nt. PAS). RvdW 1983, 57. Vorderringen In k.g. van Hu rdersvereniging tegen verhu rder (van woonruimte). 1. Belang van die vereniging bij vordering tot nakommg van door haar ten behoeve van hu rders gesloten overeenkomsten. 2. Toewijsbaarheid van vordering om in overleg te treden omtrent de vaststelling van de huren. Goede trouw. Dwangsom. 1. Het belang van de Huurdersvereniging dat de door haar op eigen naam ten behoeve van de bestaande en toekomstige huurders gesloten over-eenkomst door Koot BV wordt nagekomen, is op zich zelf voldoende om een vordering tot rzakoming te rechtvaardigen, Art. 2 : 46 BW speelt daarbij geen rol (BW art aanhefen onder, 3e, 2: 46; Rv art. 5 lid 1 aanhef en onder 3 ). 2. De opvatting van het Hof, dat het onbepaal-de karakter van een veroordeling als door de Huurdersvereniging gevorderd, ann een toewijzing van die vordering, in het bijzonder aan een toewijzing op straffe van een dwangsom, in de weg staat,

231 is onjuist. De omsiandigheid dat pp. nog verdeeld zijn over de concrete resultaten waartoe de in de overeenkomst vervatte afspraken moeten leiden, sluit nie uil dat zij tegenover elkaar verplicht zijn, met inachineming van de eisen van de goede trouw ertoe mede re werken dat deze afspraken in overeenstemming met wat reeds is overeengekomen of volkomenheid worden ge-bracht, noch dat de nakoming van deze verplichting door een met bedreiging van een dwangsom versterkte veroordeling inrechte kan worden afgedwongen. (BW art. 1374; Rv art. 611). Conclusie OM en noot PAS; o. m. over derden-beding (BW art. 1353). (BW art. 1353, 1356 aanhef en onder 3, 1374; NBW art, 2: 46; Rv art. 5 lid 1 aanhef en onder 3, 611) De rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Huurdersvereniging Koot te Tilburg, eiseres tot cassatie, adv; Mr. L.A. Breetveld, tegen. Handelsonderneming A.F.M. Koot B.V., te Tilburg, verweerster in cassatie, niet verschenen. 1. He geding in feitelijke instan ties: De Huurdersvereniging heeft bij exploot van 22 okt Handelsonderneming A.F.M. Koot B.V. verder te noemen Koot By. te zarnen met vijf anderen gedagvaard voor de Pres. Rb. Breda en gevorderd voor zover in cassatie van belang dat Koot B.V. zal worden veroordeeld, als weergegeven in de eerste r.o. van na te noemen arrest van het Hof's-Hertogenbosch. Koot By, is niet verschenen.

232 Bij vonnis van 17 nov heeft de Prec de vorderingen algewezen Tegen dit vonnis heeft de Huurdersvereniging hoger beroep ingesteld bij het Hof's- Hertogen-bosch. Ook in appel is Koot B.V. niet verschenen. Bij arrest van 21 april 1982 heeft het Hof het vonnis van de Pres. bekrachtigd. Het arrest van bet Hof is aan dit arrest ge-hecht. 2. Het geding in cassatie: Tegen het arrest van het Hof heeft de Huur-dersvereniging beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Koot B.V. is niet verschenen. De zaak is voor de Huurdersvereniging bepleit door adv. Mr. N. van Etten, te Tilburg. De concl. van de A-G Ten Kate strekt tot ver-werping van het beroep. 3. Beoordeling van de middelen: 3.1. In de eerste r.o. heeft het Hof de vorderingen van de Huurdersvereniging voor zover in cassatie van belang aldus verkort weergegeven dat zij eist Koot B.V. te veroordelen de met haar, Huurdersvereniging, gemaakte afspraken na te komen door met de huurders van de woon-ruimte in de panden van Koot B.V. contracten of te sluiten overeenkomstig die afspraken, aithans met de Huurdersvereniging in overleg te treden omtrent de verdere uitwerking van deze afspraken.

233 3.2. Middel I richt zich tegen de beslissing van het Hof (r.o. 3 en 4) dat de Huurdersvereniging niet heeft gesteld een eigen rechtstreeks belang bij haar vorderingen, en dat daarom haar vorderingen met kunnen worder toegewezen. Het middel is gegrond. Het belang van de Huurdersverening dat de door haar op eigen naam ten behoeve van de bestaande en toekorn-stige huurders gesloten overeenkomst door Koot B.V. wordt nagekomen, is op zichzelf voldoende om een vordering tot nakoming te rechtvaardigen. Art. 2: 46 BW speelt daarbij geen rol Middel 11 rich zich tegen's Hof verwerping van de dercie appeigrief. waarin de Huur-dersvereniging bestreed de beslissing van de Pres. dat haar vordering tot veroordeling van Koot By. om met de Huurdersvereniging in overleg te treden ofntrent de vaststelling van de huren op basis van de gemaakte afspraken, zulks op straffe van een dwangsom. niet steunt op de wet en derhalve met toewijsbaar is. Blijkens de negende rechtsoverweging heeft het Hof deze grief verworpen op grond van de opvatting, dat bet onbepaalde karakter van een verrordeling als door de Huurdersvereniging gvorderd, aan een toewijzing van die vordering. in het bijzonder aan een toewijzing op straffe van een dwaangsom, in de weg staat. Terecht klaagt het middel erover dat deze op-vatting niet juist is. De omstandigheid waar het Hof blilkens de negender r.o. kenneljjk van uitgaat, dat pp. nog verdoeld zijn over de concrete resultaten waartoe de in de

234 overeenkomst. ver-vatte afspraken moeten leiden, sluit niet uit dat zij tegenover elkaar verpliuht zijn, met inachtneming van de eisen van de goede tro'iw ertoe mede te werken dat deze afspraken in overeenstemming met wat reeds is overeengekomen tot volkomenheid worden gebracht, noch dat de nakoming van deze verplichting door een met bedreing van een dwangsom versterkte veroordeling in rechte kan worden afgedwongen. 4. Beslissing: De HR: vernietigt het arrest van het Hof's -Hertogen-bosch van 21 april 1982; verwijst de zaak naar het Hof Arnhem ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt Koot B.V. in de kosten van het geding in cassatie, welke tot aan deze uitspraak aan de zijde van de Huurdersvereniging worden be-groot op f 3 77,35 aan verschotten en f 2000 voor salaris. `s Hoff arrest in bovenstaande zaak bei'at jn. de olgende r.o. (Red.): 1. 0., dat, sterk vereenvoudigd weergegeven, de vorderingen van appellante, de Huurdersver-eniging, hierop neer komen dat zij ejst geintimeerde sub 1. Koot B.V. te veroordelen de met haarzelf, de Huurdersvereniging, gemaakte af-spraken na te komen door met de huurders van woonruimten in de panden van Koot By. contracten of te sluiten overeenkomstig die afspraken, aithans met de Huurdersvereniging in overleg te treden omtrent de verdere uitwerking van die afspraken, en voorts om niet over te gaan tot vervreemding van de betrokken panden voordat die huurcontracten

235 overeenkomstig de gemaakte afspraken zijn gesloten of gewijzigd, waarbij au tevens vordert veroordeling van de geinti-meerden sub 2, 3 en 4, die naar zij stelt bij het maken van de afspraken door Koot B.V. werden vertegenwoordjgd, rich dienovereenkomstig te gedragen en veroordeling van de geintimeer Ien sub 5 en 6 om daarmee strijdigde handelingen te staken, in het bijzonder om aan de hurders geen andere huurcontracten en/ of huurprijzen op te dringen; 2. 0., dat behalve de volgens haar stellingen in de onderhandelingen met Koot B.V. door haar behaalde resultaten de Huurder svereniging als grondsiag voor haar vurderingen heeft gesteld, dat zij overeenkomstig haar statuten tot doel heeft de behartiging van de Ielangen van huurders van woonruimfe in de aan Koot B.V. toebehorende of door haar beheerde panden en dat zij, op grond van haar doelstelling, de belangen behartigt van huurders van kamers in de 23 in de dagvaarding en conclusie van eis opgesomde panden; 3. 0., dat de huurdersvereniging niet heeft gesteld een eigen rechtstreeks belang bij haar vorderingen, die immers alle strekken ten be hoeve van de eerdergenoemde huurders; 4. 0., dat dit meebrengt, dat hoezeer de reeds bij de onderhandelingen behaalde resultaten en de in de onderhavige procedure blijkende inzet voor belangen van naar het zich Iaat aan-zien grotendeels economisch zwakke huurders wellicht lof verdienen de vorderingen, zoals deze in de

236 onderhavige procedure door de Huurdersve, en zijn ingesteld, niet kunnen worden toegewezen; 5. 0, dat dit reeds meebreng, dat de opge-worpen grieven geen behandeling behoeven en dat de in het aangevallen vonnis gegeven besljssing, zij het met aanvulling van gronden, juist is, zeker flu in hoger beroep de Huurdersvereniging bij herhaling blijk geeft te vorderen op grondslag van een eigen recht (b.v. slot toelichting grief 3); 6. 0, ten overvloede, dat in het vonnis, waar -van beroep. de Pies, heeft aangenornen (bladzijde 3 (tweede alinea), dat de Huur Dersvereniging bij de met Koot B.V. gevoerde onder - handelingen evenals bij de Procesvoering in het onderhavige k.g. is opgetreden voor haar leden/huurders en mitsdien die leden vertegenwoordigende; 7. 0., dat in haar eerste grief de Huurdersvereniging opkomt tegen het daarbij uitgespro ken oordeel van de Pres, dat de bevoegdheid van de Huurdersvereniging tot bet optreden in rechte zich in ieder geval niet verder kan uitstrekken dan in art. 46 Boek 2 BW is bepaald, te weten tot handhaving van de bedongen rechten van haar leden; 8. 0., dat deze grief vergeefs wordt opgeworpen, daar de hier aangevallen overweging van de Pres. juist is, immers naar Nederlands recht behoudens bepaalde uitzonderingen, die bier niet aan de orde zijn, zoals bijvoorbeeld art. 1 5 Wet op de CAO men anders dan als vertegenwoordiger of zaakwaarnemer in rechte niet de belangen van anderen

237 kan behartigen en zaakwaameming in een rechtsgeding voor ongenoerude personen zeker niet mogelijk is; 9. 0., dat de tweede grief zich richt tegen de beslissing van de_ Pres., dat geintimeerden niet bij wijze van voorziening bij voorraad op straffe van dwangsommen kunnen worden gedwongen tot het schriftelijk vastleggen van huurovereenkomsten, nut thans reeds duidelijk is dat pp. verdeeld zijn over de concrete resultaten waartoe die afspraken moeten Leiden, doch deze' grief geen dod treft, daar ook naar 's Hofs voorlopig oordeel een veroordeling als bier gevraagd ecn te onbepaald karakter heeft om voor toewijzing, in bet bijzonder niet voor toewijzing op straffe van dwangsom, in aanmerking te komen, terwiji bovendien de huurders zeif zich individueel kunnen beroepen op tie door de Huurdersvereniging te hunnen behoeve gemaakte afspraken; , dat het vorenoverwogene eveneens geldt voor de derde grief, die mitsdien het lot van de tweede grief deelt. De cassatiemiddelen tegen 's Hofs arrest luiden (Red.): 1. Schending van het recht en/of verzuim van vormen waarvan de naleving op straffe van nietigheid is voorgeschreven, doordat het Hof `s-hertogenbosch in zijn arrest van 21 April 1982, waarvan de inhoud bier als overgenomen en ingelast moet worden beschouwd, heeft geoordeeld dat de vorderingen, zoals deze door de Huurdersvereniging zijn ingesteld niet kunnen worden toegewezen op grond van de overweging dat de huurdersvereniging niet heeft gesteld een eigen

238 rechtstreeks belang bij haar vorderingen en doordat het Hof naar aanleiding van de eerste grief heeft overwogen als in het bestreden arrest is weergegeven, zulks op groni van de navolgende onderdelen, ieder afzonderhik alsook in een onderlinge samenhang bezien: a. Tussen de Huurdersvereniging en Koot B.V. (mede optredende als vertegenwoordigster van 3 andere eigenarssen van panden) is op 12 Mei 1981 een overeenkomst gesloten met a's inhoud, kort sarnengevat, dat voor alle kamers van de bij Koot B.V. in eigendom en/of beheer zijnde panden nieuwe huurprijzen worden berekend op basis van het systeem van de Huurprijzenwet Woonruimte, dat voor wat betreft de zittende kamerhuurders eventueel - een huurverlaging zal plaatsvinden huurders een nieuw huurkontrakt zal worden aangeboden met daarin opgenomen de nog te berekenen huurprijs en dat de te berekenen huurprijzen ook zullen worden opgenomen in huurovereenkomsten, te sluiten met toekomstige huurders; verder bevat de overeenkomst een regeling omtrent de te volgen procedure bij het overleg over de vaststelling van de nieuwe huurprijzen aismede over het ujt te voeren onderhoud in de betrokken panden. Deze overeenkomst is door de Huurdersvereniging gesloten in het kader van haar doelstelling, welke in haar statuten als volgt is omschreyen: De Vereniging heeft tot dod de behar - tiging van de belangen va huurders van woonruimte van de Handelsonderneming A.F.M. Koot B.y., gevestigd te Tilburg (hiema te noemen Koot B.V.) en verder van jedereen die op het gebied van huisvesting met Koot BY. te

239 maken hetft". De Huurdersverenigirg heeft bij de nakoming door (o.m.) Koot B.'. van de gesloten overeenkomst een eigen, rechtstreeks belang. De vorderingen van de Huurdersvereniging zijn met name bedoeld omnietnakoming van de overeenkomst door (o.m.) Koot BY. te voorkomen, aithans de gevolgen daar"an zoveel mogelijk te beperken. Het oordeel van het Hof dat de vorderingen zoals deze door de Huurdersvereniging zijn ingesteld niet kunnen worden toegewezen op grond van de overweging dat de huurdersvereniging niet heeft (gesteld) een eigen rechtstreeks belang bij haar vorderingen, is dan ook onjuist; in ieder geval is het arrest wat voormeld oordeel betreft niet naar de ejs der wet, immers onvoldoende en/of niet-voldoende begrijpelijk, met redenen omkleed; b. In de eerste grief is de Huurdersvereniging opgekomen tegen het daarbij uitgesproken oordeel van de Pres., dat de bevoegdheid van de Huurclersvereniging tot het optreden in rechte zich in ieder geval niet verder kan uitstrekken dan in art. 46 Boek 2 BW is bepaald, te weten tot handhaving van de bedongen rechten van haar leden. Het Hof is van oordeel dat deza grief vergeefs wordt opgeworpen daar de bier aangevallen overweging van de Pres. juist is. De overeenkomst tussen de Huurdersvereniging en Koot B.V., zoals weetgegeven in onderdeel a. heeft deels het karakter van een beding in naam van haar leden, als bedoeld in art. 46 Boek 2 BW, met name voorzover de overeenkomst

240 betrekking heeft op verlaging van de huren ten gunste van de leden van de vereniging. Voor het overige heeft de overcenkomst echter een algemeen karakter en is door de Huurdersvereniging gesloten in het kader van haar statutaire dod. Het oordeel van het Hof, zoals in dit onderdeel weergegeven, gaat geheel voorbij aan de mogelijkheid dat een huurdersvereniging, die partij is bjj een overeenkomst, een vordering instelt, zoals i.c., teneinde niet-nakoming van de overeenkomst door de wederpartij te vooiomen, aithans de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. Het oordeel van bet Hof als hier weergegeven is dan ook onjuist, in ieder geval is het arrest wat voormeld oordeel betreft niet naar de eis der wet, immers onvoldoende en/of niet-voldoende bexgrijpelijk, met redeien omkleed. II. Schending van het recht en/of verzuim van vormen waarvan cfe naleving op straffe van nietigheid is voorgeschreven, doordat het Hof 's-hertogenbosch naar aanleiding van de derde grief heeft overwogen als in het bestreden arrest is weergegeven, welke overwegingen als hier ingelast en hsrhaald beschouwd mogen worden, zuiks op grond van het navolgende: In de derde grief is de Huurdersvereniging tegen het daarbij uitgesproken oordeel van de Pres., dat de vorderingen van de Huurdersvereniging, daarop neerkomende dat Koot B.V. c.s. op straffe van een dwangsom veroordeekl worden om met de Huurdersvereniging in overleg te treden omtrent de vaststelling van de huren op basis van de gemaakte afspraken, niet steunen op de wet. In zijn overwegingen naar aanleiding van dez grief laat het Hofde vraag of de

241 vorderingen van de Huurdersvereniging als hier bedoeld wel of niet steunen op de wet, in bet midden. Het oordeel van het Hof dat de derde grief geen doel heeft is primair gebaseerd op de overweging dat een veroordeling als bier gevraagd een te onbepaald karakter heeft om voor toewijziging in aanmerking te komen. Echter: niet valt in te zien waarom een vordering, strekkende tot veroordeling bij wijze van voorlopige voorziening om in overleg te treden, een te onhepaald karakter zou hebben, mede in aanmerking genomen de konkrete omstandigheden in het onderhavige geval, teweten: tussen pp. heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden, waarbjj op (nagenoeg) alle onderdelen overeenstemming is bereikt; slechts op een punt wordt door Koot B.V. betwjst dat -pp. het cens zijn, ni. op het punt van de cijfermatige resultaten waartoe de gemaakte afspraken moeten leiden; door Koot BY. is uiteindelijk eenzijdig het overleg verbroken, voordat dit volledig kon worden afgerond. Het oordeel van het Hof als bier weergegeven is dan ook onjuist, in jeder geval is het arrest wat voormeld oordeel betreft niet naar de eis der wet. immers onvoldoende en/of niet-voldoende begrijpelijk, met redenen omkleed. CONCLUSIE A-G MR. TEN KATE Koot BV (niet verschenen gedaagde in cassatie) verhuurt of ver - huurde (zie r.o. 2f vonnis Pres.) deels als eigenares deels als beheerder met bevoegdheid te verhuren en bestaande huurovereenkomsten te wiizigen voor andere eigenaren, die in de eerdere instanties tevens partij waren, kamers in drieentwintig panden als de in dit

242 kort gedjng jnleidende dagvaarding van 22 Oktober 1981 vermeld. Het betreft ongeveer 150 kamers. Aangezien er afgezien van overbewoning veel klachten warn over het onderhoud van de bedoelde panden en over de gevraagde en overeengekomen huurprijzen, is door de huurders op 14 April 1981 een huurdersvereniging (eiseres tot cassatie) opgericht met als doelst fling volgens onderdeel a van cassatiemiddel I in het in cassatie overgelegde procesdosier bevinden zich niet de in appel overgelegde prbdukties :.,de Vereniging heeft tot doel de behartiging van de belangen van huurders van woonruimte van de Handelsonderneming A.F.M. Koot By, gevestigd te Tilburg... en verder van iedereen die op het gebied van huisvesting met Koot BV te maken heeft." De huurdersvereniging heeft met Koot BV onderhandeld over het te plegen onderhoud en mede in dat verband o"er de huurvoorwaarden en de huurprijzen van de kamers. Pp. hebben daarbij resultaat geboekt ook omtrent de datum van ingang, zij het dat het niet meer tot een vertaling in de huurprijzen per kamer is gekomen, omdat Koot BV volgens de stellingen van de huurdersvereniging de uitkomsten van de berekeningen overeenkomstig het afgesproken stelsel te laag achtte voor een redelijke huur. Vgl. r.o. 6 vonriis Pres. Volgens het vonnis van de Pres. te Breda van 17 November 1981 (r.o. 8) was en is de aldus te berekenen huurprijs nog onzeker, omdat pp. verdeeld zijn over de concrete resultaten waartoe die afspraken moeten leiden. De daartegen gerichte tweede appeigrief faalde (r.o. 9 arrest Hofl.

243 Voor de verdere feiten verwijs ik naar r.o. 2 van voormeld vonnis en de korte samenvatting van het Hof te 's-hertogenbosch in r.o. 1 van zijn arrest van 21 April In dit k.g. verlangde de huurdersvereniging jegens Koot BV die naast anderen gedagvaard was, die evenwel niet in cassatie betrokken zijn voor zover in cassatie van belang primair de veroordebng om binnen veertien dagen na betekening van het te wijzen vonnis met de huurder van de kamers in de nader in de dit kort geding inleidende dagvaarding aangedujde panden nieuwe huurkontrakten te sluiten op basis van de afspraken welke tussen de huurdersvereniging en Koot BV zijn gemaakt betreffende de huurprijzen van een dwangsom van f 1000 voor jedere dg dat Koot BV onder een overeenkomstig bepaalde dwangsom te veroordelen om binnen drie dagen na betekening van het te wjjzen vonnjs met de huurdersvereniging in overleg te treden omtrent de vaststelljng van de huurpfijzen van de bedoelde kamers, zulks op basis van reeds tussen pp. gemaakte afspraken. Bij het reeds genoemde vonnis van 17 November 1981 weigerde tie Pres. de gevraagde voorzieningen. Van de gedaagde pp. was alleen de zesde, A.M.M. Smolders, verschenen; tegen Koot BV was verstek verleend. In het in cassatie bestreden arrest van het Hof te `s-hertogenbosch van 21 April 1982 werd dit vonnis met aanvulling van gronden bekrachtigd. Geen van de zes geintimeerdenwaren verschenen. Ook in cassatie liet Koot BV verstek gaan. Het Hof achtte de vorderingen van de huurdersvereniging reeds niet toewijsbaar op de grond(r.o. 3 en 4), dat de huurdersvereniging niet een eigen rechtstreeks belang

244 bij haar vorderingen gesteld had. Hiertegen is middel I in onderdeel a gericht. Het Hof heeft vervolgens niettemin alle grieven behandeld en ongegrond bevonden. Van deze:oordelen is de beslissing op de eerste appelgrief (r.o: 7- en 8), die de bevoegdheid in rechte op te treden met vorderingen als de onderhavige en, de omvang van deze bevoegdheid tot inzet had en in zoverre, in het verlengde lag van het reeds genoemde oordeei van het Hof, bestreden in onderdeel b van middel I. De weerlegging van de derde appelgrief in r.o. 10 in verband met r.o. 9, is tenslotte bestreden in middel 1 gaat het over de in r.o. 10 ten overvloede gegeven beslissing van het Hof dat de hierboven weergegeven subs. eis niet toewijsbaar is, gelet op de overwegingen in r.o. 9, die de primaire eis niet toewijsbaar deden zijn. Deze samenhang brengt mee dat, indien midde II niet zou slagen,de huurdersvereniging belang mist bij middel I, daar in dat geval book bij slagen van middel 1 de afwijzing van de vordering onaangetast zou blijven. Aarezien ik meen dat dit het geval is, laat ik middel 77 vooropgaan Vooropgesteld zij, dat in het middel geen aandacht is besteed aan de omstandigheid dat hot hie: eon kort geding betreft. Deze omstandjgheid brengt allereerst mee dat Pres. en Hof voor de vraag stonden, of in de gegeven omstandigheden voldoende redenen aanwezig waren een voorziening bij voorraad te treffen. Het gaat hier om een in hoofdzaak feitelijk oordeel, dat aan Pres. en Hof voorbehouden is. In r.o. 9 van het bestreden arrest welke overweging in r.o. 10 is overgenomen

245 is deze afweging negatief uitgevallen, gezien de zjnsnede aan het slot:,,... terwiji bovendien de huurders zeif zich individueel kunnen beroepen op de door de Huurdersvereniging te hunnen behoeve gemaakte afspraken". Via de voor de huurders openliggende procedure waren hun belangen reeds voldoende gezekerd. Deze overweging, waarop de beslissing mede en zelfstandig steunt, is in cassatie niet bestreden, zo daartoe reeds gronden zouden zijn. Tegen deze achtergrond mist de huurdersvereniging belang bijhaar alleen tegen de andere steun (primaire basis) van de beslissing gerichte klacht in middel II en daarmee ontvalt in hot Licht van het eerder betoogde het belang aan het cassatieberoep. Voor wat de klacht zeif betreft, valt aan te tekenen, dat het Hof in r.o. 9 het te onbepaalde karakter van de daar besliste primaire vordenng na4er aangegeven heeft door te verwijzen naar het oordeel van de Pros. in ro. 8 van diens vonnis met de 'wending daar ook (ik cursiveer T.K.) naar 's Hofs voorlopig oordeel een veroordeling als hier gevraagd een te onbepaald karakter heeft...". De Pres. overwoog, zoals hot Hofvooraf citeerde, dat thans reeds duidelijk is dat pp. verdeeld zijn over do concrete resultaten waartoe die afspraken moeten Leiden, zodat de huurprijs ncg onzeker is". In doze overweging herinnert de Pros. aan de vaststelling in r.o. 5 van zijn vonnis dat het verschil voornamelijk hierop terug te voeren is dat Koot BV onder de servicekosten posten begrepen wil zien, die volgens de huurdersvereniging niet daaronder vallen. Kennelijk was de Pros. en in het zog van zijn vonnis ook het Hof van oordeel dat die resultaten niet gevonden konden worden op basis van

246 uitvoering te goeder trouw (redelijkheid en billijkheid) van de reeds gemaakte afspraken. Wat daarvan zij, hot Hof nam in r.o. 10 door de verwijzing naar ae op zichzelf in cassatje niet bestreden beslissing op de tweode appeigrief in r.o. 9 niet eon aigemeen, van do zaak geabstraherd oordeel tot uitgangspunt, zoals dit aan middel H ten grondslag lig. Dit brengt mee dat bet middel als uitgaande van een onjuiste lezing van het arrest feitelijke grondslag mist. In het cordeel van het Hof is ook elders het feit dat pp. afspraken hebben germaak. verdisconteerd. Sleehts de afwegin viel anders uit. In een kort geding is dit een voldoende duidelijke motivering. Naar vaste rechtspraak en trouwens ouk naar do tekst van art. 611a Rv is het opleggen van een dwangsom een discretionaire bevoegdheid van de rechter. Vgl. ook voor gegevens onder meet concl. (p. 273 r.k.) voor HR 7November 1980, NJ 1981,19(m.nt.MS). De grond van het instellen van de vordering heeft het Hof blijkens r.o. 9 gezocht in de aan do vordering te verbinden dwangsom. Nu het Hof voor het opleggen van een dwangsom in de gegeven situatie niet voelde. kon het Hof de gevraagde voorziening als geheel weigeren. In het licht van het voorgaande is de motivering van dit aan het Hof voorbehouden oordeel, dat hij do vordering daarvoor to onbepaald achtte, niet onvergrijpelijk. Dit geldt te meer in kort geding, waar bovendien zoals hierboven reeds gezegd naar haar aard de vraag naar do opportuniteit van de gevraagde voorziening speelt. Van een onjuist rechtsoordeel blijkt in dir licht evenmin. Hierbij verdient flog aantekening dat een begrip als in overleg treden"

247 hetgeen de fase van aanbod nog niet bereikt op zichzelf weinig bepaald is. De beantwoording van de vraag, of een partij die daartoe verplicht is, daaraan voldoet en blijft voldoen overleg" behoeft niet tot overeenstemming to leiden zal in hoge mate worden beheerst door een beoordeling naar de regels omtrent de uitvoering te goeder trouw (redelijkheid en billijkheid), waarin besloten een afweging van do omstandigheden binnen dat kader. In dat licht is begrijpelijk dat de rechter zich terughoudend opstelt om aan een daartoe strekkend bevel zo daartoe reeds voldoende grond zou zijn een strak werkende maatregel als een dwangsom te verbinden. BgI. hot eerste, hieronder aangeliaalde arrest van Uw Raad. Vgl. ook Schut, Rechtshandeling overeenkomst en verbintenjs" (1980), p. 47, p. 61, p. 63, p. 126/127, p Overigens komt mij niet onjuist voor het standpunt in middel II dat onder omstandigheden eon partij tot (bet voortzetten van) onderhandelingen verplicht geacht kan worden. Ik laat in dit verband enkele vindplaatsen volgen, ook voor verdere gegevens: HR 15 Mei 1981, NJ 1982, 85 (m.nt. CJHB) met conci. p k., p k.; HR 16 Jan. 1981,NJ 1981,426(m.nt.CJHB);HR 118 Juni 1982nr , RvdW , r.o. 3.4; HR 19 November 1982 nr , RvdW 1982, 202; HR 26 Juni 1981, NJ 1981, 493 en vooral de foot van Stein; Kluwers losbiadige Contractenrecht" II, nr& 369 c.v., 371, 374, 375, 377, 379; Kluwers losbiadige,onrechtmatige Daad" II. nr. 187 onder 9. Middel II zat derhalve falen, zodat middel I zoals gezegd njet meer aan de orde behoeft te komen.

248 In het Licht van het helang van de in middel I aan de orde gestelde kwestie zal ik echter daarop niettemin ingaan. Ik mag erop aandringen dat ook Uw Raad hieromtrent zal overwegen. De in dit geding ingestelde vordering is een voorbeeld van een in de huurdersvereniging gebundeld optreden ter behartiging van het groepsbelang" van de kamerhuurders van Koot BV tegenover hun verhuurder (s). C.A. Groenendijk, Bundeling van belangen bij de burgerljjke rechter", Prf. Nijmegen 1981, P. 48 c.v. onder onderscheidt dit begrip van optreden voor collectieve belangen" en dat voor,.algemene belangen". Over een optreden voor een groepsbelang" als het onderhavige zie men bijv. p. 388 ".v., p. 391, laatste aline onder a. Verburgh, Privaatrecht en kollektief belang". Inteerede Utrecht (2e dr. 1975), P. 9 deelt anders in, doch zijn onderscheid is vergelijkbaar. Ras, NiB 1975, p. 1312, 1313 geeft het gewicht van d.it onderscheid als volgt weer naar mate het belang algemener is en de prioriteit die het bij de rechtsgenoten heeft, meer verschilt, is er meer reden voor de rechter om zich onbevoegd te verkiaren; naar mate de vordering concreter en de band tussen de eiser en het aigemeen belang in kwestie nauwer is, ontstaat er weer meer reden voor de rechter zich bevoegd te verklaren". Dit verschil is ook van betekenis voor de vraag naar de bevoegdheid van pp. en de ontvankelijkheid van hun ei om voor een bepaald belang op te komen. Vgl. Groenendijk t.a.p., p. 61 onder 3.1. Een de nieuwste voorstellen van art. 2:46 is de constructie van het derdenbedmg ook als grondsiag van de bepaling gekozen. Men

249 zie ook voor de MvT de hierboven aangehaalde plaatsen. Schoordijk Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het Nieuw Burgerlijk Wet- bock" (1979), p. 512 e.v. ziet overigens ook in het derden-beding vertegenwoordigjng. Gezien art BW, doet zich dan de vraag voor, wat de eis, dat men jets voor zichzelf moet hebben bedongen, naar huidig recht inhoudt. Dit zou onder het door het Hof bedoelde belangvereiste schuji kunnen gaan. Nu kan men van deze eis niet veel anders zeggen dan dat ze in de loop van de rechtsontwikkeing in betekenis is verschrompeld orn tenslotte in de art NBW geheel te verdwijdenis" Bock 6, P. 948; Schoordijk, iet algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar bet Nieuw Burgerhik Wetboek" (1979), P. 519; Hartkamp, Compendium van bet vermogensrecht volgens bet nieuw burgerlijk wetboek" (1977),nr. 374,p Er is dan ook een stroming die meent dat reeds aan de eis van art BW is voldaan, indien de naskah tidak terbaca... bedongen heeft (ook) zeif nakoming aan de der de te kunnen vorderen. Vgl. Ankurn, De voorouders van cen tweehoofdig twistziek monster" Intreerede Amsterdam 1967, p. 37; van Brakel, Leerboek van bet Nederlandsche verbintenissenrecht" I (1948), 402, p. 498/499; Hofmaan-Abas (1977), P. 261, Asser-Rutten 4, 11(1982), P gaat dit te ver Wat daarvan zij, bij dez stand van taken meen ik met Asser-Van der Grinten 2, 11(1980), p dat cen vereniging, zoals d' onderhabige huurdersvereniging, die zich belangenbehartiging van haar leden ten dod stelt en in dat verband met de verhuurder afspraken over het onderhoud van en de wijze van nerekening van de

250 huurprijs voor bet gehuurde maakt, in gelicht van art. 2:46 BW (en art BW) tot het maken van deze afspraken gekwalificeerd was en nakoming jegens de huurders door overeenkomstig aanbiedingen te doen kan verlangen. Bgl. Meijers, Themis 1905, jrg. 66, P ; Verburgh, Intreerede t.a.p., p. 44. Nu de afspraken zoals gesteld gemaakt waren, geldt hetzelfde ten aanzien van de huurders, die Been leden van de vereniging waren. Ms jedere persoon kan een vereniging bed4ngen ten behoeve van een derde. Vgl. HR 19 maart 1976, NJ 1976, 407 (m.nt. PZ). De veronderstelling van een eigen belang, gelegen in haar representativiteit en van het dienen daarvan door het sluiten van de overeenkomst ligt als hierboven betoogd in het aangaan van deze overeenkomst voldoende verborgen. In dit geval komt daar nog bij dat de vereniging overeenkomstig haar statutaire dod in ieder geval voor haar leden bedongen heeft. Ook in dit opzicht blijkt de bestrden r.o. 3 van het arrest met houdbaar en onderdeel a van middel I gegrond, evenals blijkens de laatste alinea onderdeel b, dat tegen r.o. 8 gericht is. Waar het gaat om een groepsbelang, is dan ook de mogelijkheid voor een vereniging overeenkomstig haar statutaire doelstelling in dat verband op eigen naam met de wederpartij te contracteren en van dez. nakoming of bij verzuim ontbinding te eisen in het huidjge recht niet twijfelachtig. De beantwoording van de vraag of de vereniging op haar eigen naam ook voor het individuele lid zou kunnen contracteren bleef nog zweven (vgl. Asser-van der Grinten 2, , p

251 Kluwers losbiadige Rechtspersonen", aant. 2 en 3 bij art. 46; E.M Enschede, Preadvies HNJV 1976 I, p. 149), doch wordt bij de hieronder te vermelden wijziging van art. 2:46 BW uitdrukkelijk positief beantwoord. Voor dit een en ander zie men art. 15 Wet CAO van 24 dec Stb. 415 met het Verslag (Zitting Tweede Kamer , stuk nr. 4), p. 27 e.v., over welk artikel HR 2 nov. 1979, NJ 1980, 227 (m.nt. PAS). Dit artikel stond aan art. 2:46 BW ten voorbeeld blijkens van Zeben, Parlementaire Geschiedenis" Bock 2, p. 433, 434, 436 en Invoeringswet Bock 2, p (de Die). Voor de afslujtjn' van deze rechtsontwikkeling als voormeld zie men de voorgestelde nieuwe tekst van art. 2:46 bij de Invoeringswet Boeken 3-6 NBW, zsde gedeelte (Zitting Tweede Kamer , stuk nr. 2, p. 20) met de MvT (stuk nr. 3, p. 74). Men zie nog van Zeven ta.p., lnvoeriigswet Bock 2, p , waarin voorlopig een overeenkomstig optreden uit onrechtmatige dand werd afgewezen. Ik meen nu dat in het licht van het voorafgaande het Hofinderdaacj ten onrechte in r.o. 3 van zijn arrest heeft overwogen dat niet alleen,de huurdersvereniging een eigen rechtstreeks belang afgezien van haar statutaire doelstelling dient te hebbtn bij haar vorderingen tot `nakoming jegens de verhuurder Koot BV van de met deze gemaakte afspraken doch ook dat op de huurdersvereniging te dien aanzien een stelplicht op straffe van niet-ontvankelijkheid zou rusten. Er is op dit punt geen tegenspraak gevoerd. Vgl. HR 24 nov NJ 1980, 88 met instructieve foot van WHH. tidak terbaca naskahnya middel 1 derhalve gegrond geacht kunnen worden. Men zie overigens over een hier bestaand mogelijk eigen

252 belang: Molenaar t.a.p., p. 30 e.v.; Verburgh, Intreerede t.a.p. p.44. Er speelt evenwel nog een andere moeilijkheid, waaraan het Hof gedacht kan hebben. Zoals herhaald in onderdeel b van middel I, hield de nakomings - vordering van de huurdersvereniging slechts in dat Koot BV als verhuurder overeenkomstig de gemaakte afspraken anbiedingen tot een nieuwe huurovereenkomst aan de huurders zou doen. In de memorie van grieven onder Grief I (p. 3: maar zie ook p 3/4) stelde ze in dit verband rechteri ten behoeve ian haar leden en van zichzelf als belangenorganisatie te hebben beclongen. Reeds bectaande gehondenheid var en jegens de huurders namen de Pres. voor wat betreft de leden van de huurdersvereniging (r.o. 6) en het Hof zonder op zodanig onderscheid te dujden (r.o. 9 slot) aan. In de feitelijke instailties waren de stellingen van de huurdersvereniging op dit punt niet eenduidig. Bij pleidooi in cassatie deed zij erop wijzen (pleitnota p. 4) op eigen naam ten bate van de huurders maatstaven voor de bepaling van de huurprijs te hebben bedongen en niet verder te hebben kunnen gaan, nu het bij de huurprijs om een verplichting van de huurders gaat en voor haar een bevoegdheid voor haar leden verplichtingen aan te gaan niet in haar statuten is neergelegd, zoals art. 2:46 BW daarvoor eist. Naar haar oordeel zouden de huurders nog viii zijn deze maatstaven en de uitkonisten daarvan te aanvaarden of niet. In cassatie mag dit laatste blijven rusten. Het belang schuilt in het volgende. De door de Vereniging ontwikkelde stellingen als voormeld wijzen persoon kan in het algemeen siechts voor e.igen" rechten en belangen in rechte opkomen. Asser-

253 van der Grinten 2, 11(1980), p beschrijft de overstap naar de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, zoals de huurdersvereniging in dit geval, als volgt: Een vereniging kan, zo mm als een natuurlijk persoon dat kan, zich in rechte opwerpen als verdediger van belangen die met haar eigen positie betreffen". De ratio van dit vereiste is, zoals Verburght t.a.p., p. 19 schrijft: voornamelijk gelegen in de angst voor bemoeizucht en de wens om praktisch onoplosbare moeilijkheden met de werking en de executabilitieit van het te wijzen vonnis te vermijden". Het gaat hierbij om het eerste, omdat het tweede in feite wel overkomelijk is. In dat verband (het eerste) is dujdelijk dat naar mate het verdedigde belang meer het groepsbelang van de leden van de vereniging zeif betreft eerder een zelfstandig optreden van de vereniging aanvaard kan worden dan naar mate het meer om algemene belangen gaat. Vgl. Kiuwers losbladige Onrechtmatige Daad" II no. 219a en VI, no. 43; E.M. Enschede, Preadvies HHJV 1976 I, p. 145 e.v. Voormelde onderscheidingen hebben in de literatuur en de rechtspraak vooral aandacht gekregen in verband met vragen, wie wegens schending van bepaalde belangen in rechte zouden kunnen optreden. De grondsiag is in burgerlijke zaken dan meestal onrechtmatige daad en en in admjnjstratieve zaken niet inachtnemjng van enige publiekrechtelijke regel. Vgl. onder meer: Pres. Rb. Amsterdam 24 September 1980 en Pres. Rb. 's-gravenhage 20 Januari 1981, AB 1981, 307, 308 (m.nt. FHvdB) en HR 25 Juni 1982 nrs , , RvdW 1982, 1.35, 136; KB 11 April 1975, AB 1975, 270; Afd. rechtspraak RvS 8 Mei 1981, AB 1981, 537; KB 30 IVIaart

254 1978, AB 1978, 367 (m.t JRSt) en de zo juist hierboven geciteerde literatuur. I.c. gaat het echter om een geval, waarin de huurdersvereniging met de verhuurder Koot BV gecontracteerd althans onderhandeld heeft e thans naleving van de bereikte resultaten verlangt. De bjjzondere problemen van het boven besproken.,eigen" belang-vereiste in verband met een vordering uit onrechtmatige daad mag ik derhalve verder laten rusten; ook de in bijzondere wetten te Bien aanzien hier en daar getrof fen voorzieningen. Vgl. buy. Verburgh tap., p. 16 e.v. Het in het oog lopende verschil is dat pp. die met elkaar contracte ren, hun wederzijds belang bij het overeengekomene in beginsel zuilen hebben herkend en erkend, daaronder begrepen voldoende representativiteit bij de huurdersvereniging (vgl. ook Groenendijk t.a.p., p. 388/ 389; Verburgh, A.A. 1974, jrg. 23, P. 96; ilol c.iaar, Preadvies Verenjging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland 1973, p.46). Zekerheidshalve teken ik nog aan dat het niet aannemelijk is, dat het Hof het oog had op de regel dat niemard een rechtsvorderirig toekornt zonder voldoende belang. Men zie. art. 3.1i.8 NBW, met van Zeben. Parlementaire geschiedenis" Boek 3, p. 915, 916. Dat de ingeteide vordering in de onderhavige verhoudingen grof gezegd voldoende grond miste om een procedure te rechtvaardigen, kan niet worden gezego. Zodanig belang mag trouwens in het al-gemeen worden verondersteld. VgI. onder meer; Verburgh, Intreerede t.a.p. p 15; E.M. Enschede. Preadvies HMV , p. 145; van Baars,..Point d'interet, point d'action", Prf. Amsterdam VU (1971), p. 160 e.v; Kiuwers losbiadige Onrechtmatige Daad" II, nr. 215 onder 2. In Kiuwers

255 losbiadige Burgerlijke Rechts-vordering" Bock 1, aant, 4a bij art, 1 wordt tussen de verschillende snorten belang" niet onderscheiden. Nu evenwel middel II zaf falen en daarmee aan het cassatieberoep voor het overige het belang ontvalt, zal het beroep dienen te worden verworpen. De conclusie luidt tot verwerping van het cassatieberoep met veroordeling van eiseres tot cassatie als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten op het beroep gevallen. Noot, In de bovenstaande procedure moest de vraag worden beslist of een vercniging, die bepa2lde voordelen v6or haar ledn van een derde heeft eten te bedingen, het recht toekomt zodanige voordelen ten bate van haar leden van die derde op te eisen. Aan deze vraagstelling zijn verschillende aspecten verbonden. Men zal zich kunnen afvragen of het in het algemen aanvaardbaar is dat lemand zich in rechte kan opwerpen als behartiger van bela.ngen die aan anderen toekomen zonder tevens de bevoegdheld te bezitten om op te treden ais diens vertegenwoordiger. Vervolgens is er de complicatie veroorzaakt door art 1353 BW. een complicatie welke uit de aard der zaak alien een rol kan spelen bij contractuele bedingen die ten behoeve van een derde zijn gemaakt. Dan is er nog een aspect van rechtspersonenrecht. Volgens art BW kan een vereniging, voor zover ujt de statuten niet het tegendeel voortvioeit, in naam van haar leden rechten bedingen en vervoigens tot handhaving van de aidus bedongen rechten namens de leden in recite optreden. Uit de redactie van deze bepaling is wel

256 opgemaakt, dat de veren.iging met in eigen naam ten behoeve van haar leden kan procederen (Enschede, preadvies HNJV 1976 blz. 149). De eerstbedoelde vraag, of het aanvaardbaar is dat iemand in een procedure belangen behartigt van iemand anders, heeft de HR bevestigend beantwoord. Veelal wordt aangenornen dat de HR de mogelijkheid daartoe reeds bij arrest van 17 dec. 1926, W ; NJ 1927, 257 (betreffende een derden beding) zou hebben erkend. Men zie Hofmann-Abas, blz. 261, anders Asser-Rutten Verb. r. Ii blz 295, die ondertussen bij het derdenbeding wet de mogelijkheid erkend wil zien dat de promissor op vordering van de stipulator tot nakoming jegens de derde wordt veroordeeld (blz. 304). Men ziek ook HR 11 maart 1977, NJ 1977, 521. De aanvaarding van de mogelijkheid dat iemand op eien naam in de procedure opkomt voor een recht dat aan een ander toekomt, kan ondertussen aanleiding geven tot een aantal vraagstukken, die met name ter sprake zijn ge-bracht in verband met procedures omtrent groepsbelangen (waarvan men weer dient te on-derscheiden procedures omtrent collectieve en algemene belangen, die hier buiten bespreking worden gehouden, vgl. C.A. Goenendijk, Bundeling van belangen bij de burgeriijke rechter blz ). Daar is in de eerste plants het gevaar voor bemoeizucht; een organisatie op wier op-treden de enkeling weinig of geen invloed kan ujtoefenen komt op voor zijn belang zonder zich er om te bekommeren of deze van zodanig optreden wel is gediend. In de tweede plaats is er een probleem van executabiliteit; wie zal gerechtigd zijn de eenmaal verkregen veroordeing ten uitvoer te doen leggen, degene te wiens bhoeve de uitspraak werd gedaan dan wel degene op wiens

257 vordering zuiks is geschied? In de derde plaats is er een processuele problematiek; is degene wiens belang met de proedure werd gediend, zonder dat hij daarbij part; was, aan de ujtspraak gebonden of kan hij deze, zo zij hem niet aanstaat, naast zich neerleggen? Kan hij flog wel voor handhaving van zijn recht dagvaarclen als de organisatie die zich opwerpt als behartiger van zijn belang zuiks al heeft gedaan? Om aan al deze problemen te ontkomen is in de lagere rechtspraak dikwijls uitgesproken dat een rechtspersoon (stichting of vereniging) met ontvankelijk is, indien zij met haar eis opkomt niet voor een eigen belang doch voor het belang van hen die bij haar zijn aangesloten of op andere wijze met haar in relatie staan. Men zie de uit-spraken geciteerd bij Verburgh, Privaatrecht en collectief belang blz. 3 en 17; Enschede, preadvies HNJV 1976 blz. 146 foot 22. Het Hof bleef in overeenstemming met deze opvatting door de vordering van de vereniging (een huurdersveremging, die van de verhuurder eiste dat deze met de huurders overeenkomsten zou sluiten op de; grondsiag van wat zij met hem had afgesproken) niet toe te wijzen, daar zij niet een eigen recht-streeks beiang bij har vorderingen had gsteld (r.o. 3 en 4). Het daartegen ingestelde cassatie-beroep werd door de HR gegrond geacht. Het belang van de huurdersvereniging dat de door hair op eigen naam ten behoeve van de bestaan de en toekomstige huurders gesloten overeen-komst door de verhuurder wordt nagekomen is volgens het arrest op zich zeif voldoende grond om een vordenng totakoming te rechtvaardigen. Men moel et voorzichtig mee zijn orn aan deze uitspraak al te veel consequenties

258 te verbinden. Wat het derdenbeding betreft de onderhavige situatie vertoont daarmee veel gelijkensis wil het mij voorkomen dat de Hoge Raad een uit-spraak heeft gedaan die de eerder weergegeven opvattingen in de Iiteratuur lijkt te bevestigen; de stipulator kan in rechte van de promittens nakoming eisen jegens de derde. Aan de andere kant is het m.i. niet juist om te concluderen dat de HR flu het belang" vereiste zoals dat tot nu toe in de rechtspraak werd gehanteerd zou hebben verworpen. Daarvoor zijn de eerder aangedujde problemen, waartoe de in eens anders belang ingestelde rechtsvordering aanleiding kan geven, te omvangrijk. In de bovenstaande procedure was het belang van de huurdersvereniging aanwezig door de omstandigheid dat zij het was die als contractante met de verhuurder was opgetreden. Als de rechter dan niet een rechtsvordering zou toestaan, zou dat betekenen dat van de overeenkomst njet op eenvoudige wijze nakoming verkregen zou kunnen worden. Daarmee is echter niet gezegd dat andere gevallen, waarin de eiserer pt ter behartjging van een groeps-belang meesial met een rechtsvordering terzake van onrechtmatige daad op dezelfde wijze kunnen worden beslist Art BW kon aan de toewijzing van de vordering niet in de weg staan. Volgens de wets-geschjedenjs is het oogmerk van deze be-paling, vast te leggen dat het bestuur van een vereniging ten behoeve van haar leden rechten kan bedingen en vervolgens in rechte kan optreden ter handhaving van die rechten, zonder daarvoor een statutaire grondsiag nodig te hebben. Om te voorkomen dat de derde met wi. Je vereniging heeft gehandeld genoodzaait zou kunnen worden twee keer te voldoen,

259 eerst aan de ver-niging en daarna nog eens aan de leden, is bepaald dat de vereniging namens de leden moet optreden. Dat sluit echter niet uit dat de vereniging nakoming rechtstreeks jegens haar Jeden kan eisen, want oak dan is de eventualiteit van een dub bele betalingsplicht uitgesloten. Men zie Parlementaire Geschiedenis NBW boek 2 blz. 433 (voorl, versiag); bis. 434 (mem. v. antes) en art a, het artikel dat dientengevolge is tot stand gekomen, op blz. 436.

260 Lampiran 10 NR. 431 HOF AMSTERDAM 20 JANUARI 1984 (MRS. ROEM. HERMACHT SCHUT P ) ONVERSCHUIDIGD BETAALDE DWANGSOM. DWANGSOM ONDEELBAAR. Reeds verhaalde dwangsommen kunnen al son-verschuldigd betaald worden teruggevorderd na vermietiging van het vonnis waarbij deze werden opgelegd. Terugvcrdering is echier niet mogelijk indien de vernietiging slechts een deel betreft van heigeen krachiens rechterlijk bevel moest worden gedaan. De dwangsom als pressierniddel is ondeelbaar. Geen nuitiging mogelijk op grond van redelijk-heid en billijkeid, art. 611 d Rv moet restrictief worden uitgelegd. (BW art Rv art.611 een 611 d) J.C. Braas, te Obdam, appellant, proc. Mr. K.H.C. Arts. H.M. van Veizen, te Obdam, geintimeerde, proc. Mr. W. van Heuven (Post aliat) GRIEF 1 Ten onrechte overweegt de Rb. (Alkmaar 13 jan Red.); Uit voormeld eindvonnis van de Rb. d.d. 15 nov en met exploit van betekening met bevel d.d. 22 nov staat tussen pp. vast, dat Van Velzen van

261 Braas kon eisen, dat deze uiterlijk op 21 mei 1980 de overbouwing op de percelen sectie B nrs. 467 en 1005 zou hebben verwijderd. Toen dit met was gebeurd, was met ingang van 22 mci 1980 de dwangsom verbeurd. Vast- staat voorts dat de overbouwing, althans op perceelur, 467, op 30 mei 1980 is verwijderd. Ms men nu uitgaat van de lezing van Braas, dat op 30 mei 1980 de totale overbouwing is verwijderd, dan mag gezegd worden, dat op 31 mei 1980 de toestand was ingetreden, die op 22 mei 1980 in-getreden had moeten zjjn, zodat tenmiinste negen maal de dwangsom is verbeurd. Aan dit alles doet niet af, dat hedoed vonnis op een bepaald punt is vemietigd. Dit heeft geen invloed op het vcrbeuren van dwangsommcn; deze dienen imrnerc om dc uitvoerbaarverklaring van een vonnis af te dwingen ongeacht wat in hoger beroep met dat vonnis gebeurt". GRIEF 11 Ten onrechte overweegt de Rb.; Voor een zeer sterke matigirig van de gevor-derde dwangsommen op gronden van billijkheid als door Braas aangevoerd, is geen motief aan-wezig. Dit stuit af op de art 611 e en 611 d Rv en op de omstan. digheid, dat gesteid nocli gebleken is dat Braas in de onmogelijkheid heeft verkeerd tijdig het vonnis na t komen". (Enz; Red.) 4. De eerste grief 4.1. Blijkens de toelichting bij deze grief wordt hiermee beoogd de vraag aan de orde te stellen of ook bij een gehele of gedeeltelijke njet-tijdige nakoming vin een later in hoger beroep vernietigd rechterlijk bevel (in dit geval tot amovering van een overbouwing op een tweetal percelen) de reeds

262 verhaalde dwangsommen verbeurd blijven Te dien aanzicn heeft de Rb. geoordeeld dat vernietiging van het vonnis op een bepuald punt geen invloed heeft op het ver - beuren van dwangsommen, daar deze dienen om de uitvoerbaarverklaring van een vonnis af te dwingen ongeacht wat in hoger beroep met dat vonnjs gebeurt" Dit laatste is rilet geheel juist. Wanneer een vonnis in hoger beroep teniet wordt gedaan. bestaat niet meerde de titel waarbij de dwangsom is opgelegd en krachten welke de rechthebbende ingevoige ar e Rv tenuivoerlegglflg kan vorderen. Het vervailen van de titel brc'ngt mee, dat reeds verbeurde en verhaalde dwangsommen alsvnverschuldigd betaald kunnen worden teruggevorderd Terugvordering is eehter niet mogelijk indien de vernietiging slechts betrekking hecit op een deel van hetgeen krachtens het bevel moet worden gedaan. Ik dwangsom als aansporing om de veroordeling na te komen is ondeel-haal en laat zich niet verdelen over de verschii lende handelingen die ter uitvoering van het bevel moeten worden verricht Braas werd veroordeeld tot het amoveren van een overbouwing op een tweetal percelen. Voor wat betreft de geringe overbouwing op perceel sectie B nr is het vonnis door de Rb. (lees: het Hof; Red.) vernietigd. Ten aan-zien van de overbouwing op perceel sectie E nr. 467 is het vonis echter in stand gebleven Nu de opgelegde dwangsom van f 1000 per dag ook op deze laatste overbouwing betrekking heeft, is de titel ervan niet vervallen en

263 kunnen de reeds verbeurde en betaaide sommen met teruggevorderd worden daar ze ver - schuldigd blijven De eerste grief moet dan ook worden ver-worpen. 5. De tweede grief 5.1. Ingevolge art. 611 e Rv komt de dwangsom, eenmaal ver - beurd, ten voile toe aan de partij die de veroordeling heeft verkregen. Met de toevoeging ten voile" wordt tot uitdrukkjng ge-bracht, dat de dwangsom als pressiemiddel tot nakoming een autonoom karakter draagt en geheei los staat van eventueel geleden schade. Een argument om de dwangsom wel of niet te matigen kan ann deze toevoeging niet worden ontleend De wet kent de rechter met de bevoegd-heid toe op grond van redelijkheid en billijkheid een dwangsom te verminderen behoudens hetgeen te dien aanzien in art. 611 d Rv is bepaald Art. 611 d Rv, dat restrictief moet worden uitgelegd, is hiet echter evenmin van toepassing omdat na de veroordeling waaraan de dwangsom is verbonden niet gebleken is dat Braas in de onmogelijk heid verkeerde aan het bevel lijdig te voldoen, temee niet nu Braas zeif gesteld heeft ook de geringe overhouwing op het op het perceel sectie B nr te hebben moeten afbreken Aan deze mogelijkheid tot afbraak doet niet of dat, naar bet hof in hoger beroep vaststeide, de amotie van het gebouwde op het perceei sectie B nr Braas zoveel schade zou berokkenen dat van Braas in redelijkheid niet

264 gevorderd kon worden deze grensoverschrijding door amotie ongedaan te maken Mitsdien moet ook de tweede grief falen (Enz. Volgt bekrachtiging voorzover in reconventie gewezen; Red.)

265 Lampiran 11 NR. 866 HOGE RAAD 1 FEBRUARI 1985, NR (MIS. RAS, ROYER, MARTENS, HERMANS, BLOEMBERGEN; A-G BIEGMAN HARTOGH; M.NT. WHH) RVDW 1985, 35. DEELBAARHEID VAN VERBEURDE DWANGSOMMEN VOLGENS HET OUDE (VOOR 1 JANUARI 1978 GELDENDE) RECHT. De dwangsommen waren verschuldigd aan viif personen, van wie er twee kwijtschelding daarvan hebben verleend. Een dwangsom vormt, nadat zij is verbeurd, niet meer een prikkel tot nakoming van de uitgesproken veroordeling. Mitsdien is er geen reden om op grond van de strekking van de dwangsom of te wijken van hetgeen op her stuk vafl de deelbaarheid in bet algemeen geldt ten aanzien van verbinrenissen tot betaling van een geldsom. (Rv art. 611 a-611 b-cud; BW art. 1339; NBW art ). 1. Hubertus Maria Comelis van Tuijn, te Dongen, 2. Drs. Stanislaus van Tuijn, te Tilburg, 3. Dr. Joseph Hubertus Derksen, in zijn hoedanigheid van curator van Maria van Tuijn, te Eindhoven, 4. Serge van Tuijn, te Raamsdonksveer, eisers tot cassatie, adv. Mr. G.M.M. den Drijver,

266 Tegen Jakob Koos Leutscher, te Amsterdam, verweerder in cassatie, adv. Mr. JL de Wijkerslooth. 1. Het geding in feitelijke instanties Eisers tot cassatie verder te noemen de van Tuijns hebben bij exploot van 18 Augustus 1981 verweerder in cassatie verder te noemen Leutscher op verkorte termijn gedagvaard voor de Rb. Breda en o.m. gevorderd: A. Leutscher te veroordelen tot betaling aan de Van Tuijns van een bedrag aan dwangsommen door de Rb. in goede ustitie vast te stellen:en B. Leutscher te bevelen binnen 30 dagen, mede te worken aan de verkoop en overdracht aan de Van Tuijns van de onroerende goederen als bedoeld in het taxatierapport van Von Reth te Ejndhoven en omschreven onder de letters A1, B en E. Nadat Leutscher tegen die vorderingen verweer had gevoerd, heeft de Rb. bij vonnis van 26 Januari 1982 Leutscher veroordeeld aan de Van Tuijns ter zake van verbeurde dwangsommen tebetalen f en Leutscher bevolen mede te werken aan de verkoop en overdracht aan de Van Tuijns van de onroerende goederen. Tegen dit vonnis heeft Leutscher hoger beroep ingesteld bij het Hof te 's- Hertogenbosch, waarna de Van Tuijns incidenteel hoger beroep hebben ingesteld. Bij arrest van 15 Juni 1983 heeft het hof, in het principaal appel bet vonnis van

267 de Rb. vernietigd en de vordering aisnog afgewezen en in bet incidenteel appel het beroep verworpen. Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. 2. Her geding in cassatie Tegen bet arrest van het hof hebben de Van Tuijns beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en, maakt daarvan deel uit. Leutscher heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor pp. bepleit door hun advocates. De conclusie van de A-G Biegman-Hartogh strekt tot verwerping van,het beroep. 3. Beoordeling van het middel 3.1 Onderdeel 1 faalt. Het hof heeft op grond van zijn uitleg van het tot,de gedingstukken behorende vonnis van de Rb. te Breda van 21 Mei 1974 geoordeeld dat de uitvoering van het in dat vonnis vervatte bevel tijdrovende voorbereidingen" vergde. Daarmee heeft het hof art. 48 Rv niet geschonden. Oderdeel 2 faalt reeds omdat het is gericht tegen een over - weging, die 's hofs beslissing niet draagt. 3.2 Met betrekking tot onderdeel 3 moet van het volgende worden uitgegaan. Bij evenvermeld vonnis van de Rb. te Breda is Leutscher veroordeeld de balans van Van Tuijn's Limonadefabrieken en Distilleerderijen BV per 31 December 1971 te doen vaststellen. Door niet aan deze veroordeling te voldoen over de periode van 15 November 1976 tot 13 Juni 1978 heeft Leutscher

268 dwangsomnen verbeurd ten bedrage van f aan vijf Van Tuijn, te weten de eisers tot cassatie 1 3, alsmede Guy en Katinka Van Tuijn. De Lwee laatstgenoeniden hebben in Juni 1980 met Leutscher een overeenkomst van dading gesloten waarbij zij jeder aan Leutscher volledig hebben kwijtgescholden hetgeen deze aan hen ingevolge voormeld vonms aan dwangsommen verschuldigd was. Het hof heeft geoordeeld dat ten gevolge van deze kwijtschelding deze deelbare schuld" de verbeurde dwangsommen is verminderd tot 3/5 maal f Het onderdeel strekt ten betoge dat, flu de verplichting tot het vaststellen van de balans ondeelvaar is, deze kwijtschelding niet tot gevoig kan hebben dat door Leutscher te verbeuren en verbeurde dwangsommen proportioned worden verminderd, zuiks op grond dat indien men anders zou oordelen (...) daarmee de prikkel, die mede van de hoogte van de dwangsom behoort uit te gaan, ontoelaatbaar (zou) worden verminderd". Dit betoog kan niet tot cassatie leiden. Het onderdeel moet worden getoetst aan het recht, zoals dat luidde voor de per 1 Januari 1978 in werking getreden Wet van 23 Maart 1977, Stb Daargelaten kan worden of het betoog juist is voor zover het be- trekking heeft op dwangsommen die nog niet zijn verbeurd op het tijdstip van de kwijtschelding, flu dat geval zich bier blijkens 's hofs vaststellingen niet voordoet. Met betrekkin, tot op bet tijdstip van de kwijtschelding reeds verbeurde dwangsommen is het strijdig met het te dezen toepasselijke, recht.

269 Het miskent dat een dwangsom, nadat zij is verbeurd, n.iet meer een prilckel tot nakoming van de uitgesproken veroordeling vomit. Mitsdien is er geen reden om op grond van de strekking van de dwangsoni of te wijken van hetgeen op bet stuk van de deelbaarheid in het algemeen geldt ten aanzien van de verbintenissen tot betaling van een geldsom. 3.3 De onderdelen 4 en 5 onderdeel 6 is bij pleidooi ingetrokken hebben betrekking op de vordering tot levering van de onroerende goederen. Onderdeel 4 strekt ten betog dat er hier sprake is van een ondeelbare verbintenis en dat deze ondeelbaarheid tot gevoig heeft dat elk (of een deel) dercrediteuren in rechte kan vorderen dat de onroerende goederen gevorderd aan henzelf en niet aan alle kopers de elf Van Tuijns gezamenlijk. Mitsdien zou, ook als het betoog van het onderdeel juist zou zijn, dit niet tot een veroordeling aan alle kopers gezamenlijk" kunnen leiden. De ondedelen 5 en 7 kunnen op overeenkomstjge gronden even-min tot cassatje leiden. 4. Beslissing DeHR: verwerpt het beroep; veroordeelt de Van Tuijns in de kosten van het geding in cassatie tot op deze uitspraak aan de zijde van Leutscher begroot op f 306,30 aan verschotten en f voor salaris. `s Hofs arrest houdt o.m. in (Red.):

270 ...(enz.; Red.) B. de veroordeling van gedaagde tot betaling aan eisers van een bedrag aan dwangsommen door de Rb. in goede justitie vast te stellen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding; C. bevel aan gedaagde binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis mede te werken aan de verkoop en overdracht aan eisers van de onroerende goederen als bedoeld in het taxatierapport van Von Reth te Eindhoven d.d. 25 Januari 1972,nr. D III en naderomschreven onder de letters Al, B en E, tegen een door eisers aan gedaagde te betalen koopsom als in vorengerioemde taxatierapporten vermeld, groot f op verbeurte van een dwangsom groot f voor jeder dag dat gedaagde na afloop van voornoemde termijn in gebreke blijft aan het bevel te voldoen. Deze vorderingen zijn gebasserd op de overeenkomst van 10 Januari 1972 en bet vonnis dezer Rb. van 21 Mei 1974, welke stukken ais tusseif pp. voldoendebekend hier geen nadere aanduiding of bespreking beoeven....(enz.; Red.) Eiser Serge van Tuijn moet hierin niet-ontvankelijk worden verklaard omdat hij geen partij was bij het vonnis d.d. 21 Mel 1974, waarbij de thans opgevorderd dwangsommen werden opgelegd, en dwangsommen kunnen, ook volgens het ten tijde van de oplegging geldende recht, dat op de onderhavige vordering moet worden toegepast, slechts ten goede komen aan degene(n) ten gunste van wie het vonnis ten principale is gewezen.

271 Ten aanzien van de vorige eiseri geldt het hier-volgende: Gedaagde stelt dat naar zijn mening de vordering terzake van dwangsommen n.iet toewijsbaar is zolang niet de HR uitspraak heeft gedaan in de cassatieprocedure van het Hof te Amsterdam van 27 nov. 1980, waarbij het vonnis van de Rb. te Amsterdam d.d. 15 febr werd bekrachtigd. Waar bij dat in hoger beroep bekrachtigde vonnis gedaagdes verzet tegen door enkele Van Tuijns ter executie van dwangsommen gelegd beslag ongegrond is verklaard, staat een beroep in cassatie in die pro cedure geenszins in de weg aan een thans uit te spireken veroordelin tot betaling van die dwangsommen. Dit klemt temeer omdat hie ten processe niet eens bekend is of tegen het voor de onderhavige zaak belangwekkende deel van de Amsterdamse uitspraken, namelijk dat waarbij werd geoordeeld dat gedaagde in gebreke is gebleven aaz de nem bij vonnis dezer Rb. van 21 mei 1974 opgelegde veroordcling te voldoen, wet vassatiemiddelen zijn voorgesteld. Waar gedaagde geen nieuwe argumenten lieeft aangedragen d: tot een ander oordeel zouden kunnen leiden, en de Rb. zich met motivering van Rb. en Hof te Amsterdam kan verenigen, zal zij, hoe e gedaagde bij zijn standpunt volhardt, genoemd oordeel van de Arnsterdamse Rb. met de in het vonnis van 15 febr daarvoor gegeveri gronden ovememen. Deze Rb. heeft overigens bij haar op 26 mei 1981 tussen pp. gewezen vonnis zeif reeds beslist, dat gedaagde door eigen toedoen met name door eigen nalaten, buiten staat is geweest te voldoen aar de veroordeling van 21 mei 1974 en in de periode van

272 30 nov 1974 tot 14 juni 1978 slechts geen dwangsommen verschuldigd is ge-worden over de dagen, dat de tenuitvoerlegging van het vonnis van 21 mei 1974 door appel en beroep in cassatie geschorst is geweest. Terecht beroept echter gedaagde, zich er thans op, dat, flu door eisers geen cassatieberoep is in-gesteld en zuiks is in confesso tegen de beslissing van het Amsterdamse Hof, dat hun grief tege het oordeel dat Leutscher pas dwangsommen verbeurt vanaf zes maar.den na 14 mei 1976 faalt, het arrest van 27 nov, 1980 in zoverre kracht van gewijsde heeft gekregen. Dit betekent, dat thans nog slechts een veroordeling tot betaling van dwangsommen kan worden uitgesproken over de periode van 14 nov tot 14 juni 1978, tot welk laatste tijdstip el-sers hun vordering beperken. Over deze periode van 576 dagen is gedaagde f aan dwangsommen verschuldigd ge-worden. Een betaling van f ten titel van dwangsommen kan hierop in mind ering strekken, zodat te betalen resteert f Voorzover gedaagde nog bedoelt aan te voeren, dat eisers geeri rechten zouden kunnen doen gelden op deze resterende f omdat dat deel zou zijn toegekomen aan Guy en Katinka van Tuijn. die echter bij een dading afstand hebben gedaan van hun rechten o dwangsommen, moet dit verweer warden verworpen omdat de dwangsommen zijn verbeurd ter afdwinging van een ondeelbare prestati en afstand van recht door enkelen van degenen, ten gunste van wie de dwangsommen zijn verbeurd, geen andere rechtsgevolgen voor de overigen heeft dan dat zij ais enigen tot

273 het voile bedrag der dwangsommen zijn gerechtigd. De wettelijke rente over het flog te betalen be-drag aan dwang sommen iz, zoals gevorderd, toe-wijsbaar vanaf de dag der dagvaarding, 18 aug De in de aanhef van dit vonnis genoemde conservatoire beslagen, die mede ter verzekering van het verhaal van deze dwangsommen zijn geiegd, zijn met inachtneming van de daarvoor gel-dende termijnen en formaliteiten gelegd en kunnen mitsdien van waarde worden verk laard. Ad vordering C. Als eerste weer voert gedaagde hier tegen aan. dat de overeenkomst var. 10 jan 1972 op djt stuk innerlijk zo tegenstrijdig is, dat deze in zoverre natig is en wel omdat daarin bij de optie, die aan de vordering ten grondsiag iigt, gesproken wordt van activa, die niet tot het bedriffsvermogeri van de vennootschap (pen) behoren, eeil omschrijving waar geen voorstelling bij te maken is omdat de thans door eisers veriangde goederen even-zeer, bedrijfsgebonden" waren als andere activa van VTL. De overeenkoinst zou een bepaald of bepaalbaar onderwerp, missen. Tusseii pp. staat evenwel als door eisers gesteid en niet betwist vast. `nat gedaagde tegen-over Skol een identieke optie bedongen heeft, dat tssen pp, tot dusver nooit enige twijfet bestaan heeft over weike goederen onder de beide opties begrepen werden, dat die goederen bij no-tatiele akte van 14 april 1980 zijn overgedragen aan gedaagde en dat dat precies de goederen zijn, waarop eisers tijdig hun optierecht hebben uitgecefend en die zij thans opvorderen.

274 Onder deze omstandigheden is het voistrekt irrelevant of de omschrijvjng niet bedrijfsge-bonden goederen", die pp. in de overeenkomst hebben gebezigd, nu wel of niet gelukkig gekozen is. Voidoende is, dat pp. wisten om welke goederen het ging en nu hier niet aan getwijfeld hoeft te worden is het onderwerp van de optieovereenkomst voldoende bepaald en behoort deze weer te worden verworpen. Gedaagde beroept zich voorts op het ne bis in idem". beginsel onder verwijzirmg naar een k.g. dat in Amsterdam gevoerd is en waarbij ei-sers ook levering van dezelfde goederen vorderen. Dit verweer moet worden verworpen omdat beslissingen in k.g. gevallen naar hun aard nooit jnde weg kunen staan aan een beourdeling ener zaak ten groride. Gedaagde beroept zich voorts op d exceptio plurium litis consortium, stellende dat hij niet op vordering van slechts 4 van de 11 deelgerechtigden kan presteren of behoeft te presteren, daar het een rechtsverhouding betreft, waarover de rechter niet anders kan beslissen dan in een geding, gevoerd door alien tezamen, omdat het rechtens noodzakelijk is dat de beslissing ten op-zichte van elk der deelgenoten in eenzelfde zin luidt. Deze exceptie treft Been doel. omdat i,c, sprake is van een ondeelbare verbintems met ver-schillende schuldeisers, die krachtens het thans nog geldende recht ieder voor zich gerechtigd zijn de gehele prestatie op te, vorderen. De schuldenaar behoeft zich niet te bekommeren om andere gedingen, die door de andere schuldeisers tegen hem zouden worden of zijn aangespannen, omdat hij door behoorlljke nakoming van de ondeelbare verbinten.is ten opzichte van een der

275 schuldeisers tegenover alle crediteuren gekweten is. Tenslotte stelt gedaagde nog, dat hij niet in staat is tot verkoqp en levering van de onderhavige onroerende goederen aan eisers omdat n.iet hij, maar de besloten venootschap Maat-schappij tot exploitatie van onroerende goederen Amsterdam-Semarang By" (Ansem) deze goederen in eigendom heeft. Ook dit verweer moet worden verworpen omdat niet is gesteld of gebleken, dat gedaagde niet op eenvoudige wijze de eigendom van de goederen zou kunnen verwerven teneinde toch aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Het door hem gestelde feit, dat alle goederen tot aan de nok verhypotheceerd" zijn hoeft hieraan geenszins in de weg te staan, daar toch moet word en aange-nomen dat die hypothecajre leningen moeten kunnen worden afgelost uit de door gedaagde aan Ansem te betalen koopprijs. De mogelijkheid voor gedaagde om zich de eigendom van de goederen weer te verwerven moet in dit geval te gereder worden aangenomen, omdat hij, naar door eisers onbetwist is ge-steld, de goederen zelf aan Ansem heeft verkocht, hij zelf enig directeur en enig aandeelhouder van Ansem is en gedaagdes echtgenote de enige cornmissaris van die BV is. Ook het beroep op het voorkeursrecht van de pachter van een der onroerende goederen vermag gedaagde niet bij voorbaat te ontheffen van zijn verpljchting tot verkoop en levering aan eisers, daar dit voorkeursrecht kennelijk ook geen beletsel is geweest voor de verkop n en leveringen aan gedagde en door gedaagde aan Ansem.

276 Nu alie verweermiddelen tegen dit onderdeel vait de voidering van eisers zijn verworpen kan dit worden toegewezen, zij het echter dat de Rb. aanleiding vindt de ge"orderde dwangsom te mitigeren tot f per dag en te binden aar een maximum van I miljoen gulden. zijnde deze mate van dwang naar de Rb, moet aannemen vol-doende om gedaagde tot nakoming van het uit te spreken bevel te bewegen. Het uit te spreken bevel tot verkoop en over-dracht zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard omdat dit berust op erkende onderhandse geschrjften, te weten de koopovereenkomst van 10 jan 1972, de brief van 28 febr. 1972, waarbij de optie werd uitgeoefend en het taxatierapport van Von Reth NV te Eindhoven d.d. 25 febr Waar pp. over en weer gedeeltelijk in het on-gelijk worden gesteld zal de Rb. de pioceskosten compenseren in dier voege, dat ieder van pp. de eigen kosten dragen. Van dit vonnis is appellant bij dagvaardingen d.d. 4 en 5 febr in hoger beroep gekomen met conclusie tot vernietiging daarvan, aisnog niet-o ntvankelij kverklaring van geintimeerden in hun vorderjngen aithans ontzegging van deze vorderingen aan hen, en vcroordeling van geintiineerde in'de kosten van beide instanties. Bij memorie heeft appellant de volgende grieven aangevoerd: Grief 1 : Ten onrechte overweegt de Rb. ten aanzjen van de vordering B : Over deze periode van 576 dagen is gedaagde f aan dwangsommen

277 verschuldigd geworden". Grief 11 : Ten onrechte heeft de Rb. ten aanzien van de vordering B overwpgen: Voorzover gedaagde nog bedoelt aan to voeren, dat eisers geen rechten zouden kunnen doen gekien op deze resterende f omdat dat deel zou zijn toegekomen aan Guy en Katinka van Tuijn, die echter bij een dading afstand hebben gedaan van hun rechten op dwangsommen moet dit verweer worden verworpen omdat de dwangsommen zijn verbeurd ter afdwinging van een ondeelbare prestatje en afstand van recht door enkelen van degenen, ten gunste van wie de dwangsommen zijn verbeurd, geen andere rechts - gevolgen voor de overigen heeft dan dat zij als enigen tot het voile bedrag der dwangsommen zijn gerechtigd". Grief 111: Ten onrechte heeft de Rb, met betrekking tot de vordering C overwogen: Tussen pp. staat evenwel als door eisers gesteld en niet be-twist vast, dat gedaagde tegenover Skol een identieke optie bedongen heeft". Grief IV : Ten onrechte heeft de Rb, met betrekking tot de vordering Coverwogen: dat er tussen pp. tot dusver nooit enige twifel bestaan heeft over welke goederen. onder de beide opties begrepen warden " Grief V: Ten onrechte heeft de Rb. Overwogen Onder deze omstandigheden is het volstrekt irrelevant of de omschrijving niet bedrijfsgebonden goederen" die pp. in de overeenkomst hebben gebezigd, nu wel of niet gelukkig gekozen is. Voldoende is, dat pp. wisten om welke goederen het ging. Nu hier niet aan getwijfeld behoeft te worden

278 is het onderwerp van de optie-overeenkomst voldoende bepaald en behoort deze weer te worden verwor - pen". Grief VI; Ten onrechte heeft de Rb. overwoe: Gedaagde beroept zich voorts op de exceptio plunum litis consortium, stellende dat hij niet op vordering van slechts 4 van de 11 deelgerechtigden kan presteren of behoeft te presteren, daar het een rechtsverhouding betreft, waarvoor de rechter niet anders kan beslissen dan in een geding, gevoerd door alien tezamen, omdat het rechtens noodzakelijk is dat de beslissing ten op-zichte van elk der deelgenoten in eenzelfde zin Iuidt. De exceptie treft geen doel, omdat in casu sprake is van een onde elbare verbintenis met verschillende schuldeisers, die krachtens het thans nog geldende recht ieder vcor zich gerech-tigd zijn de gehele prestatje op te vorderen. De schuldenaar behoeft zich niet te bekommeren om andere gedingen, die door de andere schuldeisers tegen hem zouden worden of zijn aangespannen, omdat hij door behoorlijke nakoming van de ondeelbare verbintenis ten opzichte van een der schuldeisers tegenover alle crediteuren gekweten is". Grief VII: Ten onrechte overweegt de Rb.: Tenslotte stelt gedaagde flog, dat hij niet in staat is tot verkoop en levering van de onderhavige onroerende goederen aan eisers omdat niet hij, maar de besloten vennootschap Mat-schappij tot Lxpropgie van

279 Onroerende Goederen Amsterdam-Semarang BV" (Ansem) deze goederen is eigendom heeft. Ook dit verweer moet worden verworpen omdat niet is gesteld of gebleken, dat gedaagde niet op eenvoudige wijze de eigendom van de goederenio zou kunnen verwerven teneirde toch aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen". Grief VIII :Ten onrechte heeft de Rb het u: te spreken bevel tot verkoop en overdracht uit-voerbaar bij voorraac verklaard omdat dit berust op erkende onderhandse geschriften, te weten de koopovereenkomst van 10 jan. 1972, de brief van 28 febr en het taxatierapport van Von Reth d.d. 25 febr. 1972; Appellant heeft bij deze memorie een groot aantal stukken geproduceerd. Bij MvA, die eveneens was vergezeld van bewijsstukken, hebben geintimeerden de grieven bestreden en verklaard dat zij hunnerzijds in hoger beroep komen van het onderhavige vonnis van de Rb. onder aanvoering van de volgende grieven: Grief 1 : Ten onreclite overweegt de Rb. dat, flu door eisers geen cassatie is ingesteld tegen het arrest van het Hof te Amsterdam van 27 nov. 1980, dit met zich brengt dat eerst dwangsom-men worden ver-beurd vanaf 14 nov Grief 2 : Ten onrechte heeft de Rb. de dwangsom gemaximaliseerd tot f , er daarbij vanuitgaande dat deze mate van dwang voldoende zou zijn om JKL tot nakoming te bewegen. Geintimeerden hebben als volgt geconcludeerd:

280 A. In appel: Appellant JKL in zijn hoger beroep niet-ont-vankelijk te verldaren, dan wel bet appel als on-gegrond en onbewezen of te wijzen, met zijn ver-oordeling in de kosten van de beide instantien; B. In incidenteel appel: Het aan bet hof behage, bij arrest, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bijvoorraad: 1. JKL te veroordelen aan Hubertus M.C. van Tuijn, Drs. Stanislaus van Tuijn en Dr. J.H. Derksen als curator van Maria van Tuijn, terzake verbeurde dwangsommefl te betalen f te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 18 aug tot de dag der algehele betaling. 2. Te bepalen dat JKL. vanaf dertig daeen na betekening van het vonnis van de Rb. te Breda van 26 jan per dag f aan dwangsommefl verbeurt jegens de Van Tuijns (de vier incidenteel appellanten) ter zake het in gebreke blijven de in het vonnis van de Rb. te Breda genoemde onroerende goederen van de Van Tuijns te verkopen en over te dragen, dit zonder enig maximum vast te stellen voor de reeds verbeurde en nog te verbeuren dwangsommen, met hand having van het bevel aan JKL. de in het vonnis van de Rb. te Breda van 26 jan genoemde onroerende goederen te leveren. 3. Met instandhouding van het overige van he vonnis van de Rb. te Breda van 26 jan. 1982

281 Met veroordeling van JKL in de kosten van beide instantien. Aan Leutscher is hierna akte verleen van de produktie van nog een drietal stukken, waarna hij bij MvA in het incidenteel appel, weer onder overlegging van produkties. de grieven heeft bestreden en heeft geconcludeerd dat het den hove behage, bij arrest voor zover mogelijk uit-voerbaar bij voorraad, eisers in het incidenteel appel hun vorderingen te ontzeggen en rechtdoende de niet door Leutscher gcappelleerde onderdeflen van het vonnis der Rb. te Breda te bevestigen, en voor het overige tot persistit." Nadat de dag voor het houden der pleidooien reeds was bepaald, heeft Leutscher op de voet van het tweede lid van art. 237 Rv een verhoor van de Van Tuijns gevraagd op de volgende vraagpunten (enz; Red.) De Van Tuijns hebben bij gelegenheid van de gehouden pleidooien mondeling op dit verzoek geantwoord, in die zin dat zij de gestelde vragen met terzake dienende vinden en derhalve concluderen tot afwijzing van het verzoek, en dat zij, voor het geval het verzoek wel terzake dienende mocht worden geacht, de eerste vraag bevestigend zullen beantwoorden en de overige vragen ontkennend. Pp. hebben pleitnota's overgelegd en aan elk van hen is akte verleend van het overleggen van weer nieuwe produkties. De Van Tuijns hebben bezwaar gemaakt tegen het overleggen van het merendeel van de produkties van Leutscher, daar zij eerst de middag voorafgaande aan de pleidoolen fotocopieen van deze produkties ontvingen en dat het merendeel

282 hun onbekend is. Pp. flebben onder overlegging van hun proces -dossiers uitspraak verzocht. 0. ten aanzien van het recht: Vordering A Tegen de afwijzing van deze vorderjng is geen grief gericht, zodat deze vordering geen nader onderzoek behoeft. Vordering B 1. Bij het vonnis van de Rb. te Breda d.d. 21 mei 1974 is Leutscher veroordeeld om de balans van Van Tuijn's Limonadefabrjeken en Distilleerderijen BV per 31 dec te aoen vaststellen op de wijze bepaald in de overeenkomst van 10 jan en wel uiterlijk binnen 6 maanden na de dag van betekening van dit vonnis, zuiks on der verbeurte door Leutscher aan de Van Tuijns benevens Guy en Katinka van Tuijn van een dwangsom groot f 1000 voor iedere dag dat I.eutscher na afloop van voormelde termijn met het opleveren van die balans in gebreke blijft. 2. Van dit vonnis. dat niet uitvoerbaar bij voorraad was verklaard, is Leutscher tijdig in hoger beroep gekomen en nadat dit hof het bjj arrest van 4 maart 1975 had bekrachtigd, heeft Leutscher tijdig beroep in cassatie ingesteld, welk beroep bij arrest van de HR d.d. 14 mel 1976 is verworpen, zodat het vonnis pas op die datum in kracht van is de is egaan. De Van Tuijns benevens Guy en Katinka van Tuijn hebben het vonnis op 30 mei 1974 en het arrest van de HR op 20 mei 1976 doen betekenen aan Leutscher.

283 3. Daar de uitvoering van het bebel verval in het Rb. vonnis tijdrovende voorbereiding vergde, brengt een redelijke uitleg van djt vnnnjs met zich mee, dat, in geval vn hoger beroep en/ of cassatie, na het in kracht van gewijsdc gaan van het vannis Leuscher nog een termijn van zes maanden wordt gegund alvorens hij dwangsommen verbeurt teizake van het niet doen verrichten van de deshetreffende prestatie. 4. Overigens is aldus reeds beslist in het arrest van het Amsterdamse Hof d.d. 27 nov (rolnr. 172/78), in eerste aanleg overge 1 e d bij conclusie van antwoord, en gewezen tussen Leutscher en de Van Tuiins benevens Guy en Katinka van Tuijn, zonder dat laatstgenoemden zich daartegen in cassatie hebben voorzien. 5 Daar in dit geding als uitgangspunt moet worden genomen dat het tot 13 juni 1978 aan Leutscher's schuld was te wijten dat hij onmachtig was tc voldoen aan de veroordel.ing bij het Bredase vonnis d.d. 21 mei 1974 of dit uitgangspunt juist is, zal worden beslist in het geding waarin de Bredase Rb. op 26 mei 1981 vonnis wees moet er van worden uitgegaan dat Ieutscher dwangsommen is verschuldigd vanaf 15 nov tot 13 juni 1978, ofwel 575 maal f 1000 is gelijk f Leutscher heeft, eveneens bij conclusie van antwoord in eerste aanleg, een fotocopie van een akte, houdende een overeenkomst van dadjng, d.d. juni 1980 geproduceerd, waarin Guy en Katinka van Tuijn verklaren, dat zij met de gevolgen als bedoeld in art lid 3 BW ieder aan Leutsther volledig

284 kwijtschelden al hetgeen deze resp. aan Guy en Katinka van Tuijn.ventuec 1 `eischu!digd mocn aim of worden dan wel eventueel mocht blijken te zijn of te worden... op grond van de ingevolge het vonnis van de Rb. te Breda d.d. 21 mel 1974 eventueel verbeurde en of te verbeuren dwangsommen. 7. Het boven vermelde bedrag aan dwangsommen ad f was verschuldigd aan de Van Tuijns benevens Guy en Katinka van Tuijn. 8. Ten gevolge van de sub 6 vermelde kwijt-schelding is deze deelbare schuld verminderd tot 3/5 maal f of wel f welk bedrag, zoals ten processe vaststaat, door Leutscher aan de Van Tuijns is voldaan, zodat de Van Tuijns niets meer aan dwangsoinmen hebben te vorderen. 9. Overigens leidt art lid 3 BW waarvan het beginsel in het algemeen geldt bij een ondeelbare schuld, tot het zelfde resultaat: de V!n Tuijns mogen het bedrag van f niet vorderen, tenzijn in rekening brengende bet aandeel van Guy en Katinka, dat deze hebben kwijtge-scholden, hetgeen ook daarin resulteert dat de Van Tuijns slechts f hadden te vorderen. 10. Er kan overigens geen twijfel bestaan, dat een verbintenis tot het betalen van reeds vervallen dwangsommen als zijnde een verbintenis tot het betaien van een geidsom, naar zijn aard deelbaar is; 11. Uit het vorenstaande vloeit voort, dat de vorderin&. sub B dient te worden afgewezen, dat grief 11 in het principaal appel gegrond is, grief I in het princiaal appel geen bespreking meer behoeft en grief I in het incidenteel appel wordt verworpen.

285 Vordering C 1. Vooropgesteid zij dat de verbintenis tot levering van een onroerende zaak op zich niet on-deelbaar is. 2. Onderzocht dient derhalve te worden of de ondethavige verbintenis naar Naar aard deelbaar is. 3. Bij het aan alle geschillen tussen pp. ten grondslag liggende contract d.d. 10 jan 1972 hebben de Van Tuijns, samen met 7 broers en zusters vormende de gezamenlijke aandeelhouders van Van Tuijn's Limonadefabrieken en Distilleerderijen BV, samen met deze 7 broers en zusters al bun aandelen in die besloten vennoot-schap verkocht aan Leutscher, met o.m. het beding dat indien pp. ter ene zijde (alle 11 Van Tujjns) voor 1 maart 1972 schriftelijk aan partij ter andere zijde (Leutscher) de wens te kennen geven bepaalde tot het vermogen van Van Tuijn's Limonadefabrieken en Distilleerderijen BV c.q. dochterniaatschappijen behorende activa, die niet tot het bedrijfsvermogen der ven-nootschap (pen) behoren, te kopen tegen de waarde die daaraan bij in art. 1 bedoelde taxatie (de taxatie ter bepaling van de koopsom der aandelen) is toegekend, dan zal partij ter andere zij de er voorzover in zijn vermogen Iigt aan medewerken dat die verkoop en overdracht plaatsvindt, zuiks tegen contante betaling van de desbetreffende koopsom (men." 4. Ten procease ataat vast dat pp. ter ene zijde" deze koopoptje hebben uitgeoefend.

286 5. De optieoverrenkomst moet naar het oordeel van het hof zo worden uitgelegd, dat de broers en zusters Van Tuijn middels overdracht van al hun aandelen wel de bedrijven wilden verkopen, maar zich het recht wensten voor te be-houden de activa die voor de ujtoefening van die bedrijven de activa die voor de uitoefening van die bedrijven niet essentieel waren, maar wel tot het vennnotschappelijk vermogen behoorden, in :un vermogen te behouden. 6. Daar uit de stukken blijkt, dat de elf broers en zusters Van Tuijn tezainen abe aande!en van Van Tuijn's Limonadefabrieken en Distilleerderijen BV bezalen, maar overigens geen enkele gemeenschap vormer., brengt deze uitleg met zich, dat de onderhavige verbintenis ook naar haar aard deelbaar is en dat derhalve otwel alle elf Van Tuijns tezamen de rechten uit de door gebruikmaking van de optie ontstane koopovereenkomst kunnen uitoefenen, ofwel elke broer of zuster Van Tuijn afzonderlijk voor zijn of haar onverdeeld aandeel, waarvan de teller wordt gevormd door het aantal aandelen dat hij of zij bezat en de noemer door het totaal aantal geplaats-te aandelen. 7. Hieruit volgt, dat de vier Van Tuijns uit deze procedure niet het recht hebben levering van de integrale door de optieovereenkomst bestreken onroerende goederen te vorderen. 8. Dat dit niet mogelijk is wordt ten duidelijk-ste geillustreerd door het feit, dat de Rb. te Brada zoajs pp. ten pleidooie hebben gesteld bij vonnis d.d.

287 25 jan Leutscher heeft veroordeeld tot een zelfde levering als in het vonnis waarvan beroep, evenwel aan Paul en Corneljs van Tuijn en met een dwangsom niet van tien rnaar van vijfduizend gulden per dag en tot een maximum met van een miljoen gulden maar van vijfhonderdduizend gulden, terwiji de Van Tuijns dit geding bij het namens hen gehouden pleidool uitdrukkelijk hebben doen stellen dat Leutscher door voldoening aan het ten profijte van Paul en Cornelis van Tuijn gewezen vonnis jegens hen niet zijn gekweten. 9. Het hof heeft overwogen of als het mindere van hetgeen de Van Tuijns hebben gevordeid. toewijsbaar is de vordering tot levering van het aan de Van Tuijns toekomend onverdeeld aandeel in de litieuze onroerende goederen, maar daar ten processe vaststaat dat Leutscher voor zover in zijn vermogen lag heeft voldaan aan voormeld uitvoerbaar bij voor - raad verklaard vonnis van 25 jan tot integrale levering aan Paul en Cornelis van Tuijn, is ook een dergelijke beperkte veroore ring in dit stadium niet mogelijk. 10. Voor zover Leutscher reeds eerder met meer tot levering in staat was is een veroordeling tot levering van een onverdeeld aandeel aan de Van Tuijns, versterkt me dwangsom, eveneens onmogelijk. Dit betreft de percelen loge Ham 44 en 42 te Dongen en ecn perceel weiland bij de Hoge Ham te Dongen, waarvan Leutscher heeft aangetoond door produktie in fotocopie van de desbetreffende akten, dat hij ze op 11 juni 1981 heeft verkocht aan

288 resp. de heer W.P.G. Meijers en Stichting De Volckaert". 11. Uit het vorenstaande vloeit voort, dat de zesde grief in het principaal appel. voor zover deze zich richt tegen bet oordeel van de Rb, dat de onderhavige vordering tot levering ondeelbaar is, gegrond is, dat op grond daarvan vordering C dient te worden afgewezen en de grieven III, IV, V, VII en VIII in het principaal appal en grief 2 in het incidenteel appel geen bespreking meer be-hoeven. 12. De Van Tuijns zullen als de geheel in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van bet geding in beide instanties. 13. Daar bet hof bij heet bereiken van zijn be- slissing geen gebruik heeft behoeven te maken van de zijdens Leutscher ten pleidooie overgelegde stukken, kan een oordeel omtrent de toe-laatbaarheid van deze stukken achterwege blijven. In het incident 1. Het ontgaat het hof wat, in het kader van het door Leutscher in deze zaak gevoerde verweer, de relevantie is van de geformuleerde vraagpunten, zodat het veizoek van Leutscher to de hand client te worden gewezen. 2. Leutscher zal als de in het incident in het ongelijk gestelde partij in de kosten daarvan worden verwezen. Recht doende in hoger beroep: In het incident: Wijst het verzoek van de hand: Veroordeelt Leutscher in de kosten van het incident, tot op deze uitspraak

289 aan de zijde van de Van Tuijns begroot op f 3600; Indehoofdzaak: In het principaal appel: Vernietigt het vonnis waarvan beroep en opnieuw recht doende: Wijst alle vorderi.ngen van geintimeerden af; In het incidenteel appel: Verwerpt het beroep; In bet principaal en het incidenteel appel: Veroordeelt de Van Tuijns in de kosten van bet geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Leutscher begroot op f 9750 in eerste aanleg, op f in het principaal appel en op f 5400 in het incidenteel appel. Het cassatierniddel houdt 0mm (Red.): Schending van het recht en/of verzuim van op straffe van njetigheid in acht te nemen vormen als bedoeld in art. 99 Wet RO, doordat bet hof heeft rechtgedaan als omschreven in het dictum van zijn beroepen arrest, op de gronden als in het beroepen arrest vermeld, een en ander ten onrechte om de navolgende redenen; 1. Op p. 14, sub 3 overweegt het hof, dat de uitvoering van het bevel vervat in bet vonnis van de Rh. te Breda d.d. 21 mci 1974 (waarbij Leutscher werd veroordeeld om op straffe van een dwangsom van f 1000 voor iedere dag, dat hij met die verplichting. in gebreke zou blijven, binnen zes maanden na de betekening van dit vonnis de balans van Van Tuijn's Limonadefabrieken en Distilleerderijen BV per 31 dec te doen vaststellen op de wijze als bepaald

290 in de overeenkomsl van 10 jan. 1972) tijdrovende voorbereidingen" vergde, en dat om die iedei een redelijke uitleg van dit vonnis met zich brengt dat, in geval van hoger beroep en/of cassatie, na het in kracht van gewijsde gaan van dit vortnjs Leutscher nog een termjin van zes maanden wordt gegund alvorens hij dwangsommen verbeurt. In de procedure is door pp. nimmer gesteld, dat nakoming van het vonnis tijdrovende werk zaamheden" vergde. Van Tuijn c.s. hebben zich integendeel juist op bet standpunt gesteld, dat Leutscher zonder enige moeite of tijdrovende werkzaamheden de balans kon produceren, terwiji Leutscher zich ertoe heeft beperkt te poneren, tot het producceren van een balans absoluut niet (00k niet na tijdrovende werkzaamheden") in staat te zijn. Het hof heeft derhalve aan zijn oordeel een feit ten grondsiag gelegd, dat door pp. niet is gesteld, en het heeft dusdoende gehandeld in strijd met het beginsel van art. 48 Rv. Uit het ten processe verhandelde, kan ook overigens niet zijn komen vast te staan, dat nakoming vn bet bij vonnis gegeven bevel tijdrovende werk zaamheden" vergde. 2. Op p. 14, sub 4 overweegt het hof, dat reeds bij arrest van het Hof te Amsterdam d.d. 27 nov (waarbij de thans procederende pp. ook partij waren), was beslist dat een redelijke uitleg van het vonnjs van de Rb. te Breda van 21 mci 1974 met zich brengt, dat, in geval van hoger beroep en/of cassatie, na het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis Leutscher flog een termijn wordt gegund van zes maanden alvorens hij dwangsommen verbeurt, zonder dat de Van Tuijns zich daartegen in cassatie hebben voor - zien. Voor zover het

291 hof daarmee bedoelt, dat dit oordeel van het Hof te Amsterdam, door het achterwege blijven van ecn daartegen gericht cassatiemiddel, tussen pp. gezag van gewijsde heeft gekregen, met gevoig dat het aan de Van Tuijns nict (langer) zou vrijstaan om rn deze procedure een ander standpunt in te nemen, is `s hofs oordee onjuist. Het ging in de zaak die leidde tot bet arrest van diet Amsterdamse Hof van 27 nov immers uitsluitend om de vraag, of Leutscher's verzet tegen de door de Van Tuijns gelegde beslagen wegens verbeurde dwangsommcn gegrond was, en ter ontkennende beantwoording van die vraag was reeds voldoende, dat Leutscher enige dwangsommen had verbeurd, waarbij aldus het hof in die procedure in dit geding de exacte hoogte van de verbeurde dwangsommen buiten beschouwing moet blijyen". Aangezien het hof zijn beslissing, dat Leutscher's verzet ongegrond was, niet heeft doen steunen op de overweging die hierboven is weergegevcn, komt aan's hofs oordeel aangaande de periode, die Leutscher al dan niet werd gegund alvorens dwangsommen te verbeuren, in de onderhavige procedure geen gezag van gewijsde toe. 3. Als uitgangspunt nemende, dat Leutscher uit hoofde van het vonnis van de Rb. te Breda dwangsommen heeft verbeurd over de periode vanaf 15 nov tot 13 juni 1978 ten bedarge van f n. b. dat indien de onderdelen 1 en 2 van het cassatiemiddel slagen, dit uitgangs-punt en de daarop voortbouwende overwegingen reeds om die reden niet juist (kunnen) zijn overweegt het hof op p. 15. sub 8, dat de kwijt-

292 schelding in juni 1980 aan Leutscher door Guy en Katinka van Tuijn van al hetgeen Leutscher aan hen verschuldigd mocht zijn of worden op grond van de ingevolge het vonnis van de Rb. te Breda d.d. 21 mei 1974 eventueel verbeurde en/of te verbeuren dwangsommen:,,cat deze deelbare schuld (is) verminderd tot 3/5 maal f ofwel f ". Dit oordeel is rechtens onjuist. De in het vonnis vervatte hoc'fdveiplichting waaraan de dwangsom ais straf was verbonden (ni. tct bet docn vaststellen van een balans) is een ondeelbare verbintenis, die Leutscher tegen- over alle vijf Van Tuijns ten faveure van wie het vonnis werd gewezen tot bet produceren van die balans verplichtte. Kwijtschelding door enige Van Tuijns aan Leutscher van diens verplichting uit hoofde van bet vonnis van 'de Rb. te Breda kan niet tot gevoig hebben, ook niet gelet op art lid 3 BW, dat daardoor de door Leutscher te verbeureri dwangsommen proportioned worden verminderd, evenmin als daardoor Leutscher's verplichting tot bet doen vaststellen van eenbaians wordt vexrninderd. Zulks geldt onverminderd voor een kwijtschelding ter zake van de verplichting tot betaling van verbeurde of nog te verbeuren dwangsommen. Indien men anders zou oordeien zou daarmee de prikkel die, mede van de lioogte, van de dwangsom behoort uit te gaan. ontoelaatbaar worden vermjnderd. Zulks is niet anders i.c; waar het gaat om dwangsommen die ten tijde van de kwijtschelding reeds varen verbeurd. Of en zo ja voor welk deel, de vijf Van Tuijns onderling aanspraak (zouden) kunnen maken op reeds verbeurde dwangsommen, staat in het geheel niet vast

293 en regadeert Leutscher in bet geheel niet. Ook reeds om die reden kan niet worden aanvaard, dat kwijtschelding door een deel van de personen te wier faveure de dwangsom is verbeurd, tot effect zou hebben, dat de door de debiteur te betalen, reeds verbe irde dwangsommen, verminderd worden met een zelfde percentage als bet aantal kwijtscheldende crediteuren uitmaakten van het totale aantal subjecten in wier voordeel het vonijis werd gewezen. heeft zelfs te gelden in het geval waarin men niet zou aannemen, dat de verplichting tot het betalen van reeds verbeurde dwangsommen, die het gevoig is van niet-nakoming van een ondeelbare verbintenis op ziel ook ondeelbaaris. Op groaucl van het vurenstaande is eveneens on juist hetgeen het hof heeftoverwogensub9en 10 op. p Op p. 16 sub 6 en 7 overweegt bet hof, dat de verbintenis (tot levering van de onroerende goederen, waarvoor de elf Van Tuijns ook blij-kens de op p. 16, sub 4 weergegeven overweging hebben geopteerd) naar haar aard deelbaar is", waaraan het hof als gevolg verbindt: dat derhalve alle elf Van Tuijns tezamen de rechten uit de door gebruikmaking van de optie ontstane koop-overeenkomst kunnen uitoefenen, ofwel elke broer of zuster Van Tuijn afzonderlijk voor zijn of haar onverdeeld aandeel (...)". Op grond van een en ander zouden: de vier van Tuijns uit deze procedure niet het recht hebben levering van de integrate door de opticovereenkomst bestreken onroerende goederen te

294 vorderen". Dit oordeel is onjuist, aithans onvoldoende gemotjveerd. Indien een aantal optiegerechtigdcn door ge-bruikmakjng van hun optierecht een koopover-eenkomst slunen de van een complex on roerende goederen welk complex, geiijk ic. op zich nict zonder nicer deelbaar is tussen de diverse optiegerechtigden dan is de verbintenis tot levering van die onroerende goederen naar haar aard ondeelbaar, en wel in dier voege dat de verkoper in beginsel alien dan van zijn verplichting is gekweten. indien hij het verkochte complex onroerende gocderen in zijn geheel Levert aan de totale groep van optie-ujtgeoefend-hebbende-kopers. Dc ondeelbaarhejd van deze verbintenis heeft tot gevoig. dat elk (of een deel) der crediteuren uit eigen hoofde. in rechte kan vordercu dat bet complex onroerende goederen, op straffe van een van de nanleggers van die vordering te verbeuren dwangsom. door de verkoper wordt geleverd, uiteraard aan alle kopers gezamenlijk. In zoverre kan ieder der kopers, zonder processuele medew'rking van zijn inedekopers. een vordering tot nakoming instellen. zonder nict- ont-vankelijk te worden verklaard in die vordering, c.q. deze vordering te zien ontzcgd. op grond van de exceptio plurium litis consortium". Ujt dien hoofde waren de Van Tuijns in deze procedure dan ook ten voile gerechtigd nakorning te vorderen van de verplichting tot levering van de in de koopovereenkornst begrepen onroerende goedereri, en wel op straffe van een alleen aan hen te verbeuren dwangsom.

295 Uiteraard dient hun vordering dan ook in dit licht te worden verstaan. Onjuist, aithans obegrijpelijk, is dan ook 's hofs op p. 16. sub 7 geformuleerd oordeel dat de vier Van Tuijns uit deze procedure niet bet recht hebben levering van de integrale door de opticovereenkomst betreken onroerende goederen te vorderen" 5. Onjuist. althans onbegrijpeiijk is voorts 's hofs verwijzing. sub 8 op p. 16. naar het vonnis d.d. 25 jan wa.arbij Leutscher werd veroordeeld tot eenzelfde levering ais in bet vonnis waarvan beroep evenwel aan Paul en Cornelis van Tujin". zuiks ter argumentatie, dat de Van Tuijns in deze procedure niet bet recht zouden hebben. levering van de integrale door de optieovereenkomst bestreken onroerende goederen te vorderen. Deze verwijzing is daarom onjuist resp. onbegrijpelijk. omdat, op grond van het hierboven sub 4 gestelde, elk d'r kopers bet recht heeft om op straffe van een aan hem te ver beuren dwangsom de levering van de verkochte onroerende goederen aan het conglomeraat der kopers te vorderen, en de uitoefening van djt recht op zichzelf onverlet laat de!ogelljkheid van andere kopers om in rechte dezelfde prestatie te voderen op straffe van een aan hen te verbeuren dwangsom. 6. (enz Red.) 7. Doordat Leutscher zichzelf in de onmoge-lijkheid had geplaatst om in dat opzicht aan het bij voorbaat uitvoerbaar verklaarde voimjs te voldoen had het hof in zoverre een kostenver-oordeling van de Van Tuijns achterwege moeten laten.

296 Conclusie A-g Mr. Biegman-Hartogh 1 Djt is het zevende geding in cassatie, zoals aangekondig in de heden eveneens genomen conclusie onder rolnr , tussen bepaalde familjeleden Van Tuijn en I.K. Leutscher. On- derwerp van de strijd is thans weer hetgeen tussen hen op 10 jan is overeengekomen ten aanzien van de aandelen VTL; bet casatieheroep is gericht tegen het arrest van het Hof teshertogenbosch rolnr. 111/82 van 15 juni 1983, waarbij met vernietiging van ht vonnis van de Rb. te Breda onder rolnr. KT 2189/81 van 26 jan. 1982, alle vorderingen van de Van Tuijns, weergegeven op p. 2 van het arrest, werden afgewezen. Het door eisers aangevoerde middel van cassatie bevat vijf on derdelen. : 2. Onderdeel I is gericht tegen r.o. 3 ad vordering B op fl 14 van bet arrest a quo, waarin het hof besliste dat een redelijke uitleg van het vonnis van de Rb. te Breda van 21 mei 1974 met zich meebrengt dat na het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis (na appel en cassatie) Leutscher nog een termijn van zes maanden wordt gegund alvorens dwangsommen te verbeuren, aangezien de uitvoering van het bevel vervat in het Rb. vonnis (tot het doen vaststellen van de balans per 31 dec. 1971) tijdrovende voorbereidingen vergde". Het laatst geciteerde flu achten eisers in strijd met het beginsel van art. 48 Rv, daar dit feit door pp. niet is gesteld. Dit onderdeel kan naar mijn mening niet tot cassatie leiden. Het betreft bier de motivering van de uitleg van het vonnis van 21 mei 1974, dat als produktie 3 bij

297 conclusie van eis in het geding is gebracht, waarin wordt overwogen (p. 8. iste alinea in fine):...dat de Rb., met Leutscher, een langere termijn dan een maand noodzakelijk acht". Vgl. ook de zakelijke weergave van de stellingen van Leutscher, opgenornen in de conclusie van de fgd. A-G Mr. Erades voor HR 14 mci 1976, NJ 1977, 375 op p k.: Er is geen sprake van dat liii niet zou willen meewerken aan het opmaken van de balans per 31 dec Het accountantskantoor P & H zal daar-voor veel tjjd nodig hebben. Voor zover het hof dus niet uit eigen eerdere beslissingen kon weten dat JKL. had gesteid dat bet opstellen van de balans i.e. veel tijd zou vergen, heeft bet hof dit ult bet als gedmgstuk overgelegdc vonnis zelf weer kunnen afleiden. Bovendi.en mag men, dunkt mij, toch ook wel als een feit van algemene bekendheid veronderstellen dat bet opmaken van een balans n een onderneming en onder omstandigheden als bier aan de orde met zozeer voor Leutscher, maar vooral voor de accountants een tijdrovende bezigheid.al zijn. 3. Ook onderdeel 2, gericbt tegen r.o. 4 op p. 4 van het arrest faalts, reeds orndat bet is gericht tegen een overweging ten overvloede: Overigens."; en eveneens omdat het feitelijke grondsiag mist. Terccht. gczien HR 20 jan. 1984, RvdW 1984, 32 spreekt bet hothier immers niet van gezag van gewifsde en m.i. doelt bet hof hierop ook niet, vgl, r.o. 34 van het arrest van hetzelfde hof d.d. 9 juni 1982, u. kennen ujt evengenoemd arrest in RvdW 1984 op p. 90. r.k. 4. Onderdeel 3 betreft het volgende. In juni 1980 hebben Leutscher enerzijds en

298 Guy van Tuijn en Katinka van Weers-van Tuijn anderzijds een overeenkomst van Jading gesloten waarbij deze beide Van Tuijns, met de gevolgen als bedoeld in at: 1339 lid 3 BW, aan JKL hebben kwijtgescholden al hetgeen deze aan hen verschuldigd mocht zijn of worden (o.m.) op grond van de ingevolge het vonnis van de Rb, te Breda van 21 mci 1974 verbeurde en/of te ver-beuren dwangsommen. Krachtens dat vonnis had JKL op 13 juni 1978 in totaal een bedrag van f 575 (XX) aan dwangsommen verbeurd ten gunste van vijf Van Tuijns, ni. thans eiscres sub 1,2 en 3 plus Guy en Katinka; eiser sub 4, Serge, is door de Rb, in vordering B niet-ontvankelijk verklaard omdat hij geen partij was bij het vonnis van 21 mei 1974 waarbjj de in dt geding opgevorderde dwangsommen werden opgelegd (z.ie arrest a quo p.3.1 ste alinea ad vordering B). 5. De vraag is nu of de kwijtschelding door Guy en Katinka rechtens tot gevoig had dat JKL. verplicht was slechts" drievijfde van genoemd bedrag, zijnde f to betalen (hetgeen hij reeds heeft gedaan) en voor het resterende bedrag van f was bevy 'd, of dt hij de gehele som aan eisers sub 1,2 en 3 schuldig bleef. De Rb. beantwoordde deze vraag in laatstgenoemde zjn, omdat de dwangsommen aim verbeurd ter afdwinging van een ondeelbare prestatie. Het hof echter was van oordeel (al-rest p. 15 r.o. 8) dat het hier gaat om een deelbare schuld die tengevolge van de kwijtschelding is vermjnderd tot drievijfde van het oorspronkelijk ver-schuldigde. 6. In het onderdeel wordt het standpunt van het hof bestreden met het betoog dat

299 de hoofd-verplichtjng tot het doen vaststellen van een balans een ondeeelbare verbintenis is. Kwijt-schelding voor tweevijfde kan niet tot gevoig hebben dat de dwangsom- men proportioned worden verminderd, evenmjn als daardoor de plicht tot het doen vaststellen van een balans wordt verminderd, aangezien anders de prikkel tot betaling, die van de dwangsom uitgaat, ook wordt vermjnderd. (De Eenvormige Wet betref-fende de dwangsom d.d. 23 maart Stb. 184 is ic. niet van toepassing, nu het vonnjs dat de veroordeling op straffe van het verbeuren van een dwangsom inhoudt, datcert van 21 mci 1974, zie Burgerlijke Rechtsvorderjng (F.M. J. Jansen) aant. 1 ad Boek II titel V afd. 3.) 7. In het huidig recht is een verbintenis deel-baar of ondeelbaar als harer positive deelbaar of ondeelbaar is; en een prestaje aan ondeelbaar zijn naar haar aard, ofwel naar haar strekking, de bedoeling van pp. en soms ook op grond van een weisvoorschrift, zie de ait e.v. BW waar- over Asser-Rutten p en 82, Hofmann-Van Opstall I, p. 502 e.v., Pitlo-Boiweg 1979 p. 144 e.v., Asser- Hartkamp nrs. 88 e.v. en 129 e.v. en Contractenrecht I (Den Tonkelaar) nrs. 118 en 119 met aldaar genoemde rechtspraak en literatuur. Het Nieuw BW werkt niet meer met het al dan niet deelbaar zijn van verbintenjssen, maar alleen met het al dan niet deelbaar zijn van de prestarie. En het enige eriterium daarbij is de aard van de prestatic; indien deze aard meebrengt dat het splitsen ervan het wezen of de waarde van de prestatic aanmerkeljjk zou vetminderen, dan is er sprake van ondeelbaarhejd (zie

300 Mon. Nieuw BW B-3 1 (Van BuchemSpapens) p. 7/8 en 39 e.v.). 8. Zowel naar huidig als naar toekomstig recht kan er, dunkt mij, weinig twjjfel aan bestaan dat de verplichting van JKL tot het doen vaststellen van een balans een naar haar aard on- deejbare prestatje inhoudt. Eveneens kan aan de Van Tuijns worden toegegeven dat als sommigen van hen aan Leutscher (hun aandeel in) de verbeurd dwangsommen kwijtschelden, hjerdoor afbreuk kan worden gedaan aan het wezen van de dwangsom, die immers een prikkel tot nakoming qan de hoofdverpijchtjng moet zijn (dat Guy en Kaiinka op de hoofdverplichting tot het doen vaststellen van een balans niet langei prijs zouden stellen, zoals namen hen in de Toelich-tende Memorie wordt betoogd, mist m.i. echter feitelijke grondsi ). 9. I.e. evenwel strekt vordering B tot b' taling van een bedrag aan dwangsommen dat ten tijde van de kwijtschelding reeds in zijn geheel was verbeurd. De prikkel heeft niet gewerkt, nu resteert alleccl de verplichting tot betaling van een geidsom, die uit haar aard deelbaar is (vgl. Asser-Rutten 1.c. p. 81). 10. Mei Leutschers raadsman ben jk voorts van mening dat eerst moet worden vastgesteld of er in een bepaald geval sprake is van actieve on- deelbaarheid van een verbintenis alvorens men de bepalingen van Boek 3 titel 7 NBW betreffende gemeerischap kan gaan toepassen, zie Van Buchem-Spapens 1.c. p Tenslotte bevat onderdeel 3 nog de klacht dat het hof ten onrechte heeft aangenomen dat JKL na de kwijtschelding door twee van de vijf betrokken Van Tuijns ook voor ceo breukdeel van tweevi-

301 jfde bevrjjd was van zijn verplichting tot betaling van f , aangezien in dit geding niet vaststaat voor welk dccl de vijf Van Tuijns onderling aanspraak zouden kunnen maken op de reeds verbeurde dwangsommen. De Van Tuijns achten het voor de hand Uggend dat verdeling onder hen dient to geschieden al naar-gelang het aantal aandelen dat elk van hen in eigendom heeft, en dit aantal is onderling ver-schillend. 12. Het schijnt mij toe dat het hof terccht is uitgegaan van de hoofdregel bij deelbare verbin-tenissen die inhoudt dat het aandeel van elk van de medeschuldeisers in een deelbare verbintenis even groot is tenzij anders is afgesproken, of nit wet, gewoonte of rechtshandeling zou voort-vioeien, zic art I lid I NBW, Asser-Rutten 1.c.p. 75. Asser-Hrtkamp 1. c.nr. 129 en Van Buchem-Spapens.1.c.p. 39 En dat ic. anders zou zijn afgesproken is, naar ik meen, gesteld noch gebleken. Onderdeel 3 lijkt mu derhalvc ongegrond. 13. Eenzelfde vraag als in onderdeel 3 ten aanzien van de verplichting van Le - utscher tot betaling van het bedrag aan verbeurde dwangsommen, nl. of dit een deelbare of een ondeelbare prestatie is wordt thans door onderdeel 4 aan de orde gesteld met betrekking tot de verplichting van JKL tot levering aan de broers en zusters Van Tuijn nadat deze hun koopoptie hadden uitgeoefend van een aantal onroerende goederen (zic de befaamde overeenkomst van 10 jan 1972 p. 5 sub 11. in dit

302 geding overgelegd als produktie I bij conclusie van eis en door bet hof in r.o. 3 ad vordering C geciteerd). Ook deze verplichting tot levering beschouwde de Rb. met de Van Tuijns, als ecu ondeelbare prestatie, terwij bet hof, naar de mening van JKL terecht. deze ic. als een deelbare prestatie aanmerkte. 14. Zou de verbintenis tot levering van de betreffende onroerende goederen ondeelhaar zijn. dan zou dit met zixh brengen dat elk van ic Van Tuiins de gehele prestatie (levering van alle in de overeenkomst hedoelde goederen) kan vorderen, en dat nakoming door JKL jegens cen van de Van Tuijns de verbintenis teniet doet gaan, zodat hij ook jegens de overige Van Tuijns hebrijd is (zie Asser-Rutten p. 80, Contractenrecht I nr. 121 met de daar genoemden en voorts art lid 2 NBW met daarover Asser- Hart-kamp i.e. nrs. 96, 97 en 130); acht men daarentegen de prestatie deelbaar, dan betekent dat i.e. dat de Van Tuijns slechts jeder voor zich aan-spraak kunnen maken op levering van cen onver-deeld aandeel in de onroerencle goederen en dat alleen alic Van Tuijns gezamenlijk levering van het geheel kunnen vorderen. Van.een gemeen-schap tussen hen in de zin van Bock 3 titel 7 NBW, die tot gevoig zou hebben oat ecu voor alien levering zou kunnen vorderen (art b), is hier niet de rede, naar het hof in r.o. 6 heeft vastgesteld. 15. Naar huidig recht (art BW) is levering van een goed ecn deelbaie verbintenis van onverdeelde onlichamelijke aandelen; het Nieuw. BW acht in zo'n gevai ondeelbaarheid aanwezig (AsserHartkamp rr. 97).

303 Dc vraag of op dit punt anticipatie op het Nieuw ISW gewenst en mogelijk is, zou ik bevestigend willen beantwoorden. Dc construe-tie van bet huidige rccht lijkt niet al te hecht en nogal gekunsteld (zic Van Zebens Parlementaire Geschiedenisboek 6, TM op p. 91 e.v. 97); de voordelen van de in het NBW neergelegde regeling zijn groter dan de nadelen (Asser-Rutten Lc.p. 81) en, bovendien lijkt het niet onredeiijk dat de debiteur zich van zijn verpiichting tot levering eens voor al kan bevrijden zonder betrokken te raken bij eventuele geschillen tussen de mede-crediteuren onderling Overigens meen ik dat in het onderhavige geval de vraag of men te maken heeft met levering als een deelbare, dan wel een ondeelbare prestatie, hoogstens nog van belang kan zijn voor de kostenveroordcling. in beide opvattingen immers is de vorderuig tot levering thans nict mecr toewijsbaar; het door bet hof in.o. 9 vas-gestelde feit dat Leutscher inmiddels heeft voldaan aan bet vcnnis van 25 jan tot integrate levering van de onroerende goederen aan Paul en Cornelis Van Tuijn staat daaraan in de weg. Hoewel ik derhalve onderdeel 4 op zichzelf gegrond acht, meen ik dat het bij gebrek aan belang niet tot cassatie zal kunnen leiden. 17. Onderdeel 5 mist, naar het mu voorkomt, feitelijke grondslag waar het stelt dat elk der kopers het recht heeft de levering van de onroerende goederen aan het conglomeraat der kopers te vorderen, aangezien door het hof niet is vastgesteld dat de litigieuze vorderingen zijn ingestcld ten behoeve van het conglomeraat der kopers, maar veeleer het tegendeel blijkt uit r.o. 8.

304 18. Onde,eel 6 is bljjkens de Toelichtende Memorie van de Van Tuijns ingctrokken, gelet op HR 21 mci NJ 1977, 73 inzake Oosterhuis/Unigro, en behoeft dus geen bespreking, behoudens voor zover ondereeel 7 erop aansluit. Onderdeel 6 betreft r.o. 9 en 10 op p. 17 van hct arrest a quo, waarin het hof JKL niet tot de in vordering C (zie p. 2 arrest) bedoelde levering in staat acht, aangezien Leutschcr de betreffende onroerende goederen reeds nile aan anderen dan thans eisers had geleverd, resp. verkocht 19. Onderdeel 7 betoogt dat het hof in zoverre dan ook een kus - tenveroodeling van de Van Tuijns achterwege had moeten laten omdat Leutscher zichzelf in de onmogelijkheid had geplaatst in dat opzjcht" (waarmee m.i. wordt bedoeld de in onderdeel 6 aan de orde gestelde vordering C tot levering van de onroerende goederen) aan het bij voorraad uitvowrbaar verklaarde vonnis van de Rb. te voldoen. Het onderdeel kan geen doel treffen. Met, in zoverre achterwege laten van een kostenveroordeling" kan, dunkt mu, niet anders worden bedoeld dan het compenseren van proceskosten in de zin van art. 56 Rv. Het is echter vaste rechtspraak dat de vraag of kosten zullen worden ge-compenseerd, ter vrije beoordeling staat van de feiteiijke rechter, zodat daarover in cassatie niet met vrucht kan worden geklaagd zie recentelijk HR 15 okt. 1982, NJ 1983, ook indien het hof tot het oordeel had moeten komen, dat pp. over en weer op enige punten in het ongelijk waren gesteld. (had) een klacht over bet niet compenseren der kosten niet tot cassatie kunnen leiden, daar het bier een

305 bevoegdheid betreft die ter discretie staat van de rechter die over de feiten oordeelt". Zie voor eerdere uitspraken de conclusie van P-G Mr. Berger voor dit arrest op p r.k. en voorts Burgerlijke Rechtsvorderjng (F.M.J. Jansen) aant. 6 ad. art Waar echter art. 419 lid 4 Rv een grote mate van vrijhrid biedt bij de veroordelmg in de kosten, moge ik Uw Raad in overweging geven aithans in cassatie de kosten te compenseren, flu toch het door Leutscher niet nakomen van zijn verplichting tot levering aanleiding was tot het instellen van de sub C omschreven vordering, terwiji slechts de omstandigheid dat JKL het zichzelf in 1983 onmogelijk maakte aan het ver-oordeiend vonnis van de Rb. d.d. 26 jan te voldoen, de reden ervan is dat onderdeel 4 van het middel dat mi. in beginsel terecht werd voorgedragen niet tot cassatie zal kunnen Leiden (zic boven sub 16.) In elk geval lieeft JKL het dus, wat het instellen van deze vordering door de Van Tijns betreft, ten onrechte op een proces Iaten aankomen, vgl. HR 23 maart 1979, NJ 1980, 126 met gegevens in de conclusie van de A-G Mr. Ten Kate op p. 405 r.k. en in de noot van Heeinskerk. 21. Daar ik het middel in al aim onderdelen ongegrond acht, concludeer 1 k tot verwerping van het beroep met een zodanige uitspraak omtrent de kosten van het geding als Uw Raad vermeent dat in dit geval behoort. Noot. Op vordering van vijf eisers is gedaagde ku vonnis van de Rb. Breda van 21 mel 1974 veroordeeld een balans door bepaalde accountants te doen vaststellen binnen 6 maanden na betekening van het vonnis, op verbeurte van

306 een dwangsom van f per dag na afloop van, die termjjn. Dit vonnis verkreeg kracht van gewijsde op de datum van het arrest van de HR in die zaak: HR 14 mei NH. 1977, 375, m.nt. WHH. Het hof interpreteerde het vonnis aldus, dat de termijn van 6 maanden flu moest worden grekend vanaf 14 mei Dit acht ik een redeiijke uitleg van bet vonnis, dat niet bij voorraad uitvoerbaar was, maar wel was betekend. Dc veroordeelde bleef gedurende een bepaalde pariode daarna in gebreke aan de veroordeling te voicloen, waardoor liii f aan dwangsommen verbeurde. Vervolgens hebbefl twee van de vijf eisers bij eefl overeenkomst van dading de verbeurde dwangsommen, die de schuldenaar aan hen verschuldigd was, kwijtgeschoiden met de gevolgen bedoeld in art lid 3 BW. De oberige drie eisers bieven nieetem.in betaling van de voile f 575 (XX) verlangen. De vraag in cassatie was, kort gezegd, of zij daartoe het recht hadden dan wei slechts recht op 3/5 van dat bedrag. De HR beslist dat er geen reden is om op grond van de strekking van de dwangsom of to wijken van hetgeen op het stuk van de deeibaar-heid in het algcrneen geldt ten aanzien van verbintenissen tot betaling van een geidsom. Wat op dit stuk geldt wordt aan de speurzin van de iezer overgelaten of bekend verondersteld. Dc art Bw bei 1 en niets over verbintenissen tot betaiing van een geidsom. In je verwerping van het beroep iigt echter de impliciete beslissing beoloten. dat

307 de betaiing van een geidsorn (dwangsofll) een deelbare prestatie is, dat een van ulcer schuideisers de deeibare schuid wat zijn aandeel betreft kan kwijtschelden en dat de overige schuldeisers dan nog slechts hun resterende aandelen kunnen opvorderen. Zo geiezen is de beslissing van wiiderc betekenis dan alleen voor de dwangso fli. Een merkwaardigheid in het onderhavige gevai is dat de primaire of hoofdverplichtiflg uit het vonnis ondeeibaar is, terwij de subsidiaire verpiichting tot betaling van ecu dwangsom deeibaar is, althans voor zover de dwangsom is verbeurd. In zoverre werkt de ondeeibaarheid van de primaire verbintenis niet door in de subsidiaire. De HR laat ujtdrukkeiijk in het midden wat rechtens geidt met betrekking tot dwangsommen die nog niet zijn verbeurd op het tijdstip van de kwijtschelding, flu dat geval zich niet voordeed. In dat geval zouden rnedcschuldeisers door de kwijtschelding worden beriadee'd, omdat daar -door de prikkel tot nakorning van de hoofdveroordeliflg zou worden verminderd. De verocjzing in de dading naar art lid 3 BW miste in zoverre dod, dat dit artikei geidt voor een ondeelbare verbintenis jegens meerdere schuldeisers. Het hof overwoog Oat toepassing van dit artikei in dit geval tot hetzelfde resultaat leidt als dat waarbij men de verbintenis als een ondeeibare beschouwt. Van beiang is ook art lid 0: Gpen hunner alleen mag de geheele schuld kwijtschelden Hetzelfde beginsei vindt men ook voor bet geval van hoofdelijke schuldeisers in art lid 2 BW. Het NBW geeft niet een dergelilke regei (zie

308 en 2 en a). wel een voor passieve hoofdelijkheid ( b). Dc oorzaak hiervan is dat het NBW de actieve hoofdeiijkheid niet meer kent. Dc vraag of de eisers al of niet hoofdeiijke schuldeisers waren was in dit geding niet explicite aan de orde. Toch is zij van belang in verband met de mogeiijkheid tot kwijtschelden en die tot vorderen. Hoofdelijkheid moet uitdrukkelijk blijken uit wet of titel. Noch de wet noch het vonnis geeft i.c. een hocfdelijk vorderingsrcht aan de elsers met betrekking tot de dwangsom Dan hlujve9 de volgende mogelijkheden over: a de schuldeisers hebbn ieder een vordering srecht voor een gelijk deel: b. zij hebben vorderings-rechten voor ongelijke delen; e. zij hebben gezamenljjk een vorderijjgsrec voor het geheel; vgl. art Het hof koos implicite mogelijkhejd a. Het cassatiemiddel (onderdeel 3. laatste gedeelte) bevatte een klacht daartegcn. De A-G Biegman-Hartogh, eonclusie sub 11 en 12. oordeclde ook dat de schuideisers vorderingsrechten voor gelijke delen liadden. De HR is niet met zovpel woorden op dit punt ingegaan, inaar heeft bet arrest van het hof 00k wat dit betreft in stand gelaten. Deeibaarheid van de dwangsom kwam ook tersprake in het arrest Hof Amsterdam 20 jan. 1984, NJ 1985, 431, dat de volgende beslissing bevat: De dwangsom als aansporing om de veroordeliijg na te komen is ondeelbaar en Iaat zich niet verdelen over de verschiljende handelingen die ter uitvoering van het beval moeten worden verrjcht." Deze ztelling gaat mi. in zijn algemeenhejd te veren was bovendien niet nodig ter motivering van de beslissing, dat de dwangsom volledjg vcrschuldigd bleef ondanks gedeelteljj-

309 ke vernietiging van dc hoofdveroordeljng in appel. De dwangsomveroordeljng was ni, door de, appelrechter in stand gelaten en daarmee van kracht gebleven voor dc resterencle hoofdveroordeling Over vermindering van dwangsommen in geval van gedecltelijke voldoening aan, de veroordeling zie men mijn foot 1 onder HR 6 febr. 1981, NJ 1982, 182, in welke zaak bet Hof Amsterdam op 29 nov de verbeurde dwangsommen met 1/3 verminderde wegens gedeelteljjke voldoening aan het vonnis.

310 Lampiran 12 NR. 910 BEMELUX GERECHTSHOF 9 MAART 1987, ZAAK A 85/2 (JANSSENS, RAS, THIRY, SOETAERT, HESS, MARTENS, ROELVINK, BOON, KAYSER: A-G KRINGS: M. NT. WHH) VERVOIG VAN HR 1 NOV. 1985, NJ Verschuldigdheid van dwangsom bij gedeeltelijk in gebreke blijven. Wanverhouding tussen dwangsorii en waarde van onverricht gebleven gedeelte van de prestaties. Ingeval de rechter een parti/ op straffe van een dwangsom heeft veroordeeld tot het verrichten van een aantal rerschillende prestaties. en da.arbij heeft bepaald dat deze dwangsom wordt i'erbeurd voor e!k geh eel of gedeeltelijk in gebreke blijven om een of meet van die prestaties te verrzch ten, laat art. 4 Eenvormige Beneluxwet betreffende de awangsoin (EW) niet toe da4 die rcchter op een daartoe strekkende vordering i'an de veroordeelde de dwangsom oplieft of vermindert indien van die prestaties een gedeelte door de veroordeelde is i'erricht, ten aanzien van een ander gedeelte sprake is van onmogelijkheid tot het verrichten ervan door de veroordeelde, en het os'erige gedeelte on verrichi is gebleven zonder dat van zodanige onmogelijkheid sprake is; Indien in bovenbedoeld geval, vun de preslaries een gedeelte onverricht is

311 gebleven zonder dat te Bien aanzien van onmogtiijkheid tot zodanige verrichting sprake is, en dientengevolge een wan-verhouding is ontslaan tussen enerzijds de dwangsom en anderzijds dc waarde van het onverricht gebleven gedeelre van de pfestaties, kai2 die wanverhouding Been grond opleveren voor de rechter die de dwangsoin had opgelegd, om hoar op een daartoe strekkende vordering van de reroordeelde op te heffn of te verniinderen. (Rv art. 61 Id) Geertje Gepkea Trenning, Tegen Arend Krabben. 1. Gezien het voor eensluidend gewaarmerkte afschrift van 1 et arrest yam de UR der Nederlandden van 1 nov geoezpm i de zaak van Geertje Gepkea Trenning tegen Arend Krabben, waarbij overeenkomstig art. 6 Verdrag betreffende de instelling en bet statuut van een BGH aan dit hof vragen van uitleg zijn gesteld met betrek.lcing tot de EW; Ten aamzien van de feiten: dat dp HR de feiten waarop de door het BGH te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven: Dp Pre3, van de Rb. te Groningen heeft, op vordering van Krabbpn, bij vonnis van 7 april 1991, in k.g. gpwezen en uitvoerbaar bij voorraad vprklaard; a. Trpnning gelast om onmiddelijk na de betekening van dit vonnis aan Krabben tegen behoorlijk bewijs van kwijting te levercn al-thans of te geven de in de dagvaardcng bedoelde 1 7 stuks rundvpe, aismede de `daaruit in-middels

312 geboren kalveren, 6 eaten a van bet gewasbeschermjngsmjddel DD, bestrijdingsmiddelen, klein gereedschap, afrasteringsdraad en afra3 - teringspalen, aismede rollen landbouwplastie, alle op de veestapel betrekking hebbende stalkaarten en overige bescheiden weike noodzakelijk zijn voor een deugdelijke en behoorljjke verzorging en gebruik van de veestapel, alle machines, zaai-en pootgoederen, aismede vpevoeders en voorraden; b. Trenning gelast om niet ingang van 1 mci 1981 te gphengen en te gedogen dat Krabhen de gepachte opstallen gebruikt overeenkomstig hun aard en bestemming, en de elektrische stroomtopvoer naar die opstallen te herstellen en aan te sluiten en bersteld en aangesloten te houden". een en ander met bepaling dat Trenning een dwangsom van f 5000 verbeurt voor pike dag of gedeelte van een dag dat zij na de betekening resp. 1 mci 1981 gcheel of gedeeltelijk in gebreke mocht blijven om aan die lasten te voldoen." Dat vonnis is op 8 april 1981 aan Trenning betekend en bij arrest van het Hof te Leeuwarden van 17 febr tegen welk arrest geen rechtsmjddel is aangewend bekrachtigd Bij de het huidige k.g. inleidende dag-vaarding van 2 juli 1983 heeft Trenning van de Pres. voormeld gevorderd voor zovpr thans van belang de opgelegde dwangsom op te heffen dan wel te vermjnderen. Bij vomnis van 2 sept heeft de Prps. die vordering in zoverrp topgewezen dat hij de verbeurde dwangsom heeft verminderd tot een bedrag van in totaal f 50.

313 (XX). mpt uitvoerbaarverklaning bij voorraad in dat opzicht van zijn vonnis Op het door Krabhen tegen dit vonnis ingestelde hoger heroep heeft liet voormelde hof bij zijn thans in cassatie bestreden arrest van 11 juli 1984 dat vonnis vernietigd en de door 1 renning gevorderde voorziening alsnog geweigerd Bij dat arrest heeft het hot vastgesteid dat Trenning aan de Naar bij voormeld vonnis van 7 april 1981 uitgesproken veroordeling geen gevoig heeft gegevan voor wat betrpft de daarin onder a omschrcven last. maar wel voor wat betreft de onder b omschreven last, en voort3 dat ten aanzien van de onder a bedoelde 17 stuks rundvee met daaruit geboren kalveren sprake is van onmogelijk heid om aan de veroordeling tot afgiftp te voldoen omdat Trenning reeds your genoemde datum de beschikking over die beesten had verlo.ren, maar dat ten aanzien van de overige onder a opgesomde goederen van zodamige ornmogplijkheid geen sprake is Onderdeel 3 van bet door Trenning tegen het arrest van 11 Juli 1984 voorgestelde cassatiemiddel keert zich tegen r.o. 19 van dat arrest, voor zover hit hof daarin oordeelt dat, flu de dwangsom is gesteld op elk geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven om aan een of meer der opgelegde lasten te voldoen", vermindering van de dwangsom niet kan worden toegepast Onderdeel 6 van bedoeld middel keert zich tegen r.o. 25 an het bestreden arrest, waar het hof oordeelt dat de omstandigheid dat er een wanverhouding bestaat tussen de verschuldigde dwangsommen en de waarde der betrokken

314 goederen, niet kan Leiden tot de conciusie dat deswege de dwangsommen moeten worden gematigd of zelfs opgeheven." 3. 0, dat de HR de navolgende vragen van uitleg met betrekking tot de EW heeft gesteld: 1. Ingeval de rechter een partij op straffe van een dwangsom heeft veroordeeld tot het verrichten van een aantal verschillende prestaties. en daarbij heeft bepaald dat deze dwangsom 'Wordt verbeurd voor elk geheel of gedeelteljjk in gebreke blijven om een of meer van die prestaties te verrichten, laat art. 4 EW dan toe dat die rechter op een daartoe strekkende vorciering an de veroordeelde le dwangsom opheft of vermindert inden van die prestaties een gedeelte door de veroordeelde is vrriaht, tei aanzjer van een ander gedeelte sprake is van cnmogelijk heid tot het verrichten ervan door de veroordeelde. en het overige gedeelte onverriclit is gebleven zonder dat van zodanige onmogehjkheid sprake is? 2. Indien in bet geval bedoeld in vraag 1, van de prestaties een gedeelte onverricht is gebleven zonder dat te dien aanzien van onmogeijkheid trn zoclanige verrichting sprake is, en dientengevolge een wanverhouding is ontstaan tussen enerzijds de dwangsom en anderzijds de waarde van bet onverriclit gebleven gedeelte van de prestaties, kan die wanverhouding dan grond opleveren voor de rechter die de dwangsom had opgelegd. orn haar op een daartoe strekkende vordering van de veroordeelde op te heffen of te veiminderen?" Ten aanzien van de loop van het geding:

315 4. 0, dat bet hof overeenkomstig art. 6 vijfde lid Verdrag betrettende de instelling en het statuut van een BGH aan de ministers van Justitie van Belgie, van Necleriand en van Luxemburg een door de griffier gewaarmerkt afschrift van het arrest van de HR heeft gezonden; 5. 0, dat pp. een memorie hebben ingediend, en partij Trenning een memorie van antwoord; 6. 0, dat de A.G.E. Krings op 3 dec schriftelijk heeft geconcludeerd; Ten aanzien van het recht: Ten aanzien van de eerste vraag: 7. 0, dat het in deze vraag bedoelde geval daardoor wordt gekenmerkt dat de rechter die de dwangsom heeft opgelegd blijkens de ujtleggjng die op grond van de door hem daarbij gekozen formulering aan de vraag ten grondslag ligt elk van de verschillende prestaties waartee liij veroordeelde van zodanig.gewicht achtte dat geheel of ten dele niet voldoen aan de veroordeling tot het ver - richten van elke prestatie het verbeuren van de gehe dwangsom wettigt; 8. 0, dat in dat geval de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord; dat immers de gehele of gedeeltelijke onmogelijkhejd voor de veroordeelde om aan de veroordeling tot het verichten van een of meer van de prestaties te voldoen, de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, naar luid van art. 4 lid 1 EW, we! bevoegd maakt de dwangsom voor zover betrekking hebend op die prestatie(s) op te heffen of te verminderen, maar niet om de dwangsom voor zover

316 betrekking hebbende op de andere prestatje(s) op te heffen of te verminderen, terwiji dit laatste dooi de bij het op 1 eggn van de dwangsom gekozen for mulering ten gevolge heeft dat de dwangsom ten voile blijft verschuldigd; 9. 0, dat daarbij evenwel nog opmerking verdient dat art. 4 Ii I wet toelaat dat in het in de vraag hedoelde geval de rechter verkla.rt dat de dwangsom niet meer of njet meer ten voile verschuldigd is voor zover zij betrekking heeft op prestatie(s) met betrekking waartoe hij vorenbedoelde onmogelijkheid aannemelijk oordeeit, bij hoedanige verkiaring de veroordeelde belang kan hebben voor het geval dat hij de andere prestatie(s) aisnog verricht; Ten aanzien pan de tweede vraag: 10. 0, dat de tekst van en de toelichting op art. 4 lid 1 buiten twijfel stellen dat de rechter uitsluitend in geval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogehijkheid voor de veroordeelde oin aan de hoofdveroordeling te voldoen, bevoegd is om een clwangsom op Ic heffen of te vermjnderen; 11. 0, dat danruit volgt dat ook de tweede vraag ontkennend moet worden beantwoord; Ten aanzien van de kosten 12. 0, dat het iiof volgens art. 13 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van cen BGH de kosten moet vaststellen, welke op de behandel.ing voor het hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslie den van pp., voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is;

317 13. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van de pp. wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijc gestelde partij in rekemng worden gebracht; 14. 0, dat het BGH de in Nederland in de cassatie-instantie voor de berekening van zodanig salaris geldende maatstaven in aanmerking zal nemen; 15. Gelet op de conclusie van de A.G.E. Krings; 16. Uitspraak doende op de door de HR det Nederlanden bij arrest van I nov, 1985 gestelde vragen; Verklaart voor recht: 17. Ingeval de rechter een partij op straffe van een dwangsom heeft veroordeeld tot het verrichten van een aantal verschillende prestaties, en daarbij heeft bepaald dat deze dwangsom wordt verbeurd voor elk geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven om een of meer van die prestaties te verrichten, laart art. 4 EW niet toe dat die rechter op een daartoe strekkende vordcrrng van de veroordeelde de dwangsom opheft of ver de dwangsom werd uitgesproken: te weten een of meer van de prestaties geheel of gedeeltelijk vrijwillig niet te hebben uitgevoerd. De vraag is dan of de rechter een keuze heeft: ofwel de dwangsom behouden voor het geheel, omdat een deel van de hoofdveroordeling vrijwillig niet werd uitgevoerd, dan we! een vermindering toestaan omdat de veroordeelde voor een ander dee! in de onmogelijkheid verkeert de veroordeling uit te voeren. Is deze keuze in overeenstemming met de doelstellingen van de wet en met de

318 interpretatie die- ervan werd gegeven? De doelsteling van de wet, zoals door het BGH en ook door de HR werd beslist2, bestaat erin een prikkel uit te maken voor de uitvoering van de veroordeling. Wanneer de rechter beslist heeft dat de dwangsom gehee! verschuldigd zal zijn, ook bij gedee!te!ijke niet uitvoering, dan is het we! zo dat in de bedoeling van die rechter, ook wanneer een klein deel met wordt uitgevoerd, de dwangsom verschu!djgd moet zijn. Er kan weliswaar in dat geval een wanverhouding ontstaan tussen het bedrag van de dwangsom en de waarde van de niet uitgevoerde. prestatie. Die wanverhouding kan nochtans geen aanleiding geven tot opheffing, vermindering of opsciorting, voor zover de pp. zich niet op de uitzonder!ijke rege!ing van art. 4 kunnen beroepen. Die wanverhouding kan overigens in de bedoe!ing van de rechter die ze heeft opgelegd besloten zijn. Is er nut grond om van die regel of te wijken wanneer benevens het dee! w2arvan de niet uit-voering aan de onwil van de partij toe te schrijven is, een ander deel wegens onmogelijkheid met kan worden uitgevoerd? Voor het dee! waarvan de niet uitvoering aan de onmogeljjkheid toe te schrijven is, ontbreekt uiteraard de prikke!. Mocht bijgevolg hierdoor een wanverhouding ontstaan tussen de dwangsom en de niet uitvoering van de prestatie, dan kan zulks aanleiding geven tot evenredige vermindering van de dwangsom. De rechter moet zuiks aan de hand van de omstandjgheden van de zaak beoordeien. Mbet die rege!ing nu anders luiden wegens het enkel feit dat ook voor een ander

319 dee! van de prestatie, de wanuitvoering aan de partij zelve toe te schrijven is? Dit lijkt niet het geval te moeten zijn. De rechter za! zich in de toe-stand moeten plaatsen alsof van meet of de uitvoering s!echts voor een deel mogelijk was en dat daartoe! de dwangsom werd uitgesproken. Voor dat deel kan jmmers geen vernfindering of opschorting ervan worden toegestaan. Er kan dus alleen aan!eidjng zijn tot verminderirig van de dwangsom naar evenredigheid tot het dee! var de prcstatie waarvan de uitvoering onmoge!ijk is. 1 k ben derhalve van oordeel, dat ci de eerste vraag mag worden geantwoord, dat in het be- sproken gva! de dwangsom enkel kan worden vermjnderd in verhouding tot het dee! van de prestatie waarvan de uitvoering onmogelijk is. Het gaat daar a!!een oin een mogelijkheid waar-van de toepassing van de omstandigheden in elk bijzonder geval affiangt. Voor het overige gedeelte dat niet werd uitgevoerd kan noch opheffing, noch vermindering, noch opschorting van de loop van de dwangsom worden toegestaan. Op de tweede vraag dient om dezelfde reden ontkennend te worden geantwoord. Dc wanverhouding is op zichzelf geen toereikende grond tot opheffing of vermindering van de dwangsom. Noot: 1. Ook in deze zaak ging het om de uitleg van art. 611 d Rv (art. 4 EW) In hoeverre kan de rechter een opgelegde dwangsom later nog wijzigen? Kenmerk van dit geva! was dat de dwangsom zou worden verbeurd voor e!k geheel of ge deelteli)k in gebreke blijven om een aantal (grote en k!eine) prestaties te

320 verrichten. (5000 per dag als prikke! voor het afgeven van o.m. een rol prikke!draad, die zes jaar na het vonnis nog bij de veroordeelde!igt. 2. Van de prestat.jes was a een deel verricht, b. een dee! onmogelijk en. c. een deel onverricht en we! mogelijk. De vraag was gesteld of de rechter in dat geval de dwangsom mag opheffen of verminderen. Dc A-G Krings antwoordt daarop dat de dwangsoni kan worden verminderd naar evenredigheid (in verhouding) tot het dcci van de prestatie waarvan de uitvoering onmogelijk is (dee! b). Voor dee! e kan geen opheffing of vermindering worden toegestaan. 1k begrijp hieruit dat ais 2/5 deel der prestaties onmogelijk is, de dwangsom van f 5000 kan worden verminderd tot f 3000 per dag. Dat deel a is verricht heeft geen invloed op de dwangsom. Ms dee! a ook 2/5 omvat, resteert 1/5 voor dee! c. De dwangsom van f 3000 staat dan in wanverhouding tot dee! c, maar dat is het gevoig van het vonnis, dat de dwangsom ook voor gedeeitelijk in gebreke blijven heeft opgelegd. 3. Het BGH beantwoordt de vraag ontkennend in die zin, dat de voile dwangsom van f 5000 verschuldigd bljjft voor dee! c, maar voegt daar-aan toe dat de rechter de dwangsom voor deel b wel mag verminderen of o'heffen. Deel a speelt geen rol meer: voor hct nage komen deel s de dwangsom niet meer van kracht. 4. let hof laat dus de voile dwangsom van kracht zijn voor ieder der prestaties afzonderliik. Bij een verrordeling als de onderhavige is dat just mits het voor de veroordeelde mogelijk is oni geheel aan de hoofdveroordeliflg te voidoen, dus

321 alle prestaties te verrichten. De rcchter is bij het bepalen van het bedrag en de frequentie van de dwangsom ujt van de veronderstelling dat de nakoming van de gehele hoofdveroordeling mogelijk is. Later kan blijken dat die veronderstelling niet (meer) juist is, omdat bet verrichten van een deel van de prestaties voor de veroordeelde niet (nicer) mogelljk is. Dan doet zich precies bet geval beschreven is art. 611 d voor; er is gedeelielijke onmogelijklieid voor de veroordeelde om aan de hoofdverrordeling te voldoen. De rechter is volgens die bepaling dan bevoegd om de opgelegde dwangsom op te heffen, op te schorten of te verminderen. D uitspraak van bet hof op de eerste vraag lijkt mij dus voor bestrijding vatbaar. 5. Er is een hoofdveroordeling en een dwangsomverrordeling daaraan verbonden. Als flu de uitvoering van de hoofdveroordeiing voor een dccl onmogelijk wordt, ontvalt voor cen deel de grondsiag aan de dwangsomveroordeling. De rehter kan da'i de dwangsom van f 5000 per dag verminderen tot bijv. f 1000 per dag of f 1000 per maand. Zijn bevoegdheid daartoe wordt niet ge-frustreerd door het feit dat hij in zijn vroegere vonn.is een dwangsom van f 5000 per dag voor elk geheel of gedeelielijk in gebreke blijven heeft opgelegd. Die veroordeling blijft wel in stand voor het onverrichte deel (deel e) maar flu voor een wegens gedecltelijke onmogeijjkhejd verminderd bedrag en q.g. verminderde frequentie. Bedrag en frequentie konden destijds gerecht-vaardigd zijn, zij zijn het flu niet meer en kunnen daarom worden bijgesteld. De rechter is bij toe-passing van art. 611 d daaraan niet gebonden.

322 6. Het zou ook niet juist zijn om aan te nemen dat de rechter, die een dwangsom uitspreekt, door de gcheel of gedeetelijk" forrn'ie zijn vonnic gedeelteljjk immuun voor vermindering van de dwangsom gip grond van art. 611 d zou kunnen maken. Het hof is tot dit resu!taat gekomen door de hoofdveroordeling ais bet ware in stukjes te knippen en het zo te beschouwen dat aan ieder stukje een eigen dwangsom was verbonden. In werkeljjkhejd was er een dwangsom aan de hoofdveroordeling verbonden. Aldus ook de HR in vraag I aan het BGH. 7. Ook al zouden er argumenten voor de beslissing van het hof kunnen worden aangevoerd, dan blijft de vraag welk standpunt men kiest; bet strenge of bet soepele, het enge of het ruime. Een kwes - tie van beleid. Het hof heeft i.c. bet strenge gekozen. Ook de A-G oordeelt in zijn conclusies in deze en in de vonge zaak dat de wetsbepaling restrictief dient te worden uitgelegd en toegepast. flu bet 61 Id-vonnis een ujt-zondering vormt op de kracht van bet gewijsde van het oorspronkelijke vonnis. 1k iou daarentegefl een zo mini mogelijke opvatting van art. 611 d en van de daarin aan de rechter gegeven bevoegdheid willen bepleiten. Dc bepaling biedt de enige mogeliikheid om nog lets te doen aan de onbilijkhedefl die bet gevoig kunnen zijn van een dwangsomveroordeling Dc kracht van bet gewijsde dwingt niet tot een enge opvatting. Gewone veroordelingefl zijn gebaseerd op feiten die in het verleden hebben plaatsgevonden. De dwangsoniveroordeling heeft betrekking op feiten die in de tockomst moeten plaatsvinden. Dan kunnen er later redenen zijn voor ingrijpen door de rechter. Daarom is art. 611 d gegeven, met name voor gevallen van niet-

323 nakoming door overniacht. Zic daarover mijn noot sub onder BGH 25 sept. 1986, hiervoor afgedrukt onder nr Hoe kan de rechter zijn dwangsomveroordelrng na dit arrest bet beste inkleden? Aan tc bevelen is de geheel of gedecltelii" for-mule achterwege te linen, onidat deze te ongenuan-ccerd is en altijd leidt tot een wanverhouding tussen dwangsom en prestatie na gedeeltelijke voldoening. Gewenst is de mogelijkheid om de dwangsom naar evenredigheid te verminderen na gedeeltelijke voldoen.ing aan de hoofdveroordeling niet of te snijden, niaar eventueel zelfs in het vonnis op te nemen. Deze modaliteit wordt door de wet niet uitgesloten. 9. In r.o. 18 geeft het hof een beslissing over de (on) aantastbaarheid van de dwangsom als een deel van de prestaties oriverricht is gebleven in bovenbedoeld geval, dat wil zeggen als de rechter de geheel of gedeelteiijk" formule heeft uitge-sproken. Dan blijft de voile dwangsom van kracht als gevoig van deze uitspraak. 1) aarmee is niets beslist over het geval dat de rechter cen dwangsom heeft opgelegd zonder die formule. In dat geval bijjft m.i. de mogelijkheid bestaan na gedeeltelijke voldoening aan de hoofdverrordeling de dwangsom evenredig te verminderen. Een rechterlijke uitspraak is daartoe niet nodig; pp. kunnen zelf het verminderde bedrag berekenen. Deze vermindering berust ni. op een uitlegging van bet vonnis waarbij de dwangsom is uitgesproken en op de redelijkheid en billijkheid die de verhouding tussen schuicleiser en

324 schuldenaar beheerst. Dc eenvormige dwangsomwet beval geen regeling voor dit geval, ook niet in art. 611 d. Art. 611 d heeft betrekking op een geheel ander geval, ni. van onmogelijkheid (overmacht), Dc uitlegging van het vonnis betreft een feitelijke kwestie, geen rechts-kwestie. Het is dus met nodig en niet mogelijk om hierover een vraag te stellen aan het BGH, omdat bet hierin niet bevoegd is. Het BGH is alleen bevoegd tot kennisneming van vragen betreffende de uitleg van uniforme rechtsrcgels. In wczen gaat het bier niet oni WijZigirlg van een opgelegde dwanom, maar om ujtvoering en toepassing van het vonnis in de geest en naar de be-doeling van de rechter die djt vonnis wees en in de zin die in het algemeen aan cell zodanig vonnis moet worden toegekend. Zie verder hierover mijn foot I onder HR 6 febr NJ 1982, 182, met vermelding van rechtspraak en Iiteratuur. 10. In een bepaalde sjtuatie zou de rechter op grond van regels van zuiver nationaal recht een vonnis kunnen geven waardoor de dwangsomverplichting voortvlociend uit een eerder gegeven vonnis met terugwerkende kracht zou worden opgcheven de rechter in bet bodemgeding wijst een vonnis in andere zin dan de rechter in kort geding en we! met terugwerkende kracht zodat de dwangsom voor het verleden komt te vervallen. Dit berust niet op een uitlg van de dwangsomwet, maar op een visie orntrent de verhouding tussen kort geding en bodemgeding. Om deze mogeiiikheid te benutten zou de HR zijn rechtspraak moeten veranderen. Tot nu toe is beslist dat ondanks het anderslujdend oordeel in

325 het bodemgeschil eenmaal verbeurde dwangsommen verschuldigd blijven: HR 31 mei 1963, NJ 1966, 336, en HR 16 nov, 1984, NJ 1985, 547, m.nt. WHH.M. Storme. Haardt- bundel, p meldt dat de Benelux- Studiecommissje voor de eenmaking van het recht de zienswijze van de HR (arrest 1963) unaniem verwierp. Dc leer van de HR is door mu bestreden in mijn foot sub in NJ 1985, 547 waarnaat ik hier moge verwijzen. Ms gevoig van deze leer onthield Pres. Rb. Roermond 7 nov. 1985, KG 1985, 367 zich met begrijpeijke voorzichtigheid van een voorlopige" voorziening.

326 DAFTAR PUSTAKA B.M.J. Jansen Derde Afdelin. Van Dwangsom. Losbladig. Kluwer. Belanda. FMJ Jansen Executia en Beslagrecht, 2 e druk, WEJ. Tjeenk Willink Zwolle. H. Oudelaar Recht Halen, lnleding in het executie en Beslagrecht. Kluwer Deventer Recht Halen. tweede druk. "vervangende prestatie." Kluwer. Hugeni oltz Heemskerk Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht. 1 3e druk. H. Stein Executie en Beslagrecht. Stichting Studiecentrum. Rechtspleging. cursus jaar. J.A. Fruin. WE. J. Tjeenk-Willink. Zwolle Nederlandse Wetboeken. Kluwer Collegebundel Privaatrecht. Kluwer. Deventer. L. TH van Ardenne, wawancara tanggal 26 September 1990 di Universitas Leiden. M. Arsyad Sanudi SR Dwangsom (artikel), Varia Peradilan. September 1990, Jakarta. M. Yahya Harahap Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. PT Gramedia, Jakarta. PA. Stein Compendium van het Burgerlijk Procesrecht 6e druk. Kluwer. R. Subekti Hukum Acara Perdata. BPHN, Binacipta, Jakarta. R. Supomo Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (Cetakan 11). Pradnya Pramita.

327 Sudikno Martokusumo Hukum Acara Perdata (Edisi III). Liberty, Yogyakarta. T.A.W. Sterk. Dwangsom in Nederlandse Rechtspraak. Gastcollege to Antwerpen. hlm De Dwangsom. 150 jaar Rechtsleven. Bundel van de Universiteiten van Leiden en Gent. Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia 11. Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, Jakarta. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. Hoge Raad, 31 Mei 1963 NJ 196, 636 dan H.R. 3 Januari 1964, 445. Putusan Rechtbank Arnhern, 1 Desember 1938 NJ

328 TENTANG PENULIS DR. Harifin A. Tumpa S.H., M.H., pria 9 1 3, -kelahiran Soppeng, 23 ebruari 1942, menyelesaikan pendidikan S3 bidang hukum pada Universitas Gajahmada (2006) setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan S2 (magister hukum) dari Universitas Krisnadwipayana (2000) dan S1 dari Universitas Hassanuddin, Makassar. Beliau memulai karier sebagai seorang hakim sejak Dalam periode beliau telah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri di beberapa daerah Sulawesi Selatan dan Mataram. Perjalanan karier mengantarkan beliau menjadi Ketua Pengadilan Tinggi di Palembang (2001), Sulawesi Tengah (2002), Sulawesi Selatan (2003), dan terakhir DKI Jakarta (2004). Pada 2004 beliau diangkat menjadi Halim Agung dan pada tahun 2009, beliau mendapat mandat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI. Selain mengabdikan dirinya sebagai penegak hukum, beliau juga aktif di dunia akademis sebagai dosen luar biasa pada Universitas Hasanuddin, Makassar (2003-sekarang) dan Universitas Nasional Jakarta (1990-sekarang), pembicara di berbagai forum ilmiah, serta menjadi penulis topik bidang hukum di berbagai jurnal ilmiah.

329 TENTANG EDITOR Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., pria kelahiran Takalar, 5 lull 1974 adalah lulusan S2 Program Magister Teknik dan Managemen Industri dan Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. Telah menulis beberapa karya ilmiah sejak tahun DR. Hamzah Halim, S.H., M.H., pria kelahiran Kanang, 15 Januari 1974 ini aktif sebagai pengajar tetap di Fakultas Hukum UNHAS dan beberapa perguruan tigngi swasta lainnya di Makassar. Beliau juga merupakan penasihat/konsultan hukum tetap Pemprov Sulawesi Selatan dan beberapa perusahaan lainnya. Di samping sebagai dosen, be liau juga aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat, di antaranya: sebagai pendiri dan pembina GARDA TIPIKOR-UNHAS, Hasanuddin Law Student Center, Center for Law and Local Authonomy Studies, serta Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) UN-HAS. Tulisan beliau seputar hukum dan yang berkaitan dengannya telah dipulikasikan di berbagai jurnal ilmiah hukum terakreditasi nasional dan disampaikan dalam berbagai seminar serta pelatihan hukum. DR. Slamet Sampurno, M.H., menyelesaikan pendidikar. pascasarjananya pada Universitas Airlangga, Surabaya (Magister Hukum, 2002 dan Doktor Ilmu Hukum, 2004). Saat ini beliau aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum UNHAS dan di beberapa perguruan tinggi swasta lain di Makassar. Selain mengajar, beliau juga aktif sebagai pembicara di berbagai seminar dan pelatihan yang berkaitan dengan bidang hukum.

330